Ditemukan 9068 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 22-09-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 29/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — BAMBANG SUYADI, SH.
72 — 22
  • pokokmaupun simpanan suka rela >; serta tidak pernahmembayar simpanan wajib atau simpanan sukarela kepadaKoperasi tersebut ;Bahwa simpanan saksi tersebut belum dapat diambil danpada bulan Juni 2007 saksi akan mengambil uang dijawaboleh Rany katanya Computer baru rusak tidak dapatmenjawab, dan masih pada bulan Juli 2007 itu juga,saksi akan mengambil uang di Koperasi' dijawab bahwaWenny sedang masuk Rumah Sakit dan disuruh menungguWenny pulang dari Rumah Sakit, yang akhirnya diketahuibahwa Koperasi jatuh pailit
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 587/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
101 — 55
  • tertinggi, yangdidahului dengan pengumuman lelang.Ketentuan Pasal 1 ayat (4) PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan ataupenetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakandengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturanperundangundangan.Ketentuan Pasal 6 PMK No. 27/ 2016 mengatur :Lelang Eksekusi terdiri dari :Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);Lelang Eksekusi Pengadilan;Lelang Eksekusi pajak;Lelang Eksekusi harta pailit
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2010 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN JAYAPURA Nomor 231/Pid.B/2010/PN-Jpr
Tanggal 11 April 2011 — Drs. WIRO YOSEPH WATKEN
97 — 51
  • diterbitkan oleh Bank Papua dengan dasar pengajuan SPKtidak termasuk dalam disket;6 Berita Acara Negosiasi kewajawan harga pengadaan kapal;7 Owner estimate (lampiran berita acara negosiasi pengadaan kapal);8 Owner Estimate (OF);9 Berita acara evaluasi hasil penawaran;10 Berita acara pembukaan penawaran;11 Daftar hadir pembukaan penawaran;7712 Lampiran pembukaan penawaran;13 Surat penawaran;14 RAB (Rencara Anggaran Biaya);15 Bill Of Quantitie;16 Surat pernyataan tunduk Keppres;17 Surat pernyataan tidak pailit
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
MUSASHI PANGERAN BATARA
197 — 44
  • persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualliuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP). tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997
386 — 253
  • Tentang : Peradilan Militer
  • atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagaihasil tindak pidana;b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untukmempersiapkannya;c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikan tindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; ataue. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 30-01-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg
Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
M.FAUZI, DKK
Tergugat:
PT. SOLORODA INDAH PLASTIK
153 — 41
  • Ulam Sari, perusahaan tutupkarena rugi dan Pailit tetapi tidak ada penjelasan apakah ada Auditdari akuntan publik atau tidak ;Bahwa intinya para pekerja hanya minta uang pesangon dan uangtunggu ;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalildalil jwabannyaTergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Edi Pramono danHermanto dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :1. Saksi Edi Pramono:Bahwa jabatan terakhir saksi adalah Assisten Direktur PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana - HASBI HASIBUAN, SH. MSC
212 — 251
  • Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :SKP = KP PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak5 (lima) paket pekerjaan; danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (Satu koma dua) N.P =jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saatbersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.10) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perbankan
Register : 16-03-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 5 Agustus 2021 — JPU : FIRMAN WAHYU OCTOVIAN, S.H., M.H. dan PURWONO, S.H. Terdakwa ; SUWADI, S.H., M.H. bin DJAYAT
363 — 131
  • tertanggal 14082009, bukubuku simpanan tersebutadalah buku tabungan anakanak Saksi di KSP Adi Jaya Jakenan;Bahwa pada saat Saksi menabung pertama, Saksi tidak diminta untukmembayar iuran pokok dan wajib;Bahwa saksi pernah mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU), kadang jugatidak;Bahwa pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut sesuai denganperaturan AD ART KSP Adi Jaya Jakenan;Bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) diberikan setiap bulan tapi kadang tidakdiberikan, mulai tahun 2012, 2016 KSP Adi Jaya Jakenan mulai pailit
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat: SULCHA PRIHASTI, SE. MM Tergugat: 1.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY 2.YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Turut Tergugat: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
299 — 99
  • Tidak pernah dinyatakan pailitatau menjadi Direksi atau Komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaandinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; Bahwa fit & proper test dilaksanakan di Kantor Besar Direktorat Perijinan; Bahwa fungsi fit & proper test bagi Bank Indonesia adalah untukmengetahui apakah calon yang diajukan tersebut memiliki integritas,kompetensi dan reputasi yang baik; Bahwa untuk masa perpanjangan penugasan jabatan Penggugat sebagaiDirektur Pemasaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pdt/2014
Tanggal 8 April 2014 — P.T. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang P.T. BANK MUTIARA, Tbk.) Pusat Jakarta VS GO LlNAWATI, Dkk
231 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keseluruhan bukti tersebut merujuk kepada PT KuoCapital Raharja untuk produk reksadana dan Turut Termohon PeninjauanKembali untuk produk Discretionary Fund yang menerbitkan KonfirmasiInvestasi bukti Termohon Peninjauan Kembali, P17s/d P 41;Bahwa saat ini walaupun izin usaha PT Antaboga Delta SekuritasIndonesia (dalam hal ini Turut Termohon Peninjauan Kembali) telahdicabut oleh Bapepam dan LK (Bukti T 33 B), namun yang bersangkutansebagai suatu Badan Hukum masih tetap berdiri dan belum pernahdinyatakan pailit
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
2.DIAN FEBRIANI, SH
Terdakwa:
ASRI WISNU WARDANA BIN MUCHLIS
153 — 96
  • Judianto;
  • 1 (satu) Bundel fotocopy laporan hasil pertemuan PT Gatramas Internusa tanggal 07 Juli 2017;
  • 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen kepailitan PT Gatramas Internusa beserta purusan pengadilan terkait;
  • 1 (Satu) bundel foto copy surat No: 409/TK-Gatramas/IV/2018, hal: pemeberitahuan tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit milik PT.
    Gatramas Internusa dan undangan untuk menghindari lelang eksekusi harta pailit;
  • 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Gatramas Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
  • 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Herry Gunawan Internusa, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
  • 1 (Satu) bundel foto copy Informasi Debitur OJK atas nama debitur Agustinus Judianto, posisi data tanggal 19 Juli 2018;
  • 1 (Satu) bundel
    Gatramas Internusa (dalam pailit) sejak tanggal 27 November 2017;
  • 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit antara PT (Persero) Asuransi kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung dengan Nomor : PPK/PKS/23/III/2010 / Nomor : 017/DIR/P/2010 tanggal 08-03-2010;
  • 1 (satu) bundel Addendum I Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 September 2016 — Pidana Korupsi - JON RISMAN DAMANIK, KASDIAMAN SITOPU, RACHMAD PURBA
82 — 31
  • JAPINAL SAGALA, MM.Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan,Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikandan/atau Direksi Yang Bertindak Untuk Dan Atas NamaPerusahaan Tidak Sedang Dalam Menjalani SanksiPidana, tanggal 12 Juli 2012, tertera tandatangan atasnama Ir. JAPINAL SAGALA, MM.Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Pada BidangDan Sub Bidang Pekerjaan Yang Sesuai Untuk UsahaNon Kecil, tanggal 12 Juli 2012, tertera tandatangan atasnama Ir.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 241/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 April 2015 — PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA >< PT. ASMIN KOALINDO TUHUP
296 — 154
  • Mengingat bahwa untuk menciptakan kepastianhukum bagi kepentingan dunia usaha dalam mengatasipersoalan yang mendesak yaitu penyelesaian utang piutangsecara adil, cepat, terbuka dan efektif dan apabila terdapatfakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwapersyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 ayat (1) telah dipenuhi, maka keadaan memaksakarena tidak dapat dibuktikan secara sederhana atau sumirmaka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga tetapi menjadiwewenang
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
144 — 41
  • jika perbuatan pidana tersebut mengarah kepada tindak pidanakorporasi maka selain Direksi, Komisaris, dan korporasinya secarabersamasama dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;Bahwa Dalam hukum pajak pengertian Pengurus diatur secara khususdalam Pasal 32 Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 (UUKUP) yangmenyatakan :1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakilidalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan yang dinyatakan pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2016 — Pidana Korupsi - Ir. ITJEU KRISMIATI
97 — 16
  • Formulir kualifikasi terdiri dari pernyataan tidak masuk daftar hitam,bukan PNS/ TNV/POLRI, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan)2. Fakta integritasHal.53 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.3. Kesesuaian SIUP, TDP, Akta Pendirian perusahaan, SBU denganpersyaratan bidang jasa layanan pekerjaan4.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
393 — 451
  • Ada yang berkenan denganpengingkaran atau pemecahan perjanjian (breach of contract)perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa hakmilik (properti/right), perceraian, pailit, pem/elahgunaanwewenang oleh ' penguasa yang merugikan pihak tertentu, dansebagainya.12. Berdasarkan dalildali Tergugat Ill sebagaimana tersebut diatas, maka sudah terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugatini salah alamat, karena Para Penggugat hendak membatalkanobyek AktaAkta Pengalihan Hak Objek Sengketa.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby
Tanggal 26 Maret 2020 — Pemohon:
MARIANI TANUBRATA
Termohon:
DIRINYA SENDIRI
134 — 53

  • 1 Menyatakan Pemohon MARIANI TANUBRATA dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;

    2 Menunjuk Pesta Partogi H. Sitorus, S.H , M.

Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
259 — 184
  • Apabila di kemudian hariTURUT TERLAWAN II dinyatakan pailit dan dilikuidasi maka asetaset yangdimiliki harus dijual untuk membayar hutang dan sisanya dibagikan kepadapemegang saham berdasarkan komposisi kepemilikan saham.
    Selanjutnya apabiladikemudian hari Turut Terlawan II dinyatakan pailit dan dilikuidasimaka asetaset yang dimiliki harus dijual untuk membayar hutangdan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berdasarkankomposisi kepemilikan saham.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 21 Maret 2017 — MARIA BAHI, ST
91 — 64
  • harusmemperhitungkanSisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SKP =KPPKP =Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P =Jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapatditanganipada saat bersamaan selama kurunwaktu 5 (lima)tahun terakhir.Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — IR. SAHADI, MT., bin SUKARDJO (TERDAKWA)
70 — 26
  • barang/jasa apakah sudahsesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang ditetapkan dalam kontrak.Bahwa untuk menjadi konsultan pengawas harus memenuhi syaratsebagai penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu :a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis danmanajerial untuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit