Syafriadi dan disetor ke Rekening Kas Umum DaerahKabupaten Pasaman Barat; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat No. 800/175/DinDik 2009 tanggal 14 April 2009 tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman

No. 175 PK/PID.SUS/2014penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) kegiatan DAK2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat; 1 (Satu) rangkap laporan Phisik dan Keuangan Rehabilitasi Gedung SekolahDasar DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009; 1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Pasaman Barattahun 2009 No.188.45/166/BUPPasbar / 2009 tanggal 23 April 2009 tentang PenetapanSekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanKabupaten Pasaman Barat tahun

Produksi dan Industri (EKSPIN) TempatPemungutan Hasil Hutan (TPHH) Katingan Kuala mempunyai tugas membantu DinasKehutanan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis

Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN Plkmelaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang kehutanan sesuai denganketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis dibidang kehutanantertentu, meliputi : Melaksanakan tertib peredaran dan pengangkutan hasil hutan diwilayah

sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis

Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis

terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis

Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya

Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.

FIG namun terdakwa tidak melaksanakanverifikasi atau klarifikasi berkaitan dengan barang dan pemasanganatas barang tersebut dalam kaitannya sebagai bahan untukpembangunan pabrik latex concentrate dan sarung tangan karet, halini terdakwa lakukan karena sudah kebiasaan cukup sampaidokumendokumen tersebut saja;Bahwa laporan Pengawasan yang dibuat oleh terdakwa khususnyamenyangkut tekhnis yakni pembangunan serta pengadaan barangtidak mendapatkan data yang akurat dan tidak up to date mengenaikondisi pembangunan

melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan VolumePekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis

No.1552 K/Pid.Sus/2016 Kanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis Lapangan (MC 0%) Paket PekerjaanPembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, terdapat :1.

WIdjanarko Puspoyo ; Bahwa untuk Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan SILO saksi tidak tahu ;Bahwa SILO ini berada dibawah Direktorat SDM dan Umum ;Bahwa Direktorat SDM dan Umum dalam mengelola anggaran BULOG untuk kepentinganrutin jalannya perusahaan seperti ATK, perumahan kemudian pergudangan tetapi kalaukeperluankeperluan khusus itu biasanya ada di masingmasing Divisi ; Bahwa Divisi tekhnis misalnya untuk peralatan yang bukan disediakan secara umum untukkeseluruhan staf harus ada pengajuan

dari masingmasing Divisi ;Bahwa Anggaran SILO dari APBN ;Bahwa pada waktu itu ada rapat dengan pendapat dengan DPR kemudian disitu ada usulanusulan mengenai kegiatankegiatan BULOG dan diajukan anggaran, setelah itu di DPR adapembahasan akhirnya disetujui untuk pengadaan SILO melalui anggaran APBN ;Bahwa berdasarkan catatan SILO yang telah dibangun ada 12 unit dari 3 lokasi yaitu diJawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; Bahwa setelah SILO ini dicatat maka SILO dikelola oleh Divisi Tekhnis untukpemanfaatannya

Kejaksaan NegeriPurbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal03 Mei 2013, tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 ;o Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan KecamatanPurbalingga, yang kebetulan juga dipercaya sebagai Ketua Paguyuban Kelompok KerjaKepala UPT (K3UPT) dan juga sebagai Koordinator wilayah eks Kawedanan Purbalingga;o Bahwa di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasing terdapatUnit Pelaksana Tekhnis

ratus ribu rupiah) untuk 40 SD setaip SDsebesar Rp. 114.650.000, (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;o Bahwa benar saksi Iskhak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPurbalingga berdasarkan SK Bupati Nomor : 821.2115 tahun 2012 tanggal 7 September2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIPemerintah Kabupaten Purbalingga ;o Bahwa benar di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasingterdapat Unit Pelaksana Tekhnis

(satu milyardsembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ; Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ;Halaman 81 dari 190 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.

alokasi dana Desa yang tidak bisatersalur ke masingmasing Desa dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupapenghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis

memperlihatkankontrak itu ke BP MigasBahwa saksi mempresentasikan untuk menjelaskan maksud dari kontraktersebutBahwa ruang lingkup kontrak adalah kegiatan memasok tenaga kerja, alatberat, barangbarang yang habis digunakan seperti pupuk.Bahwa dalam presentasi saksi menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalahruang lingkup pekerjaan sipil.Bahwa saksi mengetahui bahwa AFE adalah yang disetujui BP Migasdengan nilai 7,2 atau 7,5 US DollarBahwa saksi mempersiapkan untuk proses prakualifikasi dan prosestenderBahwa segi tekhnis

Pak Bachtiar datang ke Indonesia tahun2009 setelah proses tender selesai dilakukan dan telah adapemenangnyaBahwa ruang lingkup pekerjaan pimpinan tim tekhnis sipil tahun 2005 s/d2007 adalah: kegiatan lingkungan hidup seperti biore mediasi, pembuatanjalan, perwatan jalan, dan pekerjaan sipil secara umumBahwa saksi mengetahui maksud pekerjaan bioremediasi mencakupkegiatan pencampuran tanah yang terkontasminasi, dicampur pupuk danair, dibolak balik agar bekteri bekerja.Bahwa maksud dari tujuan kegiatan

Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ; Bahwa yang menjabat saat itu adalah Bapak Drs.Abraham Niak selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAset Daerah ; Bahwa yang mengajukan SPP adalah

dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupaHalaman 85 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.penghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis

Indramayu Nomor,:36ITahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK pad a Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu besertalampirannya;Semuanya dikembalikan kepada saksi H.Sudarman Bishis,SP.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendellaporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;269.

Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada OinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aOistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution.269. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602n57Oistanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.

Indramayu Nomor :36lTahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPembantu PPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Indramayu beserta lampirannya;SEMUANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SUDARMANBISHIS, SP.267. Asli 1 (Satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. GeomatikaMulti Solution;269.

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran

Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 17 Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SertaRevisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko; 77.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21Mei 2010 tentang Pelantikan Saudara Adi Suprayetno dalam jabatanKepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang

tanggal 30 Desember 2010; Bahwa benar pada saat itu Pak Ramdani mengajak saya untuk mencairkan Cekyang sudah ditandatangani oleh Pak RAMDANI dan lou VAYA , selanjutnya PakRAMDANI mengatakan kepada saya bahwa Cek ini adalah Uang kegiatanHarmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 20072027pada BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, dan Kegiatan Kordinasi Pemantapan SailIndonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tekhnis

Maka oleh karena itu dengan adanya Penetapan Pengadilantersebut adalah merupakan suatu tindakan tekhnis Peradilan, sehjinggaPenggugat mengajukan gugatan ini.

rekanan sedangkan pembayaran tetapdilakukan karena FHO bukan salah satu syarat pencairan yang ditetapkan dari DPPKAD;Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan pada saat saksi menjabatselaku PPK karena FHO tidak menjadi salah satu syarat pencairan dikeuangan;Bahwa Pokja Ill melakukan rapat penyampaian hasil evaluasipelelangan yaitu pada saat rapat evaluasi kualifikasi, Gunawan, SKMmenyampaikan hasil evaluasi pelelangan untuk dibahas secarabersamasama, yang dibahas adalah hasil evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis

kerugian keuangan negara ;Halaman 52 dari 103 halamanPutusan Tipikor No. 39/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnBahwa besar kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Bahwa menurut data yang ahli terima memang ada dibelikanlembu/sapi sebanyak 11 (Sebelas) ekor ;Bahwa menurut keterangan memang diambil dari dana BLM PUAP ;Bahwa ada beberapa kwitansikwitansi yang merupakan cicilanpenerima sapi tersebut ;Bahwa tidak ada ditemukan data mengenai pembelian sapi ;Bahwa didalam petunjuk tekhnis

Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.183.000.000,e Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBI Undiksa sebesarRp.50.000.000,Total anggaran Rp.8.846.449.000,= Bahwa benar selanjutnya saksi tandatangani draft surat tersebutmenjadi surat Nomor: 606/H.48/TU/2010 tertanggal 09 Maret 2010.Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkan dokumenpendukung antara lain:e Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasi T.A 2009e RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkan= Bahwa benar Secara tekhnis

dalam pengusulan tersebut sudahmelampirkan harga tanah yang diterangkan oleh Kades Jinengdalem dalamsuratnya Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkanbahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are .= Bahwa atas dasar keterangan Kades Jinengdalem Sdr. 1 NENGAH NAWAmenerangkan bahwa dia pernah dihubungi oleh saksi secara lisan untukmembuatkan surat keterangan harga tanah di Desa Jinengdalem, adalahketerangan yang tidak benar, karena terkait dengan tekhnis

