Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariHalaman 272 dari 285 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PN GtoPresiden.

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.> Pasal 49 menyebutkan bahwa BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah dan salah satu dari pengawasanintern itu termasuk audit investigative.2,.

Sesuai denganpasal 1 angka 2 PP tersebut, sistem pengendalian Intern Pemerintah( SPIP)didefinisikan sebagai sistem pengendalian Intern yang diselenggarakan secaramenyeluruh di lingkungan pemerintan pusat dan pemerintah Daerah. Untukmemelihara sistem pengendalian yang baik maka diperlukan aparat pengawasintrn pemerintah seperti yang di atur pada pasal 49 (1) PP No.60/2008 yangterdiri ataas:1. BPKP;2. Inspektorat Jendral atau nama lai yang secara fungsional melaksnakanPengawasan Intern;3.

Bahwa Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negaramenggunakan Metode Audit dengan Tujuan tertentu (ATT),berdasarkan : Pasal 12 ayat (1) permendagri No.23 Tahun 2007 tentang PedomanTata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah ; Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 48, 49, 50.

sertapenyiapan bahan pembinaan pegawale Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuanketrampilan dan disiplin pegawal Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaanpenyelenggara negara (LHKPN) di lingkungan dinas Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan aparatursipil negara (LHKSN) di lingkungan dinas Menyiapkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar danpenyelesaian pengaduan pelayanan publik di lingkungan dinas Menyiapkan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah(SPIP

Diklat Penilaian Maturitas SPIP Pemda. 2016 20 Pelatihan Resolusi Bank 201721 . Nara Sumber Workshop Audit Investigatif di Lingkungan 2019APIP seProvinsi Papua Barat22 = Diklat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara: 2020 (PKKN)23 Diklat Pemberian Keterangan Ahli (PKA). 202024 .

Seluma.Dan juga bukan wewenangnya untuk mencampuri prihal DanaPenyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018;Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan berhubungan denganBendahara maupun Staf Pengelola Keuangan adalah Kegiatan Rutinpembuatan laporan bulanan, laporan kepegawaian,SPIP (SistimPengendalian Intern Pemerintah );Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pengadaan Scanneradalah Pada waktu saksi menjabat sebagai Staf Bagian umum padaKPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 25 Oktober 2018dan

Diklat Penilaian Maturitas SPIP Pemda. 2016 20 = Pelatihan Resolusi Bank 201721 = Nara Sumber Workshop Audit Investigatif di Lingkungan 2019APIP seProvinsi Papua Barat22 = Diklat Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara: 2020(PKKN)23 = Diklat Pemberian Keterangan Ahli (PKA). 202024 = Diklat Overiew Fraud Prevention dan DasarDasar Audit: 2020Investigasi (Batc Il).25 = Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan APH 2020Penanganan Perkara TPK Wilayah Hukum ProvinsiPapua Barat 26 Diklat Manajemen Konflik

sertapenyiapan bahan pembinaan pegawale Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuanketrampilan dan disiplin pegawal Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaanpenyelenggara negara (LHKPN) di lingkungan dinas Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan aparatursipil negara (LHKSN) di lingkungan dinas Menyiapkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar danpenyelesaian pengaduan pelayanan publik di lingkungan dinas Menyiapkan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah(SPIP

Istilahaudit biasa digunakan dalam APIP, kalau pemeriksaan adanya dalamBPK;Bahwa secara definisi hampir sama, menurut UU No. 4 Tahun 2015maupun PP No. 60 Tahun 2008;Bahwa kalau pemeriksaan lebih luas, untuk menilai pegelolaan keuanganBahwa kalau APIP untuk internal pemerintah;Halaman 191 dari 331 Putusan Tipikor Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa benar APIP menurut PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP Pasal 48terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi, InspektoratKota / Kabupaten;Bahwa

.> Pendidikan dan Pelatihana.Pendidikan dan Pelatinan Sertifikasi Pembentukan AuditorAhli, STTPP2219/JFAAV03/VIV2008 Tanggal 09102008Pendidikan dan Pelatihan Auditor Sertifikasi Auditor KetuaTim Pendidikan SERT2452/JFAKT/03/XV2011 Tanggal 24Januari 2012.Bimbingan Teknis Kepegawaian dan dan PenyelesaianKasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah KabupatenBoyolali.Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)> Bahwa benar Ahli telah ditunjuk berdasarkan Surat Nomor800/165/11/2013

segalagalanya;Bahwa di lingkungan pemerintah Indonesia, auditor ekstemal adalah BadanPemeriksa Keuangan (lihat UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006, sedangkan auditor internal adalahAparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal dilingkungan Kementerian dan Lembaga, dan Inspektorat Daerah di lingkunganPemerintah Daerah (linat PP 60 tahun 2008 tentang Sistem PengawasanInternal Pemerintah (SPIP

Tahun 2013 Diklat Sitem Pengendalain Internal Pemerintah (SPIP) DiMedan.Jabatan Ahli di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah selaku Auditor,kualifikasi Ahli dalam jabatan tersebut adalah karena latar belakang pendidikanAhli adalah akuntansi dan auditing serta telah melalui Diklat yang dipersyaratkandalam jabatan tersebut.Sampai saat sebelum sekarang ini, Ahli ditugaskan dan ditunjuk untukmemberikan keterangan selaku Ahli kepada Penyidik maupun didepan sidangpengadilan dalam perkara tindak

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.> Pasal 49 menyebutkan bahwa BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah dan salah satu dari pengawasanintern itu termasuk audit investigative.2,.

Tahun 2013 Diklat Sitem Pengendalain Internal Pemerintah (SPIP) Di Medan.Jabatan Ahli di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah selaku Auditor,kualifikasi Ahli dalam jabatan tersebut adalah karena latar belakang pendidikan AhliHal 159Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP K/2016/PN Mdnadalah akuntansi dan auditing serta telah melalui Diklat yang dipersyaratkan dalam jabatantersebut.Sampai saat sebelum sekarang ini, Ahli ditugaskan dan ditunjuk untuk memberikanketerangan selaku Ahli

Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Pegawai diLingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal seProvinsiAceh (Sertifikat Nomor: SERT0373/DL/4/2011 tanggal 08 Juli2011);. Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan InternationalFinancial Reporting Standard (IFRS) bagi Pegawai di lingkunganBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (SertifikatNomor: SERT3319/DL/4/2011 tanggal 15 Juli 2011);.

Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018

saat ini bekerja di Badan Pengawas Kuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bali sebagai Koordinator Pengawas (Korwas) BidangInvestigasi pada BPKP perwakilan Bali.Bahwa dapat saksi jelaskan latar belakang pendidikan saksi terkait dengan keahliansaksi :1 Pendidikan dan Pelatihan Audit Operasional/Manajemen Audit Tahun1992;Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Widyaiswara Tahun 2007;Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2007;TOT Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun 2009;Pendidikan dan Pelatihan SPIP

saat ini bekerja di Badan Pengawas Kuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bali sebagai Koordinator Pengawas (Korwas) BidangInvestigasi pada BPKP perwakilan Bali.Bahwa dapat saksi jelaskan latar belakang pendidikan saksi terkait dengankeahlian saksi :1 Pendidikan dan Pelatihan Audit Operasional/Manajemen AuditTahun 1992;2 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Widyaiswara Tahun2007;Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2007;TOT Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun 2009;Pendidikan dan Pelatihan SPIP

saat ini bekerja di Badan Pengawas Kuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bali sebagai Koordinator Pengawas (Korwas) BidangInvestigasi pada BPKP perwakilan Bali.Bahwa dapat saksi jelaskan latar belakang pendidikan saksi terkait dengankeahlian saksi :1 Pendidikan dan Pelatihan Audit Operasional/Manajemen AuditTahun 1992;2 Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Widyaiswara Tahun2007;Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2007;TOT Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun 2009;Pendidikan dan Pelatihan SPIP