RAMLI, STDibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepolisian Resor Buol Nomor :B/ 189 / X /2014 / Reskrim, tanggal 15 Oktober 2014 Perihal permintaan bantuanpemeriksaan Bangunan / konstruksi dan surat dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Buol Nomor : 600 / 51.23 / PU / 2014, tanggal 16 Oktober 2014Perihal penyampaian tenaga tekhnis untuk pemeriksaan bangunan /konstruksi yang menunjuk saksi sebagai tenaga tekhnis untuk melakukanpemeriksaan bangunan

MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggotayang penyelenggaraannya dialakukan oleh sebuah Badan Pelaksana;Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta tanggal 25102016, Nomor 206 Tahun 2016, tentangPanduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E HasilReklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta telah mengaturPanduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines) yang selanjutnyadisingkat PRK adalah Panduan bagi perencanaan kawasan yangmemuat uraian tekhnis

adalah usaha peningkatan produksi padimelalui percepatan tanam padi pada daerah yang sering mengalami banjir denganmemberikan bantuan supaya hasil tanam dapat dipanen dengan baik dan untukmeningkatkan kualitas produksi pertanian dan untuk meningkatkan pendapatanpetani;Bahwa benar, terhadap kegiatan percepatan tanam Dinas Pertanian telahmengadakan pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:Pengguna Anggaran Ir.Delfi Praputra;Kuasa Pengguna Anggaran Ir.Muchlis;PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

pemantfaatan hutan yang berasal dari hutan alam, artinya bahwa kelolatata usaha dimulai dengan perizinan yang sahperencanaan penebangan(eLHC) TPn/TPk hutan (eLHP) TPK antara (eSKSHHK)industri primer (eSKSHHk) tempat penampungan (eSKSHHK olahan),dan semuanya ini setiap segmen diverifikasi oleh petugas penerbit yangmemiliki kualifikasi PHPL yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;Bahwa yang berhak untuk menerbitkan SIPUHH adalah orang yang telahmengikuti pendidikan yaitu seorang GANIS (Tenaga Tekhnis

beliau masuk baru saksi menyampaikan perihal dana pokir tersebutbahwa ada konsekuensi untuk dana pokir tersebut berupa kontribusi kepadaanggota DPRD pemilik pokir dan berdasarkan kesepakatan temanteman di bagiandata center ditetapkan sebesar 40%;Terkait dengan kesepakatan saksi bersama dengan temanteman saksi di bidangdata center yaitu 40% dari anggaran untuk kontribusi kepada Anggota DPRDpemilik Kegiatan pokir, saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa karenabeliau hanya menyampaikan terkait tekhnis

Anmad Yasir; Setelah penyampaian dari Terdakwa tersebut, saksi langsung menggelar rapatkhusus di bidang persandian tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang juga menjabatsebagai Kepala Bidang Persandian, lalu saksi menyampaikan kepada temanteman bahwa kita ada kewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar Rp30%setelah itu kita atur mengenai tekhnis pengumpulannya; Yang terkumpul dari dibidang persandian berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) dan semua dikumpulkan kepada ibu Ani, kemudian dana

Sultra,dimana saat itu Terdakwa hanya membahas bahwa ada kegiatan yangmenggunakan dana pokir dan untuk tekhnis pelaksanaannya dikembalikan padabidang masingmasing;Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa juga ikut menyetorkan danakontribusi tersebut;Bidang persandian dipimpin oleh kepala bidang dalam hal ini adalah Terdakwasendiri kemudian dibawahnya terdapat 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Tata Kelola saksi(sendiri), Seksi Operasional dan Seksi Pengarsipan dan saat itu hanya 2 seksiyang terisi sehingga

Wahana MuliaBersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namunoleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakanCV. Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai PenyediaBarang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO telah memesan barang berupa AlatPeraga SD kepada CV.

Wahana MuliaBersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namunoleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakanCV. Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai PenyediaBarang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa Ir. HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dankesempatan untuk memesan barang berupa Alat Peraga SDkepada CV.

