Ditemukan 1359 data
144 — 141
maka gelarlhutan diwariskan kepada anak Tergugat yang bernama Raja Poltak MarsintonNaipospos, yang kemudian disandingkan dengan bukti di atas maka jelas penilaianTergugat menjadi rancu sebab Raja Poltak Marsinton Naipospos (anak Tergugat )sendiri bukan merupakan anak sulung sepert halnya Raja Mamangkok Naiposposatau Raja Ungkap sebagai anak tunggal dari Raja Mulia.
80 — 50
Sedangkan ketentuan pemberian kuasadiletakkan pada Buku IV, sehingga walau ada sifat persetujuan dalam pemberian kuasa.Akan tetapi persetujuan tersebut bukanlah persetujuan bersifat dua arah dan bertimbalbalik sepert perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku Ill KUHPerdata.
207 — 183
Oleh karena dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjiannamun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukanPerouatan Melawan Hukum (PMH), konstruksi gugatan sepert itumengandung kontradiksi, dan gugatan dikategonkan obscuurlibel,sehingga tidak dapat diterima. (vide Putusan MA No. 879K/Pdt/1997).B.
194 — 76
Putusan Sela Nomor:77/Pdt.SusPhi/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2016 membuktikan bahwa MerlySagala sudah pernah menggugat Gereja HKBP di Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amarnya mengatakanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukanoleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yangsangat penting bagi Penggugat adalah adanya alas hak sepert
Terbanding/Tergugat : DRS. JOHAN EFENDI
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI cq Kementerian ATR Kepala BPN Jakarta Selatan,
274 — 132
(Bukti TKR6);yang benar adalah sebagai berikut: Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Djohan Effendi; Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah tanah SHMNomor 179/Bangka; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kemang V; Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Ibu MariaFransisca sesuai Surat Pernyataan, copyterlampir (BuktiTKR7);Dalam hal ini sangat jelas dan nyata sekali perbedaan batasbatastanah yang digugat olen Penggugat dengan batasbatas tanah milikTergugat yang sebenarnya sepert berikut :
1.AJISKAN
2.SYAFRIJAL DATUAK PANGULU KAYO
3.RUSLI
Tergugat:
1.MARDIANDI
2.MASRANDI
3.HAJJAH RAHMA BUDI, SH,MKn
110 — 125
Pada ayat (1) pasal 227 dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang pada pokoknya berbunyi:a.agar para Hakim berhatihati sekali dalam menerapkan atau menggunakanlembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekalikali janganmengabaikan syaratsyarat yang diberikan undangundang (Pasa 261 RBg);agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag danrevindicatoir beslag sepert ditentukan dalam peraturanperaturan yangbersangkutan;agar
148 — 65
terhadap hutang pemegangsaham ( not liable of its shareholders) sebaliknya pemegang sahamtidak bertanggung jawab atas utang Perseroan;Kerman yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas hargasaham yang mereka investasikan (their lose is limited to theirinvestment) ;Pemegang saham, tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepadakreditorPerseroan atas aset pribadinya.Peseroan Sebagai Badan Hukum Merupakan Entitas Terpisah(Seperate Entity)Selanjutnya Perseroan sebagai badan hukum (rechtsperson, legalperson) sepert
359 — 131
kelebihan;Bahwa tusa Timor tidak termasuk satwa buru karena tidak ada permohonansebagai satwa buru dan di Timor tidak ada satwa buru;Bahwa kalau masyarakat mau pelihara harus ada ijin dan tahun 2020 ijinnya keBadan Koordinasi dan Penanaman Modal;Bahwa tehnik memelihara satwa yang dilindungi adalah 1 : 6 yaitu 1 (Satu) jantandan 6 (enam) betina, kalau tidak 1 : 6 permohonan ditolak;Bahwa bagian dari rusaTimor yang dilindungi adalah daging, kulit, tanduk semuanyadilindungi;Bahwa kalau ada pengkapan sepert
1161 — 678
bedasarkanpasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 disebutksn t berkaitan denganpengusaha; Bahwa dalam pasal 64 UU No. 8 tahun 1999 tersebut, menyebutkan segalaperaturan perundangundangan yag melindungi konsumen yang telah adapada saat undangundag ini diundangkan, dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan enganketentuan dalam undangundang ini; jadi undangundang tersebut termasukLex specialist derogate lex jeneralis; Bahwa dokter sudah ada pengaturannya sepert
95 — 41
Bahkan dalam dalil jawaban Tergugat , Il, Ill, IV, V,VI, VIII, IX ditangkap Majelis Hakim pengakuan intinya bahwa:Tanah yang dikuasal dan aimiliki oleh Tergugat s/d IX adalah tanah yangdahulunya dikuasal oleh Ne Sikanna yang dilakukan dengan cara Panglili / Manghi dan Tergugat s/d X memperoleh Obyek Sengketa karena kewarisan dar lorangtua angkatnya , dalam perkawinan Ne Sikanna dengan Lai Salu, tidak melahirkan anak kandung, namun Ne Sikanna mengangkat anak dan memperlakukan anak angkat tersebut sepert
153 — 92
lebel lebel bibit kelapa sawityang belum tertempel pada bibit kepada saksi dalam kantong plastic assoiyang jumlahnya kirakira + 2000 (dua ribu) lebel;e Bahwa petugas memerintahkan kepada saksi untuk menempelkan bibitkelapa sawit tersebut kepada bibit yang belum terpasang lebel dengan alasanbahwa mereka tidak sempat memasang lebellebel tersebut;e Bahwa kondisi bibit kelapa sawit yang sudah kami tanam ada yang hidupdan sekarang sudag berbunga dan ada bibit kelapa sawit yang matidisebabkan oleh hama sepert
kuning;Bahwa selain menerima bibit kelapa sawit, saksi dan anggota kelompok jugamenerima pupuk dan biaya tanam sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta ) rupiahdari Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan;Bahwa uang tersebut dikirim oleh Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten AcehSelatan melalui rekening kelompok tani melalui BPD Aceh;Bahwa kondisi bibit kelapa sawit yang sudah kami tanam ada yang hidup dansekarang sudah berbunga dan ada bibit kelapa sawit yang mati disebabkan olehhama sepert
56 — 49
peralatan kantor lainnyadan juga telah dipergunakan untuk merehablitasi kantor KPU dan membangun ruangpenghubung KPU dengan gudang KPU;Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa llpela&ksanaan penggunaan atau pengelolaan dana hibah tersebut dilakukan dengan caraSwakelola akan tetapi terungkap dalam persidangan pelaksanaan swakelola tersebuttidak sesuai dengan dengan Bab Ill Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ; antara lain sepert
97 — 130
Raja Deak;Bahwa di tanah yang sepert jalan di belakang rumah Kasmin Sugiro,dahulu adalah jalan setapak, awalnya pada tahun 1990an, Indorayonmembuka jalan di tempat tersebut, Kemudian karena erosi dan menimbunalat berat, jalan tersebut di alinkan ke jalan yang sekarang, sehingga jalanyang berada di belakang rumah Kasmin Sugiro terputus, tidak dilanjutkanlagi, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi yang menjadi aparatdesa;Bahwa untuk membuka jalan di tanah perkara, Indorayon permisi kepadamarga
BENY HARKAT ,SH,SE.MH
Terdakwa:
TITI KUSWATI binti .alm.MADORI
304 — 370
jumlah yg signifikan utk memutus mata rantaitransaksi;2. pelaku tindak pidana melakukan transaksi fiktif umtukmenyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbr3. pelaku tindak pidana membuat rekening atas nama orang lainatau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana;4. pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uangatau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraanatau asset yang diatas namakan orang lain sepert
105 — 23
kedudukan seperti halnya yang didakwakanterhadap diri terdakwa1, maka menurut hemat Mahkamag Agung, haltersebut tidak terlepas dari pertimbanganpertimbangan hukum atau aspekhukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsipPertanggungan Jawab Jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dandipisahkan dari prinsip pertanggungan javab Perseorangan atau individu(liability pribadi) sebagai mana berlaku sebagai prinsip dalam hukum PidanaMenimbang,bahwa ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi sepert
79 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2513 K/Pid.Sus/2010pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadapkebenaran material dan akibat yang tmbul dari penggunaan surat buktidimaksua" ;Bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan sepert terurai di atas apabiladipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis hakim, semua itu terjadi karenaperan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok yang sengaja tidakteliti mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ini ;Dari uraian faktafakta persidangan
256 — 155
PERNAH MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN TUN YANG BARU,SEPERT MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN MENGENAIKEPEMILIKAN YANG SAH ATAS TANAH MILIK HMT. BAKRIEBERDASARKAN GIRIK NO. 1730, PERSIL 17 D.1.halaman 50 dari 105Putusan Nomor 165/Padt.G/2014/PN.Dpk97.b.
65 — 41
NAIMAH (GIMAH),sepert! NGAINTEN, NGAIMAN, GIMAN, RUKANI, dan anak angkatXXXKXXXXKXKX ?c. Apakah juga dibenarkan oleh hukum H. SAIDI (H.SAID) menerima bagianmayit senilai Rp. 1.767.500, ?2. Harta Gono gini (berupa Tanah sawah luas 1.470 ru, Tanah Darat P=60M, L=24 M, Luas 300 M2, Rumah 2 buah, Kerbau 4 ekor= Rp.21.390.000. ) ;Him. 12 dari 117 him. Salinan Putusan No.1497/Padt.G/2015/PA.JbgBagian H.
84 — 25
seperti halnya yang didakwakan terhadap diriterdakva1, maka menurut hemat Mahkamag Agung, hal tersebut tidak terlepasdari pertimbanganpertimbangan hukum atau aspek hukum Administrasi Negaradimana pada dasarnya berlaku prinsip Pertanggungan Jawab Jabatan (liabilityJabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggunganJawab Perseorangan atau individu (liability pribadi) sebagai mana berlakusebagai prinsip dalam hukum Pidana;Menimbang,bahwa ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi sepert
323 — 243
Peseroan Sebagai Badan Hukum Merupakan Entitas Terpisah(Seperate Entity)Selanjutnya Perseroan sebagai badan hukum (rechtsperson, legalperson) sepert iyang dikemukakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTHal 67 dari 112 hal Putusan No. 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.11.2007, merupakan entitas atas wujud hukum (legal entity) yang terpisahdari pemilftya, dalam hal ini para pemegang saham (shareholders).Hukum Perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah