Ditemukan 3979 data
SENATOR BORIS PANJAITAN, SH
Terdakwa:
ERIFKI AGUSTIAN Alias ERIF Bin NASAN SAPUTRA
54 — 43
masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
26 — 2
Penuntut Umum telah didakwasebagai berikut :PERTAMA: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;KEDUA ~ :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;Halaman dari 50 halamanPutusan No.926/Pid.B/2012/PNMDNKETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal60 ayat (3) jo Pasal 71 UU No.5 tahun 1997 ;ATAUKEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melangar
1.MUH.ANSHAR, SH
2.MUHAMMAD SAID LUBIS, SH
Terdakwa:
YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU
34 — 23
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwamengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang manapada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primer yaitu melangar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan dakwaan subsider
1.MANSYUR
2.SUKARDIN
3.ZULFIKAR
Tergugat:
KEPALA DESA BAKA JAYA KABUPATEN DOMPU
113 — 44
Melangar larangan sebagai Perangkat Desa.(3). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati/Walikota.(4).
85 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSVXV2013 tanggal 26 November 2013;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensiterbukti melangar UndangUndang Pasal 140, 142 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 jo. tentang Ketenagakerjaan jo.
71 — 32
Pasal64 Ayat (1) KUHP dan Subsidiair melangar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPatau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo.
90 — 41
melanggar hak para Penggugat, yang kemudian berakibatpada kerugian para Penggugat, baik secara materil maupun imateril;Halaman 4 dari 40Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm16.17.Bahwa para Penggugat telah berulang kali menegur agar para Tergugatmenghentikan kegiatan di atas tanah sengketa, namun tetap tidak dihiraukanhingga gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakansekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);Bahwa perbuatan para Tergugat tanoa alas hak dan melangar
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
180 — 107
yangdalam hal ini dapat dilihat dari citra foto satelit pada Kantor BadanPertanahan Makassar ;Bahwa halhal sebagaimana diuraikan dan dibuktikan di atas telahmenimbulkan pertanyaan pada d iri Penggugat Rekonpensi mengenaikeabsahan dari penguasaan oleh Para Tergugat Rekonpensi atas lahanyang disewakan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut;Bahwa terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Lahan yang dibuat danditandatangani antara Penggugat Rekonpensi dan Para TergugatRekonpensi adalah BATAL DEMI HUKUM, karena telah melangar
64 — 14
Nawar Br Bangun bukan hanya Para Penggugat danTergugat III sehingga posita dengan petitum berbeda;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yangmengalihkan sub B objek perkara kepada Tergugat IIl merupakanPerbuatan Melangar Hukum, kemudian Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat ataupun setiap orang yang memperoleh hak dariHalaman 41 dari 48, Putusan Perdata Nomor. 134/Padt.G/2015/PN.Mdn.Tergugat untuk mengosongkan dan meninggakan sub C objek perkaradan bukan terhadap Sub B Objek
124 — 57
suatu tindakPidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1kele KUHP
96 — 64
Oleh karena Tergugat telah bertindak tidak adil,maka sudah seharusnya Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Asas KetidakberpihakanYang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yangmewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidakdiskriminatif. Artinya, setiap orang termasuk Penggugat berhakmendapatkan pelayanan yang adil.
Pengadilan AgamaSukoharjo dan tidak ada bantahan tentang itu, maka Pengadilan Agama Sukoharjoberwenang untuk memeriksa perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian denganalasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islamyaitu : Suami (Tergugat) melangar
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI
402 — 377
pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kphtanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
122 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
seharusnyamengembalikan gugatan Para Termohon Kasasi tersebut;Bahwa pada kenyataannya, Judex Facti tidak mengembalikan gugatantersebut kepada Para Termohon Kasasi malahan melanjutkan,memeriksa dan memutus gugatan Para Termohon Kasasi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memeriksa dan memutusgugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, Judex Factitelah melanggar hukum dan lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Bahwa oleh Karena Judex Facti telah melangar
54 — 8
membaca berkas perkara ini;e Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dalam persidangan;e Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwasebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa CECEP SUNANDAR BIN KORSASIHbersalah, melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimanadirumuskan dalam dakwaan kedua melangar
ERWAN MARDIANSYAH, S.H.,M.H
Terdakwa:
DODI IGIRISA Alias DODI
76 — 21
Repertum Nomor.Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 139Pid.B/2020/PN GtoLP/121/IV/2020/Gorontal/ResBonBol tanggal 15 Mei 2020 dariKepolisian Resort Bone Bolango,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas Primair melanggar pasal 354 ayat (1)KUHP subsidair melangar
Suyitno
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Hj. NURPELAM, Dkk
268 — 157
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara inl;Halaman 37 Putusan Nomor 45/G/2021/PTUN. BLTergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal24 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:1. Dalam EksepsiA.
82 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akibat tindakan tersebut, sepatutnya karena hukum TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat mengganti kerugian terhadap ParaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat , Il, Ill dan IV;Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Agungyang terhormat untuk membatalkan putusan Judex Facti sekaligusmenyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telahmelakukan tindakan wanprestasi sekaligus melangar syarat jual bellisaham berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 danPernyataan Bersama,
KIKI INDRAWAN, S.H
Terdakwa:
Tade Kharisma Juliadi Alias Tadung Bin alm Mursidi
90 — 309
dihubungkan satu sama lainuntuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depanpersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang,bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapatdianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
58 — 23
Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkansebagaimelawan undangundang, melanggar kesusilaan dan ketertibanumum.Bahwa objek perjanjian jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II adalahtanah milik T'ergugat I, bukan milik Para Penggugat, tanah milik Tergugat Itidak memiliki hubungan hukurn dengan Para Penggugat, jadiperbuatan TergugatI menjual tanah miiik Tergugat I kepada Tergugat II tidak melangar hakSubyektif Para Penggugat atau tidak bertentangandengan kewajiban Tergugat Idan Tergugat