Bag.apabila memberikan keterangan dan atau membongkar rahasiaperusahaan dapat dikenakan sanksi baik berupa PHK dan atau sanksilainnya; Bahwa saksi dengan Tergugat karena merupakan pengurus SerikatPekerja Kereta Api (SPKA) yang menjabat sebagai Sekretaris TimAdvokasi SPKA Pusat, dan dalam perkara yang dihadapi olehTergugat saksi mengetahui telah dilakukan Tripartit di DisnakerCirebon antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui perkara yang dihadapi Tergugatberdasarkan Kronologis yang diterima

PERKARA.Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14September 2018 yang dilampiri Anjuran Mediator Dinas Tenagakerja danTransmigrasi Kabupaten Bandung Barat, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri BandungKelas A Khusus pada tanggal 17 September 2018, dengan register Nomor194/Pdt.SusPHV/2018/PN.Bdg. telah mengajukan halhal sebagai berikut :I.1.DASAR GUGATANBahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a guo secara musyawarah padatingkat Bipartit (Bukti P30) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit(Bukti T1) pada anjuran Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan mengeluarkan AnjuranNomor : 0674/1.835.3, tertanggal : 3 April 2018 (Bukti T1=Lampiran GugatanPara Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak telahmelakukan

Keputusan Direksi Pihak Tergugat, tentangmanajemen ritail supermarket berpotensi menimbulkanketidakstabilan Politis dan Ekonomis, di dalam UndangundangKetenagakerjaan kerap menimbulkan polemik dan tantangan kerasdari para pekerja, karena dinilai merupakan Justifikasi terhadapeksploitasi berkelanjutan, unjuk rasa baik yang dilakukan dalammemperingati Hari Buruh Nasional maupun yang berkenaan denganotoritas kebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnyaPerselisihan Hubungan Industrial, Bipartit dan Tripartit

initerpaksa dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat telah mangkir kerjasejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016selama lebih kurang dari 3 (tiga) bulan dan selain itu barak atau messtersebut akan segera ditempati oleh karyawan lainnya yang berhak atasrumah tempat tinggal pada perusahaan tergugat;28.Bahwa benar perselisihnan tersebut diatas sudah dilaporkan olehPenggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKotawaringin Barat, dan telah dilakukan pertemuan Tripartit

menjadi alasanalasan diajukannya gugatan ini (fundamentum petendi)adalah sebagai berikut :1Bahwa pada tanggal 1525 November 2007, para Penggugat (Wakil kelompok)dan Kelompoknya melakukan aksi mogok kerja di bawah naungan SP KEP PUKInco Soroako ;Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, telah dilakukan upaya hukum PerundinganBipartit 1 pada tanggal 7 Desember 2007 dan Perundingan Bipartit 2 pada tanggal13 Desember 2007, namun gagal dan tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya telahdilakukan pula upaya hukum Tripartit

Bahwa benar antara Pengggugat dengan Tergugat telah dilakukan upayaperundingan Bipartit dan Tripartit tetapi tidak tercapai kesepakatan, makaditerbitkan Anjuran No. 560/1955/DisnakertransD, tertanggal 19 Oktober2020 oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kubu Raya;Menimbang, bahwa setelan mencermati secara seksama gugatanPenggugat dan jawaban Tergugat, maka yang masih menjadi masalah danharus dibuktikan adalah apakah benar putusnya hubungan kerja antaraPenggugat

melalui surat Nomor : OO0O6/HR/IV2015mengeluarkan surat skorsing sekaligus memberitahukan skorsing terhadapTergugat untuk proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tetapmenerima upah;Bahwa kemudian, karena perundingan dan segala upaya telah dilakukanPenggugat namun tidak terjadi kesepakatan maka pada tanggal 21September 2015, Penggugat mencatatkan terjadinya perselisihan hubunganindustrial dengan Tergugat ke dinas tenaga kerja transmigrasi kabupatenMimika untuk dilakukan upaya penyelesaian secara tripartit

600.000,(EnamRatus Ribu Rupiah); Bahwa pada masa kerja dari Januari 2017 sampai dengan Desember2018, Penggugat menerima upah dari Tergugat sebesar Rp. 800.000,(Delapan Ratus Ribu Rupiah);Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuanPasal 80 Ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pengusahadilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89;Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perundinganbaik Bipartit maupun Tripartit

Kemudian antara Penggugat denganTergugat melakukan perundingan bipatrit (Bukti P5, P6 dan Bukti T5) dandilanjutkan pada tingkat Tripartit (Bukti P10 dan Bukti T7 s/d T9) pada anjuranMediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Barat dengan mengeluarkan Anjuran Nomor : 034/038/HIHAK18/V/2018,Tertanggal 08 Mei 2018 (Lampiran Gugatan = Bukti T10);Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Tergugat memberikansurat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yang

Bahwa atas dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 7 sampai dengan 9maka dapat Tergugat kemukakan upayaupaya bipartite maupun tripartit telahdilakukan untuk menyelesaikan masalah PHK atas diri Para Penggugat akantetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Para Penggugat tidak maumenerima hak normative atas PHK yang Tergugat berikan, termasuk anjurandari Mediator dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSumatera Selatan telah ditolak oleh Para Penggugat;ALASAN GUGATAN7.

upaya penyelesaianperselisihan PHK tersebut melalui Perundingan Bipartit, namun karena tidaktercapai kata sepakat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, Penggugat kemudian mencatatkan perselisihan PHKtersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika(Disnakertrans Mimika) melalui surat Penggugat Nomor 209002/IR/GEN/X/2017, tanggal 13 September 2017 untuk diupayakanpenyelesaiannya secara Tripartit

Bahwa kemudian PENGGUGAT mendaftarkan sengketa PerselisianLl.Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa TenggaraTimur pada tanggal 9 Juli 2012 (BUKTI P6) dan kemudian DinasTenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan 2 (dua) kalisurat undangan mediasi Tripartit yaitu pada tanggal 10 Agustus 2012(BUKTI P7) dan 7 September 2012 (BUKTI P8);Bahwa terhadap nediasi tersebut, Pihak Dinas Tenaga Kerja ProvinsiNusa Tenggara Timur talah mengeluarkan Anjuran Tertulis No.

acara Pengadilan PHIpada Pengadilan Negeri dilingkungan peradilan umum secarakhusus mengacu dan berdasarkan UU No. 2 tahun 2004 tentangPPHI, akan tetapi tidak benar dalil gugatan Penggugat padaangka (3) halaman 2 yang menyatakan antara Penggugatdengan Tergugat tidak ditempuh upaya bipartit, dengan alasanhukum sebagai berikut :24.1.24.2.Bahwa jika tidak ditempuh upaya hukum bipartit atasperselisihan hubungan industrial antara Penggugat denganTergugat tentunya pihak Medator tidak melakukan upayahukum tripartit

SSE Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah padatingkat Bipartit dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit pada anjuranMediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Pusat dengan mengeluarkan Anjuran Nomor : 989/1.835.1, Tertanggal03 Mei 2016 pada lampiran gugatan (bersesuaian Bukti T10), maka Majelishakim berpendapat bahwa para pihak telah melakukan proses penyelesaianperselisihan

PENDAHULUAN Bahwa Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja diajukansetelah melewati proses Bipartit, Tripartit (Mediasi) di Suku DinasKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara, sebagaimanadisyaratkan oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Indusirial, yakni dengan telahdikeluarkannya Nota Anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 1041/1.831tertanggal 23 April 2020.

tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen PekerjaanPembacaan Meter Outsourching berpotensi menimbulkan ketidakstabilanPolitis dan Ekonomis, di dalam UndangUndang Ketenagalistrikan kerapmenimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karenadinilai merupakan Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, unjukrasa baik yang dilakukan dalam memperingati Hari Buruh Nasionalmaupun yang berkenaan dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaanyang tidak selarasnya Hubungan Industrial Bipartit dan Tripartit

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat poin 7,8,9 dan 15tidak benar sama sekali karena Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Hal 113 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel305.K/DIR/2010 hanyalah bersifat pengaturan dan merupakan petunjukpelaksanaan/teknis dalam aspekaspek pengadaan berbagai macambarang dan/atau jasa secara umum dan tidak ada kaitannya denganketidakstabilan politik, polemik, ekspoitasi berkelanjutan, unjuk rasa,bipartit, maupun tripartit.

tentang UpahMinimum Sektoral Provinsi Tahun 2014 (Bukti T7);8 Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponendan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan HidupLayak (Bukti T8);9 Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan (Bukti T9);10 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 yangtelah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Susunan OrganisasiLembaga Kerjasama Tripartit

Mitra KaryaConsultant (selaku Konsultan Pengawas), di bawah sumpah padapokoknya menerangkan: Bahwa benar ada surat tertanggal 8 Oktober 2011 dengan tulisantangan yang berjudul Pertemuan Tripartit: Dinas Koperindag, PT.Guna Karya, Sub Kontraktor dan Konsultan, dimana saksi bertandatangan terhadap surat tersebut yang berisikan:1. Pelaksana (kontraktor) berjanji memasukkan/mobilisasi barang/material/dalam batas waktu sampai dengan tanggal...;2.

Mitra KaryaKonsultan mengadakan pertemuan tripartit dan disepakati bahwapekerjaan dibagikan/dialinkan kepada pihakpihak yang telahdisepakati;Hal. 167 dari 278 hal. Putusan No. 2407 K/PID.SUS/2015 Bahwa yang hadir pada saat rapat Tripartit tersebut seingat saksiadalah saksi, saksi Drs. M. Jakfar, Terdakwa I. T.

Keterangan Ahli;e Rizkan, S.E. selaku Auditor Madya BPKP Perwakilan Aceh, di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan: Bahwa terdapat juga indikasi kerugian dari pekerjaan yang dialinkanpada pihak ketiga (melalui perjanjian tripartit) sebesarRp1.012.694.456,80 (satu miliar dua belas juta enam ratus sembilanpuluh empat ribu empat ratus ima puluh enam rupiah koma delapanpuluh sen), setelah dipotong pajak menjadi Rp920.631.324,36(sembilan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu tigaratus dua

diselesaikan dengan mengakomodir kenyataan adanyahambatan pekerjaan dari kelompok Mas tersebut, sehingga karenanya dalilPenuntut Umum juga tidak terbukti;PENDAPAT PENUNTUT UMUM:Bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim menyebutkanpendapatnya seperti tersebut diatas, tanoa mempertimbangkan alatalat buktilain dan faktafakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan, karenaberdasarkan bukti yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan di depanpersidangan berupa fotocopy/asli 1 (satu) lembar pertemuan Tripartit

/Penggugat dengan direktur PT.Rajawali Johny Sucahyo tidak mendapatkan titik temu atau solusi atashakhak dari Alm.Djufri Malik sehingga perlu kami sampaikan bahwamekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditingkatbipartit merupakan forum otonom yang ada di lingkungan perusahaannamun faktanya pihak Tergugat tidak mengindahkan maksud darikepentingan Penggugat untuk dimediasikan sehingga penggugat memilikialasan yang patut secara hukum untuk melanjutkan permasalahan inimelalui proses Tripartit