Majeure);6.

Majeure);22.

Majeure)Berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas, bahwa perpanjangan waktupelaksanaan sebagaimana yang disampaikan tidak beralasan karena tidakada peristiwa yang menghambat jalannya pekerjaan, hari kerja yang tidakdimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan atau hari kerja yang terbuangtanpa ada aktifitas Kontraktor (PT.

Majeure);Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa situasi yangdisampaikan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alasan karena waktupelaksanaan pekerjaan sudah sesuai disepakati bersama dalam kontrak.

RAMAWIJAYA) sudah dapat memperhitungkan dalam manajemen resikodiawal dan tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi kahar (Force Majeure).15.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugatdengan Termohon Kasasi/Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Juli 2020karena keadaan kahar atau force majeure;Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 1136 K/Pdt. SusPHI/20213.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Oktober 2021 dikarenakan Force Majeure;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa Uang

.- ( empat puluh milyar rupiah);

Harga/Eskalasi, sangat jelas diterangkan sebagai berikut sudah sangat jelasditerangkan sebagai berikut:Pasal 17 (Penyesuaian Harga)(1) Penyesuaian Eskalasi Harga dapat diberikan kepada pihak keduasesuai dengan ketentuan yang berlaku;(2) Kenaikan harga bahan, barang, peralatan dan upah setelahpenandatanganan Perjanjian/Kontrak dan selama masa pelaksanaanpekerjaan berlangsung menjadi tanggung jawab pihak kedua, kecualiada pengumuman pemerintah yang secara resmi menyatakan tentangkenaikan harga yang force

majure yang diatur dalam ketentuanperaturan dan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) ini dengan sangat terangbenderang dinyatakan bahwa kenaikan harga bahan, barang dan upahdapat diberikan kepada Penggugat kecuali ada pengumuman pemerintahyang secara resmi menyatakan tentang kenaikan harga yang force majureyang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,berdasarkan pengertian pasal ini maka sudah sangat jelaslah bahwamendasarkan pada Peraturan

Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil,Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum yang merupakankebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalamPeraturan Perundangundangan yaitu Peraturan Menteri, sehingga tidakada alasan untuk Tergugat untuk tidak membayar PenyesuaianHarga/Eskalasi kepada Penggugat karena telah tertuang dalam KontrakInduk;Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak ditegaskantentang force

Force majeurekarena sebabsebab yang tak terduga; 2. Force majeure karena keadaanmemaksa; dan 3. force majeure karena masingmasing perbuatan tersebutdilarang.

Dalam hal ini yang mencocoki terjadinya PenyesuaianHarga/Eskalasi tersebut disebabkan karena telah terjadinya force majeurekarena sebabsebab yang tidak terduga dimana pemerintah telahmenaikkan harga BBM yang berakibat pada naiknya harga bahan, peralatandan upah;Bahwa berdasarkan hat tersebut jelaslan Tergugat telah melakukanwanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Induk Surat PerjanjianPekerjaan Pembangunan Paket 4 (empat): Pembangunan Jalan KM. 55Simpang Kualo Kabupaten Pelalawan Nomor 620

Bahwa fakta hukum telah terjadi force majeure, pemutusannya secarasepihak, sewa tanpa tenggang waktu pembatalan penghentian dandiikuti penarikan pesawat yang disewa;3.

Il (Tim Kurator) telah memutarbalikkan fakta yangsebenamya telah terjadi untuk rnernaksakan dalilnya mengenai telahterjadinya suatu keadaan kahar (force majeure).

Tim Kuratortanggal 30 Maret 2009 yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pemutusbahwa telah terjadi suatu kKeadaan kahar (force majeure) sebagai akibatHal. 394 dari 396 hal.

majeure).

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PERKEBUNAN NUSANTARA X Cq TIM TASK FORCE PELAKSANA PENGADAAN JASA INKLARING, HANDLING, PENGEMASAN, KEPABEANAN, PERIJINAN, DAN PENGANGKUTAN RAW SUGAR tersebut;

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X Cq TIM TASK FORCEPELAKSANA PENGADAAN JASA INKLARING,HANDLING, PENGEMASAN, KEPABEANAN, PERIJINAN,DAN PENGANGKUTAN RAW SUGARLawanPT SURYA BUANA SENTOSA

secara umumtidak diatur akan tetapi dalam ketentuan pasal 1244 KUH Perdata mengatur sebagaibenkut Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidakdapat membukikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktudalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yangtidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 1244 KUHPerdata tersebutmaka terdapat 3 hal yang menjadi causa dalam force

majeure yaitu :e Force majeure karena sebabsebab yang tak terduga.e Force majeure karena keadaan memaksa.e Force majeure karena masingmasing perouatan tersebut dilarang.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan dan Tergugat bahwa mobil tersebut hilang pada saat direntakan pada M.

Bahwa keterlambatan penggugat untuk membayar angsuran kepadaTergugat bukannya tanpa alasan, namun karena adanya keadaan yangtidak terduga (force majeure) yakni sedang mewabahnya virus Corona haltersebut harusnya oleh Tergugat dan memberikan keringan kepadaPenggugat sebagai nasabah, bukan justru terkesan memanfaatkankeadaan, padahal OJK dalam hal menyikapi mewabahnya virus coronatelan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor: 11POJK .03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan

Menyatakan Penggugat tidak melakukan Wansprestasi terhadap TergugatMenyatakan keterlambatan pemenuhan prestasi (cicilan kredit) olehPenggugat sejak bulan Maret sampai saat ini kepada Tergugat dikarenakankeadaan memaksa (force majeure)6. Menyatakan Tergugat untuk menghapus segala denda dan biaya yangtimbul dalam perjanjian akibat dari kesalahan Tergugat tersebut;7.

PENGGUGAT KELIRU DALAM KETENTUAN FORCE MAJEURE18.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT padaangka 9 Posita Gugatannya yang pada intinya menjadikan ketentuanPasal 1245 KUHPerdata sebagai dasar PENGGUGAT untuk tidakmelaksanakan pembayaran kewajibannya berdasarkan PERJANJIANkepada TERGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:18.1.Ketentuan mengenai force majeure diatur dalam pasal 1244KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian danbunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidakdilaksanakannya

majeure) sebagaimana telah dipertimbangkan pula bahwakeadaan Penggugat tersebut bukanlah disebabkan oleh keadaan yang memaksakarena Penggugat dinilai sanggup membayar cicilan sebagaimana diperjanjikanHalaman 36 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Ttekarena tidak mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan dan tidakmengindahkan komunikasi dengan karyawan BFI baik melalui telepon danwhatsapp, maka terhadap petitum angka 5 (lima) ini tidaklah beralasan hukumsehingga haruslah pula ditolak;Menimbang

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa Tergugat masih memilikisejumlah hutang dengan menjadikan kesepakatan dihadapan Notaris MiaSeptiana tersebut sebagai bukti terbantahkan dengan sendirinya melaluikesepakatan tersebut yang menyebutkan jika ada surat tanah juga milikTergugat yang dipegang oleh Penggugat menyebutkan jika terjadikegagalan pembayaran karena force majeure;4. Bahwa force majeure menurut hukum adalah kejadian atau keadaan yangterjadi diluar kuasa dari pihak yang bersangkutan;5.

Bahwa jaminan menjadi bagian dari pelunasan hutang jika terjadi kKeadaanforce majeure;7. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat tidak memiliki kewajiban apaapalagi yang didalilkan oleh Penggugat;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyisebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat;2. Menyatakan jaminan yang diberikan Tergugatkepada Penggugat menjadi milik Penggugat;3.

,MH.Dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa wanprestasi bisa hanya setengah saja yang dilaksanakan dantermasuk akibat hukumnya;Bahwa Pertama melaksanakan prestasi yang telah disepakati kKemudianyang kedua membayar ganti rugi baik berupa biaya, bunga maupunkerugian;Bahwa kualifikasi force majeure itu harus secara eksplisit dinyatakan secaratertulis di dalam perjanjian tersebut artinya keadaankeadaan memaksayang ada secara eksternal yang timvul di kKemudian hari itu mestinya

harusdi prediksi semula sehingga kemudian tidak bisa mengklaim bahwa iniadalah force majeure sehingga kemudian yang bersangkutan wanprestasi.Memang kontrak memungkinkan force majeure itu menunda kewajibanuntuk dilaksanakan tetapi sekali lagi kembali kepada kontrak awalnyaapakah itu tertulis atau tidak, dan apakah kemudian klaim force majeure itubisa dibenarkan secara hukum;Bahwa Bagi pihak yang mengatakan berada dalam kondisi force majeureterus kemudian ternyata tidak ada didalam kontrak tersebut

Jadi sekali lagi tidak bisakemudian kita mengkonstruksi sedemikian subyektifitasnya force majeureyang kemudian untuk mengabaikan kewajibannya di dalam kontrak tadi;Bahwa Ahli kira bagi pihak yang mengajukan force majeure itu tentunyaharus membuktikan dan kemudian pihak yang dalam hal ini misalnyaHalaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pat.G/2019/PN Jkt.Selpenggugat apakah bisa menerima atau tidak tentunya kembali kepadakontrak awalnya, jadi ada satu kontrak yang telah disepakati, dihormati

Adanya keterlambatan pabrikasi baja dari distributor luar daerah(Surabaya).Bahwa kemudian Surat Pernyataan Force Majeure tersebut yangditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan Direktur PTTanimbar Jaya tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan iniHal. 12 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015memberikan lagi tambahan waktu pengerjaan gudang dan sarana penunjangsampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatanTerdakwa Hj.

Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tidak dapat diterima.Pasal 13(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau kahar (force majeure)dalam Surat Perjanjian Kerja ini adalah peristiwaperistiwa sebagaiberikut :a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);b. Bencana non alam (perang, huruhara, pemberontakan);c. Bencana sosial;d. Pemogokan;Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015(4)(5)e. Kebakaran, dan/atauf.

Adanya keterlambatan pabrikasi baja dari distributor luar daerah(Surabaya).Bahwa kemudian Surat Pernyataan Force Majeure tersebut yangditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU = dan Direktur PTTanimbar Jaya tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan inimemberikan lagi tambahan waktu pengerjaan gudang dan sarana penunjangsampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatanTerdakwa Hj.

Majeure;7). 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 20September 2011 sampai dengan 20 November 2011 dengan volumefisik 50,21% (asli);8). 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21November 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dengan volumefisik 78,91% (asli);Hal. 44 dari 63 hal.

Majeure, 1(satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 November2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dengan volume fisik 78,91% (asli)dan 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 19Desember 2011 sampai dengan 08 Januari 2012 dengan volume fisik 100%(asli), dimana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian sehinggadiperoleh fakta hukum :1).

Otto Hasibuan terkaitforce majeur (keadaan memaksa), "Wabah COVID19 itu sendiri, tidak dapatdikatakan sebagai force majeur.

Selain itu yang dapat menentukanbahwa pandemi Covid19 ini termasuk dalam kategori force majeur atautidak adalah hakim dan bukan pemerintah;Bahwa acuan dalam pembahasan force majeur berdasarkan Pasal 1244KUH Perdata, Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian danbunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatanitu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkanoleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkankepadanya walaupun

Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur;Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebutharuslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha);Bahwa berdasarkan unsurunsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapatHalaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt/2021/PT SMGdengan jelas dikatakan force majeur (keadaan memaksa).

Otto Hasibuan SH., MHmenyebutkan bahwa ketika orang dilarang untuk melakukan suatupekerjaan artinya orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya,diluar kemampuannya sendiri baik itu karena keadaan administrativemaupun karena bencana alam maupun bencana non alam, maka dalamkeadaan seperti ini kalau hal ini membuat orang tidak mampu lagimelakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya maka dia dapatdikatakan bahwa sudah terjadi keadaan Force Majeure PemerintahIndonesia tidaklah mengeluarkan aturan

Otto HasibuanSH., MH wabah COVID19 ini bukanlah sebagai Force Majure dan terkaitdengan keadaan situasi sekarang ini, jika hal ini membuat seseorangtidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya makaia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi keadaan force majeure.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 15 Mei 2020 dikarenakan adanya force majeure Covid-19;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

• Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena alasan keadaan memaksa (force majeure) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon

Adanya kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyatadilakukan oleh Hakim terhadap keadaan Force Majeure /Overmatch yang dialami oleh Tergugat ;Bahwa, dalam persidangan berdasarkan Bukti T1 (suratketerangan dari Kepala Desa Segoro Tambak nomor475/05/404.5.5.15/2003 tertanggal 12 Februari 2003) yangbersesuaian dengan Keterangan saksi yang diajukan olehTergugat yaitu) saksi M.RIDUWAN HARIYANTO, saksi M.IRWAN FADLI, saksi SUHADI , dan saksi AGUS yang padapokoknya menerangkan apabila Sekitar bulan Januari

No. 462PK/Pdt/2010tambak di wilayah Desa Segoro Tambak, termasuk tambakmilik Tergugat ; Akibat dari badai pasang air laut tersebut maka ikandan udang yang ada di tambak Tergugat mejadi hilangkarena terbawa ke laut.Bahwa, terjadinya badai pasang air laut tersebut, diluar kehendak dari Tergugat I, dan Tergugat juga tidakdapat memperkirakan serta tidak dapat menghindar,sehingga secara yuridis keadaan yang demikian, masukdalam kategori Force Majeure yang berdasarkan ketentuanpasal 1244 Jo. 1245 BW Tergugat

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkankarena:1. kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2. keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapat berupa:1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yangdiperjanjikan,3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4.

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkankarena:1. kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2. keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapat berupa:1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yangdiperjanjikan,3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4.

Kerugian Bukan karena Alasan Force MajeureTerhadap debitur baru dapat dimintakan ganti rugi jika wanprestasi tersebutbukan dikarenakan oleh alasan yang tergolong ke dalam force majeure, yaitudalam hal hal sebagai beikut:1.

Karena sebabsebab yang tidak terdugaMenurut Pasal 1244, jika terjadi halhal yang tidak terduga(pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinyakegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasukdalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk ke dalamkategori force majeure, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali.Kecuali jika debitur beritikad jahat, di mana dalam hal ini debitur tetapdapat dimintakan tanggung jawabnya.Karena keadaan memaksaSebab lain mengapa seseorang

Bahwa, pada awalnya usaha para Penggugat berjalan dengan lancar + satu tahun,sehingga angsuran rekening koran di BRI Pacitan Para Penggugat pun lancar,namun tanpa disangka muncullah kebakaran (Force Majeure) dipasar BaleharjoPacitan yang ikut melanda Kios Para Penggugat hingga terbakar hingga terbakarhabis tidak tersisa.

Selanjutnya Para Penggugat mendapatmusibah lagi Kecelakaan (Force Majeure) Dump Truck di Sudimoro, kendaraanhancur, tidak bisa memperbaiki kerusakan, akhirnya kendaraan dijual dalamkeadaan hancur sebesar Rp.20.000.000,(Dua puluh juta rupiah) dan uangnyadipergunakan untuk mengangsur dan memperpanjang rekening koran tahun 2008.5.Bahwa karena Para Penggugat sudah tidak memiliki Dump Truk dan modal lagiuntuk usaha sehingga tidak bisa membayar angsuran pinjaman untuk setiapbulannya.

Pacitan sebesar Rp. 95.000.000,, betulbetul mengalamimusibah kebakaran ( Force Majeure ), sedangkan mendapatkan tambahankredit dari BRI cab.

Pacitan, alhasil musibah lari vang dialamiKecelakaan ( Force Maieure ) Dump Truck, dst4.Bahwa, Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan sesuaiketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undangundang No. 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan.sebenarnva Tergugat menyatakan seperti itu sangat keliru sekalikarena Hak Tanggungan atas obyek milik Para Penggugat SHM No. 4020/KelurahanSidoharjo, Kec./Kab. Pacitan CACAT dan TIDAK SAH menurut hukum.

Majeure ) pembayaranpokok Para Penggugat sebesar Rp. 40.000.000, HARUS DAPAT DITERIMATergugat ;6 Bahwa, Tergugat melaksanakan pengumuman lelang Hak Tanggungan menuruthukum CACAT, sebab dengan dasar salah satu Peraturan Perundangan di Indonesia22dengan 6 (enam) asas perundang undangan yaitu"Undang undang yang berlaku belakangan membatalkan undang undang yangberlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori) " dan Peraturan Menterikeuangan RI Nomor 40/PMK.07 /2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang