Ditemukan 883 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-05-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 April 2015 — PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA >< PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
286154
  • Bahwa kami hanya mengarahkan bahwa itu asalkesepakatan bersama B to B, kami tidak lari lebin dalam penggunaanfasiltas bersama B toB; Bahwa namanya koridor itu, itu diberikan izin , bahwa untuk tambang itutidak ada izin koridor adanya penggunakan pasilitas bersama anggaranpasilitas bersama ini larinya B to B asas kepatutan itu silahkan saja kalauduanya sepakat silahkan mengenai tehnisnya dibicarakan bersama;Bahwa untuk koridor ini untuk pemerintah Kehutanan tidak ada pemungutanlagi ; Bahwa saksi tidak
Register : 13-02-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 59-K/PM.III-12/AU/II/2018
Tanggal 24 Mei 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
1.ANTHONY FREDDY HALOMOON MARPAUNG
2.ILHAM WALDY YUDA ST HAN
208152
  • jalanSaksi ketemu dengan Kopda Erwanto bersamaPraka Yudha P.dan selajutnya Saksi mengantarPraka Yudha P. masuk ke kamar Barak B MessRemaja Yonko 464 Paskhas melalui jendela kacanako yang di gunakan untuk melarikan diri denganmelepas 3 (tiga) kaca nako jendela kamartersebut.Bahwa sekira pukul 02:30 Wib Saksimembangunkan Prada Lingga dan Prada Irvanuntuk Aplos jaga kemudian Saksi kembali keBarak C untuk istirahat, pada saat Saksi akanistirahat di panggil olen Terdakwa1 ke Barak Buntuk menjelaskan perihal larinya
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
120121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA Ir. RASYIDIN, M. Eng bin ZAINUL ABIDIN
8438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 27/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Delfi Andri, SE, MM
378202
  • Karena mereka meskipunmemberikan kesempatan sarana/keterangan yang dilakukan oleh salah satupihak tetapi memiliki kepentingan bersama atau kepentingan yang samaatas satu hasil tindak pidana maka larinya kepada turut serta, itu yangmembedakan antara turut serta dan membantu, itu pun terjadi dalamkonteks pelaku atau publiknya dalam korporasi itu sendiri;Bahwa Ahli menjelaskan sepengetahuan ahli diluar materi pidana ini, dalamketentuan di dalam UndangUndang Perseroan Terbatas ada dua peranKomisaris
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
716392
  • sebenarnya PMH itu juga asasnya juga dapat dilakukanperdamaian ini jawaban besar tetapi dalam soal yang anda sebutkan tadimengenai soal dia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, logikahukumnya tidak berjalan itu masa orang yang melakukan PMH dia malah mauminta pak saya mau ikut terlibat pak dalam perkara wong saya yang melakukanPMH ini kan rasional, jadi logika hukumnya tidak jalan kalau seperti itu mba,menurut saya itu tidak terjadi, nah kalau dia mau ikut digugat berarti jangan keArbitrase larinya
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Juli 2015 — WAWAN WIGUNA S.P BIN ENJANG ROSYID
6411
  • dana yang ada yakni hanya dibelikan bibit karet sebanyak6.000 batang yang sudah bersertifikat, yang direncanakan seharusnya25.000 batang;Putusan Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg Halaman 143 dari 179Bahwa selain dari bibit karet, dalam rencana ada untuk pupuk, pestisida,dan uang untuk pengolahan lahan;Bahwa dana yang terpakai dalam kegiatan perluasan areal perkebunanhanya sebesar Rp. 30.300.000, (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sudahtermasuk ongkos transport, selebihnya ahli tidak tahu larinya
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
905573 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • ;Bahwa berdasarkan hal tersebut secara jelas BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Barat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas audityang telah dikeluarkannya dengan tidak menghitung uang pengembalianyang sudah sejak lama dikembalikan sebelum adanya audit tersebut;Bahwa ada indikasi penggelapan atas uang pengembalian yang telahdiberikan oleh Terdakwa kepada kas daerah, karena tidak dihitung olehaudit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, karena muncul pertanyaankemanakah larinya uang pengembalian
