Ditemukan 1851 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sesuai sesuatu sesaat sesua seksual sesat sefnat sebuat sesual
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 235/PDT.G/2016/PN.BDG ;
Tanggal 14 Februari 2017 — IBA ROSMAYAWATI Lawan ARIES FATURAHMAN
77 — 40
  • SoekamoHatta No. 586 Kota Bandung, semula Turut Tergugat Dalam Konpensi,sekarang Turut Terguga311 Dalam Rekonpensi:;Adapun alasanalasan Penggugat Dalam Rekonpensi mengajukan GugatanRekonpensi ini adalah sebagai berikut :1,Bahwa, segale sesuat dalildalil yang telah diuraikan/dikemukakan olehPenggugat DR/ Terguget II DK pada jawaban dalam konpensi tersebutdiatas, mohon dianggayang tidak terpisahkanin:Bahwa, sebagaimanaDR/Tergugat Il DK ptelah dikemukakan pula dan merupakan bagianpada uraian/dalildalil
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP
Tanggal 17 Mei 2016 — YOHANES ELUAY, SH.DKK
167 — 30
  • SekretariatDPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011, sehingga jumlah anggaran pada RKA Sekretariat DPRDKabupaten Jayapura tahun 2011 tidak sesuai lagi dengan penetapan anggaran yang telahdisepakati dalam Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun anggaran 2011 yang menjadi dasarpenyusunan RKA SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2011 karena terjadiPenambahan Anggaran khususnya terhadap anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat pada kegiatankegiatan sebagai berikut : NO KODE NAMA JUMLAH SESUAT
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2009 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 55/PID.B/2009/PN.KBJ
Tanggal 29 Juli 2009 — -IR. RACHMAT JULYANUS KABAN
114 — 23
  • Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Panitia adalahsurat menyurat sesuat surat Keputuasan Kepala Dinas Pertanianpertama menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan menyusun danmenyiapkan HPS, menyiapkan dokumen pengadaan, barang di suratkabar atau papan pengumuman resmi, melalui kualifikasi penyediabarang/jasa melalui prakualifikasi, melakukan evaluasi terhadappenawaran, mengusulkan calon pemenang, membuat laporan mengenaihasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),menandatangani
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-09-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 74/Pid.B/2013/PN-Sdk
Tanggal 19 September 2013 — JULIYATIF CAPAH
96 — 10
  • SYAHRILSAGALA ;Bahwa pada saat pemeriksaan kedua, terdakwa mengakui perbuatannya, yaituterdakwa menceritakan bahwa terdakwa bersama MASRO UJUNG yangmembakar rumah Kepala Desa (Wahyu Daniel Sagala) tersebut ;Bahwa semua cerita dalam BAP tersebut, terdakwalah yang menceritakannyalangsung, baik tentang riwayat hidup, temanteman terdakwa dan cara terdakwamelakukan pembakaran tersebut ;Bahwa sebelum ditanda tangani oleh terdakwa, saksi menanyakan apakah BAPtersebut sesuai, dimana oleh terdakwa menjawab SESUAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2015 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 291/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2016 — Drs. VICTOR F. SIAHAAN >< Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Cq. PT. TASPEN (Persero),Cs
53 — 16
  • Bahwa dengan demikianpatut dan layak menurut hukum justru PENGGUGAT KONVENSITTERGUGATREKONVENSIlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolakdengan tegas dan keras posita atau dalil PENGGUGATKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana posita angka 27halaman 13, yang pada pokoknya:" Penggugat sebagaiPensiunan Tergugat I sesuat Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal25 Januari 1991 No.89/ KMK.0P /,991.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 26-02-2014 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 4/PID.TPK/2014/PT MKS
Tanggal 19 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : M. YUSRAN, SH Diwakili Oleh : AHMAD HIDAYAT, SH
Pembanding/Terdakwa : DEDE TASNO Diwakili Oleh : YOHANIS BUDI TM, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DEDE TASNO Diwakili Oleh : YOHANIS BUDI TM, SH
137 — 235
  • MKS.PANITERA PENGGANTITtdAndi Marliyanti, SH.UNTUK SALINAN SESUAT ASLINYAPANITERA,H. SAHABUDDIN SAMAD, S.H.NIP. 19520818 198303 1004 Hal. 133 dari 136 Hal. Put. 04/PID.SUS.KOR/2014/PT. MKS.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH
Terdakwa:
1.ADYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos Bin MUH. NASIR
2.MAHA SETIAWAN
214 — 107
  • Yano No. 30 E Kelurahan Puundamba Kecamatan kadia KotaKendari atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatanmenyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentikmengenai sesuat hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh aktaitu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai akta itu) seolaholah keterangannya sesuai dengankebenaran,
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 31 Oktober 2013 — GUS IBNU KURDI, S.H.I Bin H. YUSUF LATIF
90 — 133
  • Dari dana sebesar Rp.322.500.000,00 realisasi penggunaan yang dilakukan oleh Sdr.Agus Ibnu Kurdi sebesar Rp281.500.000,00 sehingga terdapat dana yang tidak adapertanggungjawabannya sebesar Rp.41.000.000 terinci sebagai berikut: URAIAN NILAI SESUAT SELISIHRUKK (Rp) REALISASI (Rp)(Rp)Pembelian material dan 56.500.000 56.065.000 435.000pembayaran upahuntuk pembuatanrumah kompos Pembelian mesin 20.000.000 20.000.000 0APPOPembelian Sepeda 17.500.000 14.500.000 3.000.000motor Roda 3 merkVIARPembuatan kandang
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 29 Agustus 2013 — H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si
105 — 42
  • ,adalah Bendahara Pengeluaran DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol,;Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol,; Bahwa saksi mencatat apa yang diminta sesuat SPM (Surat Perintah Membayar)dan mencatat bahwa ada pengeluaran untuk SKPD (Satuan Kerja PerangkatDaerah); Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran)adalah saksiUDIN K. DOMUT, S.IP.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 148/Pid.B/2010/PN.Psr
Tanggal 30 Nopember 2010 — HUSAIN MUZANI
47 — 35
  • Jawa Timur;93Bahwa kewajibankewajiban lembaga penerima hibah dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah bahwa lembaga penerima harusmembuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap apa yangdibelanjakan;Bahwa sesuai NPHD pelaksanaan P2SEM berakhir pada tanggal 31Desember 2008 dan itu merupakan batasan akhir penyampaian LPJ;Bahwa apabila sampai batas waktu sesuat NPHD lembaga penerimabelum melaksanakan kegiatannya, maka lembaga penerima hibah wajibsegera mengembalikan dana tersebut;Bahwa yang
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 30 April 2015 — - RITO NASIBU, S.T., M. Eng.
87 — 29
  • Rek.01.52.0002614 sebesar Rp.1.664.521.950, (satu milyar enam ratus enam puluh empatjuta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang setelahdipotong pajak menjadi sebesar Rp.1.467.805.720, (satu milyar empat ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); Untuk termint 95 % dengan penyelesaian pekerjaan 100 %, sesuat SP2D Nomor :6839/SP2DLS/2011, tanggal 29 Desember 2011 dilakukan pembayaran melaluirekening PT.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 8 April 2014 — -SEMUEL MASSIE alias DEREK
61 — 19
  • paket sesuai SPC No. 900/Kec/DLP / 337 / XII/201, tanggal 9Desember 2011, SP2 No.17/PNPMPASCA KRISIS / 001 / XII / 2 (11 tanggal 12Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 270.000.000, (dua ratus tujuh puluhjuta Rupiah) dari Bendahara Umum Kas Negara Nomor 24408W 180 /111 tanggal 05April 2012 tsntang Pembayaran Tahap II 40 % Bantuan Langsung Masyarakat PNPVIPASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo T.A.2011 sebanyak 1paket sesuat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-05-2012 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 173/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 15 Mei 2012 —
43 — 9
  • (seratus delapan puluh dua jutaseratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilanpuluh delapan sen) ; e Cara untuk mengambil sampel adalah sebagai berikut :Panjang sesuat RAB 580 m, di Pelaksanaannya juga 580 m ;Lebar 2,5 m ; Setiap 100 meter mengambil sempel : OKL ambil ke kiri ; Ada 6 sempel dengan dengan bujur sangkar 30 x 30 ; Untuk kandungan kandungan~ jalan (makadam) adalah943.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2177 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — EDDY YUWONO VS HONGKY HARJO, DKK
398 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa akan tetapi jikapun harus dinilaikan dengansejumlah uang sesuat ketentuanketentuan hukum yang berlaku, makamengingat kedudukan sosial dari Penggugat da/am Rekonvensi maupunTergugat (Alm.) dalam Konvensi pastilan tidak kurang dariRp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi /Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikanputusan sebagai berikut:Primer:.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
451 — 1216
  • KI5, Sesuat PK No CRO.BDG/313/KI/2015 tanggal 5 Agustus 2015 aktanotarial No. 8 debitur diberikan fasilitas KI5 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI5 Nomor CRO.KP/207/KI/16 tanggal11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Bahwa sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017, meskipun sudahdiberikan upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi dengandiberikan perpanjangan waktu kredit, namun saksi RONY TEDY selakuDirektur PT.
    KI4, Sesuat PK No CRO.BDG/0159/KI/2014 tanggal 28 Mei 2014 aktanotarial No. 50 debitur diberikan fasilitas KI4 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI4 Nomor CRO.KP/206/KI/2016tanggal 11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Dengan Saldo Tunggakan (penjumlahan Pokok, Bunga, Denda, dan Biayabiaya) KI4 per tanggal 17 Mei 2018 : Rp.227.299.198.471,90.10.
    KI5, Sesuat PK No CRO.BDG/313/KI/2015 tanggal 5 Agustus 2015 aktanotarial No. 8 debitur diberikan fasilitas KI5 sebesar Rp.250.000 juta.Direstrukturisasi dengan Perjanjian KI5 Nomor CRO.KP/207/KI/16 tanggal11 Nopember 2016, dengan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2017;Dengan Saldo Tunggakan (penjumlahan Pokok, Bunga, Denda, dan Biayabiaya) KI5 per tanggal 17 Mei 2018 : Rp.312.295.417.427,15.Meskipun seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN PALU Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL
Tanggal 24 Juli 2014 — Ir. ABDUL BASIR WAHYUDI M. SU'UDI, ST
90 — 39
  • biayanya jauh lebih murah jika dibandingkandengan metode menggunakan tumbukan alat pancang yang lebih mahal.Sebagai pembanding, saat ini saksi sedang menangani proyekpembangunan jembatan Tawaeli dengan anggaran dari APBN dimanadalam EE biaya pemancangan untuk kedalaman 30 meter tetapi setelahdipancang hanya kedalaman 10 meter sudah menemukan tanah keras,jadi sekarang ini metode pembayaran biaya pemancangan hanyamenghitung jumlah kedalaman tiang pancang yang masuk dimana kalauternyata kedalaman tidak sesuat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 7 April 2014 — BENI VIVAL DATUK RAJO SAMPONO PGL DATUK BIN BUSTAMAM YASIR
47 — 11
  • bendaharaHarmen Datuak Majo Nan Pingai150dibuatkan laporan atau suratpertanggungjawaban ( SPJ ) fiktifseolaholah penggunaan DAPN sesuaidengan peruntukannya ;Bahwa dana DAPN tahap IIdipergunakan untuk kegiatanpembuatan jalan lingkar di 4( empat ) jorong masingmasingnyaseharusnya Rp 10.000.000 ( sepuluhjuta rupiah ) , namun dalampelaksanaanya bantuan yang diterimawali jorong untuk membuat jalanlingkar oleh Terdakwa bersamasamadengan bendahara hanya berupa bahanbangunan sehingga terdapat selisihyang tidak sesuat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 31 Oktober 2013 — M. HUSNI MUBAROK. HR,S.Sos Bin ABDURROZAK
44 — 9
  • YUSUF LATIF hanya sebesarRp281.500.000,00 sehingga terdapat dana yang tidak ada pertanggungjawabannya sebesarRp.41.000.000,00 terinci sebagai berikut : URAIAN NILAI SESUAT SELISIHRUKK (Rp) REALISASI (Rp)(Rp)Pembelian material dan 56.500.000 56.065.000 = 435.000pembayaran upah untukpembuatan rumah komposPembelian mesin APPO 20.000.000 20.000.000 0Pembelian Sepeda motor Roda3 17.500.000 14.500.000 = 3.000.000merk VIARPembuatan kandang komunal 6.000.000 6.435.000 (435.000)Pembelian sapi (35 ekor) 222.500.000
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 17 Juni 2014 — REYNOLD OKTAVIANTO
62 — 22
  • Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPKmemerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan / ataumelengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalamKontrak.e Bahwa Terhadap surat permintaan pembayaran 100 % tersebut, dr.WARTA selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas KesehatanKabupaten Mentawai menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan AlatalatKesehatan Dasar Puskesmas tersebut, dipotong dendaketerlambatan selama 12 hari sesuat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. Chaidir Syam, MM Bin H. Syamsudin
87 — 18
  • BRI (Persero) Tbk.KTP NIK : 1673060710590001 atas nama NGADINO.Rekening Pinjaman 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairankredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.1069 Kwitansi Penarikan 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapat pencairankredit sesuai SK Bupati Musi Rawas Nomor : 37/KPTS/PERKE/2008.10 Laporan Pertanggung Jawaban dari pemakaian kredit triwulan pertama dankedua yang dibuat petani peserta 118 Debitur Desa Lubuk Pauh yang mendapatpencairan kredit sesuat