inidilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditetapkan olehUndangUndang yakni dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;(vide: Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/2004 jo UU No. 14/1985) ;Bahwa sehubungan dengan halhal tersebut di atas, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini telah memenuhi syaratformiil dan materiil sehingga patut dan layak untuk diterima ;Bahwa Judex Facti dalam memutus' penetapan No.136/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Ut. adalah dengan tidak menerapkan Pasal 80 ayat (2) UUPT

Desember 2006 ;Bahwa sehubungan dengan Bukti P10 tersebut di atas, dengan jelasmembuktikan bahwa Pasal 78 ayat (2) serta Pasal 79 ayat (1) UU PT.No.40/2007 yakni penyelenggaraan RUPS tahunan tidak dapatdilaksanakan oleh pengurus (Direksi) perseroan ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti PlIl : surat No.233/A/K/VIV2007tertanggal 13 Juli 2007; surat dari Yayasan Bina Swadaya kepadaKomisaris PT Bina Arta Swadaya (Perseroan) tentang: permintaan untukmengadakan RUPS membuktikan bahwa Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT

dapat membuktikan secara sumir bahwapersyaratan dapat dipenuhi ; apabila pemohon tidak memiliki kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS ;Bahwa dengan demikian, pertimbangan dari Judex Facti bahwapermohonan reg No. 136/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Ut tersebut mengandungsengketa perdata, bukanlah merupakan suatu pertimbangan yangberdasarkan hukum yang dapat menjadi dasar penolakan atau tidakditerimanya suatu permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) UUPT

Yayasan Bina Swadaya, yang dianggap sebagaipihak lawan tidak melakukan hal tersebut dan bahkan keteranganKetua Yayasan Bina Swadaya yakni Saksi Bambang Ismawan adalahbersesuaian dengan buktibukti dan/atau keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Pemohon ; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, secara nyata dan jelasbahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum dan/atau telahmelakukan penerapan hukum dengan tidak sebagaimana semestinya,yakni dengan tidak menerangkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) UUPT

dan harus mengedepankan kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dalam menjalankankepengurusan Perseroan harus sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU dan/atauanggaran dasar, sejalan dengan Pasal 97 UUPT setiap anggota Direksidalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengedepankanitikad baik dan penuh tanggungjawab ; Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat 3 UUPT menegas setiap anggota Direksibertanggungjawab penuh secara pribadi

atas kerugian Perseroan apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuaidengan ketentuan yang berlaku ; Bahwa apabila Perseroan terdapat 2 atau lebih Direksi maka ditunjuksalah satunya menjadi Direktur Utama, sehingga dalam menjalanaktivitas Perseroan ia bersifat koletif dan kolegial dan kebijakan yangdiambil tetap atas nama Direksi secara bersama sertapertanggungjawabnya pun secara bersamasama (Pasal 97 ayat 4UUPT) ; Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 5 UUPT pertanggung jawab

lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris dalam hal seluruhanggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroanatau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggotaDireksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan denganPerseroan ; Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, pembangunan Resort PT.SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI bahan material yang berasal dariterumbu karang merupakan perbuatan melawan hukum, bila dikaitkandengan UUPT

Busyra Azeri, SH.MH., yang diajukan oleh Penuntut Umumyang menyatakan: bahwa apabila Perseroan terdapat 2 atau lebih Direksi makaditunjuk salah satunya menjadi Direktur Utama, sehingga dalam menjalanaktivitas Perseroan ia bersifat koletif dan kolegial dan kebijakan yang diambiltetap atas nama Direksi secara bersama serta pertanggungjawabnya punsecara bersamasama (Pasal 97 ayat 4 UUPT) ;Menimbang bahwa dalam perkara ini diketemukan fakta, terdakwabukanlah sebagai pelaku utama, ada orang lain yaitu

/PN Pdg42seharusnya dilaksanakan oleh PT serta tidak dibuat berita acara tertulismaka terhadap hal ini berdasarkan pasal 93 ayat (3) UUPT terdakwaselaku Direktur Utama PT.

Golden Hui;Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak bisa menjalankanpekerjaanya karena berhalangan sesuai ketentuan pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT) yangmenjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan, baik didalammaupun di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (Satu) orang, makayang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadi dalam

Sebelumnya dalam Pasal 1 angka 4 UUNo. 1 Tahun 1995 (kini Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007) dinyatakanDireksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baikdi dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, jopasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas( UUPT) yang menjelaskan bahwa Direksi PT berhak untuk mewakili Perseroan,baik didalam maupun

di luar Pengadilan, dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu)orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (liat pasal 98 ayat (2) UUPT, jadidalam hal Direktur berhalangan , maka Anggota Dewan Direksi lainnya berhakuntuk mewakili Perseroan, termasuk menanda tangani nota kesepahaman(memorandum og understanding / MoU), seharusnya yang menjadi subyek dalamgugatan a quo adalah anggota direksi dan Komisaris telah di angkat yaituDirektur

SmgMenimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P3 bahwa yangseharusnya mewakili PT Golden Hui dan Penggugat selalku Direktur Utama,namun berhubung Penggugat sejak sejak dilaporkan ke Direskrim Polda JawaTengah sejak bulan Agustus 2005 dan Penggugat menjaadi Daftar PencarianOarang (DPO) sampai status DPO dicabut bulan Nopember 2012 hinggasekarang sudaah tidak lagi melaksanakan tugas Direktur, maka sesuai ketentuanpasal 98 ayat (2) UUPT maka yang melaksanakan tugas untuk mewakili PT.Golden Hui adalah

perkara a quo tidakdihadiri oleh para Tergugat, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya paraTergugat dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagaipihak yang kalah,oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhanbiaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlahbunyi amar putusan ini nanti ;Mengingat, Pasal 1365 KUH Pdt jo Pasal 1, Pasal 92 UU No. 40 Tahun2007 jo pasal 98 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ( UUPT

Pasal 1 ayat 5 UUPT No. 40/2007:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalammaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

Anggaran DasarPerseroan TERGUGAT dan UUPT No. 40/2007.Hal.7 dari 64 hal. Putusan No.34/Pdt.SusPHI/2018/PN/Ptk4.

Pasal 1 ayat 5 UUPT No.40/2007;2.

92 s/d Pasal 107 UUPT No. 40/20073.

Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh TERGUGATtersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamAnggaran Dasar dan juga UUPT No. 40/2007 karenaPENGGUGAT sebagai anggota Direksi TERGUGAT terikat dantunduk pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumperseroan terbatas (UUPT No. 40/2007), BUKAN TUNDUK DANTERIKAT pada aturanaturan atau ketentuanketentuan hukumHal.25 dari 64 hal.

Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) mengatur adanya kewajiban dari Direksisuatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dengandidahului panggilan RUPS yang disampaikan kepada seluruh pemegangsaham perseroan, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pasal 79 ayat (1) UUPT: Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

Hal 12 dari 194 Putusan No. : 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.20.2A;Pasal 78 ayat (2) UUPT: RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir. lsi dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (2) UUPT tersebut diatas sudah sangat jelas, yaitu membebankan kewajiban hukum kepadadireksi suatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunandalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahunbuku yang bersangkutan.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk :a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;dan ;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkankan UndangUndang (UUPT).

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapbkan berdasarkan keputusan RUPS;Halaman 9 dari 154 Hal.

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);Halaman 13 dari 154 Hal.

);Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melalaikankewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secarategas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yang antara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;Halaman 23 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

UUPT (vide: Pasal 82 ayat (3) UUPT);Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan bagiPENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarberkenanlah untuk menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatanhukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnyaterhadap diri PENGGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT SuratNo.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018,berjudul UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA yang dibuat danditandatangani oleh TERGUGAT ;Bahwa

Status Perseroan yang tertutup menjadiPerseroan Terbuka atau sebaliknya ;Pasal 21 ayat (3) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud padaayat 2 cukup diberitahukan kepada Menteri. Pasal 23 ayat (2) UUPT :Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat(3) mulai berlakusejak tanggal diterbitkannya suratpenerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.3.

Pasal 98 ayat (1) UUPT jelas diatur bahwa yangberhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama44perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahDireksi.Pasal 1 angka 5 UUPT :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Pasal 92 ayat (1) UUPT :Direksi menjalankan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan PerseroanPasal 97 ayat (1) UUPT :Direksi bertanggung jawab ataS pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.4.

