MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Arista Koibur Alias Hengki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha 1FD Vega Force warna merah hitam

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat,

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

karenanyaeksepsi patut untuk dikabulkan .Selanjutnya Tergugat memohon agarPutusan dalam Perkaraini,setidaknya menyatakan Gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;1.DALAM POKOK PERKARA.Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat pernah terikatdalam hubungan kerja,ynamun Tergugat membantah dikatakan olehPara Penggugat bahwa Penggugat tidak diperkenankan bekerja olehTergugat pada tanggal 29 Oktober 2008.Bahwa fakta hukum yang terjadisaat itu dikarenakan sebelumnya terjadi force

dadulu lalu di PHK dan Pekerja yang diPHK belum bekerja selama 2 bulanBahwa alasan karyawan di PHK karena efisiensiBahwa ada 50 orang yang di mediasi karena tidak tertampungBahwa saksi mendengar karena salah satu pihak tidak mauberdamai maka diajukan gugatanBahwa saksi tidak tahu apa benar PHK dilakukan bulan Oktoberpadahal masih ada slip gaji bulan NopemberBahwa saksi tidak membaca klausul surat PHKBahwa saat mediasi yang datang dari PT Richtex adalah HRD nyaBahwaalasan diadakan perampingan karena Force

Majerperusahaan kebakaran maka karyawan dirampingkanBahwa anjuran saksi dalam permasalahan ini agar permasalahdibawa ke Disnakertrans SemarangBahwa saksi tidak tahu apakah karyawan bekerja atau tidak setelahkebakaranBahwa saksi tidak pernah melihat surat PHKBahwa alasan diadakan perampingan karyawan karena force majermaka pekerja tidak tertampungMenimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulantertulisnya pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan Tergugat, tidak mengajukankesimpulan;Menimbang

Danbenarkah pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, merupakan force majorsebagaimana dalil bantahan Tergugat?

major, dan akibat hukumnya;hal 51 dari67 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/G/2015/PNSmgMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan, pembacaan putusan atasperkara ini, Tergugat tidak pernah mengajukan buktibukt,i mengenai dalil dalamgugatannya yaitu kebakaran merupakan keadaan force major, dan oleh karena halyang demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, haruslah dirumuskan terlebihdahulu dalam sebuah perjanjian kerja, dan atau peraturan perusahaan, dan atauperjanjian kerja bersama, Majelis Hakim berpendapat

Bahwa berdasarkan Hukum Negara RI tertinggi jo PutusanKedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2019dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/bersadarkan hukum: bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atauberdasarkan Telah dan Sedang terjadi Keadaan memaksa (Force Majeure)yaitu orang perorang didalam PT.

penggugat telah bagus dan setiap konsultasi tersebut penggugatmencicil biaya pemasangan kawat gigi Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)sampai dengan Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah);Bahwa pada September 2009 terjadi Gempa bumi yang merobohkan kliniktergugat, sehingga rekam media dan cetakan gigi pasien rusak termasuk rekammedia dan cetakan gigi penggugat, hal tersebut teah diumumkan oleh tergugatkepada semua pasien tergugat secara lisan pada saat konsultasi, agar para pasienmemahami kondisi force

majeure tersebut;Bahwa pada tanggal 26 September 2010 tergugat meminta kawa gig dilepaskarena gigi penggugat sudah bagus serta agar dapat dilakukan pembuatan gigipalsu namun penggugat menolak meskipun telah dijelaskan oleh tergugat gigipenggugat telah bagus serta telah dijelaskan juga tujuan pembuatan gigi palsu,penggugat justru meminta dengan memaksa agar tergugat mencabut gigipremolar 2 (P2) kiri atas penggugat, yang menurut penggugat merupakanpermintaan dari dokter spesialis yang telh didatangi

menghadiripersidangan mediasi tibatiba ada keterangan dalam Surat Anjuran;10.Bahwa sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja PHK yang tidakdapat dipertahankan oleh para penggugat, para penggugat pasrah,tetapi hak hak uang pesangon dan hakhak normatif lainnya agartergugat memenuhi sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa ( force

majeure ) tetapi perusahaan melakukan efesiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UndangUndang No.13 tahun 2003;Masing masing sebagai berikut :10.1.

Keadaan darurat/force majeure yang disetujui LPDP.Bahwa Hak Anak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam:UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UndangUndangNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:Pasal 14(1). Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecualijika ada alasan danlatau aturan hukum yang sah menunjukkanHal. 17 dari 40 hal. Put.

:B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, PerihalPemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.Bahwa berdasarkan suratsurat Direktorat Kepolisian PerairanPolda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 padamalam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrakkeramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuriadalah merupakan force majeure.Bahwa perlu disampaikan, dengan adanya kejadian forcemajeure hanyutnya Tongkang

tersebut,sebagaimana dalam surat Direktorat Kepolisan Perairan PoldaSulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.Bahwa berdasarkan suratsurat Direktorat Kepolisian PerairanPolda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 padamalam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrakkeramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuriadalah merupakan force

Tabrakan Tongkang SANDIDEWA 32 dengan keramba jaring apungadalah peristiwa/kejadian Force Majeure (Keadaan Kahar)Berdasarkan bukti TERBANDING (dahulu TERGUGAT 1) yaitu bukti : T I3 dan T 14 (terjemahan dari bukti T I3) yaitu berupa Sertifikat KlasifikasiKapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32) yang dikeluarkanoleh Germanischer Lloyd yang menyatakan bahwa Kapal SANDIDEWA32 (Tongkang SANDIDEWA 32) telah disurvei secara berkala dandinyatakan bahwa Kapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32)telah memenuhi

div>

- 1 (satu) buah helm GM warna hitam;

- 1 (satu) buah jaket merk BANZAI warna hitam;

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian

- Uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah ) sebanyak 2 lembar

- Uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar

Dikembalikan kepada saksi AGUSTRI KIKI HASAVARI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA Force

warna hitam dengan nomor Polisi KB 6629 EP, dengan Nomor Rangka : MH3UE1240JJ038727, dengan Nomor Mesin : E3R8E-0089541;

kredit sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)selama jangka waktu 36 bulan, yang berjatun tempo pada tanggal 22Nopember 2015;Bahwa selama menjadi debitur pada Tergugat , Penggugat telah berusahadengan iktikat baik untuk selalu membayar angsuran kredit dimaksud;Bahwa pada tahun 2013, untuk Penggugat yang menjadi salah satuandalan sumber penghasilan yang digunakan Penggugat untukmembackup pinjaman kredit yang berada di Kawasan perdaganganLasem, Kec.Lasem Kab.Rembang telah mengalami musibah (force

majeur)karena telah dirampok yang menguras seluruh isi dagangan Penggugat,dimana atas peristiwa tersebut telah Penggugat laporkan ke Polsek Lasem,Kec.Lasem Kab.Rembang;Bahwa akibat musibah (force Majeur) perampokan tersebut, terasa telahberdampak besar pada rutinitas pembayaran angsuran Penggugat kepadaTergugat hingga Penggugat mengalami penurunan usaha danpenghasilan, namun demikian Penggugat tetap masih sanggup untukmelakukan Pembayaran Pelunasan Penyelesaian kredit pada Tergugat ;Bahwa dengan

No.08 K/MIL/2009Yamaha Force One milik Sdr. Beni pergi ke Diskotik Biztro Pontianak untukTriping atau On.8. Bahwa setelah Terdakwa dan Sadr. Beni Triping di dalam Diskotik tersebutkurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pulang ke Kompi B Yonif643/Wns untuk ikut apel malam, Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni keturunanCina sejak bulan Oktober 2007 kemudian Terdakwa berkenalan dan samasama Triping atau On di Diskotik Biztro Pontianak, Terdakwa dan Sdr.

Beni berangkat dengan menggunakan sepeda motorYamaha Force One milik Sdr. Beni pergi ke Diskotik Biztro Pontianak untukTriping atau On.8. Bahwa setelah Terdakwa dan Sadr. Beni Triping di dalam Diskotik tersebutkurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pulang ke Kompi B Yonif643/Wns untuk ikut apel malam, Terdakwa kenal dengan Sdr. Beni keturunanCina sejak bulan Oktober 2007 kemudian Terdakwa berkenalan dan samasama Triping atau On di Diskotik Biztro Pontianak, Terdakwa dan Sdr.

seadiladilnya;Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dantidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 18Maret 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkanketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 07 April 2020, tidak adapersidangan karena force

berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT), Karena ia bekerja terusmenerus selama lebih dari 3 (tiga) tahundan sifat pekerjaan Penggugat pada barang produksi yang merupakanpekerjaan pokok dari Tergugat;Bahwa karena dasar merumahkan Penggugat adalah dasar efisiensidan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebutdisebabkan oleh karena Tergugat mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut yang dibuktikan dari hasil audit oleh akuntan publik atauadanya keadaan memaksa (force

Ungkapan/kalimat "Gw siap mati" memiliki daya (force)menantang karena terdakwa H. MUHAMMAD NURDIN SALEH, S.E.bersedia mati untuk menghadapi/melawan NINO PUTRA MANSOR.Ungkapan/kalimat "Gw pengen kepala loe"mengancam Ir. NINO PUTRA MANSOR karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. menginginkan bagian yang pokok, penting, danyang utama dari tubuh NINO PUTRA MANSOUR, yakni kepala. Katakepala dalam konteks seperti tersebut di atas memiliki makna kiasanmemiliki daya (force)nyawa.

