Ditemukan 5620 data
93 — 24
dalam memberikanketerangan di persidangan, sehingga memperlancar jalannyapemeriksaan di persidangan;e Terdakwa bagaimanapun juga telah memberikan sumbangbaktinya kepada masyarakat/obangsa dan negara melaluipengabdiannya selama bertugas sebagai kepala desa;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harusdinafkahi;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya;e Terdakwa telah mengembalikan uang negara sejumlah Rp.150.000.000,00 (Setatus
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
171 — 333
Bahwa Tergugat ada menyurati Tergugat II hal ini sesuaidengan surat Tergugat tertanggal 13 Desember 2017 No : 38/KAKDISHUT/XII/2017 perihal Permohonan Penjelasan Status KawasanHutan yang ditujukan kepada Tergugat II, dan adapun isi suratTergugat tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :Mohon penjelasan setatus kawasan hutan atas areal yang sedangkami/Koperasi Air Kehidupan kelolah (peta berkordinat terlampir)sebagai berikut :1.
kepadaMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cqKepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX diPekanbaru, hal ini Sesuai dengan surat Tergugat tertanggal 8Januari 2018 Nomor : 01/KAKBPKH/I/2018 perihal PermohonanPenjelasan Status Kawasan Hutan yang ditujukan kepada MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia cq KepalaBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX di Pekanbaru, danadapun isi Surat tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagaiberikut : Mohon Penjelasan setatus
100 — 67
Selatan Tahun 2006 terdakwa IBNU MAULANA, SHselaku Camat Cilandak dan Lurah Lebak Bulus saksi AKBAR SUPRIA PANCHA,BA juga ditunjuk sebagai anggota Tim P2T berdasarkan peraturan Presiden No. 36tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum, pasal 7 mempunyai tugas antara lain:Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang ada kaitannya denagn tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan;Mengadakan penelitian setatus
70 — 32
AcehSelatan;e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagaianggota panitia pengadaan tanah adalah :Memberikan penjelasan atau penyuluhankepada masyarakat, Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakan penelitian mengenai setatus hukumbidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya, Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi
97 — 45
AcehSelatan;e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagaianggota panitia pengadaan tanah adalah :Memberikan penjelasan atau penyuluhankepada masyarakat, Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakan penelitian mengenai setatus hukumbidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya, Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi
Terbanding/Terdakwa : drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc
265 — 340
Sependapat dengan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa sebagaiberikut:Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan dapatmembenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam halpembuktian unsurunsur dalam pasal undangundang yang di dakwakan, tetapiPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepadaTerdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa setatus
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
TAUHID Als SUKIN Bin WADIL
72 — 65
(dua ratus dua puluh juta seratus limapuluh satu ribu setatus enam puluh tuju rupiah).Bahwa dalam perencanaan awal dalam pembangunan jalan tersebutmenggunakan bantuan ahli dan akan dilakukan dengan cara Swakelola olehTim yang telah dibentuk oleh Kades Sungai Jernih ketua TPK sdr.
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
BAMBANG SUPRIADI, S.Kom Bin SURMAN TAHA
84 — 60
(dua ratus dua puluh juta seratus limapuluh satu ribu setatus enam puluh tuju rupiah).Bahwa dalam perencanaan awal dalam pembangunan jalan tersebutmenggunakan bantuan ahli dan akan dilakukan dengan cara Swakelola olehTim yang telah dibentuk oleh Kades Sungai Jernih ketua TPK sdr.
99 — 121
Lebakselanjutnya diserahkan kepada saksi untuk dibuatkan laporan, dan yang mengisi datadatadokumen pengajuan adalah pihak pemilik atau yang mengausai tanah dan pihak satgas dariunsur pemerintah desa.Bahwa yang menyatakan kebenaran isi dari dokumen pengajuan berkas adalah Pihakpemilik/yang menguasai tanah dan satgas / unsur pemerintah desa, sedangkan yangbertanggung jawab menyatakan setatus hukum tanahnya adalah kepala desa dan pihak satgas /unsur BPN Kab.
