No. 17 K/PID/2018 Alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti yang menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima,sudah tepat dan benar karena tempus delicti perouatan yang didakwakankepada Terdakwa adalah pada Tahun 1983 dan dilaporkan pada Tahun2016 sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah lebih dari 30(tiga) puluh tahun; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke3e KUHPidana,dakwaan Penuntut Umum tersebut sudah lewat waktu sehingga hakmelakukan

Hasil pemeriksaan luar, di jumpalluka tusuk dada kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam dan lukalecet beserta memar kebiruan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul,dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dadakanan, otot dada kiri, luka tempus pada dinding dada kiri, luka tembusparu kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah serta darah padarongga dada kiri sebanyak kurang lebih tujuh ratus lima puluh milimeter.Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, perkiraan lama kematian

Hasil pemeriksaan luar, di jumpalHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1019/Pid.Sus/2021/PN.Mdnluka tusuk dada kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam dan lukalecet beserta memar kebiruan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul,dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dadakanan, otot dada kiri, luka tempus pada dinding dada kiri, luka tembusparu kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah serta darah padarongga dada kiri sebanyak kurang lebih tujuh ratus lima puluh milimeter.Dari

Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015Locus delicti (tempat terjadinya peristiwa pidana) maupun Tempus delicti(waktu terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan semuanya tidakjelas dan kabur/Obscuur Libel) dengan demikian seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi cerdas dan menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang kabur tersebut..

Nomor 2072 K/Pid.Sus/2015kejadian perbuatan pelecehan atau merabaraba kemaluan oleh Terdakwa itujelasjelas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 artinya penyidik sudah mempunyai keyakinan bahwa peristiwa pidana terjadi padawakitu dan tempat yang tertera dalam BAP nya, namun demikian JaksaPenuntut Umum telah mengabaikan tempus delicti yang diyakini penyidikberarti ada kontroversi atau silang pendapat antara penyidik dengan JaksaPenuntut Umum mengenai tempat dan waktu terjadinya peristiwa

terjadinya perbuatan pelecehan merabaraba itu pada hari Sabtu tanggal 138 September 2014 akan tetapi tidak diyakiniJaksa Penuntut Umum bahkan diabaikan dengan menggunakan kalimatsekira pada bulan September 2014, artinya Jaksa Penuntut Umum hanyamerekareka atau mengirangira saja bahwa melakukan perbuatannya padabulan September 2014, hal ini semakin membuat surat dakwaan menjaditidak jelas dan kabur dan Jaksa Penuniut telah kehilangan arah atau tempatberpijak padahal waktu dan tempat (/ocus delicti dan tempus

Pridawatie pernah melakukanperselingkuhan dengan suami Terdakwa;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisanPenasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan olehkarena tempus dan /ocus dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwaberbeda dengan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Sdri. Pridawatie, yangmana surat pernyataan Sdri.

menentukan kompetensi absolut dalammengadili;Menimbang, bahwa selain identitas para pihak yang tidak lengkap, dalildalil yang diuraikan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak menerangkandengan lengkap urutanurutan peristiwa yang menjadi dalil gugatanPenggugat untuk bercerai, dalam petitum Penggugat mohon agar MajelisHakim berkenan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat namundalal posita Penggugat tidak mengurai peristiwaperistiwa dalam perpecahanrumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti Jocus, tempus

Fitrian Saher menuju rumah terdakwa danlangsung menangkap terdakwa, bahwa terdakwa dalam hal inidiadili dalam perkara yang sama dengan tempus dan locus yangsama pula, sehingga mohon majelis mempertimbangkan haltersebut;Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umumtersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap padapembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat

FitrianSaher menuju rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa, bahwaterdakwa dalam hal ini diadili dalam perkara yang sama dengan tempus danlocus yang sama pula, sehingga mohon majelis mempertimbangkan haltersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa berawal ketika anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranyasaksi DATU SOERASTO, saksi ARIF BUDIMAN serta rekan kerja yang lainmengamankan sdr.

Pada pemeriksaan luardidapatkan luka memar pada dahi dan pipi kanan diduga disebabkan traumabenda tumpul; Bahwa tempus perbuatan hukum terdakwa, saat saksi OSRID masih berusia13 (tiga belas) tahun sebagaimana bukti surat, yaitu Kutipan Akta KelahiranNo. 1169/AK/CS/IV/ST/2006 atas nama OSRID HINA LALA AWANG;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Sumba Timur, Terdakwa denganmenggunakan sandal carvil yang dipegang dengan tangan kanannya kemudianmengayunkan sandal carvil tersebut kearah bagian wajah sebelah kanan saksi OSRITyang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;Menimbang, bahwa tempus perbuatan hukum terdakwa tersebut, saat saksiOSRID masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana bukti surat, yaitu KutipanAkta Kelahiran No. 1169/AK/CS/IV/ST/2006 atas nama OSRID HINA LALA11AWANG, dengan demikian unsur anak telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang

ikan bandeng/nenertanggal 5 Februari 2012, karena apabila dihubungkan dengan tempusdelikcti yaitu tanggal 8 Maret 2012, maka umur ikan bandeng yangditanam di empang itu baru berumur 1 (satu) bulan yang ukurannya sangatkecil sekitar 3 cm (tiga centimeter), tidak mungkin bisa diambil dengan alatjaring apalagi diambil sebanyak 2 karung dengan berat 200 kg.Alat bukti surat berupa kuitansi pembelian bibit ikan bandeng/nenertanggal 11 Maret 2013, baru ditanam di empang itu 1 (satu) tahunkemudian setelah tempus

delikti.Alat bukti surat berupa kuitansi pembelian benur/bibit udang tanggal 6Maret 2013, jenis ikan yang berbeda bukan bandeng sebagaimanadakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan baru ditanam di empang itu 1 (satu)tahun kemudian setelah tempus delikti.Berdasarkan uraian tersebut di atas, dakwaan pencurian ikan bandeng dalamempang sebanyak 2 karung atau seberat 200 kg yang didakwakan kepadapara Terdakwa adalah dakwaan yang illusioner, tidak dapat dibuktikan dansulit diterima akal sehat.Tentang empangnya.Seharusnya

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam dakwaan Jaksa penuntut umum kejadian kedua (2),ketiga (3), dan keempat (4) terjadi perbedaan keterangan waktu (Tempus)dengan apa yang dinyatakan oleh anak saksi Korban di depan persidangan, Bahwa dari kejadian pertama sampai kejadian ketiga terjadi perbedaanwaktu yang begitu signifikan ini menandakan dakwaan

dari Jaksa penuntutumum dalam menyusun dakwaan kurang teliti, Ketentuan Pasal 143 (2)KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu(Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti).

Setelah melakukanperbuatannya pada Anak korban, Terdakwa memberi Anak korban uang sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa berkata jangan bilang siapasiapa,lalu Anak korban kembali ke ruang kelas dan Terdakwa tetap di dalam ruang guru;Menimbang, bahwa masingmasing perbuatan terdakwa berdiri sendirisebab memiliki locus dan tempus yang berbedabeda, dan atas perbuatannyatersebut pengaturannya berada pada Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 82 ayat (1) Jopasal 76E UndangUndang Republik Indonesia No.

Mengenaltempus yang dicantumkan dalam surat dakwaan merupakan kewenanganPenuntut Umum untuk mencantumkan apa yang akan ditulis, dan tempus itumenjadi bagian yang akan dibuktikan dalam pokok perkara melalui alat bukti dipersidangan;Menimbang, bahwa di persidangan mengenai tempus telah dibuktikandalam uraian pertimbangan unsur di atas.

Apa yang telah Majelis Hakimsimpulkan sebagai fakta hukum mengenai tempus tindak pidana, telah diperolehdari kesesuaian antara alatalat bukti yang dihadirkan di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapembelaan Penasihat Hukum mengenai ketidaksesuaian tempus dalamdakwaan haruslah dinyatakan tidak terbukti;Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dakwaan JaksaPenuntut Umum tidak menjelaskan secara eksplisit dan terperinci mengenaisubstansi pokok perkara yang menjadikan

SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya AgusRiyanto yang berada di Kendari memberikan surat kuasa khususkepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sulawesi Tenggara bukanke Kejati NTT sehingga surat kuasa khusus No.SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal O05 Februari 2018 yang

SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya FirmanHalaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG48.748.848.9Simorangkir yang berada di Maumere/Sikka harus memberikan suratkuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di kejaksaan negeriMaumere/Sikka sehingga

SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05Februari 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya IldaBagus Putu Widnyana yang berada di Reo/ Ruteng harusmemberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara dicabang kejaksaan negeri Reo/Kejari Manggarai sehingga surat kuasakhusus No.

