(Tergugat Il) Nomor 1473/JKTPA/SCG/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019Perihal Permohonan Lelang Eksekusi Berdasarkan Pelaksanaan Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan PermintaanBantuan Penerbiatan SKPT, diberi tanda bukti T.II2;3. Foto copy dari fotocopy Surat Pernyataan Limit dari PT. BankCIMB Niaga, Tok. Nomor 1478/JKTPA/SCG/VII/2019 tanggal 16 Juli2019, diberi tanda bukti T.1I3;4.

kejalan yang tidak benar atau dilakukankegiatankegiatan yang bertentangan dengan nilainilai Syariah adalahmerupakan dalil gugatan yang sungguh sangat keliru, berlebihan danbukanlah hak Penggugat, anehnya Penggugat juga berani memohonkepada Mahkamah Syariyah Banda Aceh untuk menyatakan APAIWNomor W.3/162/03/1999. tanggal 1 September 1999 tidak sah dan batalserta penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 412 Tahun 2000 adalah tidakberkekuatan hukum adalah permohonan yang salah dan keliru Karenatanah objek penerbiatan

Bahwa penerbiatan sertifikat hak milik (SHM) no. 00700 atas namamusripah (IC. Tergugat ). Didasari oleh akta hibah no.35/BSK/2008Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Krs10.11.1213tanggal 03 maret 2008. Tergugat mendapatkan hibah dari adeni B. samotrial. B. ADENI (wafat pada tahun 2012).Bahwa didalam catatan riwayat tanah yang ada didalam buku C randujalak,tanah yang diotempati/dikuasai oleh tergugat semula adalah milik ADENIB SAMOTRI al. B.

jauhjauh hari sebelum Anggota KUDSerba Guna Kota Pinang mengajukan hak ke Kantor BadanPertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, pihakKementerian Kehutanan ataupun pihakpihak yang terkaitlainnya harus mencegahnya, sehingga tidak menimbulkanpolemik hukum dikemudian hari seperti yang dialamioleh Anggota KUD Serba Guna Unit Otonom Barumun Sosakhususnya Pengurus KUD Serba Guna Unit Otonom BarumunSosa yang harus didudukan sebagai seorang pesakitandan menjadi Terdakwa dalam perkara ini ;Bahwa selain itu. juga penerbiatan

Dengan demikianmaka perbuatan para tergugat yang selain menggusur dan membajak tanahobjek sengketa yang adalah tanah milik Gereja Masehi Alor di Watatukudahuluh/sekarang Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Alor Baru di Watatukuserta mengajuka permohona pendaftaran tanah guna penerbiatan sertifikathak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa adalahmerupakan suatu perbauatan melawan hukum dan melanggar hak;Bahwa sebagaimana di uraikan pada posita gugatan poin 8 (delapan) diatasbahwa

Bahwa oleh karena didalam pembuatan dan penerbitan AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 138/2008 tanggal 03 November 2008telah didukung oleh dokumen dan fakta hukum yang bersifat autentik, makapembuatan dan penerbiatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :138/2008 tanggal 03 November 2008 oleh Tergugat II telah memenuhiketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun prosedur hukum yangdilanggar dalam penerbitan akta tersebut, sehingga secara juridis AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 138/2008

Lumajang.Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 20 September 1989,dan pada saat itu dipimpin oleh Bapak Sudjadi, Bsc.Bahwa proses penerbiatan sertifikat hak pakai tersebut adalah pemohonmengajukan permohonan melalui BPN kemudian dikirim ke KanwilPropinsi kemudian dari Kanwil menerbitkan SK Kanwil, kemudian BPNmenerbitkan sertifikatnya.Bahwa terhadap tanah obyek sengketa, permohonannya diajukan padatanggal 23 Agustus 1989 oleh Kepala SMP yang bernama Mashoed cq.Depdikbud RI, cq.

Nomor 1837 K/Pid.Sus/2015 3701/12/2012 Setoran listrik Pesta Buper 66.757.200,00 66.757.200,00 38 Stand pameran Kwarda 15.000.000,00 14.099.000,00 901.000,00Perkempinas 201239 07/12/2012 Penerbiatan iklan ucapan 5.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00terimakasih perkempinas 2012 di media cetak JUMLAH 845.485.417,00 624.651.040,00 Bahwa pengeluaran sesuai dengan buku kas umum yang disusun olehKwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jambi periode tahun 2013sebesar Rp 4.566.300.493,00, dengan Rencana

Nomor 1837 K/Pid.Sus/2015 Kwarnas di Jakarta37 01/12/2012 Setoran listrik Pesta Buper 66.757.200,00 66.757.200,0038 Stand pameran Kwarda 15.000.000,00 14.099.000,00 901.000,00Perkempinas 201239 07/12/2012 Penerbiatan iklan ucapan 5.500.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00terimakasih perkempinas 2012di media cetakJUMLAH 845.485.417,00 624.651.040,00 224.013.885,00 b.Bahwa pengeluaran sesuai dengan buku kas umum yang disusun olehKwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jambi periode tahun 2013sebesar Rp

Bahwa penerbiatan objek sengketa TUN olehHalaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 21/G/2021/PTUN.ABNTergugat adalah tidak bertentang dan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa penerbitan objek sengketa TUN oleh Tergugat tidak terdapat cacatprosedur maupun cacat hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalamgugatannya melainkan penerbitan objek sengketa berdasarkan pada ketentuanyang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga melaluimekanisme prosedur

Dalam hal penetapan spesifikasi teknis,penyusunan HPS dan penerbiatan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/JasaPemerintah (SPPBJ). Oleh karena itu jika PPK lalai dengan kewajibannyadiancam dengan sanksi administratif kepegawaian oleh Pejabat PembinaKepegawaian/Pejabat yang berwenang untuk itu. Tugas pekerjaan PPK jugadilingkupi bidang hukum perdata, karena dia yang berhubungan hukum denganmenandatangani kontrak dengan Penyedia barang/jasa dan bahkan berwenangmelakukan pemutusan kontrak.

Putusan Nomor :8 / Pid.B/2020/PN Tit.yang sering kami temukan dalam laporanlaporan masyarakat yangberkomplik dengan HGU; Bahwa menurut Ahli perkara ini cendrung ke arah perdata, karenamasih banyak masyarakat yang senyatanya memiliki lahan yang belummendapatkan kompensasi atau ganti kerugian dan juga kita tidak gampangmelihat risalah penerbitan HGU nya dan prosesproses lainya sehinggadapat kita katakan bahwa penerbiatan HGU ini telah dilakukan denganproses clear and clean ; Bahwa karena mereka memiliki

adalah Nurianto Berito Manurung dan sebagai Pembeli(Penerima Ganti Rugi) adalah Daud Marojahan Ompusunggu sehingga sebagai salahsatu syarat dalam penerbiatan objek sengketa ada 2 (dua) surat jual beli yaitu SuratJual Tanah Perumahan tertanggal 02 Agustus 2020 dan Surat Pelepasan Hak AtasTanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 1363/L/N.EAR/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020;Menimbang, bahwa dari dalildalil yang diajukan para pihak tersebut, maka permasalahan hukum (legal issue) pada sengketa a quo adalah apakah

Bahwa proses penerbiatan Sertipikat atas nama Hj. Nuryati tersebutyang sekarang permohonan peralihan hak nya sedang diproses kepadaHindra Setiawan (Selaku pembeli) di Kantor Pertanahan KabupatenGarut, itu sudah sesuai dengan Prosedur Hukum dan Tata LaksanaPendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam PP 10 Tahun 1961sekarang PP Np. 24 Jo.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah bukan wewenang PengadilanAgama Praya.Bahwa setelah Para Tergugat mencermati gugatan Para Penggugat secarakomprehensif, baik pada dalil gugatan maupun Petitum gugatanmenunjukkan perkara aquo bukan menjadi kewenangan PengadilanNegeri in casu a quo Pengadilan Negeri Praya untuk mengadilinya denganalasan mendasar secara hukum sebagai berikut :Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, yaitu pada posita angka 6, ParaPenggugat menyatakan bahwa penerbiatan SHM atas nama Tergugat

Surat Ukur No. 4682/1992 tanggal2971992 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,TELAH TERBIT SEJAK 1994, sedangkan PenerbitanSertipikatatas PT.SUNINDO Property Jaya yang dilakukan oleh Tergugat BARU DILAKUKANPADA TAHUN 2010 dan TAHUN 2013, SECARA FAKTA HUKUM, telah adaterlebih dahulu adalah tanah milik Penggugat ;20.Bahwa BUKTI bila adanya Perbuatan Tergugat yang bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, serta melanggar asasasasumum pemeritahan yang baik, akibat penerbiatan

, Il, Ill, dan Tergugat IV pada hal TergugatTertarik VI mengetahui tanah Terperkara adalah tanah Peninggalan Alm.Said Saleh suami Penggugat I/ orang Tua Penggugat II,III,IV,V,VI danPenggugat VII adalah perbuatan melawan hukum, sehingga sangatmerugikan Para Pengugat, oleh karena itu secara hukum suratsuratketerangan penguasaan fisik bidang tanah/ sporadik yang dikeluarkan olehTergugat Tertarik VI atas tanah Objek sengketa haruslah dinyatakan tidaksah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga proses penerbiatan

bidangbidang tanah tersebutdikuasai PARA PENGGUGAT dan belum ada satupun surat peralihan hakkepemilikan dari TERGUGAT II IKNTERVENSI dan Saudara kandungnya(MARJOHAN dan JON KARKAWI) kepada PARA PENGGUGAT, sehinggabaik data fisik dan data yuridis bidang tanah telah seusai dengankenyataannya;Bahwa tidak ada perbuatan TERGUGAT yang bertentangan dengan Pasal17 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena semua prosedur danmekanisme penerbiatan

..........138 DepaSebelah Selatan bersempadan dengan Tanah PerkebunanBalai Kadjan.......... cece ce ccc ence ea caceeceseeecsteeecsteeeestteeesteeeeeeseeeeseesse98 DepaSebelah Utara bersempadan dengan SIC....................04 98 DepaBahwa benar tergugat I telah dipercayakan oleh AYAH PENGGUGAT untukmengurus sebidang tanah sebagaimana tersebut di Posita nomor 2 (dua) diatasnamun pada tahun 1983 tergugat I dipaksa oleh KUA KABUPATEN SIJAK untukmembuat surat Wakaf yang terguagt I tidak mengetahui penerbiatan

gugutan yang diajukan Para penggugatn tidakperbuatan melawan hukum apa pun yang didalilkannnyadalam surat gugutan, kecuali mengenai adanyaperbuatan Tergugat 1 yang mengajukan~ keberatankepada Tururt Tergugat atas permohonan Penggugat 219mengajukan penerbitan sertifikat atas sebidang tanahsebagaimana didalilkan para Penggugat dalamsurat gugatannya.Bahwa keberatan yang Tergugat I ajukan~ kepadaKantor Pertanahan kabupaten Tanah Datar adalahsemata mata dikarenakan para Penggugat telahmelakukan permohonan penerbiatan

Sinar, 6) Sdri.Usman;Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah warisan yang sampai saat ini Saksigunakan sebagai tempat tinggal, yang mana tanah tersebut telahbersertifikat hak milik;Bahwa dasar penerbiatan Sertifikat Hak Milik yang Saksi miliki tersebutadalah adanya bukti pajak atas nama Sumang dan juga penyerahan tanahdari Hj.