Ditemukan 2149 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member mentos mentek meneer mester mentar mentor
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 432/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA
Tergugat:
1.BENNY GUMILAR
2.RONNY ACHMAD BANTERANG
3.Drs. YONGKIE BAYUKESTI SATRIAWAN
4.EDI BOEDHI SOESILA
5.Drs. HILMAN DJAJADIREDJA
6.ENGGAR SANTOSA
7.BUDI SETIAWAN
8.AYI SETIADI NUGRAHA
9.NAHAR IMRAN SYIANISH
10.AZHARI IRHAM
11.RADEN BOBBY BUDIMAN
12.DANDAN HARDIANA
13.DEDY RUSDARMADI PRAWIRODIPRODJO
14.DADANG KUSNADI
15.DICKY KUSNIADY
16.EMAN SURAHMAN
17.NATIKIN
18.GANI ABDURRACHIM
19.Drs. GOY GAUTAMA
20.DELLI
21.HERU LUKITA
22.IKMAN BANJAR SETIADI
23.INDRA PRANAJAYA
24.SETIA SUSILA
25.KANDAR
26.LUCKY HENDRAWAN
27.MOCHAMAD AYUB ZULKARNAEN
28.SUTRISMAN
29.SENA SAPTA NUGRAHA
30.ONDRE HERMANUS
31.SYAIFUL ILYAS
32.RAMLAN
33.ENO WARSITO
34.PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA
35.YULIANI IDAWATI, S.H., Sp.N
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1181 — 643
  • ,M.KN, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapat pengesahandari Menter!
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-04-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 131/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 September 2012 — AGUS LASMONO, CS VS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAMRI, CS
121 — 38
  • mendapatpersetujuan Menteri;38.Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984Tentang Perusahaan Umum DAMRI yang merupakan penyesuaian dariPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 mengatur sebagai berikut :Ayat (1) : Kepada pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku bagi pegawaiPerusahaan;Ayat (2) : Disamping pensiun kepada pegawai Perusahaan dapatdiberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelahmendapat persetujuan Menter
    Disamping pensiunkepada PegawaiPerusahaan dapatdiberikan jaminan hari tualainnya yang penyedian danpenyelenggaraannya aiaturoleh Direksi setelahmendapat persetujuan Menteri; Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1984 : Pasal 48 ayat (1)Kepada pegawaiPerusahaan diberikanpensiun berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlakubagi pegawaiPerusahaan; Pasal 48 ayat (2)Disamping pensiunkepada pegawaiPerusahaan dapatdiberikan jaminan hari tualainnya yang diatur olehDireksi setelah mendapatpersetujuan Menter
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
334 — 154
  • Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn,Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan BajoSeluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;595. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office MuhamadAchyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor :02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An.
    Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan BajoPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 210 dari halaman394575.576.577.978,979.580.981.582.983.584.585.586.587.588.589.990.991.992.993
    Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 334 dari halaman394574.575.576.577.978.579.580.981.582.583.584.985.586.587.588.589.590.991.Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-08-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 31 Agustus 2010 — Ny. Hj. MARNI SOFYAN ;
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meranginadalah sebesar Rp. 2.110.373.340, ;Bahwa untuk paket proyek di KabupatenMerangin penanggungjawab proyek diserahkansepenuhnya kepada Kuasa Pimpinan ;Bagian Proyek (KUPRO) yang ada di KabupatenMerangin, dalam hal ini berdasarkan SuratKeputusan Menter i Pertanian yangditandatangani oleh Kanwil DepartemenPertanian Provinsi Jambi NomorKU.610/SK/34/Keu/II11/2000 tanggal 20 Maret2000, telah ditunjuk Sdr. Nasril B. sebagaiKUPRO dan Sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
379 — 489
  • Tentang alasan Pembatalan, telah diuraikan dalam Premis aktahalaman 6 (enam) yaitu : bahwa sehubungan dengan adanyakoreksi dari Menter' Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia di Jakarta untuk membatalkan akta aktaakta yang telahdibuat dan membuat lagi dengan akta Yayasan yang baru, makamereka telah saling mupakat dan setuju untuk membatalkan aktayang telah mereka buat.,...,b.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
194 — 683
  • Bahwa Gubernur Kepulauan Riau mengirimkan surat kepada Menter!
