Ditemukan 1999 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penegasan penegakan pengguaan penebusan penecurian penggurun peleburan penggugan penggunan peneguhan penegoran
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 4/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
363 — 439
  • tetapi bagian juga daripembinaan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;Halaman 180Putusan Perkara Nomor: 4/G/2018/PTUNBJM Bahwa terkait pemberian jjin lingkungan, Kewenangan penjatuhansanksi sudah beralih kepada gubernur, maksudnya adalah, ketikaGubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melihat tata kelolapemerintahan di tingkat Kabupaten Kota tidak berjalan maka Gubernursebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui SKPD nya melakukanBINWAS maka ini bisa dilakukan peringatan, peneguran
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.
Tanggal 20 Juli 2017 — - GAZALI T. PARENTA, SH. alias GAZALI Bin TAHIR PARENTA Vs. - JPU
168 — 41
  • Bahwa saksi tidak tahu masalah pembelanjaan karena yang tahu semuanyaadalah terdakwa, yang saksi tahu hanya upah Alwi yang mengerjakan 50 AQ unit gerobak dan shalter tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah).Bahwa saksi tidak pernah melakukan peneguran terhadap shalter yangkonstruksinya rawan untuk rubuh karena saksi hanya ikut membantumembangun shalter, yang lebih tahu tentang desainnya adalah terdakwa.Bahwa Darwis ditunjuk sebagai ketua koperasi karena menurutpemberitahuan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
FEDRYAN ARIESANDI HERMANSYAH, S.Pd
118 — 82
  • saat itu ada 2 (dua) kendaraan truckHal. 78 Putusan Perkara Nomor: 62/Pid.susTPK/2019/PN Sbyyang mengangkut CPHMA dan masingmasing memuat tonase 20(dua puluh) ton.Bahwa tidak ada kemajuan progres fisik pelaksanaan karena aspalttersebut hanya ditaruh di lokasi dan tidak digelar, saat itu pelaksanaCV. 3 menjanjikan akan segera melaksanakan pekerjaan jika sudahlengkap semua aspalt buton yang dibutuhkan yaitu total 353,60 ton.Bahwa kekurangan aspalt buton tersebut tidak ada di lokasi, saksimelakukan peneguran
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
427 — 474
  • juga terhadap mereka yang menyuruhmelakukan yang turut serta melakukan yang menganjutkan, atau yangmembantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;Bahwa, didalam kasus yang dialami Terdakwa ini, unsur kesengajaannya dapatdikatakan terbukti karena ada pemisahan rekening yakni rekening pribadi danrekening perusahaan dan sebagai penjualan kena pajak dan sebagian lagitidak kena pajak;Bahwa, penyidik diberikan wewenang oleh Undangundang untuk menyeledikiwajib pajak;Bahwa, penyidik dalam melakukan peneguran
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 23 Mei 2019 — Nama : EVANS REYNOLD ALFONS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Batu Gajah RT.004/RW.01, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/KA.ML/SKK-TUN.G/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) MOURITS LATUMETEN, S.H.; 2) LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.; 3) JOEMYCHO R.E. SYARANAMUAL, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOURITS LATUMETEN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT.02/RW.01, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3946/SKu-81.71/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 memberikan kuasa kepada: 1) DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon; 2) SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku; 3) RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Tantui, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : HENDRIK FERDINANDUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-DL/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1; 3) Nama : Ir. JUNE PATTIKAWA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2; 4) Nama : JOHANIS SAHETAPY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3; 5) Nama : JANSJE LATUMAHINA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4; 6) Nama : MANSON SITIO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5; 7) Nama : VONNY NUKE LAURA SEMBOR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Tempat Tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SK-DL/I/2019, tanggal 24 Januari 2019, memberikan kuasa kepada DOUNALD LELAPARY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dounald Lelapary, S.H. & Rekan di Jl. Dr. Malaihollo RT.002/05, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
465 — 73
  • dengan dati Incepuang;Bahwa berbatasan Timur dengan dati Batu Sembayang;Bahwa saya tidak tahu luas dati Kudamti karena batasbatas datiKudamati itu dengan alam;Bahwa tidak ada keberatan dalam bentuk surat, pemberitahuan,peringatan atau teguran dari keluarga Alfons kepada PemerintahHalaman 90 dari 139 Halaman Putusan Nomor:21/G/2018/PTUN.ABNUrimessing terkait kepemilikan di atas tanah dati Kudamati terhadaporangorang yang membuat Sertifikat pensiun sejak tahun 2012;Bahwa saya tahu ada surat keberatan, peneguran
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 21 Mei 2015 — RATU IRMA SURYANI
83 — 18
  • Ciboleger tidakpernah menempatkan tenaga ahli /inti tidak sesuai dengan kontrak danselanjutnya dan jika hal itu benar dan saksi ketahui, maka saksi akan melakukan peneguran; Bahwa selama proyek berlangsung dilapangan saya kebetulan sayahanya menemui mandor yaitu pak Hari Nugroho; Bahwa Hari Nugroho hanya sebagai Mandor bukan tenaga Inti/Ahli, PutusanNo. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Halaman 136tenaga ahli/Inti dari PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 8 Desember 2015 — IRFAN SUSILO,SH. Bin Abdullah Azmy (alm);
147 — 127
  • tetapi ternyata dalam kenyatannnya dikarenakan Saksi Hendrawanalias Hendi tidak memiliki Badan Hukum atau Perusahaan, maka pekerjaan proyekpergola tersebut dikerjakan oleh Perusahaan orang lain dengan cara meminjambendera perusahaan orang lain; Bahwa didalam pekerjaan proyek pergola tersebut saksi Hendrawan alias Hendipekerjaanya itu tidak seluruhnya dikerjakan oleh saksi Hendrawan sendiri akan tetapidikerjakan oleh saksi lain dan Terdakwa Irfan Susilo,SH selaku Pengguna Anggaran(PA) tidak melakukan peneguran
    terhadap Saksi Hendrawan alias Hendi dan terhadaplainnya selaku pelaksana pekerjaan dan tidak melakukan peneguran terhadap pejabatpengadaan;Menimbang, bahwa untuk pekerjaan paket pergola yang dilaksanakan oleh saksiHendrawan alias Hendi sendiri telah menggunakan bendera 5 (lima) Perusahaan yaituantara lain :e Meminjam bendera CV.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 45/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 Juli 2013 — - Dra. NURSYAMSIAH
73 — 19
  • GALUNG TENGAH.Bahwa saksi mengetahui pada dasarnya Terdakwa mempunyai kewenanganuntuk melakukan peneguran kepada Neman, suweno dan Aminuddin untukmelakukan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuannya;Bahwa saksi mengetahui dalam makan dan minum serta pengamanan adalahmerupakan kewenangan dari Terdakwa;Benar bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang saksiterima selama PL. Kasubbag RTP NEMAN SITEPU, S,Sos.Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi.12.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
I KETUT KARTIKA WIDNYANA, SH
Terdakwa:
NI LUH NATARIYANTINI, SE.
457 — 956
  • Apabilatidak ada perubahan juga maka kami melakukan peneguran secara lisan danmemberlakukan sanksi kepada LPD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku;Bahwa LPD Selat pernah mengajukan permohonan bantuan dana UEPPPKKecamatan susut Kecamatan Susut sebanyak lima kali, yang terakhir padatanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Bahwa yang mengajukan permohonan pinjaman dana UEPPPK KecamatanSusut Dari LPD Selat, adalah Ketua LPD yakni Sdr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
HAZMI AZHARI, S.Pd
111 — 69
  • CPHMA yang dikirim dengantonase 40 (empat puluh) ton, saat itu ada 2 (dua) kendaraan truckyang mengangkut CPHMA dan masingmasing memuat tonase 20(dua puluh) ton.Bahwa tidak ada kemajuan progres fisik pelaksanaan karena aspalttersebut hanya ditaruh di lokasi dan tidak digelar, saat itu pelaksanaCV. 3 menjanjikan akan segera melaksanakan pekerjaan jika sudahlengkap semua aspalt buton yang dibutuhkan yaitu total 353,60 ton.Bahwa kekurangan aspalt buton tersebut tidak ada di lokasi, saksimelakukan peneguran
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 2 Juli 2014 — KAIDIN HAKIM NASUTION,ST,MT Bin H.ABDUL WAHAB NASUTION, SH
73 — 27
  • ,MT dan hal tersebut Terdakwa anggap biasa karena saksiTiurma juga Pihak dari PT.Purna Wira Dharma dengan jabatn Direktur;bahwa Terdakwa mengetahui yang mengerjakan pekerjaan Land Clearingtersebut adalah saksi Sulamno dari saklsi Tiurma Clara Julia Pangaribuan,SEdan juga dari saksi Sulamno yang menelpon Terdakwa ;bahwa Terdakwa tidak ada melakukan peneguran kepada Rekanan PT.PurnaWira Dharma baik lisan maupun tertulis dengan alasan siapapun yangmengerjakan pekerjaan tersebut tidak jadi soal dan bukan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/PID.TPK/2014/PN.TK
Tanggal 24 Juli 2014 — Hi. Affandi Abdul Rohim, SE Bin Abdul Rohim
64 — 20
  • ;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tim pengawas teknispengadaan kapal nelayan tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut := Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;= Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (membuatlaporan harian, mingguan, bulanan serta laporan akhir pekerjaan);= Melakukan peneguran jika pihak rekanan menggunakan bahandan peralatan pengadaan kapal tidak sesuai dengan spesifikasitekhnis yang ada dalam dokumen pengadaan / kontrak;Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tersebut
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 2 Juni 2016 — Penuntut Umum:
1.R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.
2.ALEXANDER KRISTIAN SILAEN, S.H, M.H.
3.M. YOGEN PANGKEY, S.H.
4.HERU APRIANTO, S.H.
5.MELATI WARNA DEWI, S.H.
6.AMIR GIRI MURYAWAN, S.H.
Terdakwa:
ARMIN EFENDY Bin Alm BANGSIR
130 — 21
  • pasir denganukuran campuran 1: 3Bahwa ketika melaksanakan pemasangan begesting, wire mesh dankemudian pengecoran beton Terdakwa selaku Konsultan Pengawas selaluberada di lokasi pekerjaan proyek tersebut, dan Terdakwa juga menegur jikaada pekerjaan yang tidak sesuai, terkadang di laksanakan oleh Kontraktornamun terkadang tidak juga di laksanakan;Bahwa jika Kontraktor Pelaksana melakukan pekerjaan tidak sesuai dengangambar perencanaan / gambar kerja serta dokumen kontrak, maka yangberhak melakukan peneguran
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 19/PID.TPK/2014/PN.TK
Tanggal 24 Juli 2014 — - TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN.
131 — 75
  • ;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tim pengawas teknispengadaan kapal nelayan tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut := Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;= Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (membuatlaporan harian, mingguan, bulanan serta laporan akhir pekerjaan);= Melakukan peneguran jika pihak rekanan menggunakan bahandan peralatan pengadaan kapal tidak sesuai dengan spesifikasitekhnis yang ada dalam dokumen pengadaan / kontrak;Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tersebut
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
251 — 220
  • jugaterhadap mereka yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukanyang menganjutkan, atau yang membantu melakukan tindak pidanadibidang perpajakan; Bahwa didalam kasus yang dialami Terdakwa ini, unsur kesengajaannyadapat dikatakan terbukti karena ada pemisahan rekening yakni rekeningpribadi dan rekening perusahaan dan sebagai penjualan kena pajak dansebagian lagi tidak kena pajak; Bahwa penyidik diberikan wewenang oleh Undangundang untukmenyelediki wajib pajak; Bahwa penyidik dalam melakukan peneguran
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor - 15 /Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 20 Mei 2015 — - ORGANDA NAJAYA Als ENAL
88 — 15
  • dua jalur jalan Jenderal Sudirman Kotabumi tahun 2012 BerdasarkanRAB besi yang Harus digunakan adalah Besi Ukuran 12 mm namun yang dipasangoleh pihak rekanan/pemborong (PT Way Sabuk) berfariasi, antara 8mm, 10mm dan12 mm, yaitu ; bsi ukuran 12mm hanya dipasang oleh pihak rekanan/pemborongpada ganggang jalan yang dilalui kendaraan Roda 4 (empat)/mobil dan untuktrotoar dipasang dengan menggunakan besi ukuran 8mm dan 10mm.Bahwa saksi menjelaskan Mengenai ukuran diameter pemasangan Besi yangmelakukan peneguran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 22 Juni 2017 — STANISLAUS OPENG alias STANIS
69 — 58
  • empat juta tujuh ratusenam puluh delapan ribu rupiah);Bahwa pekerjaan JIP Wailebe tersebut mulai dikerjakan pada bulanSeptember 2014 namun pada saat kontraktor mulai melakukanpendropingan bahan dan mobilisasi alat berat pekerjaan tersebut sempatterhenti akibat ada permasalah atas lahan tersebut dengan Desa Tobilotayang mana pekerjaan tersebut sempat terhenti kurang lebih sekitar 2 (dua)minggu);Bahwa terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut, Saksi selakuKepala Desa/Wailebe sempat melakukan peneguran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 10 Januari 2013 — YOPI MARAMBANJARA Als. YOPI.
57 — 34
  • tetapi ada yang tidak karena kayunya sudah terpasang;Bahwa terdakwa sudah menegur kontraktor pelaksana pekerjaan ketikaterdakwa ada di lokasi dan pekerjaan tersebut diperbaiki, tetapi ketikaterdakwa tidak berada di lokasi maka kontraktor pelaksana tidakmemperbaiki teguran atau petunjuk terdakwa;Bahwa ada kekurangan dalam item pekerjaan bubungan dan ketebalanlantai;Bahwa untuk pekerjaan jamban, closet, dan septictank ada kekurangan;Bahwa terhadap semua kekurangan tersebut, terdakwa sudahmelakukan peneguran
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 22 Juni 2017 — ALEXANDER ARIFAlias ALEX
156 — 46
  • empat juta tujuh ratusenam puluh delapan ribu rupiah);Bahwa pekerjaan JIP Wailebe tersebut mulai dikerjakan pada bulanSeptember 2014 namun pada saat kontraktor mulai melakukanpendropingan bahan dan mobilisasi alat berat pekerjaan tersebut sempatterhenti akibat ada permasalah atas lahan tersebut dengan Desa Tobilotayang mana pekerjaan tersebut sempat terhenti kurang lebih sekitar 2 (dua)minggu);Bahwa terkait dengan pekerjaan JTP Wailebe tersebut, Saksi selakuKepala Desa/Wailebe sempat melakukan peneguran
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-02-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 74/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Mei 2018 — NY. NGO SUI ALS HONG CITU VS PT. BINTANG COSMOS
137 — 456
  • perlawananoleh pihak ketiga (Derden Verzet) pada dasarnya sama dengantenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusanverstek, sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 153 R.Bg/129 HIRyang menyebutkan sebagai berikut :Ayat (1) Tergugat yang dikalahkan dengan putusan versetek dan tidakmenerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadapputusan itu.Ayat (2) Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri,maka perlawanan (Verzet) masih diterima sampai pada hari ke8sesudah peneguran