DuaRatus empat puluh juta rupiah) ditambah dengan harga pembelian batuPutusan No. 6/PDT.G/2016/PN.Mrb. halaman 6 dari 30 halamanbara sebesar Rp. 18.500 x 1.400 Metrik ton = Rp. 26.000.0000, sehinggatotal keseluruhan menjadi Rp. 266.000.000 namun hal tersebut tidaklahdilaksanakan sehingga yang dirugikan bukanlah Penggugat akan tetapijustru Tergugatlah yang dirugikanBahwa pihak penggugat pernah melakukan penambangan namun terhentitanpa ada pemberitahuan akan penyebab terhentinya penambanganapakah karena Force

Majure atau penyebab lainnya yang mana pihakpenggugat wajib memberitahukan 7 (tujuh) hari jika teijadi kegagalan atauketerlambatan maupun Force Majure (pasal 18 akata notaries Wendi JohanSH.M.Kn No.06)Bahwa didalam alasan gugatan penggugat angka 6 (enam) yangmenyatakan pada tahun 2013 penggugat mau melakukan penambanganingin mengambil batu bara diatas lahan milik Tegugat, ternyata ada pihaklain yang menguasai lahan milik Tergugat.

empat puluh jutarupiah) ditambah dengan harga pembelian batu bara sebesar Rp. 18.500 xPutusan No. 6/PDT.G/2016/PN.Mrb. halaman 18 dari 30 halaman1.400 Metrik ton = Rp. 26.000.0000, sehingga total keseluruhan menjadi Rp.266.000.000 namun hal tersebut tidaklah dilaksanakan sehingga yangdirugikan bukanlah Penggugat akan tetapi justru Tergugat lah yang dirugikan.Bahwa pihak penggugat pernah melakukan penambangan namunterhenti tanpa ada pemberitahuan akan penyebab terhentinya penambanganapakah karena Force

Majure atau penyebab lainnya yang mana pihakpenggugat wajid memberitahukan 7 (tujuh) hari jika terjadi kegagalan atauketerlambatan maupun Force Majure (pasal 18 akata notaries Wendi JohanSH.M.Kn No.06).Bahwa didalam alasan gugatan penggugat angka 6 (enam) yangmenyatakan pada tahun 2013 penggugat mau melakukan penambangan inginmengambil batu bara diatas lahan milik Tegugat, ternyata ada pihak lain yangmenguasai lahan milik Tergugat.

Laut (P) BINA IRAWANMARPAUNG selaku Internasional Liaison Officer (ILO) menerima laporandari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mana nahkodaMV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksi perompakan dikapalnya pada Posisi 01 03 00 U 103 37 80T di sekitar wilayah /perairan selat Philip kemudian laporan tersebut oleh saksi Let.Kol. Laut(P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepada saksi Mayor Laut (P)MARVILL MARFELL F. E.

Laut (P) BINA IRAWANMARPAUNG selaku Internasional Liaison Officer (ILO) menerima laporandari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mana nahkodaMV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksi perompakan dikapalnya pada Posisi 01 03 00 U 103 37 80T di sekitar wilayah /perairan selat Philip Kemudian laporan tersebut oleh saksi Let.Kol. Laut(P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepada saksi Mayor Laut (P)MARVILL MARFELL F. E.

Tokterhadap MV Diamond Star dari Maritime Security Task Force(MSTF) Singapura yang mana Nakhoda Kapal MV Diamond Starmelaporkan telah terjadi aksi perompakan di kapalnya yangdilakukan oleh beberapa orang yang tak dikenal bersenjataGolok/parang. Para pelaku' melarikan diri setelah kapalmembunyikan Distress Signal (alarm tanda bahaya).> Bahwa setelah saksi menerima informasi dari kapten MV.

Diamond Star berbenderaPanama di selat Philip. pukul 03.27 WIB ILO (Indonesia LeasonOfficer) Singapura menerima laporan dari MSTF(Maritime ScurityTask Force) Singapura adanya insiden perompakan terhadapMV. Diamond Star berbendera Panama, bahwa pada posisi 01 0307 LU 103 37 80 BT tepatnya di daerah perairan Selat Philipadanya laporan bahwa 5 (lima) orang tidak dikenal denganmenggunakan pisau besar dilaporkan terlihat di ruang mesinbeberapa Sparepart generator dan 1 buah handphone milik ABKMV.

Bahwa PHK yang dijatuhnkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikanlaporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhakHalaman 3 dari 35 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgmemperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan

Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporankeuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik danjuga bukan karena keadaan memaksa (force majeur) maka PHK inidikategorikan sebagai perusahaan yang mau melakukan efisiensi, makaPARA PENGGUGAT berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar

yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan maupun peraturanperaturan yang diatur oleh Kupang BeachHotel ;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengaturhakhak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup,yang pada pokoknya menyatakan :1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Malah sudah menetapkan sebagaiPandemik Global, sehingga cukup beralasan Apabila MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkanbahwa TERGUGAT TERGUGAT II tidak dipenuhinya Perjanjiaanini bukan Karena Wanprestasi tetapi dalam keadaan Overmacht/Force Maejure.Berdasarkan hal hal tersebut diatas, TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakimyang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untukmemeriksa gugatan PENGGUGAT aquo haruslah demi hukumditolak untuk seluruhnya

TERGUGAT I, Il dan TERGUGAT III tidak pernah melakukanPerbuatan Wanprestasi Hukum terhadap PENGGUGAT, karenahal itu terjadi diluar dugaan TERGUGAT 1.II1 DAN Ill karenasifatnya keadaan memaksa/Force Maujure, yang dialamiseluruh dunia dan bujan saja Indonesia. sehinggaPENGGUGAT tidak dapat membuktikan membuktikan unsur unsur Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan olehTERGUGAT I, Il DAN III.maka:a.

Il, III bukan karena Wanpretasi tetapi dalamkeadaan Overmacht/ Force Majure.3.

Memerintahkan barang bukti berupa :- Uang sebesar Rp. 5.580.000,00 ( lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) ;- 1 ( satu ) buah sepeda motor jenis Yamaha Force One warna merah DA 3140 FW beserta 1 ( satu ) buah STNK dan BPKB dengan Nomor Rangka : MH34NS00BXK-427305 dan No Sin : 4WH-108073 ;- 1 ( satu ) unit handphone merk Nokia E63 warna hitam, Imei : 3520090468449041 ;- 1 ( satu ) unit handphone merk Blackberry Bold warna hitam, Imei : 359201045365377 ;- 1 ( satu ) unit handphone merk

ISMAIL selama 2 (dua) tahundengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denganperintah terdakwa tetap ditahanMemerintahkan barang bukti berupa :e Uang sebesar Rp. 5.580.000,00 ( lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) ;e 1 (satu ) buah sepeda motor jenis Yamaha Force One warna merah DA 3140 FWbeserta 1 ( satu. ) buah STNK dan BPKB dengan Nomor RangkaMH34NSO0BXK427305 dan No Sin : 4WH108073 ;e 1 (satu ) unit handphone merk Nokia E63 warna hitam, Imei : 3520090468449041

SUPIAN SAURI adamelakukan perjanjian damai yang maksudnya adalah supaya tidak ada dendam lagiantara saksi dengan terdakwa tidak ada maksud apaapa ;Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :Uang sebesar Rp. 5.580.000, (lima juta lima ratus delapan puluh rupiah);1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Force One warna merah DA 3140 FWbeserta 1 (satu) buah STNK dan BPKB dengan Nomor RangkaMH34NSO0BXK427305 dan No.

mempersulitpelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwatetap berada dalam tahanan ( vide pasal 193 ayat 2 b KUHAP ) ;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka pidanayang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan( vide pasal 22 ayat 4 KUHAP ) ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :e Uang sebesar Rp. 5.580.000,00 ( lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) ;e 1 (satu ) buah sepeda motor jenis Yamaha Force

ISMAIL tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( satu )tahun dan 4 ( empat ) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan barang bukti berupa :e Uang sebesar Rp. 5.580.000,00 ( lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) ; 1 (satu ) buah sepeda motor jenis Yamaha Force One warna merah DA 3140 FWbeserta 1 ( satu. ) buah STNK

tidak beraktifitas lagi yaitu ketentuan stop beraktifitas dari PT.MPPsebagai Owner (Turut Tergugat);Bahwa dalam keadaan sekarang Tergugat menolak perhitunganpesangon yang dimaksud oleh Penggugat, karna bagi kami posisi Tergugatsaat ini masuk dalam ketentuan pasal 164 ayat (I) yang bcrbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan huhungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusuhaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

majeur), dengan ketentuan pekerja buruh berhakHalaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2020/PN Smratas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa dalam Frasa keadaan memaksa (force majeur)" itulahkondisi yang sebenarnya terjadi pada PT.

diatas terhadap Pemutusan Hubungan Kerja antaraTergugat dengan para Penggugat Majelis Hakim menyatakan sah semenjakdiputuskan oleh Tergugat yaitu senmenjak 25 Oktober 2019, dan hakhakakibat dari pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesusi pasal 164 ayat 3UndangUndang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu,Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Bahwa PHK yang dijatuhnkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikanlaporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaanyang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhakmemperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar

JAMSOSTEKhanya 6 bulan saja sehingga terdapat kekurangan pembayaran iuranJAMSOSTEK selama 13 bulan.Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalah denganalasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian, namun PARATERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporan keuangan 2 tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yangmau melakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperoleh

yang diaturdalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturanperaturan yang diatur oleh Kupang Beach Hotel ;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengaturhakhak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup,yang pada pokoknya menyatakan :1)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

sebenarnya terjadi adalahsetelah beberapa tahun kemudian bisnis Terlawan mulai menggeliatkembali kemudian Terlawan Il sebagai Penjamin dengan itikad baikdatang dan menghadap Terlawan Ill di kantornya dan memohon agarkepada Terlawan dan Terlawan II diberikan fasilitas khusus untukmemenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Terlawan IIIdengan cara hanya mengembalikan Hutang Pokok sebesar Rp.1.300.000.000, (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) saja denganmengingat terjadinya keadaan luar biasa (Force

Rp.3.503.346.475,85 (Tiga milyar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluhenam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh lima sen) ;Perhitungan mana telah membuktikan bahwa benar Terlawan Ill telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertindaksewenangwenang dalam menghitung jumlah hutang pokok dan dendadengan suku bunga sebesar 17,5% dan denda sebesar 3% per Bulanyang jauh diatas batas atas bunga kredit Bank Indonesia sebesar 11,1 %tanpa memperhatikan keadaan luar biasa (Force

Bahwa namun demikian sebagai nasabah yang beritikad baik, sesualdengan kemampuan yang ada, dengan ini Terlawan dan Terlawan Ilmohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkankepada Terlawan Ill untuk menerima pembayaran / pengembalianfasilitas kredit yang terdampak keadaan luar biasa (Force Mayjeur)tersebut dengan cara mengembalikan Hutang Pokok sebesar Rp.1.300.000.000, (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) saja dengan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mempertimbangkannyadan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA:DALAM KONVENSI: Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan jujur; Biaya Perkara menurut hukum;DALAM REKONVENSI ;7 Memerintahkan kepada Terlawan ll untuk menerimapembayaran/pengembalian fasilitas kredit yang terdampak keadaan luarbiasa (Force

Tergugat dan Termohon KasasiIl/Tergugat Il mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secaralengkap berbunyi:Halaman10Odari16hal.Put.Nomor 355 K/Pdt.SusPHI/2017Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

pertimbangannya dapat kami kutip sebagai berikut:Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 UndangUndang Nomori3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan... dari faktapersidangan ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaan forcemajeur atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima)tahun terakhir, padahal undangundang memerintahkan harus dibuktikanoleh majelis hakim disidang juga telah menyarankan untukmembuktikannya, namun para Tergugat tidak mengajukan bukti tentangkeadaan force

Bahwa PHK yang dijatuhnkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikanlaporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sebesar

bulan.Bahwa para Tergugat telah memotong upah para Penggugat untuk iuranJAMSOSTEK selama 19 bulan, namun yang disetorkan ke PT.JAMSOSTEK hanya 6 bulan saja sehingga terdapat kekuranganpembayaran iuran JAMSOSTEK selama 13 bulan.Bahwa PHK yang dijatunkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporankeuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik danjuga bukan karena keadaan memaksa (force

TentangKetenagakerjaan maupun peraturanperaturan yang diatur oleh Kupang BeachHotel ;Halaman 29 dari 33 Putusan 19/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgMenimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengaturhakhak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup,yang pada pokoknya menyatakan :1)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

oleh salah satu pihak diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;14.Bahwa dengan tindakan Tergugat melakukan PHK atas dasar efesiensikepada Para Penggugat, maka hakhak normative yang harusnya diperolehPara Penggugat (vide: Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003) yang berbunyi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force

Majelis Hakim berpendapat pada bulan Desember 2012Tergugatlah yang berkehendak melakukan pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Para Penggugat karena diategorikan Tergugat melakukanefisiensi, hal demikian sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmenyaatakan: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh kaarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force

Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Bukti T3 yangmenunjukkan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat telahterjadi force majeur;Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terjadi dipersidangan, dimana perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat pernahmengalami force majeur yaitu pada saat terjadi pengrusakan mesinmesin oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab pada tahun2002 yang menyebabkan pabrik tidak dapat beroperasi lagi satutahun lebih dan sejak saat itu hanya menerima orderan sablon

faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu penandatangan gugatanPenggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan denganpenggunaan tandatangan stempel dalam keadaan tidak force

melanjutkan kegiatan usahanya.Menimbang, bahwa Tergugat tetap menghargai jasa Para Penggugatselama bekerja ditempat Tergugat, yaitu dengan menawarkan uang kompensasiuntuk masing masing Penggugat sebesar Rp.28.125.000, (Dua Puluh DelapanJuta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu TindakanTergugat yang bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja bukankarena keadaan memaksa (force

