terdakwa MARUHUM GULTOM, bersamasama dengan HILMANMUNAF (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidakdapat ditentukan lagi pada tahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu padatahun 2009, bertempat di Kantor Perum Perumnas Regional Ill Jakarta Timur(sebelumnya disebut Perum Perumnas Cabang Jakarta) atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaTimur, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor183

., selakuBupati Klungkung telah menetapkan Lokasi Pembangunan DermagaGunaksa di Lokasi Bekas Galian C Gunaksa Kecamatan Dawan KabupatenHal. 151 dari 480 hal putusan No. 46/Pid.SusTPK/2015/PN Dps .152Klungkung dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor183 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga diKlungkung Daratan, namun penetapan lokasi tersebut tidak diikuti denganpemblokiran lokasi oleh DR. I Wayan Candra, SH., MH.

bagi269siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanahtersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dariBupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.Bahwa terhadap tanahtanah yang dimiliki/dikuasai setelahterbitnya SK Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006 tersebuttidak ada persetujuan tertulis dari Bupati Klungkung dalam arsippanitia pengadaan tanah.Bahwa terhadap fakta adanya peralihan hak atas tanah setelahterbitnya penetapan lokasi sesuai SK Bupati Klungkung Nomor183

Nomor183/SPT/PKPRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat PerintahPerjalanan Dinas a.n. Afliany Foenay, Amd. beserta lampirannyaNomor 183/SPPD/PKPRNTT/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ir.Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n. Anita Penu, Amd. Nomor184/SPT/PKPRNTT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T., 1 (satu) buah surat PerintahPerjalanan Dinas a.n.

Juanda Ill No. 79 Jakarta Pusat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuaidengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor183/KMA/X1V2010 tanggal 28 Desember 2010, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini,sebagai orang yang melakukan,yang = menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan,beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannyasedemikian

Pendapat serikat pekerja melaluiperundingan bipartite secaramusyawarah untuk mencapai mufakat.PKB XII Periode 20162017PK/Pdt.SusPHI/2018 tertanggal 15 Januari2018Jo.Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung Nomor183/Pdt Sus.PHI/2016/PN.BDG, tertanggal29 Maret 2017MahkamahNomor 24Putusan Peninjauan KembaliAgung Republik IndonesiaPK/Pdt.SusPHI/2018 tertanggal 7 Maret2018Jo.Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung Nomor184/Pdt Sus.PHI/2016/PN.BDG

Penerima Surat Perintah : AriesMarcorius Narang, SE.1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor183.b/BKU/2006 tanggal 24 Februari 2006, Untuk BiayaKonsultasi Pengembangan Aset Daerah Departemen Keuangandi Jakarta. dan ST. 148/A11/B DPRD/2006 an. PenerimaSurat Perintah : Mambang I. Tubil, Dkk.1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor178/BKU/2006 tanggal 21 Februari 2006, Untuk BiayaTraining Advocacy Ekham di Bogor (Via Jakarta). dan ST.130.01/A 11/B DPRD/2006 an.

besertalampirannya Nomor 181/SPPD/PKPRNTT/ VIII /2013, yang ditandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 218 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Vebryanto Hae, S.KomNomor 182/SPT/PKPRNTT/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yangditandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT 1 (satu buah) dan SuratPerintah Perjalanan Dinas a.n Vebryanto Hae, S.Kom besertalampirannya Nomor 182/SPPD/PKPRNTT/ VIII /2013, yang ditandatangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 219 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas a.n Afliany Foenay, Amd Nomor183

Surat penawaran; dipenuhi dengan surat Nomor183/KMI/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, surat penawaranberlaku) sejak batas akhir pemasukan dokumenpenawaran s/d tanggal 14 September 2014.il. Nama paket pekerjaan harus sesuai dengan nama paketyang dilelangkan; dipenuhi namun terdapat perbedaankata yaitu. pada surat penawaran berbunyiPembangunan Gedung Kantor Perpustakaan danHal. 225 Putusan No. 77/Pid.SusTPK/2019/PN.

Karya Mulya telah memenuhisemua persyaratan didalam dokumen pengadaan yang tertuangpada pasal 27.4.b. yaitu :Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,apabila:1) syaratsyarat substansial yang diminta berdasarkan DokumenPemilihan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yangtidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannyatidak digugurkan dan nilai TKDNnya dianggap O (nol)Terhadap persyaratan ini tidak ada dilampirkan),diantaranya :Surat penawaran; dipenuhi dengan surat Nomor183

Senen Raya No. 44 Jakarta Pusat atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor183/KMA/X1/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuang menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

M Sjachrazad Joenan,SHketiganya Advokad berkedudukan dan berkantor di Jalan Belitung DaratGg.Rahayu Rt.28 No.9 Kel.Belitung Utara Kec.Banjarmasin Barat KotaBanjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September2011 yang terdaftar dikepaniteraan PN Banjarmasin Nomor183/PID/2011/PN.Bjm.Hal 1 dari 332 halaman, No. 13/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ Penetapan Penahanan1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 06September 2011;2.