Ungkapan/ kalimat "Gwsiap mati" memiliki daya (force) menantang karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. bersedia mati untuk menghadapi/melawan Ir. NINOPUTRA MANSOUR. Ungkapan/kalimat "Gw pengen kepala loe" memiliki daya(force) mengancam Ir. NINO PUTRA MANSOR karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. menginginkan bagian yang pokok, penting, dan yangutama dari tubuh Ir. NINO PUTRA MANSOUR, yakni kepala. Kata kepala dalamkonteks seperti tersebut di atas memiliki makna kiasan 'nyawa.

Shipping Instruction (Sl)dan pengiriman harus sampai ke pelabuhan cirebon Jawa Baratpaling lambat 12 hari (Pasal 5); tentang kewajiban para pihak (Pasal 6); tentang wanprestasi ditetapbkan apabila pihak kedua tidak dapatmengirimkan atau menyerahkan batu bara (gagal serah) sesuaidengan jumlah yang dibeli oleh Tergugat pada waktu pengapalan,maka Penggugat wajib mengembalikan uang yang telah diterimakepada Tergugat selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahpemberitahuan dari Tergugat (Pasal 11); tentang Force

Majeure yaitu keadaan kahar ditetapkan apabila terjadipemogokan massal, perubahan situasi politik dan ekonomi secaratibatiba, kecelakaan yang tidak dapat dihindari (yang bukandisebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak), bencana alam,tindakan teror, perang dan atau peristiwa lain yang timbul di luarkekuasaan Para pihak dalam perjanjian ini (Pasal 10);bahwa tanggal 20 November 2015, Penggugat membuat suratpernyataan dan jaminan mengenai mutu, kualitas, asal perolehan dankondisi dari batubara

Penggugat sudahdinyatakan PHK sejak bulan Agustus 2018 dan efektif tidak melakukankegiatan apapun di tempat usaha milik Tergugat, sehingga ParaPenggugat tidak memiliki kepentingan lagi terhadap setiap kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Tergugat.Tindakan Tergugat melakukan PHK adalah bentuk efisiensi dan langkahlangkah penghematan untuk memastikan keberlangsungan kegiatanOperasional Tergugat yang diakibatkan adanya kerugian terhadapkeuangan perusahaan yang tidak dapat dihindari dan sangat memaksa(force

majeure) sehingga Tergugat harus melakukan upayaupaya,diantaranya adalah merampingkan dan mengurangi jumlah tenaga kerjasebagai bentuk penghematan biaya operasional perusahaan.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 27 dan 28 dalam dalilgugatan Para Penggugat, karena dalil yang disampaikan oleh ParaPenggugat mengadaada dan memaksakan kehendak dengan salahmenafsirkan anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Bekasi.

bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

kredit sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)selama jangka waktu 36 bulan, yang berjatuh tempo pada tanggal 22Nopember 2015 ;Bahwa selama menjadi debitur pada Terlawan , Pelawan telah berusahadengan iktikat baik untuk selalu membayar angsuran kredit dimaksud ;Bahwa pada tahun 2013, untuk Pelawan yang menjadi salah satu andalansumber penghasilan yang digunakan Pelawan untuk membackup pinjamankredit yang berada di Kawasan perdagangan Lasem, Kec.LasemKab.Rembang telah mengalami musibah (force

majeur) karena telahdirampok yang menguras seluruh isi dagangan Pelawan, dimana atasperistiwa tersebut telah Pelawan laporkan ke Polsek Lasem, Kec.LasemKab.Rembang;Bahwa akibat musibah (force Majeur) perampokan tersebut, terasa telahberdampak besar pada rutinitas pembayaran angsuran Pelawan kepadaTerlawan hingga Pelawan mengalami penurunan usaha dan penghasilan,namun demikian Pelawan tetap masih sanggup untuk melakukanPembayaran Pelunasan Penyelesaian kredit pada Terlawan ;Bahwa dengan penurunan

usaha tersebut, cukup beralasan kiranyadimana Pelawan telah melaporkan musibah (force Majeur) dan pernahmengajukan permohonan resirukturisasi kredit kepada Terlawan karenadisaat mengalami penurunan usaha seharusnya Pelawan mendapatkanhakhak Pelawan yang berupa keringanan bunga denda dan pokoksebagaimana kebijakanHair cut (hapus tagih) yang ada pada bankBUMN, namun permohonan Pelawan tersebut telah ditolak ;Bahwa Pelawan sangat terkejut, karena tanpa disangkasangka tanpaadanya teguranteguran dan

(force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan mass kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);16.17.Ayat (2) : Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan public ;Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap

pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburun berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masskerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa disamping itu juga sesuai dengan uraian pada posita nomor 15 (limabelas