Satya Mitra Mandiri tidakmemenuhi saratsyarat yang diwajibkan oleh UUPT, merupakandalil yang mengadaada dan tidak berdasar hukum, karena prosespembubaran PT. Satya Mitra Mandiri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUPT ;12.

Kertas Blabak Magelang, makaharuslah mengacu pada UUPT, di mana berdasarkan Pasal 23 ayat(2) UUPT, perubahan anggaran dasar termasuk perubahansusunan pengurus BARU MULAI BERLAKU SEJAK TANGGALDITERBITKANNYA SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUANPERUBAHAN ANGGARAN DASAR OLEH MENTERI. Dengandemikian PENGGUGAT INTERVENSI TERLEBIH DAHULUHARUS MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PIHAKNYA SEBAGAIDIREKTUR YANG BERHAK DAN BERWENANG UNTUKBERTINDAK DAN MEWAKILI PT.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugatmempunyai hubungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan ini,dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKB.Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Selanjutnya mohon cukup disebut UUPT), yaitu sebagaiberikut :Pasal 61 UUPT (Kutipan) :1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

Hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat(1) UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKDalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepadapemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegangsaham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari Organ Perseroan

; dan/atauCc. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.> Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan):(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegangsaham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnyakepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukanternyata) pemegang saham tersebut tidak membeli,pemegang saham penjual

Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007, menyatakan : Direksimewakili perusahaan baik didalam maupun diluarpengadilan.Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007, menyatakan : Atas namaperseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaradapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeriterhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.Pasal 97 ayat (7) UUPT 2007, menyatakan : Ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

Turut Tergugat dan UUPT tahun 2007 tersebut, Akta Pernyataan Keputusan RapatTurut Tergugat 1 Nomor 41 dan Nomor 42 tanggal 10 Oktober 2013yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Turut Tergugat Ill adalah Aktayang sah dan berkekuatan hukum mengikat;Bahwa yang patut disadari oleh Penggugat, kerugian yang terjadipada Turut Tergugat PT.

Dari ketentuanPasal 70 UUPT juncto Pasal 71 UUPT serta penjelasannya, dapatditerjemahkan sebagai berikut:1. suatu perseroan terbatas dengan saldo laba positif wajib memilikicadangan yang didapat dari penyisinan laba bersih perseroan.2. laba bersih peseroan, setelah dikurangi penyisinan sebagai cadangandapat ditetapkan oleh RUPS untuk pembagian dividen dan/atau tantiembagi direksi dan komisaris serta bonus karyawan.Halaman91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pat.G/2014/PN CbiMenimbang, bahwa

(Pasal 52 ayat 1 UUPT);Menimbang, bahwa dengan demikian, pemegang saham tidak berhakmenarik kembali modal yang telah disetorkan karena dapat mengakibatkanterjadinya pengurangan modal;Menimbang, bahwa mekanisme dan tatacara pengurangan modalharus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dinyatakan sahapabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suarasetuju terhadap adanya perubahan anggaran dasar (Pasal 44 ayat 1 UUPT).Selain itu, dalam Pasal 46 ayat (1) UUPT ditentukan

Di dalam novum tersebut disebutkan bahwa, tidak adapengaturan dalam UUPT mengenai pengurangan saham dengan dasarbahwa tanah yang telah diinbrengkan belum dapat dimanfaatkan, yang adadi UUPT adalah pengaturan mengenai pengurangan modal sebagaimanadiatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 atau pemindahan hak atas sahamsebagaimana diatur dalam Pasal 55 s/d Pasal 59 UUPT;Hal. 28 dari 46 Hal.

Sedangkan devidenyang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimanadiatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalahsetelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian.

Olehkarenanya berdasarkan ketentuan UUPT, deviden yang telah diberikan tidakdapat dikembalikan kecuali perseroan mengalami kerugian (devideninterim);Bahwa sebelum sampai pada amar putusan menolak permohonan kasasi,Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikutippada halaman 2 Permohonan Peninjauan Kembali a quo, pertimbangan hukumPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 498 K/Pdt/2013, tertanggal 31 Juli 2013yang menjadi obyek perkara Peninjauan Kembali a quo berbunyi sebagaiberikut:

Sedangkan deviden yang dapat dimintakan kembali hanyadikenal pada deviden interim sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT, dimanaalasan pengembalian deviden adalah setelah tahun buku berakhir ternyataperseroan menderita kerugian. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan UUPT,deviden yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kecuali perseroanmengalami kerugian.Dalam perkara ini, para pemegang saham dalam RUPS telah menyetujuipembagian deviden sejak tahun 20072009.

Sesuai ketentuan UUPT, RUPSmerupakan organ tertinggi perseroan yang berhak mengambil keputusan;Oleh karena itu jelas secara hukum pembagian deviden tahun 20072009adalah sah menurut hukum.ii. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factitersebut di atas yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agungmengandung kekeliruan yang nyata lainnya dengan alasan:Hal. 42 dari 46 Hal.

Karena menurut hukum perseroan (UndangundangNo.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setoran modalsaham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincianyang menerangkan nilai atau harga, status dan lainlain serta harus dilakukanpenilaian dengan nilai wajar oleh pihak independen (pasal 34 UUPT).

Sesuai pasal 1 ayat (1) UUPT,menyatakan, Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalahbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkanodOleh karena Penggugat telah sepakat dengan Tergugat dan Tergugat Iluntuk mendirikan suatu badan hukum yaitu PT PGA, di mana Penggugatadalah pemegang saham mayoritas sebesar 34% sahamdan Penggugatjuga yang menjabat sebagai Direktur Utama, membuktikan dalil Penggugatyang menyatakan telah diajak ikut serta sebagai pemegang saham PT

Berdasarkan Pasal 68 UUPT tersebut di atas, terbukti PT PGA bukanlahperusahaan yang masuk dalam kategori 6 (enam) perusahaan yang wajibdiaudit oleh akuntan publik.;Bahwa PT PGA sebagai perusahaan tertutup cukup diaudit secarainternal. Oleh karena itu Tergugat dan Tergugat Il telah menunjuk bapakOngki Soesatyo untuk melakukan audit dan membuat laporan keuangan PTPGA untuk tahun 2011, 2012, dan 2013.

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS lainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan RUPSLB PT PGAdengan agenda pembubaran

;pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;dane. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesankekayaan.Bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) UUPT tersebut di atas jo.

Pasal 105 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") (BuktiP13), dimana bunyi dari Pasal 119 UUPT menyatakan :Ketentuan mengenaipemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatismutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris", dan Pasal 105 ayat(1) dan (2) UUPT menyatakan :"(1L)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPSdengan menyebut alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota

tidak menjawab dan meninggalkan ruangrapat, Pemohon sudah tidak aktif di Perseroan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, selakuKomisaris Utama telah mengundurkan diri didepan karyawan Perusahaan, inimembuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terlapor ada masalah yang belumterselesaikan, seharusnya dalam menyelesaikan masalah tersebut ada keduanyaPemohon dan Terlapor, namun yang dilakukan Terlapor mengabaikan Pemohon dantidak memberikan hakhak Pemohon sesuai yang diatur dalam Anggaran DasarPerseroan dan UUPT

, terhadap keteranganahli tersebut Hakim tidak sependapat, karena keterangan Ahli tersebut tidak berpijakpada UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan pada seluruh pertimbangandiatas bahwa telah jelas dan nyata RUPSLB dan keputusannya dijalankan tidak sesuaiUUPT dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam undangan RUPSLB tercantumpengunduran diri dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan padahal sesuai faktaPemohon tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara

pangkalnyaadalah bukan pada aktanya, tetapi benarkah Pemohon selaku Komisaris UtamaPerseroan telah mengundurkan diri, apakah ada pernyataan tertulis dari Pemohontentang pengunduran diri tersebut, inilah yang perlu digali dan didalami baik oleh ahlimaupun oleh Termohon ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupunoleh Termohon tidak ada satupun yang menunjukkan ada bukti pernyataan pengundurandiri secara tertulis dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai yangdisyaratkan UUPT

hanya membatasi diri pada penyelenggaraanRUPSLB, kuorum kehadiran dan hak suara yangbukan fokus atas Laporan Polisi a quo, selain ituTermohon tidak menilai keabsahan UndanganRUPSLB, sehingga kurang cermat dalam menilaiadanya keterangan yang tidak benar yangdimasukkan ke dalam Akta Otentik/AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.OPTIK TUNGGAL SEMPURNA NO. 14, tanggal23 September 2011 tersebut ;Bahwa Termohon juga tidak mendalami Bukti P2berupa Anggaran Dasar Perseroan maupun BuktiP13 berupa UUPT

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalamayat setelah 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima makapemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapatatas biaya perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan .Dalam uraian permohonan pada sub 5 di atas telah terbukti Termohontidak pernah melakukan RUPS dan terbukti pula bahwa Termohon telahmelakukan tindakan bertentangan UUPT

dan Anggaran Dasar Termohondengan melakukan tindakan yang bertentangan kewajiban hukumnyaTermohon tidak memperhatikan hak dan kepentingan Pemohon sebagaipemegang saham mayoritas, dan karenanya permohonan Pemohon telahberdasarkan hukum dan memenuhi ketentuan pasal 19 Anggaran DasarTermohon dan pasal 67 UUPT.7.

Bypass No.117,RT.001/RW.006, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, KabupatenIndramayu, Jawa Barat 45254, adalah salah dan keliru, tidak dapat dibenarkan olehhukum karena melanggar ketentuan yang diatur dalam, Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG dan azas actor sequitur forum rei , dan melanggarUndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);4 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndang PerseroanTerbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan: Perseroan mempunyai

Java Seefood telah sah menjadi badanhukum (rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnyadiberlakukan ketentuan dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya dan UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86 ayat (5), dan Pasal138 ayat (2) UUPT, pengajuan permohonan untuk memperoleh Penetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, oleh karena ituPengadilan Negeri Indramayu

Gatot Subroto32Kav. 3234, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, JakartaSelatan. 222 2222222 nanan nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 17 UndangUndangPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (UUPT) ditentukan Perseroan mempunyai alamatlengkap sesuai dengan tempat kedudukannya di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahNegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar, tempat kedudukandimaksud sekaligus menjadi kantor pusat Perseroan.

Java Seefood telah sah menjadi badan hukum(rechts person) sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT sehingga terhadapnya diberlakukan ketentuandalam Anggaran Dasar UndangUndang PerseroanTerbatas. 222 22 22 2Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (1) Pasal 86ayat (5), dan Pasal 138 ayat (2) UUPT pengajuan permohonan untuk memperolehPenetapan dan/atau pengajuan gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.Menimbang berdasarkan

Bahwa setelah perubahan nama perseroan tersebut, TERGUGATjuga melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan TentangKeputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIANomor 4 tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris SRIIRMIATI, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 15 ayat (2) Anggaran DasarTERGUGAT, dalam hal terjadi kekosongan Direksi TERGUGAT,TERGUGATharus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengangkat Direktur barudalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak lowongnya Direksi tersebut, Selama belum adaDirektur baru yang diangkat, maka kepengurusan TERGUGAT menjaditanggung jawab dari Komisaris, dan dalam kondisi seperti ituseharusnya Komisaris dapat meminta untuk diselenggarakan RUPSberdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT

HEBERT dan JHONROGER ABADIE Jr., semestinya dapat meminta dilakukanpenyelenggaraan RUPS dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisarisberdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUPT, serta faktanya QUINN J.HEBERT dan JHON ROGER ABADIE Jr. juga masingmasingmerupakan wakilwakil dari Pemegang Saham TERGUGAT yakni: (i)Halaman 6 dari 30 hal.

Hal mana dapatdiuraikan sebagai berikut: Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT padapokoknya mengatur bahwa Keputusan RUPS mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian Direksi, dimana dalam halRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi mulai berlaku sejak ditutupnya

Oleh karena itu, mengingat (i) masajabatan anggota direksi TERGUGAT adalah 5 (lima tahun) (videPasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT), dan (ii) Secarahukum proses mekanisme pemberhentian JOHN ROGER ABADIEJr. sebagai anggota direksi TERGUGAT tidak pernah ada atausetidaknya tidak pernah dijalankan menurut prosedur yang diaturdalam Pasal 94 ayat (5) (6) dan (7) UUPT, maka JOHN ROGERABADIE Jr. secara hukum adalah tetap menjabat sebagai DirekturUtama TERGUGAT dengan masa jabatan sampai tanggal 01Oktober

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifat imperative (mandatory rule).

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuPerseroan berakhir.25.Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT dijelaskan perihal dokumendokumen dan/atau keterangan yang wajib dimuat dalam laporan tahunan,yaitu:25.1.

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi.

Pasal50 ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpanDaftar Pemegang Saham, .........Bahwa kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar pemegangSaham termasuk mencatat setiap perubahan kepemilikan sahamsebagai diatur Pasal 50 ayat (3) UUPT yang berbunyi:(3) Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.Hal 63 Putusan No. : 372/PDT/2016/PT.DKIf.

), selain itu,Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengankebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan Dalam UUPT dan/atauangaran dasar (pasal 92 ayat (2) UUPT);Menimbang, bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranyasebagai berikut :1.

Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayan perseroan;Menimbang,bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan(pasal 97 ayat(1) UUPT), pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (pasal 97 ayat(2) UUPT);Menimbang, bahwa itikad baik (good faith) meliputi aspek :1.

, dan atas buktibukti tersebut tidak dapat ditunjukkanaslinya;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat II selaku Direksitidak membuat laporan kegiatan Perseroan, laporan pertanggungjawabankeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2016 (Tidak ada aslinya), auditkeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2014 (tidak ada aslinya), danmembuat pembagian deviden kepada pemegang saham sesuai yangdiamanatkan UUPT;Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.I,T.II7), bahwa karena kondisiHalaman 73 dari 84

Secara Pidana, bila ada bukti bahwa direksi diduga melakukanpenipuan/penggelapan/penyelewengan terhadap perusahaan, maka langkahhukumnya dengan melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian (Pasal 55UU.No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas/UUPT);2.

Secara perdata, merujuk kepada pasal 97 ayat 6 dan 7 UUPT, makaPemegang saham, komisaris ataupun Direksi yang lain dapat mengajukangugatan ke Pengadilan terhadap Direksi yang diduga melakukanHalaman 76 dari 84 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PNBpppelanggaran tersebut untuk meminta ganti rugi dalam hal akibatperbuatannya PT mengalami kerugian;3.

UndangUndang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT.1995) juncto UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT. 2007) sebagai berikut : Pasal 84 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 UUPT. 1995 :Pasal 84 ayat 1 huruf b:(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :(a) ..... 3(b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan perseroan ;Pasal 85 :(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungJawab

Nomor 639/Pdt/2018/PT DKIAkta No. 9/1996 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf b dan Pasal 85 ayat(1) dan ayat (2) UUPT. 1995 (UUPT. yang berlaku pada saattransaksi dilakukan) sebagai berikut : Pasal 11 ayat (9) Akta No.9/1996 :9.

Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 85ayat (1) dan (2) UUPT. 1995 juncto Pasal 97 ayat (2) & (3) UUPT. 2007sebagai berikut : Pasal 85 ayat (1) & (2) UUPT. 1995 :(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungJawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.(2) SetiapanggotaDireksibertanggungjawab penuh secarapribadiapabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).junctoPasal 97 ayat (

2) & (3) UUPT. 2007 :(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wayib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.(3) Setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh secarapribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu, transaksi ini juga bertentangan denganketentuan Pasal 85 ayat (1) UUPT. 1995 dan karena itu pula TergugatRekonvensi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas setiapdan semua kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagaimanadiwajibkan oleh ketentuan Pasal 85 ayat (2) UUPT. 1995.Pada Mei 2005, Mei 2006, dan Mei 2008 Tergugat Rekonvensimemberikan pinjaman dana talangan (bridging finance) kepada WVELyang berakibat merugikan Perseroan (in casu Penggugat Rekonvensi)senilai total

Brent Ventura pada bulan Juni 2013 s/d bulan Juni 2014 ,yang sebelumnya di jabat oleh Ferdinand Djeki Dumaispengangkatannya tidak melalui RUPS sebagaimana di atur dalam pasal94 ayat (1) (7) UUPT tetapi hanya di tunjuk oleh TERGUGAT , ( sebagaiPemilik dan Pengendali tunggal Perseroan ) dan kemudian TERGUGAT I,menunjuk Ferdinand Djeki Dumais Sebagai Direktur PT.

dari masyarakat digunakan oleh TERGUGAT , untuk menggoreng Saham ), sebagianuntuk membeli asset dan saham dari beberapa perusahaan lainnya .Halaman 15 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar43.44.45.DALAM POSITA :Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian di atas sangat jelas apa yangdi lakukan oleh TERGUGAT , dalam hal bertindak sebagai DirekturUtama Perseroan telah menyalahi dan melanggar peraturan dalamUndang undang Perseroan Terbatas sebagaimana di atur dalam pasal97 ayat (3) UUPT

UUPT, Dalam hal iniTERGUGAT , sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pemilik , wajibmempertanggung jawabkan secara Pribadi sampai Harta Pribadinyauntuk melunasi utangnya.Bahwa TERGUGAT I, dalam bertindak sebagai Pemegang sahamMayoritas telah nyata dan sah melanggar Pasal 3 ayat (2) UUPT/ UU No: 40 tahun 2007 berbunyi : (a) persyaratan Perseroan sebagai badanhukum belum atau tidak terpenuhi, (ob) karena sebagai pemegang sahamyang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etiketburuk memanfaatkan

XIll.Halaman 16 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar46.47.48.49,Bahwa Dalam hal pasal 3 ayat (2) UUPT tidak berlaku dalam halPemegang Saham tidak terpenuhi atau di langgar oleh pemegang saham( TERGUGAT ) maka pemegang saham yang bersangkutanBERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI atas perikatan yang di buatatas nama perseroan sehingga dalam hal ini TERGUGAT , dapat dituntut Secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan,sebagaimana di atur dalam UUPT sebagaimana di maksut

Brent Ventura ( TERGUGAT VI ) tidak pernahmenyampaikan Laporan keungan Perseroan kepada Akuntan Publikuntuk di audit sebagaimana di atur dalam pasal 68 ayat (a), (b), (d), (e),(f) UUPT , UU No: 40 Tahun 2007, terbukti dalam melakukan aktifitasnyasebagai penghimpun uang / dana dari Masyarakat, TERGUGAT ,sebagai pemilik Perseroan telah berulang kali berbuat Semaunya sendiri ,hal tersebut di kuatkan oleh Direksi PT.

KPB dalam Akta No. 6dan Akta No. 1 telah bertentangan dengan Pasal 91 UUPT dan sudahsepatutnya untuk dinyatakan batal atau setidaktidaknya diperintahkanHalaman 24 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.kepada Tergugat untuk mencabut SuratSurat Keputusan Tergugattersebut ;34.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 bertentangan denganPasal 44 UUPT mengenai persyaratan Pengurangan Modal padaPerseroan Terbatas.

KPB yang tertuang dalam Akta No. 6 telah bertentangandengan Pasal 44 UUPT yang mengatur tata cara mengenai penguranganmodal sebuah perseroan terbatas. Adapun Pasal 44 UUPT mengatursebagai berikut:(1). Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2).

KPB ;35.Kemudian Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 tersebut jugabertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) UUPT karena pada faktanya tidakpernah ada pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih kepadaKreditor Perseroan mengenai pengurangan modal PT. KPB sebagaimanadimaksud dalam Akta No. 6 ;Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT mengenai PenguranganModal Ditempatkan dan Disetor.

Hal ini sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT, sebagaiberikut :Halaman 26 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT. Pasal 21(1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatpersetujuan Menteri ;(2).

KPB untuk peningkatan modal disetor dari semulaRp. 600.000.000, (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 80.000.000.000,(delapan puluh miliar Rupiah) ;Oleh karena itu maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)dan ayat (2) huruf (e) UUPT;36.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT mengenai PeningkatanModal Dasar PT. KPB.