Register : 25-02-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Juli 2019 — RATNA SARUMPAET
16291481
  • sehinggakalau terjadi keonaran kemungkinan hanya pihakpihak terganggu atauPage 74 of 152 Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.pihakpihak yang merasa ini tidak benar atau karena ada suatu simpatiatau anti simpati seperti itu;Bahwa suatu keonaran tentunya ada penyebab keonaran tadi akibattimbulnya penyebab jadi kalau ada suatu keonaran kita masih berpikir apayang menyebabkan terjadinya pro dan konitra ini, maka disini kalau dalamhukum pidana harus dicari siapa yang bisa dimintai pertanggung jawaban,maka larinya
Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 28 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 3 September 2014 — H. NAPARIN Bin (Alm) BASUNI
689
  • kerugian Keuangan Negara dalamhal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Hasil Audit BPKP PerwakilanKalimantan Selatan maupun Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya hal inidikarenakan terhadap Dana yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp180.827.832, (seratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribudelapan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut walaupun benar telah diterima olehterdakwa dan tidak pernah ada pengembalian ke Kas Daerah, namun tidak pernahterungkap dipersidangan kemana larinya
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
11922
  • ;Bahwa ada perbuatan perbuatan pidana itu perobuatan melanggarketentuan hukum pidana yang didahului dengan perbuatan melanggaradministrasi tetapi pada akhirnya muaranya adalah di pidana ini sepertitentang pemborongan itukan ada perjanjian hukum pemborongan ituseharunya dalam ruang lingkup keperdataan tetapi pada saat ada kerugianNegara kita juga larinya jadi kekorupsi begini barusan dua minggu yanglalu saya memberikan keterangan yang sama seperti pemboronganpengadaan barang dan jasa karena apa pengadaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
511356
  • menyimpang dari syarat sah perjanjian yangada sepanjang itu dipegang tidak ada persoalan tetapi manakala klausulklausul yang sudah disepakati dalam perjanjian itu disimpangi oleh salahsatu pihak bukan oleh pihak luar karena perjanjian itu adalah UndangHal 105 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Selundang bagi yang menanda tangani yang mematuhi kedua belah pihakitu tidak boleh pihak ketiga yang intervensi tergantung siapa yangmengingkari perjanjian itu yang kita kenal Wanprestasi ini larinya
Register : 02-11-2015 — Putus : 13-11-2015 — Upload : 01-04-2016
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015
Tanggal 13 Nopember 2015 — Terdakwa-I : Serka MAKHER MATHIJS REHATTA Terdakwa-II : Praka GERGORIUS BERNADUS GETA
14943
  • berjalan mundur mengeluarkantembakan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan denganitu juga Saksi sudah tidak mempematikan Terdakwal lagikarena Saksi langsung lari menyelamatkan dir dikarenakanmassa sudah beringas menyusul Praka Aris, Pratu YohanesKedubrung, Prada Ilham dan Prada Sahidin yang sudahmendahulu lari menyelamatkan diri sambil menunggu Saksidi pertigaan jalan samping PIN Selular.Bahwa setelah Saksi sampai di samping pertigaan PINSelular Pratu Yohanes Kedubrung memerintahkan Saksiagar larinya
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
404205
  • Kalau dalam konteks initerdapat penyalahgunaan wewenang maka itu terkait dengan pidanapenyakahgunaan wewenang.159 Dalam konteks persetujuan RKAB ini yangsaya tangkap ini pasti larinya dengan kewenangan, konsep kewenangan itukalau kita mengacu kepada teori hukum pidana korupsi itu adalah salahsatunya adalah pengabaian kewajiban hukum dalam penyeleggaraanpelayanan publik yang terkait dengan penyeleggaraan negara.
    Kalau terkait dengan tanggungjawab pribadi, itu apabila terdapatintention yang terkait dengan teori kKehendak untuk melakukan tindak pidana.Kalau terkait dengan pertanggungjawaban jabatan, maka itu pasti larinya keadministrasi. Hanya kan konteksnya, apabila terdapat perbuatanperbuatanmelawan hukum terkait dengan konteks tindak pidana.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.5. Ahli Drs.
Register : 04-08-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Mei 2011 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, M e l a w a n : P.T. INDO MULTI MEDIA, TAUFIK DARUSMAN, SARI WIDIATI, PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO), PUJOBROTO, PRASETYO BUDI,
174128
  • Ahli kira itu pertimbangan yangsangat kuat sekali untuk dilakukan oleh Majelis Hakim.Bahwa tulisan ahli bukan dibidang hukum, tulisan ahli kebanyakan dibidangpolitik, bidang kemasyarakatan umumnya.Bahwa ahli pernah melakukan penelitian terkait dengan gelar DR ahli,mengenai perseroan terbatas di Indonesia .Bahwa Ahli pernah mengadakan kolog internasional di Jakarta mengenaipencemaran nama.Bahwa permasalahan, perasaan yang dirasakan oleh perorangan itu didalampenemuan hukum mustinya secara refleks larinya
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
5661567
  • ada dalam KDK 64 itulahyang kami nyatakan dia bahwa ini tidak lulus karena ada ada beberapahal tersebut ;Bahwa menurut saksi Bank Bukopin merupakan bank dalampengawasan intensif, sejak tahun 2018 sejak ada krisis likuiditas,pertama 28 Mei 2018 dijadikan Bank dalam pengawasan intensif,kemudian diperpanjang 28 Mei 2019 kemudian tahun 2020, karenakriteria pengamatan bank dalam pengawasan intensif itu satu tahap lagiBank Dalam Pengawasan Khusus (BPK) namun setelah itu adalah bankgagal, gagal ini yang larinya
Register : 16-06-2014 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 79/PID.SUS/2013/PN Skt
Tanggal 19 Desember 2013 — ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum VS JPU
15882
  • masalah pemidanaan itu sepenuhnya adalahmerupakan kewenangan bagi hakim termasuk penambahan sepertiga dan lainsebagainya, tetapi fakta materiil itu harus diungkapkan itu merupakan suatucara:Bahwa baik ancaman kekerasan mapun menakutnakuti ahli setuju merupakanalternatif, tetapi terminologi ancaman kekerasan dan tindakan menakutnakutibuat ahli merupakan akibat, bisa saja kita mengatakan bahwa tindakan ancamankekerasan itu berdiri sendiri tanpa adanya tindakan menakutnakuti tapiterminologi seperti ini larinya
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
305183
  • Kalau dalam konteks initerdapat penyalahgunaan wewenang maka itu terkait dengan pidanapenyakahgunaan wewenang.159 Dalam konteks persetujuan RKAB ini yangsaya tangkap ini pasti larinya dengan kewenangan, konsep kewenangan itukalau kita mengacu kepada teori hukum pidana korupsi itu adalah salahsatunya adalah pengabaian kewajiban hukum dalam penyeleggaraanpelayanan publik yang terkait dengan penyeleggaraan negara.
    Kalau terkait dengan tanggungjawab pribadi, itu apabila terdapatintention yang terkait dengan teori kKehendak untuk melakukan tindak pidana.Kalau terkait dengan pertanggungjawaban jabatan, maka itu pasti larinya keadministrasi. Hanya kan konteksnya, apabila terdapat perbuatanperbuatanmelawan hukum terkait dengan konteks tindak pidana.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.5. Ahli Drs.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
286184
  • Kalau dalam konteks initerdapat penyalahgunaan wewenang maka itu terkait dengan pidanapenyakahgunaan wewenang.159 Dalam konteks persetujuan RKAB ini yangsaya tangkap ini pasti larinya dengan kewenangan, konsep kewenangan itukalau kita mengacu kepada teori hukum pidana korupsi itu adalah salahsatunya adalah pengabaian kewajiban hukum dalam penyeleggaraanpelayanan publik yang terkait dengan penyeleggaraan negara.
    Kalau terkait dengan tanggungjawab pribadi, itu apabila terdapatintention yang terkait dengan teori kKehendak untuk melakukan tindak pidana.Kalau terkait dengan pertanggungjawaban jabatan, maka itu pasti larinya keadministrasi. Hanya kan konteksnya, apabila terdapat perbuatanperbuatanmelawan hukum terkait dengan konteks tindak pidana.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.5. Ahli Drs.
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
15842203
  • langsung larimenyebrang kali menjauh dari Sumber suara teriakan tersebut;; Bahwa sebelum saksi lari, iobu Sumarni melihat ada motor lewatdan mau menabrak saksi, Kemudian saksi ditarik oleh ibu sumarni; Bahwa arah motor tersebut dari arah belakang saksi; Bahwa lebih dahulu motor lewat yang mau menabrak saksi,kemudian terdengar suara teriakan AllahuAkbar; Bahwa ketika saksi melihat ke belakang dan orang yangjongkok membuka baju berteriak AllanuAkbar, motor tersebut sudahlewat jauh, karena motor tesebut larinya