Tanggal 17 April 2013.Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor183/HGB/BPN10.26/2014 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas TanahSeluas 18.515 m* Terletak di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar GebangKota Bekasi Atas Nama PT. CAKRAWALA NUSADIMENSI Bekedudukan diJakarta tanggal 13 Juni 2014.Halaman 180 Putusan No. 193/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah An.

kepemilikan;Bahwa ahli menerangkan, memperoleh data klarifikasi sama sama denganpenyidik, kami tidak melakukan klarifikasi dengan BPN;Bahwa benar ahli menerangkan visualisasi ke lapangan melihat lokasipembebasan lapangan; Bahwa benar ada perbedaan luas tanah dibayar sebelum ada pengukuran sudahdibayarkan, pembayaran tahun 2007, pipil dengan luas pengukuran berbeda,kami berdasarkan bukti yang dipergunakan sebagai dokumen pembayaran;Bahwa benar penentuan lokasi tahun 2006, dasarnya keputusan Bupati, nomor183

Hasta Mulya Tata Konsultan (Appraisers &Management Consultants) dengan Surat Nomor183/PWS.HTK/X1I/2008 tanggal 26 November 2008;1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor B. 390AGR/12/2008tanggal 12 Desember 2008 perihal Laporan Hasil pertemuanpembahasan rencana restrukturisasi kredit dalam upayamengantisipasi krisis Keuangan global beserta Notulen Rapat HariRabu tanggal 3 Desember 2008;6 (enam) lembar asli ringkasan eksekutif (Excecutive Summary) PT.FIG;2 (dua) lembar asli Surat Nomor O0O09/FIG/

tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antarabulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014,Hal 2 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIbertempat di Kantor Bank DKI JI.lrH.Juanda Ill No.79 Jakarta Pusat, atausetidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor183

Rekening : 1030001 7897, yang ditandatangani olehIrwansyahe. 1 (satu) bundel fotocopy surat PERSESUAIAN Nomor183/Pers/MTO/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014f. 1 (Satu) lembar fotocopy Formulir Multiguna Bank Mayapada sebesar Rp.500.000.000, dengan nama pemilik Perkumpulan Masyarakat danPengusaha Indonesia Tionghoa, beserta 1 (satu) bundel lampiranPenyetoran Modal Penyertaan Pada PT.

persero) dengan Pt Limas SejahteraHalaman 158 dari 412 Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGMandiri Nomor : 76.15/SHK/SP/2011 tanggal 04 Mei 2011dan bukti pembayarannya;Padi Non Hibrida sebanyak 93.750 Kg,tagihan tahap IV APBN telahdikirim dalam kondisi lulus uji UPT Pengawasan da sertifikasitanaman pangan dan Hortikultura Propinsi Jawa Timur denganbukti sbb :Berdasarkan Fax cabang Pemasaran NTT Nomor:285/Fax/X/2011,tanggal 07 Oktober 2011 yang dituangkandalam faximile Cabang Produksi Benih Jatim Nomor183

2015/PT.DKIbulan April 2008 s/d tahun 2010 atau setidaktidaknya pada waktu laindari tahun 2008 s/d 2010, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal P2PLKementerian Kesehatan RI Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusatatau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkanPasal 35 UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor183

Raya KembanganNomor 2 Komplek Walikota Jakarta Barat Gedung B Lt. 11 KelurahanKembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat) atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, turut serta membantu dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan

Bahwa terhadap tanahtanahyang dimiliki/dikuasai setelah terbitnya SK Bupati Klungkung Nomor183 Tahun 2006 tersebut tidak ada persetujuan tertulis dari BupatiKlungkung dalam arsip panitia pengadaan tanah.Bahwa terhadap fakta adanya peralihan hak atas tanah setelah terbitnyapenetapan lokasi sesuai SK Bupati Klungkung Nomor 183 Tahun 2006tanpa adanya persetujuan dari Bupati Klungkung, Panitia PengadaanTanah tidak melakukan penelitian mengenai hal tersebut, karenapenelitian tersebut telah diserahkan

Penuntutan secara terpisah),pada waktu antara tanggal 2 Januari tahun 2010 sampai dengan 31 Desembertahun 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampaidengan tahun 2011, bertempat di Kementerian Pendidikan Nasional BadanPenelitian dan Pengembangan, Jalan Jenderal Sudirman Pengadilan TindakPidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Pasal 35 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor183