Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1486 1686 1086 1186 1586 1986 18886
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Rtg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat: PETRUS MINGGU Tergugat: VINSENSIUS BADUL Turut Tergugat: BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA . Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI
119 — 60
  • dimana Kekuatan pembuktian yang melekat padaakta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktianya cukupdengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (tegen bewijs) yangmembuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikatini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuatitu sesuaiHalaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2021/PN Rigdengan ketentuanketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalamdi dalam Pasal 1886
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 09-06-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 29-04-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Smd
Tanggal 16 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 67
  • Yahya Harahap, dalambukunya berjudul Hukum Acara Perdata, pada halaman 788 : Secara yuridisformil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuksebagai alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdata,atau Pasal 283 RBG. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehinggapada dasarnya tidak mempunyail nilai kekuatan pembuktian. Berdasarkanperkataan M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1067 K/Pid./2011
Tanggal 11 September 2013 — LINCE RIA BR. SIANIPAR, B.A. dkk
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Hoge Raad 27 Desember 1886 "Kesengajaan untuk menimbulkankerugian tidak diisyaratkan, akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakaiatau suruh pakai surat yang palsu atauyang dipalsukan" ;(2). Putusan Hoge Raad 2 Januari 1939 "Dalam Keputusan yang menetapkanTerdakwa bersalah, tidak perlu dipersoalkan apakah Terdakwa hendakmemakai atau menyuruh pakai orang lain surat itu" ;(3). Putusan Hoge Raad 8 Juni 1897 "Pelaku tidak perlu mengetahui terlebihdahulu kemungkinan kerugian" ;(4).
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Gpr
Tanggal 23 Februari 2015 — SUWARNI bin SATINAH binti SAKIMAN bin SETRO KROMO bin PANINJO,Dkk
MELAWAN
MARIYATUN,Dkk
40 — 14
  • tertanggal 13 Agustus2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan RegisterNomor : 59/Pdt.G/2014/PN.Gpr. yang pada pokoknya sebagai berikut :1Bahwa pada tanggal 15 08 1936 telah meninggal dunia seorang lakilaki bernamaSETRO KROMO BIN PANINJO, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggalterakhir di Dusun Nglawak, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;Bahwa SETRO KROMO BIN PANINJO menikah dengan seorang perempuanbernama KASIH (meninggal pada tanggal 07 02 1886
Pengadilan PA SIMALUNGUN Perdata Agama
Register : 21-02-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 29-11-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 172/Pdt.G/2018/PA.Sim
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 44
  • namaSuroto dengan tidak memperlihatkan aslinya dipersidangan dan bukti P.8berupa fotokopi kwitansi pembayaran mobil Toyota Fortuner BK 1486 VKantara Ramah Purba dengan Tergugat;Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.8 berdasarkan bukti P.5 mobilToyota fortuner BK 1486 VK dibuat pada tahun 2010, dan didalam gugatanPenggugat menyatakan objek perkara aquo dibeli pada tahun 2000, makaoleh karena gugatan ini tidak jelas (obscuur libel), maka Majelis Hakimmenetapkan bahwa gugatan terhadap mobil Toyota Fortuner BK 1886
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 23-10-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 58/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 23 Oktober 2018 — * Perdata MAINI, Dk X BUPATI BOGOR
124 — 88
  • bulan Nopember 2017; tanah milik penggugat 2 adasertifikatnya tetapi saksi belum pernah melihatnya, tanah milik Penggugat 4 setahusaksi ada suratnya berupa Girik dan dihuni oleh yang bersangkutan (Penggugat 4yaitu ibu Maryanih);Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan penggugat tersebut dapatdijadikan sebagai acuan terhadap kepemilikan objek tanah sengketa tersebut adalahmilik penggugat oleh karena bukan akta otentik dan ada saksi yang memperkuatpembuktian dari gugatan tersebut sebgaimana pasal 1886
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 33/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 29 Agustus 2016 — PURBOYO SE ALIAS BENGKA BIN RASANTO MUHAMMAD TARMIZI.S.SY BIN H.NOERSYAH.HY
160 — 76
  • (Tujuh puluh lima jutarupiah);SPP1 (Surat Pengantar);SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).50) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 NomorSP2DBP/2012/1.20.03/1886, tanggal 17 Desember 2012 dan 1 (satu) lembarAsli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/1896tanggal 30 November 2012 berikut lampirannya :a.2909 5Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat pernyataan penggunaan dana hibah;Surat pernyataan Verifikasi;Surat penyediaan
    (Tujuh puluh lima jutarupiah);SPP1 (Surat Pengantar);SPP2 (Ringkasan);SPP3 (Rencana Penggunaan Dana).Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 33/PID.SUSTPkK/2016/PT.PBR50) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 NomorSP2DBP/201 2/1 .20.03/1886, tanggal 17 Desember 2012 dan 1 (satu) lembarAsli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPMBP/2012/1.20.03/1896tanggal 30 November 2012 berikut lampirannya :a.Oo 29 5z= kK.I.m.Permintaan Penerbitan SP2D;Surat Pernyataan tanggungjawab;Surat
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum Pencurian
Register : 01-07-2013 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 119/Pid.B/2013/PN TDN
Tanggal 17 Juli 2013 — UCOK HARAHAP Bin ZAINUL ARIFIN HARAHAP
26 — 4
  • maksud untuk dimiliki secara melawan hukumBahwa unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalahharus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya yang penguasaanatau pemilikan barang tersebut bertentangan dengan hakHalaman 33 dari 42, Putusan Nomor 119/Pid.B/2013/PN TDNAd.Sehingga harus terdapat asas kesengajaan yakni sengaja adalahkehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui (penjelasan (mvt) wvs belandatahun 1886
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 128/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : BENANG
Terbanding/Tergugat I : NAFIA SAID Alias MANAK
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. KALTIM PRIMA COAL
143 — 84
  • pendukung saja Namun Judex factie menjadikan hasilpemeriksaan setempat sebagai satusatunya alat bukti dalam putusan a quo;Padahal Hasil Pemeriksaan Setempat hanya mempunyai kekuatan mengikatapabila didukung dengan pembuktian pada pasal 164 HIR yaitu berupa alatbukti tertulis/surat dan keterangan saksisaksi, Majelis tingkat bandingsependapat dengan pendapat Pembanding semula Penggugat tersebutdiatassebatas jika hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 180 RBgdan Bab II bagian 7 Rv dengan pasal 1886
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 18-11-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI
Tanggal 6 Desember 2021 — Pembanding/Terdakwa : IWAN BIN BIO Diwakili Oleh : Muhammad Saleh, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum : RAMADAN, SH
203 — 372
  • Menurut MemoriPenjelasan (Memorie van Toelichting) Wetboek van Strafrecht voorNederlandsIndie 1886 yang merupakan sumber dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini, Sengaja samadengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan corak danbentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pembuat menghendakiakibat dari perbuatannya;Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 184/PID.B/LH/2021/PT KDI2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3124 K/PDT/2016
Tanggal 26 Januari 2017 — HAYATUNNUPUS, dk. VS DAHNIAR
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memang benar saudara Syukri Salim telah meninggal dunia,1.3.4.maka meninggalnya saudara Syukri Salim harus dibuktikan dengansurat keterangan kematian resmi yang dikeluarkan oleh pejabatpejabat yang berwenang (Alat Bukti Surat);Tentang meninggalnya saudara Syukri Salim ini, tidak cukup hanyadibuktikan dengan keterangan lisan dari Tergugat kepadaPenggugat;Apabila meninggalnya saudara Syukri Salim tidak dibuktikan denganalat bukti surat yang sah berdasarkan hukum sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1886
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor RV-1847 Tahun 1847
5305 — 19404
  • Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
  • (KUHPerd. 1886, 1888, 1934, 1974; Rv. 110, 124, 138 dst., 141 dst.,144, 2484", 256 dst.)Bagian 2. Jawaban Dan Penjelasan Perkara.(s.d.u. dg.
    (KUHPerd. 1886, 1888; Rv. 106, 112 dst., 120, 125 dst., 140 dst.,241, 343, 416.)Pasal 124.suratsurat dapat disampaikan kepada panitera tanpa meterai.Pasal 125.suratsurat harus dikembalikan dalam waktu delapan hari sesudahtanggal tanda terima atau sejak pemberitahuan kepada pihak lawanbahwa suratsurat sudah disampaikan kepada panitera, (Rv. 241.)Pasal 126.Jika suratsurat itu tidak dikembalikan dalam tenggang waktu itu,maka pihak yang lalai dapat dipaksa oleh ketua dengan suatu suratperintah, bahkan
    (KUHPerd. 1886; Rv. 8, 849, 851, 853dst.)Pasal 849.(s. d. u. dg. S. 1908522.) Tuntutan itu pada hari yang ditentukandengan akta diajukan pada hari sidang.Pasal 850.Pelaksanaan putusan, meskipun ada perlawanan atau banding, dapatdiperintahkan oleh hakim jika ada alasanalasan untuk itu.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 13-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 96/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Tergugat I : LA AMPA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat II : WA AZIMA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat III : WA MAIMA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : LA ZIKURU Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat V : LA BALAKA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : WA ZAINA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : LA HAZI AliaS HARDI Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat VIII : LA SALAFA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Terbanding/Penggugat : HASANUDIN Diwakili Oleh : LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H
95 — 49
  • UMAR KAIMUDDIN tahun 1886 1906;Kemudian hutan/ kebun terus menerus dipelihara/diolah menjadiperkebunan yang ditanami jangka pendek (ubi Kayu, Jagung, Jawawot, Enjelat) dan tanaman jangka panjang yaitu 10 pohon kelapaditanam yang hidup tinggal 6 pohon kelapa sampai sekarang;Dan setelah itu dilanjutkan oleh anakanaknya orang tua paratergugat LA KATO, WA KABOBI, WA MBITO, WA HAAMINA, LATARAPA, WA MAALA, dari anak mantu LA TERE, LAWUNAIRIsampai tahun 1970 yang ditanami jangka pendek yaitu ubi kayu,jagung
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-10-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 7 April 2021 — - Sigit Triyanto ST Lawan Bastaman
60 — 23
  • bergerak, Majelis Hakim pemeriksa perkara wajibmelakukan Pemeriksaan Setempat untuk mendapatkan keterangan/penjelasanyang lebih rinci atas objek perkara, dan apabila diperlukan, atas kesepakatanpara pihak dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar SituasiTanah/Objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasionalsetempat dengan biaya yang dibebankan kepada para pihak;Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantumsebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886
Pengadilan MS SABANG Perdata Agama
Register : 17-07-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan MS SABANG Nomor 30/Pdt.G/2017/MS.Sab
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 21
  • menjadi saksi menurut Pasal 171,172 dan 175 R.Bg, saksisaksi tersebut memberi keterangan di depan sidang,seorang demi seorang, mengangkat sumpah menurut agama yangdipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan kemudianpada saat memberikan pertimbangan pada objekobjek sengketa;Hasil Pemeriksaan Setempat (Descente) :Meskipun secara yuridis formal, hasil pemeriksaan setempat (descente)bukan alat bukti karena tidak termasuk alat bukti sebagaimana disebutkandalam Pasal 283 R.Bg/Pasal 1886
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 25-01-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Pbu
Tanggal 27 Maret 2017 — 1. KOMARUDI Bin SUTIMAN, 2. RIZAL AMRULLAH Als RIZAL Bin MUHAMMAD ABU BAKAR, 3. ZEPRIAN HADI WIBOWO Alias ZEP Alias ZEP Bin IMAM ROFI’I 4. IV ARY YANDY Bin YATIM
119 — 50
  • Unsur ApabilaDari Pemakaiannya Dapat Menimbulkan SuatuKerugian:Menimbang, bahwa unsur ini tidak mensyaratkan kesengajaan untukmenimbulkan adanya suatu kerugian bagi pihak lain akan tetapi hanyakesengajaan untuk memakai atau suruh pakai surat yang palsu atau yangdipalsukan.( Hoge Raad 27 Desember 1886), sehingga kemungkinankerugian pun sudah dapat dipersalahkan.( Hoge Raad 22 April 1907).Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan keterangan saksiAndy Krisna Bin Soedarsono dan saksi Sugeng Purwanto
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 923/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat:
Chandra Wibisono Budiarso
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
3.Kantor Kementrian Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah RI
4.Menteri Negara Agraria Kepala BPN RI
Turut Tergugat:
Zola Kathrine selaku ahli waris Taufik Hidayat alm
162 — 76
  • bahwa Pemeriksaan setempat (check on the spot, descente)adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang undangan kepadamajelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedangdisengketakan sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg/ Pasal 211,pasal 214 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001;Menimbang, bahwa apabila diteliti secara intens dan detail makaPemeriksaan Setempat itu tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 164HIR/Pasal 283 RBg/ Pasal 1886
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN LARANTUKA Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
1.Maria Ester Lanang Ona Obisuru
2.Edirman Obisuru
3.Noldi Mehilina Obisuru
Tergugat:
3.Blasius Boli Losor
4.Ambrosia Lanang Ona
221 — 180
  • Demikian, sebagaipedoman kepada pimpinan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan setempatguna mencegah agar putusan akhir tidak dapat di eksekusi (non executable)maka hal ini uraikan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun2001 tentang Pemeriksaan Setempat;Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantumsebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886 KUHPerdata, akan tetap!
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Waris
Register : 24-03-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 03-11-2014
Putusan PA GORONTALO Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
Tanggal 26 Agustus 2014 — JAMRUN MONTU melawan Welly Akase, DKK
93 — 56
  • termuat dalam sertifikat nomor 157, Pegadilanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk melihat kenyataan tentang keberadaan obyekserta luas dan batasbatasnya, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat(descente) terhadap obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini;Menimbang, bahwa tentang nilai kekuatan pembuktian dalampersidangan pemeriksaan setempat, Pengadilan berpendapat bahwa meskipunhasil pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukandalam Pasal 1886
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-06-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 PK/Pdt/2013
Tanggal 24 Juni 2014 — H. SAMAAN Bin LAISAN, dkk Melawan HASAN KARNO SUHARJONO, dkk dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA, sekarang DIRJEN RANAHAN DEPHAN RI, dkk
326 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • namun seluruh tanah tersebut tidak dapat lagi dikuasai dan digarap olehPenggugat Intervensi Ill, karena pada awal tahun 1886 telah dibuldoseryang selanjutnya telah dibangun perumahan oleh Tergugat Intervensi VII: Penggugat Intervensi VIl memiliki tanah seluas + 3.200 m?