102 — 213
AZWIRIANSYAH selaku KadisBMCK untuk menarik uang tersebut dari rekening Giro dan menyerahkannyakepada PPK yaitu Terdakwa III MURSADA dan telah melakukan pemotonganguna pembayaran pajakpajak berupa PPN, PPh, dan Administrasi sebesarRp1.511.550.000,00(satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluhribu rupiah) Sementara itu yang dilakukan penyetoran pajak kepada negarahanya sebesar Rp757.366.126,00(tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratusenam puluh enam setatus dua puluh enam rupiah)
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
189 — 79
Tbkdalam dalil gugatan poin 2 Penggugat Konpensi telah membeli dariK.G.Wijaya kurang lebih 1 Ha, tanah setatus rekomendasi dari PT.Timahtersebut hanya untuk dimanfaatkan agrowisata tersebut,secara hukum jualbeli tersebut adalah tidak sah oleh karena yang bisa menjual tanahhanyalah pemilik tanah yang sah sedangkan K.G.Wijaya belum sebagaipemilik yang sah baru memiliki Surat Permohonan yaksi SKT yang bataswaktu masa berlakunya untuk memohon hak tanah tersebut pada Suratketerangannya selama 6 (enam)
HARIMURTI . H.HASKORO, S.Kom.SH
Terdakwa:
RUDY BASTOMI, SPd MM. Bin Alm SLAMET DAROINI
200 — 40
Penempatan : Sebagai Guru di SMPN 2 Tulungagung.Bahwa setatus kepegawaian dari terdakwa RUDY BASTOMI, S.Pd, M.M. Bin Alm.SLAMET DAROINI, Lk, 44 Th, PNS (Wakasek Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung),Islam, yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Rt./Rw:01/01 Ds./Kec.Kedungwaru, Kab. Tulungagung tersebut masih aktif sampai sekarang sebagai PNSGuru di SMPN 2 TulungagungSaksi 22:H.
1.MULKAN BALYA,S.H.
2.DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
HENDRIK Als GOAR Bin SARITA
60 — 40
HENDRIK,Status karyawan : Tetap Bulanan, Jabatan :DA AEB Div AB3 Depo Jampang, Level : 1 C Setatus PT : Arta Boga Cemerlang Jabar selatan, yang ditanda tanggani di Bandung,09 Februari 2022.
123 — 84
Dan mengajukan permohonan untukditerbitkan Verponding oleh pemerintah dengan caramemalsukan data tanah dan memalsukan tanda tangan seolaholah telah dibeli tanah tersebut yang didirikan petakpetaktersebut sehingga mereka yang menyewa ini mendapatkan suratVerponding No. 12 oleh karena hal tersebut Radhen Harsa Sastra Bukti P138BDGNagara melaporkan dan memperkarakan persoalan ini melaluipengadilan sehingga pemerintah saat itu melakukan pemeriksaanulang terhadap setatus Hak atas tanah yang terletak di
94 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
sawit 2006.Bahwa untuk kegiatan bantuan kelapa sawit yang di kelola olehDISHUTBUN tahun 2006 tidak bisa mengacu dengan hasilperhitungan kerugian Negara/daerah yang dilakukan BPK, karenakegiatan bantuan kelapa sawit tersebut termasuk pos anggaranbelanja barang dan jasa dan tidak di kembalikanBahwa prosedur keuangan harus mengacu kepada PP 24 tahun2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan dari sistim danprosedur PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006, sedangkan untukmasalah juklak saksi ahli tidak tahu setatus
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
172 — 166
dilaporkan bersamaan dengan pengajuan persetujuankepada Bupati, yang diajukan terlebin dahulu melalui Sekda, untuk mendapatkoreksi dan petunjuk, jika disetujui maka akan dituangkan dalam bentuk paraf.Bahwa Terdakwa pada saat pengajuan Surat Persetujuan KA ANDAL KegiatanPertambangan pasir besi PT Indo Modern Minning Sejahtera ( IMMS) Nomor660/174/427.44/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang ditujukan kepada DirekturUtama PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS), ke Bupati Lumajang saksitidak tahu apakah setatus
200 — 93
Bahwa karena setatus tanah tersebut belum diganti rugikan/pembebasan oleh Tergugat, Penggugat melakukan pengkleman berdasarkan kepemilikan tanah dan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/525.29/20/.A.Ptn Jo 590/525.29/001/.A.Ptn Izin Lokasi Untuk Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit menyatakan;Memutuskan; angka 1 menyelesaikan/membebaskan Hak-hak masyarakat atau pihak lain apabila ditemukan didalam areal yang diberikan ijin lokasi, berdasarkan peraturan yang berlaku;
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
492 — 341
HERWIN SAPUTRA, Karena sesuai dengan surat Pernyataan yangditanda tangani oleh yang bersangkutan, bahwa saudara Herwin SaputeraMengakui telah melakukan kesalahan / penyelewengan dengan sengajamembuat surat keterangan angkut yang jumlah kuantumnya melebihkuantum SPPB / DO yang berakibat kurangnya barang digudang ;Oleh karenanya agar setatus kepegawaian yang bersangkutan sebagaitenaga Satker Raskin Sub Divre Madura untuk ditinjau kembali dan ataudiberikan sanksi Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang