rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 8 jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan padatanggal 16 Agustus 2017, agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55ayal ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi menerima Permohon bandingJaksa Penuntut Umum serta memutus perkara a quo sesuai denganTuntutan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukankontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding yangdiajukan Penuntut Umum serta meminta agar Putusan Majelis Hakim tingkatpertama agar supaya dikuatkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor

Sesuai dengan dakwaan yang berbentukalternatif subsidaritas Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah memilihdakwaan kesatu primair sebagai dakwaan yang didahulukan untuk dibuktikan.Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama juga telah membuktikan dengan benar,telah mempertimbangkan dan menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umummaupun pembelaan / Pledoi dari Penesehat hukum Terdakwa secara rinci dansesusai dengan fakta persidangan dan hukum yang berlaku dengan tepat danbenar, oleh karena itu diambil alin

dan dijadikan pertimbangan hukum sendirioleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.Berdasar pertimbangan ini keberatan dari pemohon banding/JaksaPenuntut Umum harus ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tangga 7 September2017 Nomor: 12/Pid.SusTPK/20176/PN,Yyk, dapat dipertahankan dandikuatkan ditingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahananmenurut ketentuan pasal

TOBING,SH.MT dan DENNY ISKANDAR, SH.MH masingmasing Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal : 7 Desember 2015, oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengandibantu oleh VERANITA PURBA, SH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD HAYKAL, SH,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri RANTAU PRAPAT dan Terdakwa yangdidampingi Penasihat

TPK/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam koniramemori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa mohon dibebaskandari semua dakwaan atau mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik olehTerdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa setelah Pengadilan TIPIKOR

tingkat baningmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.33/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP tanggal 9 Maret 2016 serta memori bandingdan kontra memori banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum,Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbanganhakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam

dakwaan primair;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TIPIKOR tingkat bandingmemeriksa dan membaca secara cermat serta seksama berkas dalam perkaraini, baik Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, eksepsi Penasihat HukumTerdakwa berikut putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama, keterangansaksisaksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, bukti suratsurat yangdiajukan dipersidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledoi atau suratpembelaan, surat putusan akhir Majelis Hakim tingkat pertama

kami Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsitingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak sependapat denganMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama Pengadilan NegeriPangkalpinang, yang dalam pendapat dan kesimpulannya menyatakan bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagimana dalam dakwaan primairpenuntut umum;Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 4/PID/TPK/2017/PT.BBLMenimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim TIPIKOR

oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalampasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanprimair maka Majelis Hakim TIPIKOR

Arizon Mega Jaya, SH.( Hakim Ad Hoc TIPIKOR )Panitera Pengganti,Wistof R.Z. Wendersteyt, SH.

(Pembahasan UU Tipikor, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 5152).Page 91 of 107Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau jugamelakukan tidak sesuai dengan kewenangan.

Menerima permintaan banding dari: Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan tersebut pada amar No. 4 putusan a quo, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: ROBERT MELIANUS NAUW tersebut dengan pidana penjara

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor15/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 22 April 2014, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hari Sidang pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Nomor :15/Pen.Pid.SusTPK/Hari Sidang/2014/PT JAPBerkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A Jayapura Nomor: 55/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal10 Februari

kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untukmelakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidakmenghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugianKeuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan umummaupun peradilan Tipikor

Dokumendokumen/ surat yang berhubungan dengan penanganan perkaratindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapal ikan 5 GT pada DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2013.Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukumberdasarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo Nomor : 20/Pen.Pid.Sus Tipikor/2016/PN.Gto, tanggal 24 Oktober 2016,Majelis Hakim telah memperlinatkan barang bukti tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah);Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 19Januari 2017, oleh kami SUKRI SULUMIN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, IRIYANTOTIRANDA, SH., dan SUKATMA, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariHalaman 154 dari 155 hal Putusan Nomor

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;------- Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013 No.120/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan amar selengkapnya sebagai berikut ; ---------------------------------------------1.

dalam perkaraterdakwa : Nama lengkap : JAENUDIN Bin ROCHMANI, Tempat lahir : Pemalang ; Umur/ Tgl.Lahir : 34 Tahun/ 22 Mei 1978 ; Jenis kelamin : Lakilaki ; Kebangsan : Indonesia ; Tempat tinggal : Desa Simpur, Rt.02, Rw.01, Kec Belik, KabupatenPemalang; Agama : Islam ; Pekerjaan : Kepala Desa Simpur ( Mantan ) ; Pendidikan : SLTA ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar Rp.5.000, (Lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 April2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 49 /Banding / Akta.Pid .

Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg dan permintaan bandingdari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 15 April 2013 ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 1 Mei 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Mei 2012; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanmemori banding tertanggal 26 April 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan

Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP),UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),dan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraMENGADILIe Menerima permintaan banding dari JaksaPenuntute Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 1 April 2013 No.120/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg yang dimintakan bandingtersebut sekedar mengenai

ELIS RUSMIATI,SH.MH. sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 31 Mei 2013 Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. untukmemeriksa dan putusan tersebut pada hari KAMIS TANGGAL 4 Juli2013 diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota sertaHj.RUSBESARI K.P., SH.

PERK: PDS05/TLMT/07/2015, menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Gorontalo yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABD. AZIS BADJODA, MM.Pub selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.

ayat(1) ke1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan alternatif keduaPasal 12 huruf e UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanajo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :11/Pid.SUS/ TIPIKOR

RUMINTANG,SH., MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan INTAN WIDIASTUTI, SH.

,M.Kn HakimAd Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi PalangkaRaya tanggal 6 Juli 2015 Nomor:2/Pid.SusTPK/2015/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 11 AGUSTUS 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingioleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 19/Tipikor/2012/PN.Jpr., tanggal 16 Desember 2013, yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

PUTUSANNOMOR: 8/TIPIKOR BANDING/2014/PT.JPRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : DANIEL REMI ANALINARTA ;Tempat Lahir : Makasar ;Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 30 Oktober 1958 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Jl.Sumber

Oktober 2012, dengan Jenis Penahanan pada Rumah TahananNegara Abepura di Kota Jayapura ;7 Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengantanggal 23 November 2012, dengan Jenis Penahanan pada Rumah TahananNegara Abepura di Kota Jayapura ;8 Selanjutnya terhadap diri Terdakwa tidak lagi dilakukan Penahanan, karenatelah Bebas Demi Hukum ;@ Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura telahmenjatuhkan putusan Nomor: 19/Tipikor/2012/PN.JPR tanggal 16 Desember 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa DANIEL REMI ANALINARTA telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Tipikor/2013/PN Jpr padatanggal 20 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukanPermintaan Banding terhadap perkara No. 19/Tipikor/2012/PN.

/II/2014 pada tanggal 17 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwaTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaraselama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari2014 di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkasdikirim ke Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata

Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengantanggal 29 Januari 2018 ;4. Perpanjangan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampaidengan tanggal 28 Februari 2018 ;5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengantanggal 30 Maret 2018 ;6.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejaktanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 08 Juni 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak, sejak tanggal 09 Juni 2017 s/d tanggal 07 Agustus 2017;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 08 Agustus 2017 s/dtanggal 06 September 2017;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Barat