Hanya saja munculnya luasan tanah 3 Hektar untuk 2010 dan 12 Hektaruntuk 2011 dan akan dianggarkan melalui 2 (dua) tahun anggaran yang lebih bisamenerangkan adalah yang membuat draft surat permohonan penetapan Bupatitersebut, karena secara tekhnis saksi tidak paham dan hanya tandatangan saja.= Bahwa benar terkait keterangan dari Sdr.Prof. 1 KETUT SUMA yang menerangkandiperintahkan oleh saksi untuk membuat proposal kegiatan pengadaan tanah gunadata pendukung dalam mengajukan surat penetapan lokasi

Lumban Tobing sebagai KepalaHalaman 84 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN PlgBPKAD, Koordinator bidang anggaran, sedangkan Terdakwa Ikhwanuddintidak termasuk dalam team TAPD;Bahwa kaitannya dengan apa yang diprogramkan didalam APBD itu adabantuan posnya kemudian terkait dengan terdakwa lkhwanuddin sebagaikepala Kesbangpol;Bahwa saksi selaku ketua TAPD ini adalah menyusun plafon anggaran jaditidak ada detail tekhnis anggaran, itu dikumpul oleh masingmasingkoordinator, kalau untuk kontrol

saksi tidak mengetahui tentang persyaratan calonpenerima hibah karena ini dilaksanakan oleh instansi, tekhnis kami dari TAPDhanya sampai plafonplafonnya saja tapi secara sepintas ada beberapa halbahwa calon penerima hibah tidak boleh berulang menerima, setelah itu adasyarat beberapa tahun sudah terdaftar pada pemertintah daerah tapi saksitidak tahu persis ;Bahwa saksi tahu jika ada Permendagri yang mengatur tentang persyaratancalon penerima hibah ;Bahwa saksi telah diperiksa oleh kejaksaan sebanyak

, tekhnis itu tugasnya SKPD, TAPD tidak lagi disitu dan saksitidak melakukan verifikasi dan tidak melaporkan kepada Gubernur;Bahwa dari apa yang sudah menjadi anggaran tadi, saksi atau tim TAPDlainnya tidak ada kontrol, karena TAPD itu hanya mengantarkan sampaimenjadi APBD kalau pelaksanaan itu tugas masingmasing SKPD;Bahwa terdakwa Ikhwanuddin pada saat itu sebagai kepala Kesbangpol dantidak terdakwa tidak menjadi salah satu diantara koordinator, terdakwasebagai pengguna APBD;Bahwa dalam penggunaan

Bahwa sebagai ahli saya tidak memasuki wilayahwilayah tekhnis tentangbagaimana itu diatur tetapi secara konsepnya saya memahami karena ahlimerupakan bagian dari penyusunan ketentuanketentuan itu, salah satucontoh misalnya ahli adalah ketua tim penyusunan UU No.17 tahun 2003, UUNo.1 tahun 2004 dan No.15 tahun 2004.

;Bahwa hubungan SKPD dengan pengelolaan keuangan adalah SKPD ituyang dipersepsikan sebagai peran pemegang menteri tekhnis tetapi dia tidakterlalu besar sehingga dia kemudian disana melakukan bukan sebagaikuasanya menteri tetapi sebagai pengguna anggaran, mestinya setiap SKPDitu menurunkan karena didalam suatu organisasi tadi pola bahwa Presiden,Menteri Keuangan dan Menteri Tekhnis itu akan tercermin didalam SKPD;Bahwa perbedaan BPKAD, PPKD dan BUD adalah Peran menteri keuanganitu adalah menyusun

Bahwa sebelum izin lokasi tersebut diterbitkan sebelumnya juga telahdiperoleh Pertimbangan Tekhnis dari Kantor Pertanahan KabupatenPasaman barat No. 03.400.9.1/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, danBerita Acara Peninjauan Lokasi dari Dinas Kehutanan KabupatenPasaman Barat, bulan Maret 2011;.

MABRURbertanggung Jawab atas Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Kegiatan sebagaimanayang telah tercantum dalam DIPA pada Tahun Anggaran 2006 yang dibantu olehPenguji dan Pembuat SPM, Bendaharawan, Tim Tekhnis, Panitia PelelanganPekerjaan, Staf adminitrasi lainnya; Bahwa yang menunjuk Terdakwa Il. T.