tertanggal8 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara dengan register Nomor 204/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr pada tanggal8 April 2019 ;Menimbang, bahwa surat dari Kuasa Penggugat tanggal 18 September2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar gugatan yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor register204/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr dicabut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de burgerlijkerechtsvordering ( Rv, Staatblad tahun 1847

Tergugatmenyampaikan jawabannya (vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984,tanggal 23 Nopember 1985), dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihakTergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op DeRechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2001, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanCiledug Kota Tangerang sebagaimana ternyata dari KutipanAkta Nikah Nomor : 1847/150/X/2001 tanggal 22 Oktober2001;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambiltempat di KOTA TANGERANG sebagai tempat kediamanbersama terakhir;.

Foto copy Akta Nikah Nomor 1847/150/X/2001 tanggal 22Oktober 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciledug Kota Tangerang, yang telahdinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnyadisebut bukti P.1 ;2.

Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijke rechtsvordering (Rv,Staadblad tahun 1847

No. 889 K/Pdt.Sus/20122828bendabenda si berutang lebih dahuludisita dan dijual...4 Bahwa mengenai Termohon PailitII dan TermohonPailitIII yang telah melepaskan hak istimewanyasebagai penanggung adalah dinyatakan secara jelas didalam :a Paragraf 2 Halaman rPenanggungan JohannesB.Kotjo 27 September 1995,yang berbunyi sebagai berikut :DanuntukiniPENANGGUNG dengantegasmelepaskansegalahakhaknyadanhakhak istimewa (previleges) sebagai tercantum dalam pasalpasal1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 sampaidengan

1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata Indonesia ;b Butir 4 Halaman 2 Surat Penanggungan Johann:Desember 1996 yang berbunyi sebagai berikut :DanuntukiniPENANGGUNG dengan tegasmelepaskansegalahakhaknyadanhakhak istimewa (previleges) sebagai tercantum dalam pasalpasal1430, 1831, 18533, 1837, 1843, 1847 sampaidengan1850 KitabUndangUndang Hukum Perdata Indonesia ; dan c Paragraf 2 Halaman Ak rpor L 0berbunyi sebagai berikut : ...

serta exepties(tangkisantangkisan) yang dapat membebaskan kewajibanpenanggung utang ;Yang pada intinya Termohon PailitII dan Termohon PailitIII telahmengikatkan diri sebagai penanggung dan bertanggung jawab denganseluruh harta kekayaannya, untuk menjamin pelunasan seluruh kewajibanutang Termohon PailitI, baik kewajiban utang pokok, bunga, dendabunga, provisi, komisi, biayabiaya dan lainlain serta telah pulamelepaskan segala hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847

Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti mengenai adanyakreditur lain dan Pemohon Kasasi II, patut untuk ditolak ;Keberatan KelimaJudex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Telah Melakukan Kesalahan PenerapanHukum Yang Fatal, Yaitu Dengan Mendasarkan Ketentuan Pasal 1430, Pasal 1831,Pasal 1833, Pasal 37, Pasal 1843, Pasal 1847 s.d Pasal 1850 KUHPerdata GunaMembuktikan Adanya Kreditur Lain Dari Termohon Pailit III2152Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Termohon Pailit) dalam angka 15.3 Tanggapantelah

Pemohon Kasasi III ;Padahal, pelepasan hakhak istimewa yang diberikan undangundang oleh seorangpenjamin (penjaminan pribadi ataupun penjaminan perusahaan) yang menjaminutang debitur kepada suatu kreditur, tidak secara hukum menjadikan krediturkreditur lainnya dan debitur (di luar kreditur yang terkait dengan perjanjianpenjaminan yang diberikan) sebagai kreditur lain dan penjamin tersebut ;Dengan kata lain, pengesampingan ketentuan Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1833,Pasal 1837, Pasal 1843, Pasal 1847

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Krg1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;2.

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Krg1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;2.

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;2.

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang PsikotropikaHalaman 13 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Krg2.

LAB : 1847/NPF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dalamkesimpulannya menyatakan bahwa terhadap :1. BB3828/2020/NPF berupa tablet kemasan warna silverbertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut di atas adalahmengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Krg2.

1847/Pdt.P/2018/PA.Wtp

PENETAPANNomor 1847/Pdt.P/2018/PA.WtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikahyang diajukan oleh :Suardi bin Tahere, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, DesaCarima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.Hafsah binti Pabo, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD,pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di DusunMattoanging, Desa Carima, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone,sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dan saksisaksidi muka sidang.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tanggal 20 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Watampone Nomor 1847/Pdt.P/2018/PA.Wtp mengemukakan halhalsebagai berikut

1847/Pdt.G/2016/PA.PML

PUTUSANNomor:1847/Pdt.G/2016/PA.Pml.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telahmenjatuhkan putusan atas perkara Ceral Gugatantara :PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,pendidikan terakhir MTs; bertempat tinggal diDusun Simadu RT.003 RW. 006 Desa BanyumudalKecamatan Moga Kabupaten Pemalang,selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 33 tahun,

