Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-05-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk
Tanggal 2 September 2014 — PT. SURYA MADISTRINDO lawan EKO SUBEKTI
8222
  • Bahwa pada bulan Oktober tahun2013 ada program Jak Force (IF) 2000 untuk mensupport pemekaranpengcoveran penjualan yang membutuhkan sekitar 320 tenaga kerja baru danfaktanya bisa terpenuhi lebih dari 400 tenaga kerja baru karena beberapa darimereka mengalami perpindahan posisi. Bahwa proses perekrutan TF adalahtanggung jawab tiap area. RPGA dan tim hanya memastikan proses sudahberjalan dengan semestinya. Bahwa tugas ini sudah dijalankan dengansemestinya.
Register : 24-01-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg
Tanggal 4 Mei 2017 — PT SENTRAL BERHASILTEX VS SLAMET DKK
10238
  • Hakim berpendapat pada bulan Desember 2012Tergugatlah yang berkehendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPara Penggugat karena dikategorikan Tergugat melakukan efisiensi, haldemikian adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ourun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 28-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt/2013
Tanggal 28 April 2014 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED VS 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, DK
567329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;(iii) any breach of any lawor regulation in any jurisdiction having the force oflaw or of any order, judgement or decree of any court or governmentalagency by which the party is bound;e)no consent, authorisation, license or approval of its shareholders orconstituent body or of any governmental, administrative, judicial orregulatory body, authority or organisation is required to authorise theexecution, delivery, performance, validity, enforceability or admissibility inevidence of this Agreement,
Putus : 08-04-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/PID.SUS/2014
Tanggal 8 April 2014 — ANTON JAMI, SE
6759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu, tidak selesainya pekerjaanpembangunan struktur lobby dan klinik infeksius pada tahun 2007 disebabkankarena terkendala adanya hujan sehingga alat berat sulit untuk masuk kedalam lokasi pekerjaan bukan karena force majore (bencana alam, bencananon alam, bencana sosial, pemogokan, dan kebakaran) ;Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Ir. HANDOKO selakuKonsultan Pengawas, telah melaporkan kepada saksi dr.
Register : 06-03-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
I Nyoman Legawa
Tergugat:
1.PT. Gedong Agung Proverty Development
2.Ni Komang Adi Ayu Armiasih
3.I Putu Bagus Hartawan Adi Tenaya
4.I Kadek Bagus Darmawan Adi Tenaya
Turut Tergugat:
1.Agus Satoto, SH, M.Hum
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
3.AGUS SATOTO, SH. M.Hum. Notaris PPAT Wilayah Gianyar
15175
  • tersebutkepada pihak pertama yang nantinya akan dipakai pihak pertamauntuk Pengembangan dan perluasan area perumahan ketanah atauobyek lainya Jangka waktu pemeliharaan/retensi bangunan 60 (enam puluh) daripenyerahan fisik bangunan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;pemeliharaan dimaksud adalah segala kerusakan yang bukan olehkesalahan pemakaian ( human error); pemeliharaan/retensi bangunandimaksud tidak termasuk yang diakibatkan oleh kebakaran, gempabumi, angin keras/badai petir dan bencana alam lainnya (force
Register : 23-02-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
PT. PELAYARAN BATAMITRA SEJAHTERA
Tergugat:
PT. Kharisma Inti Mulia
Turut Tergugat:
1.CV. Ravindo Marine Teknik
2.PT. Lintech Duta Pratama
3.Sony R. Rundengan
4.Rafael Sukirno
204125
  • Bahwa seperti sudak dijelaskan dengan sangat jelas,bahwa terjadinya badai yang menghantam pesisir Laut JawaTengah dan Jawa Timur adalah murni diluar kehendak manusiaFORCE MAJEURE atau ACT OF GOD, dan justru karena kelalaianPenggugat lah yang mengulur ngulur waktu memenuhi segalakewajibannya baik terhadap pihak PT LINTECH DUTA PRATAMAdan BIRO KLASIFIKASI INDONESIA(BKI);DALAM REKONPENSI;1.
Register : 14-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 49/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 13 September 2017 — ZUDA WERDI SUVIASTUTI Binti WAHONO - dkk Melawan PT BANK PANIN, Tbk, Kantor Cab. Bjm - dkk
106176
  • Bahwa, Debitur/Pembanding 1 tidak dapat melakukan prestasinya kepadaKreditur yang disebabkan kejadian (perang) yang berada diluar kekuasaannya (Force Majeur)..
Register : 08-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Btl.
Tanggal 29 September 2014 — AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO Bin PARDJOKO (Alm)
5243
  • Bahwa Terdakwaberkesimpulan perkara yang didakwakan kepadanya adalah bukan perkarapidana akan tetapi merupakan perkara wanprestasi, disebabkan olehsesuatu yang bersifat force mayor yang masuk ke ranah perkara perdata,oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagiberikut :e Menyatakan terdakwa AGUS SUPRANANTO HADIATMODJOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPsebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.e Menyatakan
Register : 29-11-2012 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 545/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Agustus 2013 — Tuan HO FERDY alias HO FERDY >< Tuan JOHANES NENO, SE,Cs
18091
  • ditetapkan tersebut selama 1(satu) bulan dengan pertimbanganbahwa dengan adanya perpanjangan tersebut akan lebih besarkemungkinan untuk melaksanakan pengelolaan tambang tersebut ;2) Apabila telah melampuai masa perpanjangan waktu seperti yangtersebut pada ayat (1) di atas, ternyata para pihak belum juga dapatmelaksanakan prestasi maka para pihak dengan ini menyatakansetuju dan sepakat baik sekarang maupun pada saatnya dikemudianhari nanti untuk mengakhiri perjanjian ini, kecuali dengan adanyaalasan force
Register : 11-06-2014 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 7 Maret 2017 — 1.NY HAJJAH MAIMUNAH 2.HAJI HILMAN Lawan 1.IR BASUKI WIDODO 2.DEWI KUSUMAWATI,SH 3.WIJAYA KUSNARYANTO 4.FIRDHONAL,SH 5.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
200119
  • Asas ini menjadi dasar hukum Internasionalkarena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa"every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed bythem in good faith" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakandengan itikad baik).Perikatan otentik dan diaktakan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan antaraPELAWAN 1 dan PARA TERLAWAN sehingga secara sadar telahmenandatangani AKT A PERJANJIIAN PENGIKATAN JUAL BELI, No.:6, yang sahdibuat
Register : 11-03-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/PDT.BTH/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 April 2016 — PT KALPATARU INVESTAMA >< SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE.LTD
685182
  • TerminationThe Parties hereby agree that as at the Closing Date, the TransactionAgreement shall be terminated and cease to have any force or effect,and the rights and obligations of the respective Parties shall beextinguished"Terjemahan resmi:"2. PengakhiranPara Pihak dengan ini sepakat bahwa terhitung sejak TanggalPenutupan, PerjanjianPerjanjian Transaksi harus dihentikan dan tidaklagi berlaku atau mengikat, dan hakhak dan kewajibankewajiban darimasingmasing Para Pihak akan berakhir.23.
Register : 01-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 118/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : Ny. Mesini
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Asset Management Area dua Kantor Cabang Ciputat
7744
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT BTNi. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;k.
Register : 21-02-2018 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap
Tanggal 1 Nopember 2017 — - OKTOVIANUS MEIGER dkk -PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI UNIT III
216129
  • dalam keadaan baikseperti sedia kala.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatnomor 29 dan 30, 31, 32, 33, 34, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perusahaandapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamiHalaman 78 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap17.18.19.20.21.22.kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atas keadaanmemaksa (force
    terhadap dalil posita angka 38 huruf b dan petitumangka 2 gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim setelahmenghubungkannya dengan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) ternyata berbunyi Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraHalaman 110 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Japterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau kKeadaan memaksa (force
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ; SASTRO WIDJOJO, DKK
8058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 816 PK/Pdt/2009melawannya walaupun status hukum Tergugat I Asal benarsebagai satusatunya pemilik hak atas tanah Cilaut, olehkarena itu keadaan sebagaimana tersebut di tas dapatdikategorikan sebagai suatu keadaan force majeur yangberada di luar kekuasaan Tergugat I Asal PT.
    Karko Kultura Utama dihadapkandengan kekuasaan Tergugat V TNI AD saat itu sangatlah tidak berdayawalaupun berada pada posisi yang benar, oleh karena itu keadaansebagaimana tersebut di tas dapat dikategorikan sebagai suatukeadaan force majeur yang berada di luar kekuasaan Tergugat / AsalPT.
Putus : 30-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 30 Juli 2015 — UMUL CHASANAH, SPd., MM
424
  • juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBawa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
    juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBahwa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
Register : 04-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUNESH KUMAR
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
380141
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar
    3.g.
    Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018 1(satu) lembar
    49. Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017 3(tiga) lembar
    50. Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force
    TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(Ssatu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
    Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(satu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
Putus : 23-06-2014 — Upload : 21-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Juni 2014 — DJONI TJENDRA alias JONI CHANDRA alias JOHN SETIAWAN;
15078 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danperistiwa tersebut patut ditafsirkan sebagai peristiwa force majeur yangterjadi diluar Kemampuan Terdakwa;Berdasarkan fakta yuridis tersebut unsur tindak pidana jika penggunaansurat itu dapat menimbulkan kerugian dari Dakwaan Ketiga Jaksa PenuntutUmum sama sekali tidak terbukti, dan Terdakwa tidak dapat dibebankanHal. 42 dari 50 hal. Put.
Register : 05-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 158/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
HANDOKO SINGOPRANOTO
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PERWAKILAN WILAYAH JAWA TIMUR
152174
  • . ; 2) Bab III Huruf B angka 13: Kriteria alasan sah sehingga rekomendasi dapatdipertimbangkan tidak dapat ditindaklanjuti adalah:1) Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi,bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yangmengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.,;2) Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: Pejabatmenjadi tersangka dan ditahan; Pejabat menjadi terpidana; dan Objek yangdirekomendasikan dalam sengketa diperadilan. ;3) Rekomendasi
Register : 29-09-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 58/PDT.G/2014/PN Sgl
Tanggal 1 Juli 2015 — TJHANG THU FUI alias Amok lawan Tuan ANTONI alias Butun, dkk
11118
  • Sehinggaketika Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il dianggap melakukan ingkarjanji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janjiyaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.
Register : 03-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbu
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
11928
  • /Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbuyang sempurna (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence) hal inibersesuaian pula dengan:e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang berbunyi :Suatu Akte Jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorangpejabat, akte tersebut menurut undangundang dianggapsebagai bukti yang sempurna,e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yangberbuny