Ditemukan 2031 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menukar menolak mengulur modular mular menulis manuhar manukar menilai menolah
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 27-02-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : K– 22 / PM I-03 / AD / II / 2012
Tanggal 2 April 2012 — Lettu Inf Irfan Jaya
151 — 100
  • Jika Terdakwa dianggap sebagai penyakit yang dapat menular,maka keputusan untuk melakukan amputasi bukanlah keputusanyang bijak jika kita dapat melakukan tindakan pengobatan lainmelalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuanTerdakwa.Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan pembinaan, makabegitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidakhormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita maumemahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinyapelanggaran tersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-08-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Nopember 2011 — PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA & INDUSTRI; LAWAN; FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI) KOMISARIAT ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI;
112 — 72
  • kewenangannya.5.Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing)Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenakan Pembebasan Tugas Sementara (Skorsing) adalah sebagai berikut :5.1.Pekerja/Buruh yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran/ke- curangan atau perbuatan yang sangat merugikan Perusahaan dan hal-hal lain yang melanggar Undang undang perburuhan dan Peraturan lainnya yang belum dapat diputuskan oleh pihak Perusahaan.5.2.Dengan sengaja tidak melaporkan kepada Pengusaha bahwa dirinya mengidap penyakit menular
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3023 — 1569
  • Tentang : Cipta Kerja
  • modal.Ketentuan Pasal 36B diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)(4)Pasal 36BPemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luarnegeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhandengan memperhatikan kepentingan peternak.Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhiPerizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;b. bebas dari Penyakit Hewan Menular
    yang telah memenuhipersyaratan dan tata cara pemasukannya.Persyaratan dan tata cara pemasukan TernakRuminansia Indukan dari luar negeri ke dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidangKesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasaldari suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg
Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
251 — 152
  • Indo Tekhnoplus, namamerk Inscienpro, 1 (satu) lembar surat dari Balai Besar Teknik KesehatanLingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Surabaya nomor :PM.05.16.X1.2.09.1404, perihal hasil pengujian Media & Reagensiakepada PT. Indo Tekhno Plus beserta 1 (satu) lembar lampirannya, 1(satu) lembar ljazah atas nama Yudha Aristianto, 1 (satu) lembarsertifikat dari PT.
    Indo Tekhnoplus, nama merk Inscienpro, 1(satu) lembar surat dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan danPemberantasan Penyakit Menular Surabaya nomorPM.05.16.X1.2.09.1404, perihal hasil pengujian Media & Reagensia kepadaPT. Indo Tekhno Plus beserta 1 (satu) lembar lampirannya, 1 (satu) lembarljazah atas nama Yudha Aristianto, 1 (satu) lembar sertifikat dari PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 121/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MADE MEREGAWA
271 — 135
  • Mahkota Negara. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli SURAT PERINTAHPENCAIRAN DANA Nomor NSS: 10668181A tanggal 17November 2009, Nomor 912183M/037/110 tahun anggaran 2009dengan jumlah Rp. 3.227.341 .934, (Tiga milyar dua ratus duapuluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tigapuluh empat rupiah), untuk pembayaran uang muka atas pekerjaanPekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit PendidikanKhusus Infeksi dan Penyakit Menular Tahun Anggaran 2009. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2014 — - SABARUDDIN HASUDUNGAN SIANTURI, SKM
117 — 41
  • Saksi MANIGOR SIMBOLON, SKM, menerangkan : Bahwa benar saksi bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, jabatansaksi saat ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir terhitung sejaktanggal 08 Pebruari 2006 sampai sekarang ini sesuai dengan Surat KeputusanBupati Samosir Samosir Nomor : 005/Kepeg/I/2006 tanggal 08 Pebruari 2006 danjabatan saksi sebelumnya Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular danPenyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
273 — 301
  • Indo Tekhnoplus, nama merkInscienpro, 1 (satu) lembar surat dari Balai Besar Teknik KesehatanLingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Surabaya nomor :PM.05.16.X1.2.09.1404, perihal hasil pengujian Media & Reagensia kepadaPT. Indo Tekhno Plus beserta 1 (satu) lembar lampirannya, 1 (satu) lembarljazah atas nama Yudha Aristianto, 1 (satu) lembar sertifikat dari PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 03-10-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Novita, S.H.
Terdakwa:
dr. RADEN AJENG YENI WARNINGSIH Binti Alm. R. YANUARSYAH
213 — 92
  • Program Kegiatan Deteksi Dini HIV/AIDS pada Bumil dan Populasi Beresiko;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Program Kegiatan Singgah TB;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Program Kegiatan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Program Kegiatan Pemantauan Jentik;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Program Kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
265 — 68
  • Halaman 370 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. 2009, Tender Obat Program Thn. 2009 429.1 (satu) bundel asli dokumen dalam file warna hijau yang berisidokumen Tender Program Kesehatan Anak Tahun 2010, TenderProgram Kesehatan Ibu Tahun 2010, Tender Obat ProgramPenyakit Menular Th. 2010, tender Obat Buffer StockPusat Tahun2010. 430.2 (dua) lembar Asli Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 021/BAPPusat/PAN/XI/2006 tanggal 8 Desember 2006 beserta 1(satu) lembar lampirannya. 431.1
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 35/PID.SUS/TPK/2015/PN.KENDARI
Tanggal 4 Februari 2016 — - dr. H. HERRY FAISAL, M.Kes
88 — 29
  • Maret 2014.90) 1 (satu) rangkap yang terdapat pada lembar pertama Surat Perintah Tugas nomor : 090/23/SPT/2014 menugaskan FERDIAN SYAHPUTRA, SKM untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Minlok di Puskesmas Ladongi Jaya tanggal surat 24 Maret 2014.91) 1 (satu) rangkap yang terdapat pada lembar pertama Surat Perintah Tugas nomor : 090/24/SPT/2014 menugaskan NANADRIANA, SE dkk dalam rangka Konsultasi tentang pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 30 Maret 2017 — HIDAYAT Als. DAYAT Bin BASRANSYAH
368 — 111
  • NO DPA SKPD : 1.02 01 22 04 5 2 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan : Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kode Kegiatan : 1.02.1.02.01.22.04;- 3(Tiga) Lembar foto Copy Legalisir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) Tahun Anggaran 2014 BELANJA LANGSUNG.