Ditemukan 2375 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semy semi semua samu setu seru sempu
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 455/Pid.SUS/2015/PN Llg.
Tanggal 10 Desember 2015 — (TERDAKWA) Nama : MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin H. ABDUL AZIZ ;
147 — 29
  • AJIB Lubuklinggau yang dipimpin oleh Ade Okta Saputra(DPO) selaku Avalist dengan jaminan/ agunan berupa kebun milik dari masingmasingnasabah dengan nilai jaminan minimal 120 % dari pinjaman dan semu anya dibawah Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Menimbang, bahwa benar terhadap proses pembiayaan kredit terhadap 18(delapan belas) nasabah tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP BSM diantarayaitu :> Saksi Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi tidak melakukan survey On TheSpot terhadap 18 (delapan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 232/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 1 Agustus 2018 — PT BANK BTPN DKK VS JONNY GULTOM
101 — 57
  • kewenangan oleh undangundang untuk memperoleh pelunasan melalui mekanisme pelelangan umum apabilaDebitur dikemudian hari terbukti wanprestasi;Bahwa petitum poin (9) Penggugat menyatakan kerugiannya yang meliputi morildan materil dengan nilai uang yang sangat besar dengan hanya didasari atasimajinasi atau anganangan dan sangat menyimpangi fungsi dari lembaga peradilanitu sendiri yaitu lembaga untuk mencari keadilan atau kebenaran materiil bukanlahsebagai alat Penggugat untuk mencari keuntungan yang semu
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
Ali Irsya Amroni Siregar
Tergugat:
1.Clive Daniel Mario sutanto
2.PT Bank Artos Indonesia
3.KPKNL Bandung
4.Drs. Hendrawan Sukma Saputra
5.Dewi Lestari SE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
64 — 11
  • Bag.Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26November 1964 atau eksekusi yang telah berlangsung padatanggal 21 Mei 1960 ;Judexfacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusitelah berlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karenabarang sengketa dari semula telah dikuasai oleh pihak yangberwenang; seharusnya pembantah (pelawan eksekusi)mengajukan gugatan biasa (baru) ;Bahwa oleh karena Bantahan Pembantah telah lewat waktu, maka cukupalasan hukum menyatakan Bantahan Pembanatah
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 12-05-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 28/PDT/2020/PT JAP
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : Drs. Muhammad Darwis
Terbanding/Penggugat : MARIANI
Terbanding/Turut Tergugat : IBRAHIM HANUEBY
Turut Terbanding/Tergugat II : NIMBROD HANUEBY
69 — 71
  • dasar tuntutan Penggugat yang dan tidakbernilai kerugian apapun baik secara materiil maupun immaterial menjadi tidakberalasan hukum; Oleh karena itu tidak bernilai sama sekali pula permohonanPenggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objeksengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakan putusan dapatdilaksanakan lebin dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukuman uangpaksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugian yangdidalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 15-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
HARMIANTO, S.H., M.H
Tergugat:
BUPATI JENEPONTO
323 — 183
  • Negara itu tidak memilki beban kewenangan ketikaBupati belum menerima usulan permohonan untuk dibuatkan bechiking ; Bahwa upaya administratif yang dilakukan telah lampau waktu 21 hari itutidak bisa dipandang sebagai suatu upaya administratif dan tidak bisadijadikan dasar dalam Perma No.6 Tahun 2018 dimana ada 2 (dua) halyang berbeda ini seolaholah disatukan, upaya administratif itu memangdalam peradilan administrasi itu ada 2 (dua) jalan yang ditempuh dimanaada peradilan murni dan ada peradilan semu
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum
Register : 27-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wgp
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMAD SYAFA, SH
Terdakwa:
1.GABRIEL MANEK UN, SVD Alias GABRIEL
2.drh. OCTOVINUS SAMUEL UMBU BARA ROENDI Alias SAMUEL
3.DARIUS HAWU DJOH Alias DARIUS
78 — 35
  • Darius Hawu Djoh Alias Darius dilaporkan ke pihakkepolisian dan dilakukan penyidikan diketahui ternyata usaha dari KSUAMANDA dan KSP AMANDA adalah semu / bohong atau tidak sesuai yangawalnya diterangkan kepada para anggota / saksi korban oleh karena;> Profit sharing / nilai keuntungan/bonus bukan diperoleh dari hasilkeuntungan usaha KSU AMANDA sebagaimana tertuang dalam AD/ARTmelainkan Profit sharing / nilai keuntungan / bonus diambilkan daripenyisihan uang anggota itu sendiri atau dengan cara anggota
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 6 Juli 2011 — IR. SUFIYANTO, MM.,BIN SUKISNO (TERDAKWA)
102 — 21
  • Kuasa Pengguna Anggaranmasih ditindaklanjuii dengan pembayaran yang menjadi wewenang PenggunaAnggaran;Bahwa ahli tidak mengetahui/tidak pernah membaca tentang Pasal 6 UndangundangNomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK;Bahwa mengenai perbuatan maiteriill Pengguna Anggaran adalah penanggungjawabtertinggi anggaran dalam SKPD, yang mana hanya sebagian kewenangannya dapatdilimpahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa PenggunaAnggaran merupakan delegasi semu
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
117 — 79
  • Dan para pendamping sama sekali tidakkeberatan atas perbuatan penyerahan uang yang dilakukan tersebut, semuanya sematamata atas inisiatif dankeikhlasan para pendamping sendiri, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamhalini hanyalahkehilapan semu atau Dwaling semu yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi siapapunMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 November 2011, yang pada pokoknya tetap dengan
    pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dimaksud dalamdakwaan ketiga ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ketiga atas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikandi atas, maka terhadap nota pembelaan ( pledoi ) yang telah disampaikan oleh p enasihathukum terdakwa yangmenyatakan perbuatan terdakwa menerima uang hanyalah kehilapan ( dwaling ) semu
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 37/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 11 April 2017 — ARMIN DIDIN Melawan 1.BUPATI KATINGAN 2.CAMAT TEWANG SANGALANG GARING 3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG 4.KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA, DESA KARYA UNGGANG
105 — 55
  • PLKPertama, penggugat mengetahui dimana keputusan tersebut bersifatnyata, tidak semu atau konkrit ini terlinat pada produkproduk setiapkeputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh panitia pemilihankepala desa, tim verifikasi maupun tindakan yang dilakukan oleh BPDvide pasal 9 jo pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014, dimana dalam ketentuan tersebutmengatur tugas pilkades dan tugas BPD adalah membuat sebuahtindakan yang konkrit berdasarkan tugas yang diatur
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PA RANTAU Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Rtu
Tanggal 13 Juli 2017 — Penggugat vs Tergugat
94 — 14
  • Tapi yang ingin saya tegaskan disini adalah bahwa saya sudahsangat yakin kebenaran sejati itu hanya milik Allah dan kebenaranmanusia itu hanyalah kebenaran semu.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 22-07-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 1 Desember 2015 — ASMANIDA, S.Ag MELAWAN PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk DKK
96 — 36
  • Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II adalah mengadaada dan tidak benar sama sekali hal mana setelah Tergugat II cermati point demipoint dari surat gugatan Penggugat hanya mengemukakan sikap keegoisan danfaktafakta yang semu;. Bahwa terhadap kerugiankerugian yang didalilkan Penggugat didalam positamaupun petitum surat gugatannya adalah mengadaada dan tidak berdasarkanhukum yang berlaku;5410.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUIT HARAPAN
271 — 135
  • Jikalaupun disebut bahwa suratsurat demikian Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDNsebagai Keputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhisyarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UUPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan keputusanPemerintahan yang bersifat regulasi yang disebutbeleids' regel, dan dikenal sebagai peraturanperundangundangan semu, yang bukan menjadikewenangan PTUN;.
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Tanggal 5 Maret 2015 — CHANDRA, Dkk melawan KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Teluk Bayur Padang, Dkk
134 — 46
  • utamarusaknya sistim tata kelola dan kerja sebagaimana diatur dan diamanatkanoleh peratuaran yang ada untuk dijaga, dihormati dan dilaksanakan didilingkungan Pelabuhan Teluk Bayur Padang; belum lagi anggota buruhPenggugat yang sebahagian besar hidup keluarganya bergantung atas nafkabagi kehidupan yang jika dinilai dengan uang sebesar yaitusebesar Rp.5.00.000.000 (Lima Ratus Juat Rupiah);12.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. KIMBERLY CLARK INDONESIA
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka sesuai Per01/PJ.7/2008tanggal 8 Oktober 2008 dan SE02/PJ.7/2008 tanggal8 Oktober 2008 telah dilakukan halhal berikut: Telah dibuat Berita Acara tidak memberikanpenjelasan dan atau pembuktian Nomor : BA688/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 29 Agustus2008 Terdapat Surat Undangan Pembahasan Sengketaperpajakan Nomor S4744/WPJ.07/BD.0503/2008tanggal 2 September 2008, tetapi TermohonPeninjauan Kembali (Semu/a Pemohon Banding)tidak hadir memenuhi undangan pembahasansengketa tersebut.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 42/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa I : PRIYADI KARDONO. Diwakili Oleh : PRIYADI KARDONO.
Pembanding/Terdakwa : MUCHAMAD MUCHLIS
Terbanding/Penuntut Umum : PUTRA ISKANDAR
491 — 180
  • Perbuatan melawan hukum yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umumterkait dengan dugaan perbuatan mempengaruhi, memerintahkan adalahtuduhan semu dan tendensius dan asal sebut dikarenakan TIDAKBERDASAR dan hanya berdasarkan cerita/katanya 12 orang Saksiyang menyudutkan Pembanding/Terdakwa I.5. Dan tuduhantuduhan lainnya juga yang telah disangkal bersama denganbuktibukti pendukung yang telah disampaikan di atas.halaman 224 dari 315 halaman, Putusan No. 42/Pid.
    Perbuatan melawan hukum yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umumterkait dengan dugaan perbuatan mempengaruhi, memerintahkanadalah tuduhan semu dan tendensius dan asal sebut dikarenakan TIDAKBERDASAR dan hanya berdasarkan cerita/katanya 12 orang saksi yangmenyudutkan Pembanding/Terdakwa Il.4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 328/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 22 Desember 2015 — KUSUMAH PERIATNA Lawan 1. PONI MADJUKIE, 2. YAYASAN KESUMA ABDI NUSA, 3. Ir.SIANNA SUSANTI SAPUTRA, 4. NOTARIS SHELLA FALIANTI, S.H.,
296 — 1283
  • Kaedah Hukum sbb :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris , dimana seseorangmemberi kuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketa kepadapihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namunmengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnyabermula dari surat pengakuan hutang, dengan menjaminkan rumahsengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya, dirubahmenjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian demikiansebenarnya merupakan perjanjian semu
Restatement Cessie
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
6869 — 13660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • Cessie dalam praktik perbankan digunakan sebagai salah satu lembagajaminan sebagai agunan tambahan, di mana cessie piutang atas namadikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (oneigelijkePenjelasan Hukum Tentang Cessie 45 isi3ok.indd 45 42/13/2010 11:55:53 Ppandrecht), posisinya sama dengan penyerahan dengan constitutumpossessorium, tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak adaconstitutum possessorium. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai duasisi.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2126 — 888
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan PengadilanTata Usaha Negara.Pengadilan pajak sederajat dengan pengadilan tinggi umum danpengadilan tinggi agama pada umumnya dan pengadilan tinggi TUN padakhususnya.Hakim Pengadilan pajak adalah hakim pengadilan bukan hakimpengadilan semu ataupun hakimhakim yang lain.Hakim pengadilan pajak adalah pejabat negara pelaksana kekuasaankehakiman di bidang sengketa pajak bukan pegawai negeri sipil atauPNS, atau ASN biasa.Hakim Pengadilan pajak bukan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 06-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.H. Syakhrian Sulaiman
2.Kushadi Rianto, SH.,
Tergugat:
1.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Tanah Laut.
2.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
Intervensi:
1.SPSI pada PT.Brigestone Kalimantan Plantation.
2.Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SPSI Provinsi Kalsel.
141 — 62
  • III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badandan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat unum maupunperundangundangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah(linat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asasasas Hukum TataUsaha Negara II halaman 63 alinea ke6), kKemudian Keputusan a quo(objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — 1. PT PASSOKKORANG,DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
210 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sungguh sangat tidak adil, jika dengan cara berpikir praktisdan tidak berdasar hukum tersebut di atas, para PemohonPeninjauan Kembali kemudian dianggap telah bersekongkol danmenciptakan persaingan semu dalam uraian penerapan unsurbersekongkol;5.25.Bahwa terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali Il (dahuluPemohonVIl dan VIII) yang dipertimbangkan telah melakukantindakan tidak transparan terkait jadwal lelang yang tidak lengkapdimaksudkan untuk menfasilitasi para Pemohonl s/IV, harusdinyatakan