Ditemukan 1654 data
MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H.
Terdakwa:
SALMAN Bin BAHARUDDIN
129 — 14
Edisi 16 Mei 2018
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Dengan Dua Alat ini, KPU PPU Pastikan Surat Suara tak Bisa dipalsukan
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Surat Suara Pilkada Mulai di Cetak di Kudus
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " DPT Kabupaten PPU Capai 118.579 Pemilih
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Internet Kalamanthana Perihal " Kotak dan Bilik Suara Lama Akan
Rahmad Fadli
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Klik Penajam Perihal Jumlah DPT Kabupaten PPU Capai 118.579 Pemilih Tanggal Inv : 30 Mei 2018. An. Rahmad Fadli
- 1 (satu) bundel Pembayaran Media Klik Penajam Perihal APK Rusak atau Hilang Tanggung Jawab Paslon, Penggantian Wajib Lapor ke KPU Tanggal Inv : 30 Mei 2018. An.
1.Dedet Darmadi, SH
2.Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
DEDI ALKANA, S.T BIN. MA. ABAH
142 — 46
Meneliti dan menilai kewajaran program kegiatan dengan hasil kenerjayang akan di capai dengan berakhirnya tahun anggarane. Meneliti satuan Kegiatan dengan standar belanja yang sudah ditetapkandalam belanja langsung dan tidak langsung pada RKA SKPKf.
92 — 14
Kerjaan lainlain, tidak ada didokumentasikan namun pekerjaan tersebutdikerjakan seluruhnya.Bahwa Kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Gorontalo Utara(Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, Jalan Akses Dan Jaringan Air Bersih)TA 2011 di Amandemen;Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan termint 65 % tersebut, volumepekerjaan yang di capai masih dibawah volume yang tercantum didalam kontrak.Bahwa setelah Terdakwa menerima pencairan termint tersebut, RITO NASIBUmelakukan pengecekan dilapangan
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1214 — 872
Pengoperan Hak AtasTanah yang merupakan Akta Notaris dan gugatan pembatalan SertipikatKepemilikan Hak Atas Tanah yang merupakan gugatan Tata Usaha Negara(TUN).Bahwa berdasarkan hal tersebut sungguh telah menjadikan gugatanPENGGUGAT tidak menentu arah yang secara nyatanyata telahmengakibatkan kekaburan dalam gugatan PENGGUGAT, sehingga timbulHalaman 88 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN Dpkpertanyaan bagi TERGUGAT , TERGUGAT IV dan TERGUGAT VIII,sebenarnya apa yang PENGGUGAT ingin capai
PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin PUADDIN
72 — 0
SARMAN SYAHRONI, ST pada tanggal 31 Desember 2019 Berikut 1 (satu) lembar rincian pembelian sejumlah Rp. 593.750,-
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02847-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 593.750,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02848-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 543.750,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H. SARMAN SYAHRONI, ST, bendahara pengeluaran sdr INDRA SYAPUTRA, sdr HAMZAH, SE selaku PPTK dan tanda tangan yang menerima TIO Foto Copy pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02846-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 4.900.000,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H. SARMAN SYAHRONI, ST, bendahara pengeluaran sdr INDRA SYAPUTRA, sdr HAMZAH, SE selaku PPTK dan tanda tangan yang menerima TIO Foto Copy pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2019.
PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
ROUNALD ROMIEZA, S.STP.,M.Si Alias RONAL
80 — 0
SARMAN SYAHRONI, ST pada tanggal 31 Desember 2019 Berikut 1 (satu) lembar rincian pembelian sejumlah Rp. 593.750,-
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02847-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 593.750,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02848-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 543.750,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H. SARMAN SYAHRONI, ST, bendahara pengeluaran sdr INDRA SYAPUTRA, sdr HAMZAH, SE selaku PPTK dan tanda tangan yang menerima TIO Foto Copy pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2019.
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Kas Nomor: 02846-B02 pembayaran pengadaan untuk kegiatan penyusunan laporan capai kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD pada secretariat DPRD Kab. Rokan Hilir, TA 2019 sebanyak Rp. 4.900.000,- yang di setujui tanda tangani oleh sdr H. SARMAN SYAHRONI, ST, bendahara pengeluaran sdr INDRA SYAPUTRA, sdr HAMZAH, SE selaku PPTK dan tanda tangan yang menerima TIO Foto Copy pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2019.
688 — 441
Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun bukuyang lalu serta hasil yang telah di capai.4.
271 — 126
tangan Presiden, Presidenkemudian mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dalam rangkakewenangan fiskal kemudian juga di delegasikan kepada Menteri sertakepada Kepala Daerah artinya Presiden tidak lagi bertanggung jawabpenuh.Diskresi adalah keleluasan bertindak dari pejabat Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai
278 — 94
tangan Presiden, Presidenkemudian mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dalam rangkakewenangan fiskal kemudian juga di delegasikan kepada Menteri sertakepada Kepala Daerah artinya Presiden tidak lagi bertanggung jawabpenuh.Diskresi adalah keleluasan bertindak dari pejabat Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht, diskresi selalu menjadi patokan recht mateg, diskresidilaksanakan dilihat dari tujuan yang ingin di capai