Ditemukan 3979 data
121 — 67
Mengenai unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanperbuatan tidak terpenuhi, oleh karena Terdakwa tidak kenal dengan orangorang yangbernama Sri Oneng Susilaningdiyah, Rita Purwati, Novi Setia, Pulung, I Made Winaya,Lukman Hakim Karta sasmita, Robert Jeffrey Lumempouw, sehinggga Terdakwa tidakbisa dipersoalkan dengan delik penyertaan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan pasalpasal dakwaanyang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan primair : Melangar
378 — 27
Permenhut tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan bila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) denganlampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
76 — 15
desa dalam Normalisasai sungai Sat,Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo, ;Bahwa adanya pengeluaran uang kas DesaTujungrejo, untukkegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, tanpadidukung dengan bukti pengeluaran uang yang sah, maka dalammengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berarti Terdakwa telah145melangar asas, bahwa untuk pengeluaran belanja atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar azas tersebut,Terdakwa telah melangar
kegiatan Normalisasi Sungai Desa Tunjungrejo, tidak lengkap dan tidak sah, dankarenanya tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti adanya pengeluaran uang kas desa, untukpembiayaan dalam Normalisasai sungai SAT, Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo ;Menimbang, bahwa adanya pengeluaran uang kas Desa Tujungrejo, untukpembiayaan kegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, yang tanpa didukung buktiPengeluaran uang yang sah, maka dalam mengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berartiTerdakwa telah melangar
asas pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar180azas tersebut, telah melangar aturan yang mengatur asas tersebut, yang karenanya dapatdikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H.KUSWADI, selaku Kepala DesaTunjungrejo, dari tahun 2008 sampai tahun 2010, yang menguasai, memegang dan mengelolasendiri, seluruh keuangan Desa Tunjungrejo, yang berarti Terdakwa
120 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ;Bahwa pada tahun 2003 Dana Kesejahteraan sejumlah Rp 154.200.000,00(seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dobel denganTunjangan Kesejahteraan dan Tunjangan Kesehatan (2.01.01.1.1.01.07)pada Pos Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten ;Bahwa Biaya Operasional Fraksi untuk tahun 2003 yang telah direalisasikansebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak diatur dalam Perda 15tahun 2000, dan melangar
153 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum,karena bagaimana mungkin pihak yang berperkara (5 orangTermohon Kasasi) memberikan kuasa kepada orang lain, tapi jugakepada dirinya sendiri sebagai Kuasa Hukum dan mewakili dirinyasendiri beracara di PHI Serang;Bahwa terbukti Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti yangmenolak Eksepsi Pemohon Kasasi tentang Surat Kuasa TidakDicantumkan Kalimat Bertindak Untuk Dirinya Sendiri MaupunBertindak Sebagai Kuasa secara jelas dan terang telah salahmenerapkan dan melangar
310 — 205
Putusan Nomor 294/G/2018/PTUN.JKT.Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;3. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur, yaknitindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan sengketa /n litis,atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
39 — 10
terdakwa digerebek dan ditangkap olehmasyarakat karena berada disebuah rumah bersama dengan seorang perempuan yangbukan isterinya namun setelah sampai di Kantor ternyata ditemukan barang bukti lainsehingga terdakwa diserahkan kepada Kasat narkoba untuk diproses lebih lanjut ; Putusan No. 291/Pid.Sus/2013/PN.Dum halaman 17 dari 60 halaman18Bahwa terdakwa kejangkejang di ruang Propam sekira 20 (dua puluh) menit hinggakepalanya terbentur di dinding ; Bahwa terdakwa dapat diproses oleh propam Karena melangar
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI MALUKU SELAKU TIM PENGADAAN TANAH PROVINSI MALUKU
Terbanding/Tergugat II : REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Terbanding/Tergugat III : SALMA
Terbanding/Tergugat IV : ABU BAKAR
Terbanding/Tergugat V : HATIJA
Terbanding/Tergugat VI : HAJI LUTFI
Terbanding/Tergugat VII : HALIMA
Terbanding/Tergugat VIII : ABU MAWI LESSY
Terbanding/Tergugat IX : LA HAMU HAMZAH
Terbanding/Tergugat X : MARDIAH REHALAT
Terbanding/Tergugat XI : LA DJAINUDIN
Terbanding/Tergugat XII : MOCHTAR LUTFI PATIUSEMA
Terbanding/Tergugat XIII : WA AMPILI
Terbanding/Tergugat XIV : LELO HIS DARNI
Terbanding/Tergugat XV : FADILLA MONY
Terbanding/Tergugat XVI : UMAR SAMUAL
Terbanding/Tergugat XVII : LA EUASIH
Terbanding/Tergugat XVIII : ABDU LATIF SAMOAL
Terbanding/Tergugat XIX : JAFAR LESSY
Terbanding/Tergugat XX : RUSYAIDA MARASABESSY
Terbanding/Tergugat XXI : LA PANDA<br
275 — 496
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).4.Menetapkan Tergugat tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum;5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Subsidatr :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Jawaban Terbanding II semula Tergugat Il:Dalam Ekseps'i :1.
102 — 16
menerangkan bahwa saksi dilokasi ditemanioleh Apri orang suruhan Thontowi, dan saksi tidak ada membuat laporankemajuan fisik terhadap pembuatan kolam, karena kolam yang dibuat tidaksesuai ukurannya dengan gambar dan RAB;Bahwa hasil dari lapangan saksi Ivan Dijuni telah melaporkan padaTerdakwa bahwa kolam dibuat oleh masyarakat desa dan tidak sesuaidengan kontrak, gambar dan RAB akan tetapi terhadap laporan saksiterdakwa diam saja dan tidak ada menegor Thontowi Direktur CV.BaguayJaya yang telah melangar
dr. AGUSTINA
Tergugat:
PT. AMANAH SINERGI KAPITAL INDONESIA ASCAP
61 — 28
., dalambukunya " Hukum acara perdata dalam teori dan praktek (hal. 3) , dalamhokum acara pperdata, Penggugat adalah orang yang " merasa " bahwahaknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melangar haknya itusebagai Tergugat dalam suatu perkara didepan Hakim. Hal yang sama jugadijelaskan oleh Moh.
H. AHMADI
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR
459 — 112
POSITA/ALASAN GUGATAN sampai dengan halaman 26 huruf J.OBJEK SENGKETA MELANGAR UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGARBUDAYA PASAL 2 HURUF D DAN ASAS KEADILAN, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa olehnya karena Eksepsi tentang Gugatan Penggugat TidakJelas dan Kabur (Obscuur Libel) tidak berdasar hukum danharuslahdinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Eksepsi tentang kekeliruanpihak menimbulkan gugatan error in persona, dengan alasan : bahwa yangbertindak sebagai Penggugat
455 — 308
Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya, sehingga MajelisHakim berkesimpulan Terdakwa secara sadar melangar ketentuan tanggungjawab wilayah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli PupukBersubsidi (SPJB) tersebut meliputi wilayah Kecamatan Paguat;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsididan memiliki Badan Hukum yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di DesaSiduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa secara sadarmenjual Pupuk bersubsidi tersebut kepada
101 — 44
Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur ( Obscur Libel)01.Bahwa,02.Bahwa,dalam gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan perbuatanmelawan atau melanggar hukum dengan perbuatan ingkar janji / cederajanji ( wanprestasi ) (sebagaimana dalil Penggugat pada poin 13 poin 26)artinya apakah perbuatan Tergugat V merupakan suatu perbuatanmelawan atau melangar hukum ( onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud dalam pasal 1365 KUHPdt ataukah perbuatan ingkar janjisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320
253 — 170
Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit), berikut segala apa yangberada diatasnya, termasuk namun tidak terbatas pada bangunanbangunan, pohonpohon, pagar, perkerasan, dan segala benda lain yangHalaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 777/Pdt/2018/PT.DKI52.53.54.55.56.Diberada di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 KUHPerdata) dengan tidak menghilangkan/melangar hak orang lain;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan fakta hukum tersebut, terang danjelas dalil Penggugat adalah suatu dalil yang tidak mempunyai
SUNARTO, S.H
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
265 — 136
Sudarto, S.H. dan Zainal Abidin Farid,sebagai berikut:Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melangar hukum dandapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaituadanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mensrea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkanunsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukanperbuatan.
Damsi Asmara
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
IBNU YURIN, SE
263 — 168
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensitelah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara eCourt tertanggal 3Agusus 2021 yang berisi sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSIA. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU1. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara A quo adalah SertifikatHak Milik Nomor 11618/Se.M Surat Ukur Tanggal 9012009Nomor 14/Se.M/2009 Luas +800 m?
PT. GRIYA LESTARI JAYA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
293 — 309
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).; 4.
104 — 29
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, tentang PenetapanHari Sidang;Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN WsbMenyatakan ia terdakwa YULI ATIKA PONTI ARTHA als PEPI bin SUKARDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja memalsukan akta otentik, sebagaimana diatur dandiancam pidana melangar
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
599 — 342
Dengandemikian sama sekali tidak melangar asas rechmategheid;Bahwa terbutnya Objek Sengketa aquo tidak mengandung cacat yuridisdari aspek wewenang, aspek prosedur formal dan aspek substansimateriil dan oleh karena itu beralasan jika Gugatan PENGGUGATditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;Halaman 46 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.43.Bahwa perkenankan TERGUGAT II INTERVENSI menurunkanJurisprudensi MA sebagai serikut:a.
53 — 4
KERTODIMEJO, saksi RUBIANTO AlsTOGOK Bin KAMIRIN, Saksi LASIDI Bin KASFI dan saksi LANGGENGBin KATEMUN pernah menyewa alat berat melalui Terdakwa namuntidak mengetahui alat berat tersebut milik siapa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu yang ke1 adalah melangar