diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni2020, memohon agar Pengadilan Tinggi Medan mengadili perkara ini denganalasanalasan sebagai berikut :Bahwa Tergugat dan II/Pembanding dan Il sangat keberatan atasPutusan Pengadilan Negeri No.392/Pdt.G/2019/PNMdn, tertanggal 12 Februari2020, karena pertimbangan hukum putusan tersebut menurut TergugatI danI/Pembanding dan Il tidak didasarkan pada pertim bangan hukum yangkomprehensif dan integral, akan tetapi didasarkan pada penafsiran secara parsial

Citra Lestari Consultant selakuPenyedia Jasa Konsultansi Perencanaan;Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, bahwa pembangunan mesjid agung hanya sebata pembuatan pondasi, namun pada RABperencanaan ada pekerjaan laboratorium bangunan atas 8000m dengan nilai total 140 jt, apakah itu termasuk biaya yang harusbayarkan, menurut saya perencanaan walaupun dilapangan dikerjakan secara parsial namun dalam merencanakan harus dilakukansecara penuh, sedangkan untuk yang 8000m adalah hasil kerja dari tenaga ahli

Kukar sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) permeter persegihal ini saksi ketahui berdasarkan surat penawaran yang dibuat secara tertulis olehKAMARUDDIN JAWAHIR;Bahwa tidak dibentuk tim parsial ataupun dilakukan studi kelayakan dalam prosespembebasan lahan tersebut;Bahwa baik KPA maupun PPTK tidak pernah menyampaikan adanya kendala atauhambatan dalam pembebasan lahan tersebut;Bahwa ditunjukkan dipersidangan kepada saksi berupa dokumen keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 06/PL/DPN.K/VII2008

telah jelas tercantum tanggal, tahun,dan prosesual perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan Penggugatdengan pihak penjual bahkan dalam surat jual beli tersebut juga dijelaskanmengenai batasbatas tanah yang kemudian telah diketahui Kepala Desa dansaksi perbatasan;Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian gugatan penggugat yangkemudian diperkuat dengan bukti P.235 dan P. 236 maka telah jelas pula terlihatletak dan batasbatas tanah yang menjadi objek sengketa baik batasbatastanah yang bersifat parsial

Hal mana keputusan tersebuttidak dapat secara parsial dipisahpisahkan (dipragmentasikan) dengan keseluruhanrangkaian kKewenangan bersama antara Presiden dan DPR dalam kebijakan legislasiyang bersumber langsung dari konstitusi, bukan berdasarkan kewenangan yang bersifatmandat dari UU P3U.

berdasarkan pada asas hukum Lex superior derogat legiinferior maka terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut secara hukumharuslah dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakantindakan Tergugat telah melanggar Pasal 38 Ayat (1) Peraturan MenteriNegara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian KasusPertanahan, Majelis Hakim berpendapat dalam mendalilkan peraturanperundangan seharusnya Penggugat mencermatinya secara menyeluruh, tidaksecara parsial

Garut bisamenerima bantuan saksi tidak tahu, dan yang saksi tahu bahwa anggaranpembiayaan pembangunan sporthall pada Dinas Pemuda Olahraga ini ada di APBDGarut parsial (perubahan APBD Garut sebagian) itu informasi dari KepalaDinas/terdakwa bahwa kita mendapat bantuan anggaran dari Provinsi untukpembangunan sporthall;Bahwa saksi selaku PPK dibantu oleh PPTK karena tidak mungkin semua kegiatankerja dicover PPK tanpa dibantu oleh PPTK, jadi terdakwa/kepala dinasmengangkat PPTK (pejabat Pelaksana Teknis

Garut kKemudian Apabila dilakukanperubahan APBD P tidak dilakukan asistensi kembali karena langsung menggunakanDPPA Parsial yang telah dibahas sebelumnyaBahwa dasar pembuatan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) adalah Rencana Kerja(Renja) dan Rencana Strategi (Restra) SKPD yang diusulkan melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah dibahas dengan Badan Anggaran DPRD Kab.Halaman 241 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Garut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum AnggaranPemerintah

itu dokumenpelaksanaan anggarannya pada bulan maret 2016.Bahwa pada saat itu saya menunjuk pengguna anggaran , KPA, Bendahara danPembantu Bendahara ditetapkan oleh Bupati pada awal tahun anggaran, jadi sebelumHalaman 287 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.bantuan tersebut ada bupati telah menetapkan dimana pengguna anggaran adalahKepala SKPD secara otomatis dan kepala bidang sebagai kpa, sehingga ketika adaanggaran dari Provinsi Jawa barat bupati memasukan anggaran tersebut kepadaAPBD Parsial

menyatakanadanya penyimpangan prosedural yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;Bahwa dalam pemeriksaan investigatif pemeriksa dalam melakukan perhitunganpemeriksa harus melakukan konfirmaasi terhadap hasil tanggapan yang diperksaHalaman 292 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.untuk di konfirmasi dan diferivikasi sehingga kewajiban nya dapat dibatalkan jika tidakditempuh; Bahwa filosofis pemerksaan adalah objektifitas sehingga harus mendengan keduabelah pihak secara objektif dan tidak parsial

Pembuktian semacam ini hanya bersifat parsial, tidak dapat membuktikanbahwa almarhum bukan agama islam.Untuk membuktikan seseorang beragama islam, bukan hanya dilihat dariamalannya dan kesaksian, tetapi juga dari Kartu Identitas (penfsiran psal172 Kompilasi Hukum Islam).

Siti Aminah alias Binem hal manamerupakan kompetensi Pengadilan Agana untuk memeriksa danmemutusnya, sedangkan terkait dengan anggapan Turut Tergugat 33mengenai gugatan kurang pihak sebab terdapat PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) cabang jawa timur yang tidak diikut sertakan sebagaipihak dalam perkara adalah hanya merupakan upaya untuk mengaburkanfakta solo, sebab disisi lain justru Turut Tergugat 33 minta untuk tidakdipandang secara parsial terhadap kedudukannya yang mengemban salahsatu fungal

Maluku Tengah,dan tidak melakukan pemeriksaan secara parsial per lokasi dan menelitiperalatan penunjang pembuatan Keramba Jaring Apung tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua PanitiaPemeriksa Barang mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan pembuatanKeramba Jaring Apung Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur yangdikerjakan oleh HARDOdan SULAIMAN LATUPONO mewakili CV.

pengadaanbarang dan jasa yang harus diperhatikan, prinsip itu refrensinya adalah Kepres80.Bahwa surat keputusan direksi itu lebih dahulu dilakukan perubahannya ataupengadaan barangnya boleh dilakukan, itu hal yang biasa.Bahwa penawaran alternatif itu baru bisa dilakukan sesudah ada calonpemenang.Bahwa tawaran alternatif ini juga boleh nggak dibandingkan dari harga yanglain kalau berbeda spec, itu tidak bisa dibandingkan.Bahwa seandainya OE itu sudah ditentukan oleh si pencari barang, kemudiankalau dihitung parsial

pertimbangan adalahbertentangan dengan pasal 197 ayat 1 KUHAP dimana JudexFacti tidak mempertimbangkan segala apa yang ada dalam prosespersidangan,yang disampaikan jaksa penuntut, saksisaksi, bukti,penasehat hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri dantidak membaca, mempertimbangkan fakta hukum, bukti danketerangan saksisaksi tersebut secara benar oleh karena ituPutusan ini jauh dari rasa keadilan dan bersumber dari Rekayasaatas rangkaian peristiwa pidana yang disusun Jaksa Penuntutsecara parsial

Akan tetapi kerugian bank yang muncul setelahRUPS itu merupakan nilai kerugian secara keseluruhan, tidak bisa melihatkergian secara parsial. Bahwa kredit macet tidak serta merta merupakan kerugian bank. Bahwa terhadap persoalan pelanggaran terkait pemberian kredit bank makaharus dilihat dari undangundang perbankan dan harus ditentukan adapelanggaran macam apa.

melalui delegasi, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa menurut hakim anggota Il, ketentuanPasal 13ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukankewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri olen delegansdan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh de/legans,namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapatdigunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidakwewenang yang sebagiansebagian atau parsial

milyarrupiah,dengan Jaminan Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahalberdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunantambahan) Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwa besarnyanilai agunan tambahan minimal sebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkandi dalam Juklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakanusaha dan objek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindakHalaman 11 dari 390 halaman Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2016/PT.BDGsebagai avalis parsial

DIDI SUPRIADI bin MUSTOFA adalahsebesar 25 milyar rupiah,denganJaminan Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahal berdasarkanketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan)Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunantambahan minimal sebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalamJuklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindak sebagaiavalis parsial dan rekomendator

Berdikari (Persero) Perihal PermohonanPembayaran Parsial untuk Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Jabar keKPHKPH Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 yangditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs GM Niaga SBU Niaga14. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuaan SPP No234/SPP/BTRD/JKT/03/2012 Tanggal 8 Maret 2012 bertuliskan Catatan :Keterangan SPP: Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pengadaan PupukNPK 151515 Ekspor Myanmar, Karung dan Silinder dengan QuantityPupuk 500.000 Kg, Karung 12.000 Lbr,

EFENDITALIB ;Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukanpemeriksaan secara parsial per lokasi dan meneliti peralatan penunjangpembuatan Keramba Jaring Apung tersebut padahal sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam kontrak, pemeriksaan barang dilakukan dilokasi, dalam hal inilokasinya adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ;Hal. 147 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di galangan kapal tersebutkemudian RAYNOLD GERRITS HETHARIE

Bahwa perubahan terhadappokok gugatan dan penambahan Petitum merupakan suatu permasalahandalam formalitas hukum acara yang tidak dapat dipahami secara parsial;4.

paramitra ini diseleksi secara ketat sesuai kriteria pekerjaan laludiberikan pelatinan sebagaimana buku pedoman untukmemperoleh hasil data yang dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa cara pembayaran kepada para mitra statistik dilapangan berdasar pada kesepakatan dalam kontrak kerjatertulis yang dibuat per individu satu per satu;Bahwa kegiatan update data, dilakukan ketika seluruhpekerjaan sudah selesai, dan pengupdatean dilakukansecara serentak dalam waktu bersamaan untuk seluruh data,tidak bisa secara parsial

mengakibatkan kebijakanlainnya kurang pas;Kriteria data yang dapat dinyataan diterima, jika datamenggambarkan betulbetul kondisi riil di lapangan, sudahdilakukan verifikasi berlapislapis sesuai quality assurance,monitoring kualitas (level pusat dan level provinsi turun kelapangan) sehingga data sudah bisa dinyatakan valid;Yang berwenang menyatakan data sebagai data valid yaknipelaksana pendataan yang menyerahkan data ke pemberipekerjaan;e Kebijakan nasional adalah untuk seluruh wilayah Indonesia,tidak bisa parsial

team dari Kemdiknas, atas perintah dariKapus yakni Abdul Ghofar;Bahwa penggabungan data dimulai pada Juni 2012, tetapi saksi tidak tahuberapa jumlah data yang didapat dari PT Surveyor Indonesia;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah data yang diperoleh dari PT SurveyorIndonesia apakah sudah valid atau belum;Bahwa data yang ditampilkan di dalam website meliputi tabular, citra danspacial;Bahwa setelah data dibuat dalam bentuk website, kemudian di up date olehmasingmasing unit satuan pendidikan secara parsial

Akibat kelemahan standar operasional prosedurpenerbitan sertifikat yang hanya melakukan penelitian ataupemeriksaan permohonan sertifikat secara parsial / per satupermohonan tanpa melihat informasi disekitarnya secara detail,dimana kelemahan SOP ini dimanfatkan oleh pemohon yang beritikadtidak baik .O Sertifikat dengan permohonan dasar sporadik, sebelum terbitSertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lokasi yang dimohon tersebutdiumumkanterlebin dahulu selama 60 hari.