Ridlatama Trade Powerindo telah ada SP 3 dariKepolisian ; Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Daerah(Bawasda) ;Saksi Kedua bernama ARMIN, ST , yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf ; Bahwa Hasil telaahan staf disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Kutai Timur ; Bahwa indikasi saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf tersebut adalahpada tanggal 22 April 2010 diadakan rapat dengan dinas tekhnis

Penyaluran BantuanSosial Secara Non Tunai ; Peraturan Mentri Keuangan RI No.228/PMK.05/2016, tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/ 2015,tentang belanja Bantuan Sosial ; Permensos No.10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin ; Permensos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan PanganNon Tunai ; Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai PKH Tahun 2018 ; Perdirjen Penganan Fakir Miskin Nomor 6 / 4 / PER / HK.01/08/2018,tentang Petunjuk Tekhnis

Keterangan Ahli Sumargo, BE, SE, M.Si. selaku Tim Tekhnis dariDinas Bina Marga Kotamadya Cirebon .Kedua Ahli tersebut telah melakukan Audit Investigatif (pengecekan fisik)sesual dengan keahlian masing .3.

sembilan puluh enamribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkandengan alasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis

Bahwa perusahaan Penggugat dinyatakan lulus pada saat dilakukandilakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan Harga, oleh Tergugat yaituvKelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018,perusahaan Penggugat menduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan nilaipenawaran sebesar Rp 9.328.589.000,00, (sembilan milyar tiga ratus duapuluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)..

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris POKJAPekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai AsamAsam (lanjutan) (200 m)adalah :v menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasav menetapkan dokumen pengadaan menetapkan besaran nominal jaminan penawaran mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di websitewww.pu.go.id program full eprocurement dan papan pengumumanresmiSMmenilai kualifikasi penyedia barang/jasa melakukan evaluasi adaministrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk

menetapkan dokumen pengadaan yang digunakan untuk pekerjaaninl.Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, panitia bersamasama menetapkan besaran nominal jaminan penawaran yaitu Rp.45.000.000.Panitia mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melalui websitewww.pu.go.id program full eProcurement Kementerian PekerjaanUmum di Jakarta.Panitia menilai Dokumen Kualifikasi penyedia Barang/Jasa yang masukmelalui website www.pu.go.id program full eProcurement KementerianPU.Panitia melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran.7. Mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Balai Wilayah SungaiKalimantan Il8.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pelaksanaan kegiatan PengadaanBarang dan Jasa Alat Laboratorium dan Penunjang Layanan RSUD CibabatCimahi tahun anggaran 2011 tersebut PT Enseval Putra Megatranding Tbk.selaku pemenang lelang dalam pekerjaan dimaksud tidak melaksanakanpekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak ;Menimbang, bahwa hal ini terungkap sebagaimana dalam persidanganpada akhir kegiatan terdakwa telah menerima laporan secara lisan dari Hj.Wiwin Nurwina selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Wiwin Nurwina selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan oleh karenanya Majelis berpendapatjumlah uang tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan Negarayang dinikmati oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan uangpula sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut oleh saksiHj.

., MM. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi komisioner divisi tekhnis penyelenggaran dan masalah mengenaidana pemilukada (bupati dan wakil bupati) di Aceh Singkil tahun 2011, 2012 dan2013 adapun KIP ada anggaran nya dari APBN namun anggaran operasionalHalaman 131 dari 213 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2015.

Singkil dan yang dibahas advokat yang mendampingi KIPSingkil di Mahkamah Konstitusi (MK) dan saksi tidak tahu anggaran untukadvokat bagi KIP Singkil, karena saksi hanya ada di rapat terakhir dan yang jadiadvokat mendampingi KIP Singkil yakni bapak Denny ;Bahwa hanya sekali saksi mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK)dan saksi di Jakarta selama 7 (tujuh) hari dan anggaran bagi perjalanan saksi keJakarta sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) adapun anggotakomisioner yang membidangi tekhnis

secara continue (berlanjut) dan benar pembahasan anggaransebagaimana tahapan pemilukada sedangkan pembangunan mushalla tidak adadirapatkan dengan para komisioner dan yang saksi dengar pembangunanmushalla menggunakan anggaran dari dana hibah dan ada teguran dari pemdakepada KIP Singkil karena penggunaan dana hibah belum di dipertanggungjawabkan oleh KIP Aceh Singkil kepada pemda ;Bahwa divisi komisioner KIP Aceh Singkil ada komisioner hukum, logistic dankeuangan, sosialisasi/program serta divisi tekhnis

Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat padatanggal 8 Januari 2019 ;Bahwa yang bertandatangan terhadap progres 100% pada proyekpekerjaan Jasa dan Konstruksi Rehabilitasi Gelanggang Olahragadan stadion Mini Kabupaten Bulukumba adalah Tim Tekhnis danPengawas.

mengendalikan pelaksanaan Kontrak;aa fw PSmelaporkan pelaksanaan/penyelesaian PengadaanBarang/Jasa kepada PA/KPA:7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapananggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepadaPA/KPA setiap triwulan, danHalaman 103PUTUSAN Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassar9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa yang menyusun spesifikasi tekhnis

Bulukumba; Bahwa saksi sebagai Pejabat Penandatanganan Surat PerintahMembayar (PPSPM) berdasarkan keputusan Deputi BidangPeningkatan Prestasi Olahraga selaku kuasa PenggunaAnggaran Satket Bidang Peningkatan Prestasi OlahragaKementrian Pemuda dan Olahraga; Bahwa berkas pendukungnya adalah Surat PermintaanPembayaran dari PPK, Kwitansi Pembayaran, Berita AcaraPembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Ringkasan Kontrak,Surat Setoran Pajak, dan Progres pekerjaan yangditandatangani tim Tekhnis, Konsultan Managemen

Purwakarta adalah sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya karena secara tekhnis dasar dariKoperasi pedagang pasar palumbon Jaya maniis (Koppas) Kec.

yangdilaksanakan oleh pihak Dinas Koperas,UMKM, dan Perindag KabupatenPurwakarta pada saat pelaksanaan pembangunan Pasar Palumbon olehPT.PUTRI SELARAS adalah dalam bentuk Jlaporan perkembangan dandilaporkan ke Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha KementerianKoperasi dan UKM RI ;Bahwa benar setahu saksi pelaksanaan pembangunan Pasar Palumbon tersebutsudah selesai dilaksanakan pada bulan April 2014 ;Bahwa benar setahu saksi secara bangunan Pasar Palumbon tersebut sudahselesai akan tetapi secara tekhnis

Sepenuhnya berada di dalam kewenangan nahkoda, bahkan walaupun kapaltelah dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan dengan telah dilakukannya auditeksternal oleh Syahbandar dan telah pula diterbitkan sertifikat keselamatan olehKementerian Perhubungan atasnya;Menimbang, bahwa tanggungjawab yang dibebankan oleh UndangundangPelayaran kepada Nahkoda sebagai pemimpinan pelayaran diatas kapal (vide Pasal1 angka 41 Undangundang Pelayaran) adalah untuk memastikan terlebih dahulukondisi kapal laiklaut secara tekhnis

sebelum beroperasional, dan menjaminkesanggupan berlayar dan keamanan kapal, keamanan para penumpang danpengangkutan muatannya (Vide Pasal 117 Undangundang Pekayaran)Menimbang, bahwa karena Nahkodalah yang secara tekhnis menentukandapattidaknya kapal berlayar maka cukup beralasan hukum apabila dalam gugatanatas terjadinya ledakan kapal Gilicay II ini, Nahkoda ditarik sebagai Tergugat untukdimintakan pertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa selain Nahkoda, pihak yang berperan penting dalammenentukan

RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM, M.Kes selaku KuasaPengguna Anggaran dan ABREKTUS MANAO selaku KetuaPanitia Pengadaan yaitu seolah olah telah melaksanakantahapan tahapan proses pengadaan dengan metodePenunjukan Langsung (PL), dimana masing masing tahapantersebut seolah olah telah dilaksanakan sebagaimana mestinyasesuai dokumen dokumen seperti :Daftar hadir pengambilan dokumen ;Berita Acara pemasukan / pembukaan penawaran Nomor : 12/ PAN PL / DINKES / X / 2007 tanggal 05 Oktober 2007 ;Berita Acara Evaluasi Tekhnis

DENY DARMATIN melengkapi kekurangan dokumen danperubahan dokumen serta membayar jaminan reklamasi sebesar Rp11.947.422,. ( Sebelas juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empatratus dua puluh dua rupiah ) selanjutnya Dinas ESDM Provinsi jawa baratmengeluarkan Surat Perimbangan Tekhnis IUP Operasi Produksiperpanjangan Ke1 an H.DENY DARMATIN nomor 033/Pertek.PIUP.OP/WIil.III/12/2016 tanggal 30 Desember 2016, dan Surat pertimbanganint lah yang diserahkan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu PintuPRovinsi

Tergugat menegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebutsecara tekhnis telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perkumpulan, Pemohon (dalam hal ini diwakili olehNotaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses PermohonanPengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikanpernyataan (disclaimer)