Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema samu semi semy semua setu sempu seru
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 01-11-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 281/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 1 Nopember 2017 — * Perdata - SUPARNO X BUDIANTO SURBAKTI, Dkk
89 — 59
  • SOP/06.3/2017Para Tergugat harus dibebani biaya ganti kerugian materiel maupun moriyang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugianmateriel sebesar kurang lebih Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) dan atas beban moril (immaterial) yang dialami dan dideritaoleh Penggugat yang jika dihitung dengan uang dinilai sebesarRp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);19.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 20-01-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum: CHRISTOFEL H. MALLAKA. S.H Terdakwa: 1.YOPPI NALLE 2.EDUARDUS KOKE Alias ED
286 — 231
  • Saat korban tinggal di rumah Mince Holbala, Semu elLaibois mengurus Kartu keluraga yang didalamnya tercantum nama korban yangadalah keluarga Semuel Laibois, setelah Kartu Keluarga tersebut keluar, MINCEHOLBALA memberitahu korban bahwa korban akan diberangkatkan ke Medanuntuk jalanjalan karena disana ada temannya yang akan menemani korbanberjalanjalan.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 02-10-2012 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 897/Pdt.G/2011/PN.SBY
Tanggal 2 Oktober 2012 — LINGGARYANTO BUDI UTOMO VS DJUWAI, DKK
157 — 29
  • oleh Tergugat V selaku kuasa hukumTergugat sampai dengan Tergugat IV dengan menggugat Kakan PertanahanKota Surabaya (Turut Tergugat III) untuk mencabut SHM No.26/Desa Karahseperti ternyata pada Putusan MARI No. 39 PK/ TUN/2004, tanggal2252007 (bukti P15) Jo Putusan MARI No. 196 K/TUN/2003, tanggal842004 (bukti P16) Jo Putusan PT.TUN SBY No. 123/B/TUN/ 2002/PT.TUN.SBY, tanggal 20122002 (bukti P17) Jo Putusan PTUN SBY No. 08/G.TUN/2002/PTUN.SBY, tanggal 1572002 (bukti P18), adalah suatukemenangan semu
    Tergugat IV) dengan menggugat Kakan PertanahanKota Surabaya I (Turut Tergugat IH) untuk mencabut SHM No.26/Desa Karah seperti ternyatapada Putusan MARI No. 39 PK/TUN/2004, tanggal 2252007 (bukti P15) Jo Putusan MARINo. 196 K/TUN/2003, tanggal 842004 (bukti P16) Jo Putusan PT.TUN SBY No.123/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY, tanggal 20122002 (bukti P17) Jo Putusan PTUN SBYNo.08/G.TUN/2002/PTUN.SBY, tanggal 1572002 (bukti P18), adalah suatukemenangan semu yang telah dirancang dengan penuh rekayasa danmenghalalkan
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 41
  • Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat Konvensi yang padaintinya memiliki hak atas objek sengketa telah terbukti merupakandalildalil yang semu atau tidak benar dimana secara tibatibameminta hak atas objek sengketa, padahal secara hukum tidakpernah memenuhi kewajibankewajibannya pada TergugatKonvensi sejak Tahun 2003, dan tahun 2012 hingga putusnyaperceraian oleh karenanya sudah sepatutnya dihukum tidakberhak terhadap hakhak atas objek sengketa.4.
    faktafakta hukum yang diungkapkan Tergugat Konvensi tersebut di atas,seharusnya Penggugat Konvensi apabila menyatakan berhak atasobjek sengketa dapat membuktikan bagaimana cara PenggugatKonvensi memperoleh objek sengketa misalnya ada dana yangdiberikan pada Tergugat Konvensi ataupun melakukan pembayaranlangsung pada pemilik dahulu objek sengketa, namun PenggugatKonvensi tidak dapat menjelaskannya tersebut sehingga terbuktiPenggugat Konvensi telan berdasar itikad buruk denganmenggunakan gugatan semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 12-06-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 08-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Januari 2015 — Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH, CS >< Drs. Ec. R. SATRIO LELONO, CS
201 — 75
  • atau bangunan serta ParaPenggugat bukan pejabat yang berwewenang memberi ijin tinggalpada bangunan rumah HGB tersebut, sedangkan Para TergugatHalaman 19 dari 54 Putusan No.286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.terutama Tergugat I sudah menempati rumah HGB tersebut sejaklahir sampai sekarang atau sudah 55 tahun lamanya;Jadi keterangan Para Penggugat tersebut adalah keterangan tidak benar danmenyesatkan;Bahwa menurut hemat Para Tergugat, gugatan yang diajukan ParaPenggugat dalam perkara ini merupakan perkara semu
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 18-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 20-K/PM I-03/AD/I/2018
Tanggal 14 Mei 2018 — Kopda Rudi Ricardo
119 — 134
  • Narkotika Golongan terbukti secara otomatisunsur ini teroukti karena tidak ada kewenangan Terdakwa dalamhal ini (halaman 20 poin 1 Nota Pledooi).Bahwa pada halaman 20 poin 2 Nota Pledooi PenasihatHukum pada huruf a tentang Terdakwa yang pergi berobat padatanggal 24 Juli 2017 ke klinik Muizzan termasuk hasilpemeriksaan maupun obat yang diberikan kepada Terdakwayang pada poin b menurut Penasihat Hukum Terdakwa akanmenghasilkan Positif Amphetamine dan Methamfetamine positifyang dihasilkan positif semu
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 29-09-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
346 — 201
  • (Lampiran Il angka 4.2.7 tentang Evaluasi DokumenPenawaran huruf (e) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021) Persekongkolan TenderHalaman 17 dari 73 halamanPutusan Nomor : 32/G/TF/2021/PTUN.SMD1.Persekongkolan HorizontalMerupakan persekongkolan yang terjadi antara pelakuusaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagaipersekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus
Putus : 11-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN Pwt
Tanggal 11 September 2017 — Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet;(Terdakwa)
319 — 118
  • biasanya tamu yang sering menggunakan jasa trevelbiasaa diurus dulu oleh Terdakwa kalau sudah selesai baru bayardengan dasar kepercayan kepada konsumen karena agen Terdakwadirintis dari tahun 1988;Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.PwtBahwa untuk pencetakan tiket internasional harus IATA sedangkan untukikut IATA modalnya besar sedangkan IATA adalah asosiasi internasionaluntuk tiket jadi agen harus punya uang masuk ke IATA setor sebanyak25 ribu dollar sejak krisis moneter agen semu
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wkb
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.KETUT ARYA BUDI GIRI
2.GEDE ARVA PRATAMA GIRI
3.MADE JARDIN PRADNYANA GIRI
4.I NYOMAN DERBI PRAYA NOVA GIRI
5.NI LUH ASTIKAWATI
6.PRIYATI MINARSIH
7.I WAYAN SUMARTA
8.IR. MARCUS SWASTHALAKSANA
Tergugat:
1.DRA. LANNY RAHARDJA
2.RESWITA FAURA
3.TEJA HADI WIRANATA
4.DANIEL DENGI KABANGA
5.ANDRIAS NDARA HANDA
6.DARIUS DITA METE
7.DOMINGGUS NDARA MILLA
8.MARTEN MILLA ATE
Turut Tergugat:
1.Kantor Agraria dan Tata ruang badan pertanahan nasional Kabupaten Sumba Barat Daya
2.FRINCE MONE KAKA, SH.M.Kn
3.KHRISNA POERWA ADHESTYA
283 — 177
  • Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat IV, dengan membangun suatu nalar semu yang dapatmenimbulkan kesalahan berpikir dalam suatu proses hukum.4.
    PutusanPidana Pengadilan Negeri Waikaubak Nomor: 22/Pid.B/2016/PN Wkb,yang mana para Penggugat adalah korban tindak pidana pada perkaratersebut.Halaman 83 dari 174 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wkb3: Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat V, dengan membangun suatu nalar semu
    Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyatakesalahan pidana oleh seorang pelaku tindak pidana (Masri Umar) yangmana telah menjalani hukuman, oleh para Penggugat hendak ditimpakantanggung jawab perdata kepada pihak dan orang lain, yang dalam hal iniTergugat VI, dengan membangun suatu nalar semu yang dapatmenimbulkan kesalahan berpikir dalam suatu proses hukum.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 8 Januari 2014 — YAHYA SOFIA bin SOFIA UTEN KAUT
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena berdasarkan Pasal 184 ayat(1) KUHAP huruf c ini adalah masuk bukti surat, dan pastinya harus dapatditunjukkan dalam persidangan, jadi kedua bukti yang sangat krusial dalamperkara ini dalam persidangan tidak pernah dibuktikan/diperlihatkan.Seolaholah persidangan ini semu, karena secara fakta uang itu tidak bisadiperlihatkan dalam persidangan, ini sama saja "Lepas dari mulut buayamasuk mulut harimau".Bahwa Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yangmenghukum/mempersalahkan para Terdakwa
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 25-07-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1120/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 15 Oktober 2019 — PEMOHON DAN TERMOHON
29 — 5
  • No. 1120/Pdt.G/2019/PA.Tnkterhadap dua anak kandungnya senddiri, tentunya uang sebesar Rp.900.000, tidaklah cukup untuk membiayai kebutuhan dua orang anakperbulan, guna memenuhi makanan bergizi anak yang mengandungunsur4sehat5 sempurna, serta kebutuhan balita lainnya;5.Bahwa dalildalil Replik Tergugat Rekonvensi hanya dalihdalih semu yangpenuh propaganda dan mengadaada, sebagai upaya agar TergugatRekonvensi lolos dari tuntutan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi;Berdasarkan uraian jawaban termaksud
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 30/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
160 — 68
  • Negara maka tindakan administrasiNegara tersebut harus wetmatige dan rechtsmatige, serta memenuhi kriteria:a) Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asas hirarki peraturanperundangundangan.b) Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi warga masyarakat(Negara),sertaCc) Ditetapbkan dalam rangka mendukung (memperlancar) upayamewujudkan atau merealisasikan kesejahteraan umum.Bila kebebasan bertindak dituangkan dalam peraturan maka peraturanitu disebut peraturan kebijaksanaan, atau perundangundangan semu
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM PADA BIRO LPPBMN
353 — 399
  • Persekongkolan HorizontalMerupakan persekongkolan yang terjadi antara pelakuusaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagaipersekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. Berikut bagan persekongkolantersebut.
Pengadilan PN CIANJUR
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 33/Pdt.Plw/2016/PN Cjr
Tanggal 22 Maret 2017 —
162 — 55
  • mengajukan suatugugatan baru dan bukan mengajukan perlawanan eksekusi pengosongansebagaimana dalil perlawanan Pelawan, hal tersebut sesuai denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 954.K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976 yang menyatakan bahwa "Denganmengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November 1964 ataueksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960 Judec Facti telahmenempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung atausebenarnya eksekusi semu
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama
Register : 25-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Kdi
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 6
  • Bahwa apabila mengacu padapermohonan Pemohon posita angka 8 mendalilkan bahwa Pemohon tetapmenjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan membayar listrikrumah, membayar cicilan di Bank BTN, membayar cicilan kredit Bank BRI danmembayar cicilan motor, dan ternyata semu bentuk cicilan diambil olehTergugat ketika masih rukun dengan Penggugat sebagai suami istri.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 16-02-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 48-K / PM-I-03 / AD / II / 2016
Tanggal 24 Mei 2016 — Pelda Hormaruli Sitompul
45 — 23
  • ketentuanhukum pidana militer.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Barangsiapa telah terpenuhi.Unsur Kedua Membuat secara tidak benar atau memalsu suratyang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatanMenimbang42atau pembebasan hutang, atau yang diperlukansebagai bukti dari sesuatu hal Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan olehsi Pelaku/Terdakwa, dalam unsur ini terdapat alternatif, yaitu:Alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsuyang berarti semu
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Psw
Tanggal 12 April 2019 — * Perdata - Letkol Purn. H. SAIL LA ANDA, Dkk Melawan -PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI BUTON, Dkk
168 — 33
  • dengan La Nisa ; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah llyas ; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah lahan masyarakat ;Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2019/PN Psw Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ;2.Bahwa posita 8.1.2 bidang 2 diatasnya terdapat bangunan Barugadengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah La Anda sekarangdengan Pak Ahmad ; Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah La Anda sekarangdengan jalan setapak dan La Semu
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-11-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 30 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : KARNEN
Terbanding/Penggugat : HENRIYANI
Turut Terbanding/Tergugat II : TJONG MIE KHIM
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
398 — 225
  • serta Penggugat Intervensi tersebut adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimanatelah dipertimbangkan dengan sempurna dalam uraian pertimbangan hukumhalaman 37 sampai dengan halaman 56 dalam Perkara Pokok danpertimbangan hukum halaman 76 sampai dengan halaman 85 dalamPerkara Intervensi, dari dan dengan demikian faktafakta hukum yangdisebutkan para Pembanding dalam uraian Memori Banding halaman 5sampai dengan halaman 7 yang menjadi alasan pembenaran semu
Pengadilan PA PURBALINGGA Perdata Agama
Register : 28-04-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 0718/Pdt.G/2020/PA.Pbg
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
337 — 84
  • Bahwa benar kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan adalah extrajudicial atau peradilan semu, sedangkan formal dan resmi sebagaiPengadilan Agama yang berkedudukan sebagai kekuasaan kehakiman.Oleh karena itu, meskipun UU memberi wewenang pada arbitrasemenyelesaikan sengketa, hal itu tidak mengubah status extra yudicial yangmelekat pada dirinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 24-12-2013 — Upload : 02-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — PT. SURYA EKA LESTARI, DKK VS PT SURYA PRIMA ABADI, DKK
233 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlapor IX, Terlapor X, TerlaporXl dan Terlapor XX merasa Putusan Termohon Keberatan sangatlah tidakadil karena Putusan Termohon Keberatan hanya didasarkan padaKesimpulankesimpulan belaka dan bukan dari Fakta hukum yang terjadi;Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamperkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 109/K/PDT.SUS/2009Tanggal 30 September 2009 yang dapat dikutip sebagai berikut:"Kesimpulan Belaka Tidak Dapat Dijadikan Ukuran Bahwa Telah TerjadiIndikasi Persaingan Semu