Kayu, bertempat tinggal diDusun Tretep RT.0OO1 RW. 012 Desa SimaKecamatan Moga Kabupaten Pemalang,selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama terSebUut ; 22222 2nnenen nen n ence nnnTelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;Telanh mendengar Penggugat, dan saksisaksi dipersidangan,; Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0001TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal25 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPemalang Nomor: 1847

tentangPencabutan Permohonan Praperadilan dengan alasan bahwa telah tercapainyaDiversi dalam penyelesaian permasalahan perkara anak tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan PraperadilanPemohon tersebut, Hakim berpendapat karena permohonan pencabutanpraperadilan tersebut belum masuk dalam tahap pembacaan permohonanPraperadilan dan jawab menjawab, maka sudah sepatutnya dikabulkan tanpapersetujuan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Reglement Op deRechtsvordering (Stb. 1847

mengadili Perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan HukumMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagaiberikut :+ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalanggota kepolisian Polres Keerom bersama rekan rekan dari Sat LantasPolres Keerom ke Tempat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil KijangInova Warna Hitam dengan Nomor Polisi PA 1875 AD dengan Mobil AvansaWarna Merah Nomor Polisi PA 1847

Pol PA 1875 AD dengan Mobil Avansa WarnaMerah Nomor Polisi PA 1847 RB kemudian melakukan di Jalan TransPapua Sawit Tami Kali Up Kabupaten Keerom kemudian anggota SatLantas Polres Keerom melakukan Olah TKP dan selanjutnyamengamankan mobil beserta Sopir Mobil yang bertabrakan ke PolresKeerom, Setibanya Dipolres Keerom selanjutnya Saksi dan rekan rekanSaksi dari Sat Lantas Polres Keerom memeriksa isi dari keduakendaraan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1(satu) Bungkus Plastik bening

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yangpernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 September 2012 berdasarkanDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1847/117/IX/2012 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, tertanggal 30 September2020;2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggalmembina rumah tangga di rumah milik orangtua Termohon yang beralamat diALAMAT;3.

menyatakan tetapmempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohontanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidakdapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan ALAMAT, Nomor 1847

Pdt.G/2020/PN Sbg, dan oleh karenanyamemerintahkan Penitera Pengadilan Sibolga untuk mencatat dalam RegisterPerkara tentang Pencabutan Perkara Perdata Nomor Nomor 41/Pdt.G/2020/PNSbg tersebut;Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN SbgMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan,maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telahdikeluarkan selama proses pemeriksaan perkara ini;Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv stb.Tahun 1847

Damai yang ditandatangani oleh Hasbi SaidBin M Said dan Sinudin Bin Suherman, serta telah pula dilakukan PencabutanLaporan oleh Pelapor Sinudin Bin Suherman sebagaimana Surat PencabutanLaporan yang ditujukan kepada Kapolres Way Kanan selaku Termohon;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dimaksuddilakukan sebelum jawaban, serta Termohon tidak berkeberatan;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN BbuMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Reglement Op deRechtsvordering (Stb. 1847

1847/Pdt.G/2018/PA.Ngj

PUTUSANNomor 1847/Pdt.G/2018/PA.NgjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Nganjuk setelah memeriksa dan mengadili perkaracerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutantara :XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KaryawanRumah Makan, tempat tinggal di Dusun Benden RT.002 RW.001 Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon KabupatenNganjuk, sebagai Penggugat;MELAWANXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KuliBangunan

, tempat tinggal di Dusun Benden RT.002 RW. 001Desa Gondanglegi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganijuk,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksinya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 September2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk padatanggal 12 September 2018 dengan Nomor 1847/Pdt.G/2018/PA.Ngjmengajukan

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;SUBSIDER :Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat hadirmenghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut dengan relas panggilan Nomor 1847/Pdt.G/2018/PA.Ngj tanggal 17September 2018 dan tanggal 02 Oktober 2018 yang dibacakan di

(Reglemen Hukum AcaraPerdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869Nomor 43) ;Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor91/Pdt.P/2020/PA.Mrs dari para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

;Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp.326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijkke rechtsvordering(Rv,Staadblad tahun 1847

menyampaikan jawabannya(vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985),dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, permohonan pihakPenggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op DeRechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847

Pencabutan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PN SDA, halaman 2Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dari Penggugattertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjopada tanggal 19 Maret 2020, Penggugat mengajukan Surat Permohonanpencabutan terhadap gugatannya pada tanggal 23 Juli 2020 dalam perkaraperdata Nomor 89/Pdt.G/2020/PN SDA;Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan gugatantersebut diatur dalam Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijkerechtsvordering), Staatsblad tahun 1847

Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominaljumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesarRp.446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);Memperhatikan ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003, danUndangUndang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op deburgerlijke rechtsvordering (Rv,Staadblad tahun 1847

telahdiselesaikan secara damai oleh Penggugat dan Para Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut,HIR (Herziene Indonesiche reglement) yang merupakan hukum positif acara1Perdata di Indonesia untuk daerah Jawa dan madura, tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kKekosongan hukum, demimemenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan Perdata, maka kamiberpedoman pada Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering),Staatsblad tahun 1847