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
691 — 580
  • Gelora Sawita Makmur Nomor:229/HK.330/E.2/03/2005, tanggal 24 Maret 2005 perihal SuratPersetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS);1 (Satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat KeteranganTerdaftar No: PEM18/WPJ.06/KP.0403/2005 tanggal 14September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakKPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu;1 (Satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menter!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1191 — 1578 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Putusan MARI Nomor 50 P/HUM/2018, halaman 62 (Bukti T14):Memenntahkan Termohon untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Menter!' Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenter!'
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2010 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 10/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 1 Juni 2010 — Drs. IRWAN HANAFI, M.Si
113 — 17
  • IKRAR MITRA UTAMA(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau) orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil DosenKopertis Wilayah X yang diangkat berdasarkanKeputusan Menter i Pendidikan dan KebudayaanRepublik
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 20-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 58/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
1.NELY HARTATI
2.DRS. ANDY HIDAJAT SUTANDI S., MM.
3.LIU TJHIUNG BONG
4.LIU BU DJUNG
5.JERRY LAURENTIUS LEONARDI
6.SUWARDI
7.DRS. SUYANTO TANDJUNG
8.MARIANA HUSIN
9.TJHI SOK KHUI
10.MUHAMMAD SAID
11.NINI MARIA
12.THJAI CUN CUNG
13.AISYAH SJOFIAN
14.HENDRA SUDJONO STYADI
15.ANGGRAINI TANDI
16.THEN MEAU TJHUNG
17.KARTINI
18.LAI TENG SIANG ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
19.HERNI ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
20.CHANDRA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
21.HENDRA KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
22.HENDRIK KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMADJONO
23.ROSALIA
24.SUGIANTO JUSRI
25.SAIFUL ARIFIN
26.Ir. JOE FORRESTER
27.TAZRI GUNARSO
28.SUKARDI
29.LIU KHIM SANG HERMAN
30.GOUW TI TONG
31.TJIHIN SIE PHIAU alias BUDIHARJO
32.SWANDOYO LUMANTO SIE
33.H. HAMSIR SIREGAR
34.HJ MURNIASIH
35.JULLY PHANLA OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Intervensi:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
1.WALIKOTA TANGERANG
667 — 436
  • Menteri, dalam hal:1) keputusan pemberian hak, konversi/penegasan/ pengakuan,pembatalan hak atas tanah atau penetapan tanah terlantaryang menjadi objek sengketa dan konflik diterbitkan olehKepala Kantor Wilayah BPN atau Menter!
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 25 Oktober 2016 — Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI; Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M.; Drs. A. GANI LASA, M.M.; Melawan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sebagai KETUA MERANGKAP ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI DALAM NEGERI, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI KEUANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI PERDAGANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; SEKRETARIS KABINET, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; WALIKOTA BATAM, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM;
160 — 47
  • Bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 8Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, susunan keanggotaan DKPBPB Batamterdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaiKetua merangkap Anggota; Menteri Dalam Negeri; Menter) Hukumdan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Perdagangan;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia; Sekretaris
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 18 Juli 2018 — -HENDRA HASYIMUDDIN
110 — 175
  • TentangPenyelenggaraan lbadah Haji Pasal7 ayat (4) berbunyi: Dalam hal Warga Negara Indonesiamendapatan undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untukmelaksanakan lbadah Haji dikecualikan dari kewajiban pendaftaransebagaimana dimaksud pada ayat (1);ayat (1) berbunyi: Warga Negara Indonesia berhakmelaksanakan Ibadah Haji dengan mendaftarkan diri ke Kantorhalaman 144dari 312 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkKementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yangtelah ditetapkan oleh Menter
    ; Pasal 7 ayat (5) berbunyi: Warga Negara Indonesia yangmendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatmelaksanakan lbadah Haji setelah mendapatkan rekomendasi dariMenter;Pasal 7 ayat (6) berbunyi: Rekomendasi sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan pemberitahuan darikantor perwakilan negara Arab Saudi di Jakarta kepada Menter; Bahwa akibat hukum bagi jemaah haji yang berangkat dengan hajinon kuota adalah tidak mendapatkan kepastian baik keberangkatanmaupun pelayanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2019
Tanggal 19 Maret 2019 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON VS 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
187 — 669 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidikutip sebagai berikut:Halaman 12 Permohonan:Konsiderans Peraturan Menter PUPR Nomor23/PRT/M/2018; dan konsiderans Peraturan GubernurDKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018:a. tidak ada delegasi untuk mengatur PPPSRS dariUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sepertidelegasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ilangka 201 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011;danb. tidak ada subdelegasi untuk mengatur PPPSRS dariUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sepertidelegasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ilangka 202
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-08-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 29 Maret 2017 — PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA; melawan 1. KEPALA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD) PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR; 2. PT. ORKIDA MAKMUR;
651 — 320
  • Waktu Saksi dari staf sampai KasiPengusahaan saksi cukup kaget dengan adanya ini, karena setahu Saksi tidak adaPutusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 84 dari Hal. 173tumpang tindih dengan Perusahaan lain itu versi Kutai Timur bahkan Tahun 2012seluruh Kabupaten di Kalimantan Timur diundang oleh Menter ESDM untukRekonsiliasi Data, jadi data seluruh Kabupaten dimasukkan dalam Gambar Peta, padawaktu itu belum kelihatan tumpang tindih seluruh Dinas Pertambangan ESDMKalimantan dikumpukan bulannya Saksi lupa
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANGGA FERDIAN, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
195 — 102
  • Sehinggapendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada diKabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyonobertentangan dengan Keputusan Menter! Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/ SR.120/ 10/ 2014 tentang Penetapan Galur Kambing Sendurotertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kepala DinasPeternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/ 17/ 427.46/ 2016Halamaan 37 dari 214 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal demikian, prosedur pemeriksaan harusdiulangi melalui mekanisme tahapan administrasi yang benar yangdiatur sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa ketentuan SKPKB yang dapat dibatalkan dalam hal tidakdilakukan pembahasan akhir sebagaimana mestinya menurutketentuan yang berlaku, diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menter!
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ADELINA, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. SUHERWANTO
111 — 70
  • hal tersebut bertentangan denganketentuan pada Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang menyebutkanApabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang ataudiperbaharul, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunanbangunan dan bendabenda yang ada di atasnya danmenyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekasHak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktuyang ditetapkan oleh Menter
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa I : DTM ABUL HASAN MATURIDI
Terbanding/Terdakwa II : BILLER PASARIBU
Terbanding/Terdakwa III : RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA
Terbanding/Terdakwa IV : SYAFRIDA FITRIE
Terbanding/Terdakwa V : Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN
328 — 1001
  • SU MasaJabatan 2009 s.d 2014.3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir salinan Keputusan Menter!Dalam Negeri RI Nomor 161.123868 tahun 2014 tanggal 19Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan PimpinanDPRD Prov.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.Burhan Ashshofa, SH., MH
2.SUMIDI, SH.
3.RAHMAT S., SH.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
JOKO ALS YOKO ALAS JOKO KRISSATA
158 — 62
  • botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Smirnoff, tanpa dilekati pita cukai. 2 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Jhonnie Walker Black Label, tanpa dilekati pitacukai. 1 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Cointreau, tanpa dilekati pita cukai Bahwa berdasarkan barang bukti tersebut ahli menjelaskan kerungianNegara atas perbuatan tersebut adalah: berdasarkan Peraturan Menter
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
971 — 1742
  • Prosedur dimaksud diatur dalam Bab IV BagianKedua tentang Pemberhentian, Pasal 21 Peraturan Presiden No. 61 Tahun2016 Tentang KPAI, yang menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan AnggotaKPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menter!.