Ditemukan 521 data
95 — 22
Kepala Kantor Pabean Pemuatan:3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan.3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportirdisertai alasan penolakannya.3.3. dalam hal permohonan disetujui:3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalampermohonan pemuatan barang ekspor curah.3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telahdiberi catatan persetujuan kepada eksportir.3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat
78 — 28
untukmengajukan Gugatan secara kumulasi subjektif haruslahada satu keterkaitan erat mengenai dasar hukum dansubjek hukum yang menjadi dasar tuntutan. 3.3.2 Bahwa sesuai dengan Pasal 81 UndangUndang No.2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial mengatur bahwa untuk perkara PerselisihanHubungan Industrial harus diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial, sementara Gugatan Penggugatterkait Perobuatan Melawan Hukum harus diajukan kepadaPengadilan Negeri setempat yang berwenang. 3.3.3
HARIAWAN
Tergugat:
CV DESA DUNIA BEDA atau DESA DUNIA BEDA RESORT
124 — 47
diterima (niet onvankelijkeHalaman 22 dari 24 hal Putusan PHI Nomor 16/Pdt.SusPHI/PN Mtrverklaard), maka kepada Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebanikewajiban untuk membayar biaya perkara;(3.3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dalam proses beracara diPengadilan Hubungan Industrial, pihakpihak yang berperkara tidak dikenakanbiaya termasuk biaya eksekusi yang nilainya bawah Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah;(3.3.3
122 — 34
Kepala Kantor Pabean Pemuatan:3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan.3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportir disertaialasan penolakannya.3.3. dalam hal permohonan disetujui:3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalampermohonan pemuatan barang ekspor curah.3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah dibericatatan persetujuan kepada eksportir.3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat
63 — 13
RENDI (anak perempuan).3.3.3. RENDE (anak perempuan).3.3.4. KERTI (anak lakilaki).3.3.5. INDRE alias INDRAWATI (anak perempuan).3.4. Ahli waris pengganti MERIKE binti AMAQ SIDIN (anak perempuan,meninggal dunia pada tahun 1982) yaitu :3.4.1. ARIYANTI (anak perempuan).3.4.2. AYUNIN (anak perempuan).3.4.3. IDANIATI (anak perempuan).3.5. Ahli waris pengganti SIDIN bin AMAQ SIDIN (anak lakilaki, meninggalHal 22 dari 28 hal Penetapan Nomor 0693/Pdt.G/2018/PA.GMdunia pada tahun 1958), yaitu :3.5.1. .
112 — 29
Kepala Kantor Pabean Pemuatan:3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan.3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportir disertaialasan penolakannya.3.3. dalam hal permohonan disetujui:3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalampermohonan pemuatan barang ekspor curah.3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah dibericatatan persetujuan kepada eksportir.3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat
107 — 25
ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean.Kepala Kantor Pabean Pemuatan:3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan.3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportir disertaialasan penolakannya.3.3. dalam hal permohonan disetujui:3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalampermohonan pemuatan barang ekspor curah.3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah dibericatatan persetujuan kepada eksportir.3.3.3
58 — 4
WINANTYO (PEMOHONXXXII);3.3.3. HENNY PANGESTI KLERINA binti HB. WINANTYO (PEMOHONXXXI);3.3.4. SEAMET MARGO PRAKOSO bin HB. WINANTYO alias SUPONO(PEMOHON XXII);3.3.5. HENDRA YANI SULISTYO MARDANI bin HB. WINANTYO(PEMOHON XXX);3.3.6. BAYU SIGIT SUPRIYANTO bin WINANTYO (PEMOHON XXD);3.3.7. AGUNG REVUNANTO bin HB. WINANTYO (PEMOHON XXXID;3.3.8. MARGO RAMAYANTO bin HB. WINANTYO (PEMOHON XXVIII):3.3.9. BOGI YANUANTO bin HB.
98 — 22
Kepala Kantor Pabean Pemuatan:3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan.3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportirdisertai alasan penolakannya.3.3. dalam hal permohonan disetujui:3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalampermohonan pemuatan barang ekspor curah.3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telahdiberi catatan persetujuan kepada eksportir.3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan di tempat
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1702/B/PK/PJK/20173.4.3.5.menjelaskan bahwa Pembeli tidak membeli/memesan barangdimaksud dan telah terjadi kesalahan pengiriman barang.3.3.3.
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengertian jasa interkoneksi berdasarkan SE01, adalahjasa penyediaan interkoneksi oleh Penyelenggara JaringanTelekomunikasi yang mengakibatkan tersedianya sarana untukberkomunikasi bagi pelanggan Penyelenggara JaringanTelekomunikasi yang satu dengan lainnya;3.3.3.
83 — 18
Hendra Dwi Prasetyo, SE bin Moh Syafii
3.3.3. Henny Tri Wulandari binti Moh Syafii
3.4. Dra Nurchasanah binti Dul Kohar:
4.
EKO SUCIPTO, DKK
Tergugat:
PT. SARI GEMILANG LESTARI
130 — 46
Agar diketahui oleh Majelis hakim Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 49/Pdt.SusPHI /2018/PN.Bdgyang mulia, bahwa rata rata tingkat pendidikan karyawanperusahaan kami, adalah SD SMP;3.3.3 Merugikan Perusahaan selama Masa Kerjanya karena setiapMesin yang dipegang olehnya, selalu. menyebabkan hasilproduksi yang sangat jauh di bawah target mesin;3.3.4 Vide Bukti :a. Surat Peringatan tanggal 5 Juli 2018;b. Hasil Evaluasi Karyawan Nomor Dokumen : SGL/Pers/F21.1) tanggal 5 September 2018;c.
150 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau522.1/PR/4210 Tanggal 15 Mei 2004, sebagaimanadimaksud butir 3.3.3;Maka makna Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebutsecara substansi tidak termasuk untuk lokasi yang saat inidimohonkan Uji Materiil karena kedudukan SKT tersebutmerupakan recognitie (pengakuan) sebagian hakhak Pihakketiga sebagaimana ditegaskan secara resmi olehPemerintah melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;3.3.3 Rekomendasi dari Bupati Kampar dengan Surat Nomor.525/TP/IX/1154
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas penyerahan TBS yang diproduksi oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepadaperusahaan lain yang untuk selanjutnya oleh perusahaan lain itudijual kembali maupun oleh perusahaan lain diolah menjadiCPO dan PK, merupakan penyerahan BKP yang ataspenyerahannya berdasakan Pasal 16B ayat (3) UU PPNdibebaskan dari pengenaan PPN sehingga atas PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;3.3.3.
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 807/B/PK/PJK/2015dipenuhi oleh para pihak, di antaranya Tergugat melakukan suatupemeriksaan pajak dan Penggugat memenuhi kewajiban membayar pajak,sedangkan mengenai rentang waktu melampaui masa tenggang 12 (duabelas) bulan yang telah didalilkan oleh Penggugat dan dijawab dalamKontra Memori Tergugat sebagaimana didalilkan dalam angka 3.3.3 huruf c,d, e dan angka 3.3.4. huruf b, c point 5, e point 2) pada halaman 21 sampaidengan 25 dari 29 halaman dan oleh karenanya koreksi Tergugat (
94 — 43
Ambri Bin Tamin, (Turut Tergugat XII)3.3.3. Aswedeh Binti Tamin,(Turut Tergugat XIII)3.3.4. Mukarromah Binti Tamin, (Turut Tergugat XIV)3.3.5. Aisiyeh Binti Tamin (Turut Tergugat XV);3.4. Anak anak dan cucu dari almarhumah Hasiseh binti Mansur, yaitu :3.4.1. Mohammad Adil Bin Fausih( Turut Tergugat XVII)3.4.2. Ismail Bin Nasar (Turut Tergugat XVIII);3.4.3. Musrifah Binti Nasar (Turut Tergugat XIX);3.5 Anakanak dari almarhum Samsul bin Mansur yaitu :3.5.1.
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengertian jasa interkoneksi Surat EdaranPemohon Peninjauan Kembali Nomor SE01/PJ.54/2000Tentang Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiAtas Penyerahan Jasa interkoneksi Antar PerusahaanTelekomunikasi, adalah jasa penyediaan interkoneksioleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yangmengakibatkan tersedianya sarana untuk berkomunikasibagi pelanggan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasiyang satu dengan lainnya;3.3.3.
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditempat yang telahdisepakati, kKemudian Terdakwa yang tanpa hak atau melawanhukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan jenis sabusabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah) dari saksi lwan dan selanjutnya Terdakwa berjalan kearah sebuah rumah untuk menyerahkan sabusabu kepada Sadr.Awal (DPO);3.3.2 Pada halaman 8 menerangkan Bahwa sabusabu seberat 0.12gram tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga 200 ribu rupiah;3.3.3
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pengertian jasa interkoneksi Surat EdaranPemohon Peninjauan Kembali Nomor SE 01/PJ.54/2000Tentang Penegasan Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiAtas Penyerahan Jasa interkoneksi Antar PerusahaanTelekomunikasi, adalah jasa penyediaan interkoneksi olehPenyelenggara Jaringan Telekomunikasi yangmengakibatkan tersedianya sarana untuk berkomunikasibagi pelanggan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasiyang satu dengan lainnya;3.3.3.