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PPJB Pemohon menyebutkansebagai berikut:Pihak Pertama (in casu Termohon) akan melakukan serah terima unitkurang lebih pada bulan Juli 2014, kecuali selama jangka waktu tersebutterjadi halhal yang diluar kekuasaan Pihak Pertama (in casu Termohon)atau alasan force majeur;Akan tetapi Termohon sama sekali tidak melaksanakan kewajibannyauntuk menyerahkan unit rumah pada waktu yang telah ditentukan (April2014), bahkan sampai dengan Permohonan Pailit a quo diajukanTermohon

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PPJB Pemohon Kasasi menyebutkansebagai berikut:Pihak Pertama (in casu Termohon) akan melakukan serah terima unitkurang lebih pada bulan Juli 2014, kecuali selama jangka waktu tersebutterjadi halhal yang diluar kekuasaan Pihak Pertama (in casu Termohon)atau alasan force majeur;Akan tetapi Termohon Kasasi sama sekali tidak melaksanakan kewajibannyauntuk menyerahkan unit rumah pada waktu yang telah ditentukan (April 2014),bahkan sampai dengan Permohonan Pailit a quo

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi olehpemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangkawaktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;bahwa dalam Surat Banding dan dalam persidangan Terbanding menunjukkan buktikirim Pos atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP889/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal23 Juli 2012;bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahui bahwaTerbanding telah mengirimkan Keputusan Nomor: KEP889/WPJ

hakhak lainnyayang semestinya diterima olen Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapTermohon Kasasi/Penggugat karena perusahaan melakukan efesiensi, makasesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

motoremogok, terus koe karo mbake paranono aku, bar kui mengko motore takgowone miayu mendengar ide saksi Bagus Haryanto tersebut terdakwalangsung menyetujuinya dengan berkata yo wis ayo.Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 00.15 Wib.Terdakwa bersama dengan saksi Bagus Haryanto langsung berangkat menujuke alunalun satya negara sukoharjo dengan maksud untuk menemui saksiPRIWAN WIYANTI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi BagusHaryanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

SMG.mogok, terus koe karo mbake paranono aku, bar kui mengko motore takgowone mliayu mendengar ide saksi Bagus Haryanto tersebut terdakwalangsung menyetujuinya dengan berkata yo wis ayo.Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekitar pukul 00.15 Wib.Terdakwa bersama dengan saksi Bagus Haryanto langsung berangkat menujuke alunalun satya negara sukoharjo dengan maksud untuk menemui saksiPRIWAN WIYANTI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi BagusHaryanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Bank BCA Nomor:895014060 a.n.KUNCORO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);tanggal 25 Juni 2010 ke rekening Bank BCA Nomor 895014060 a.n.KUNCORO sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);sekitar tanggal 17 April 2007 saksi menyerahkan uang tunai kepada sdr.KUNCOORO sebesar Rp.85.500.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)adapun uang itu dari hasil penjualan :a. jual sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp.14.000.000,00 (empatbelas juta rupiah);b. jual sepeda motor Yamaha Force

895014060 a.n.KUNCORO sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);h. tanggal 25 Juni 2010 ke rekening Bank BCA Nomor 895014060 a.n.KUNCORO seebsar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);i. sekitar tanggal 17 April 2007 saksi menyerahkan uang tunai kepada sdr.KUNCORO sebesar Rp.85.500.000,00 (delapan puluh lima juta limaratusribu rupiah) adapun uang itu dari hasil penjualan :a. jual sepeda motor Suzuki Satria FU seharga Rp.14.000.000,00 (empatbelas juta rupiah);b. jual sepeda motor Yamaha Force

Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atau;Halaman 11 dari 15, Putusan No.39/PDT/2018/PT YYK12.13.14.1.k.

Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.

Saatitu BAGONG mengendarai sepeda motor YamahaForce One ;Bahwa saat itu saksi melihat BAGONG menerimatelepon dari seseorang dan kemudian pergi darihadapan saksi sedangkan sepeda motor force onedititipkan dirumah kos saksi. Sore harinya saksidiberitahu oleh bapak kost bahwa BAGONG telahmengembalikan helm dan sepeda motor force onetelah diambil lagi oleh BAGONG.