SK.02/P.3/Gs.1/02/2018tanggal O5 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No.SK.02/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridis dantidak memiliki kekuatan hukum mengikat;48.10 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya SalesiusGuntur yang berada di Larantuka/Flotim harus memberikan suratHalaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPGkuasa khusus

keberatankeberatan Penasehat Hukum TerdakwaHal5 dari 47 hal Putusan No: 17K/PM1I01/AD/II/2017akan kami uraikan secara garis besar sekaligus dengan uraianuraiankami dari Oditur Militer dalam menanggapi keberatankeberatan yangdikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut:a.Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah keberatan terhadapdakwaaan oditur militer dengan mendasari pasal 130 ayat (2) hurufb UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dimana menurut penasehat hukumTerdakwa, dakwaan oditur militer kabur karena tempus

Bahwa apa yangdisampaikan penasehat hukum terdakwa dapat kami tanggapisebagai berikut bahwa baik KUH Pidana Indonesia maupun KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana Indonesia (UU RI No 31tahun 1997 maupun UU No.8 tahun 1981) tidak memberikanpenafsiran otentik atau pedoman tentang tempus dan locus delictisehingga hal tersebut diserahkan pada teori Hukum Pidana danpraktek pelaksanaan hukum pidana sehingga dalam teori hukumpidana dikenal tiga macam teori tempus dan locus delicti yaitu teoriperbuatan materiil

Bahwalocus delicti dan tempus delicti adalah untuk mengetahui apakahsuatu. perundang undangan hukum pidana Indonesia berlakuterhadap suatu tindak pidana atau tidak dan apakah suatupengadilan berwenang mengadili (kompetensi relatif).

1Mengenai kapan waktu (tempus delicti) Terdakwa melakukan tindakpidana, menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya Hukum Pidana(Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000) halaman 158, menyebutkanada 4 (empat) macam teori waktu (tempus delicti) :a. Teori perbuatan fisik (de /eer van de lichamelijke daad).b. Teori bekerjanya alat yang digunakan (de /eer van het instrumen).c. Teori akibat (de leer van het gevolg).d.

barang bukti berupa Surat KeteranganAnalisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan PemerintahAceh serta bagaimana mengelaborasikan penilaian kekuatan pembuktiandari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang buktisurat, Majelis Hakim sudah menanggapi seluruhnya di dalampertimbanganpertimbangan diatas, yaitu pada pertimbangan keteranganpara Saksi dan Ahli, pertimbangan keterangan Terdakwa, pertimbanganmengenai barang bukti surat dan pertimbangan secara khusus mengenailocus dan tempus

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundangyaitu :Dalam halaman 22 alinea 3 judex facti mempertimbangkan danmemutus perkara ini tidak berdasarkan Surat Dakwaan PenuntutUmum yaitu tempus delicti dari perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa adalah bulan Januari tahun 2007 sampai dengan bulan Julitahun 2007 sedangkan pertimbangan a quo di luar tempus delictisurat Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Walikota Kendari Ir.ASRUN. M. Eg.

Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara / Daerah atau dengan kata lain Terdakwa telahmenyalahgunakan kewenangan atau diskresi yang ada padanyasebagai Wakil Walikota Kendari dalam menerima hadiah tersebutpadahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga , bahwa hadiahtersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwayang dilakukan dalam kurun waktu atau tempus

Dari pertimbangan a quo di atas terlihat bahwa judex factimenyatakan bahwa unsurunsur tindak pidana yang didakwakandalam Dakwaan Lebih Subsidiair telah terbukti secara sah menuruthukum.Namun dengan alasan ada surat di luar tempus delicti tanggal 10 Juli2008 yang diserahkan kepada penyidik tanggal 23 Oktober 2008menyebabkan judex facti menjadikan perkara ini menjadi perkaraadministrasi pemerintahan, pertimbangan judex facti sangatbertentangan dengan rasa keadilan dan semangat pemberantasantindak pidana

Nomor 2699 kK/Pdt/2015ijin dari Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan kapan(tempus) dan dimana (/ocus) serta siapa pihak yang melakukanpembangunan Jalan Pemda tersebut.

dengan Penggugat;Bahwa objek gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenaipembangunan Jalan Pemda di Kecamatan Pangkalan Kerinci, KabupatenPelalawan, dimana tanah atas lahan yang diakui milik Penggugatsebagiannya dipakai untuk pembangunan jalan namun Penggugat tidakmendapatkan ganti rugi;Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Turut Tergugat selepasTahun 2003 telah melakukan pembangunan Jalan di atas tanahberperkara tanpa ijin dari Penggugat, namun Penggugat tidak dapatmenguraikan kapan (tempus

Kasasi pada pokoknya mendalilkanmengenai pembangunan Jalan Pemda di Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan, dimana tanah atas lahan yang diakui milikTermohon Kasasi sebagiannya dipakai untuk Pembangunan Jalan namunPara Termohon Kasasi tidak mendapatkan ganti rugi; Bahwa Termohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan Para PemohonKasasi selepas tahun 2003 telah melakukan pembangunan Jalan di atastanah berperkara tanpa ijin dari Termohon Kasasi, namun TermohonKasasi tidak dapat menguraikan kapan (tempus

Terhadap Kewenangan MengadiliBahwa Majelis Hakim pada perkara aquo di Pengadilan Negeri Kendari tidakdapat mengadili perkara aquo karena Tempus delicti dan locus delicti terjadidi Desa Morombo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara,jika melihat tempus dan locus delicti tindak pidana, maka seharusnyaperkara aquo masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Unaaha, namunternyata perkara aquo disidangkan di wilayah Pengadilan Negeri Kendari,Jaksa Penuntut Umum juga dalam dakwaannya mengakui bahwa

Banding berpendapat bahwa hal itu sematamata kesalahan penulisan(clarical error), oleh karena nama identitas terdakwa di dalam putusan dan didalam amar putusan, demikian juga di dalam berita acara persidangan telahsesuai tertulis nama terdakwa sebagai Awaluddin, oleh karena itu keberatanTerdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa bahwa MajelisHakim pada perkara aquo di Pengadilan Negeri Kendari tidak dapat mengadiliperkara aquo karena Tempus

Jaksa Penuntut Umum juga dalamdakwaannya mengakui bahwa tempus dan locus delicti masuk dalam wilayahPengadilan Negeri Unaaha, namun karena alasan keberadaan saksisaksi lebihdekat ke Pengadilan Negeri Kendari sehingga perkara aquo dilimpahkan kePengadilan Negeri Kendari, dasar hukum Jaksa Penuntut Umum menggunakanKompentensi Relatif dalam mengadilan berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAPkarena sebagian besar saksisaksi berdomisili di Kendari.

dalildalil permohonan Pemohon tersebut, danmenemukan halhal sebagai berikut : e Bahwa ketika MUJIANTO bin PUJO SUWITO tahun 2006 menikah denganPemohon MUJIANTO bin PUJO SUWITO bellum berstatus duda;e Bahwa Pemohon dan MUJIANTO bin PUJO SUWITO menikah dalam keadaanMUJIANTO bin PUJO SUWITO masih mempunyai istri bernama ROHANABintt DAUD HASBULLAH dan telah mempunyai 2 anak, yaitu DIAH RARASATI Bin MUJIANTO (Termohon I) dan PARIS PREDESKA Bin MUJIANTO(Termohon II) ; Menimbang, bahwa saat kejadian hukum (tempus

Tentang uraian Tempus Delicti (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan LocusDelicti (Tempat terjadinya Tindak Pidana);ll. Tentang peristiwa pada 24 Januari 2019, awal mula ANAK KORBANbercerita tentang perbuatan Terdakwa;Ill.

Tentang anak yang merasa kemaluannya sakit sejak Februari 2017 sampaidengan Desember 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpokok permasalahan pertama sebagai berikut;halaman 99 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN SrhTentang uraian Tempus Delicti (waktu terjadinya Tindak Pidana) dan LocusDelicti (Tempat terjadinya Tindak Pidana);Bahwa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya menguraikanlocus dan tempus delicti sebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa JOHAN WIJAYA Alias

Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunyaBunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis, dan Praktik hlm. 49menerangkan hakikat substansial dengan adanya perumusan waktu dantempat disamping untuk memperjelas perumusan tindak pidana yangdidakwakan maka perumusan waktu dan tempat berkorelatif terhadapaspekaspek sebagai berikut:(1) Tempus Delicti berkorelatif dalam halhal:a. Penerapan dengan imperatif ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2)KUHP;b. Untuk mengetahui kedewasaan seorang Terdakwa;c.

Berkorelasi dengan elemen tindak pidana yang limitatif disebutkandalam undangundang (cth: di muka umum);Menimbang, bahwa merujuk kepada korelasi dan tujuandisebutkannya Tempus Delicti pada surat dakwaan dalam perkara aquomaka akan di pertimbangkan sebagai berikut;1.a.

diperolehkesimpulan bahwa hal tersebut tidak mengurangi atau mencederalhakikat substansial dan tujuan pencantuman Tempus Delicti (waktuterjadinya Tindak Pidana) dan Locus Delicti (Tempat terjadinya TindakPidana) sebagaimana dimaksud undangundang;Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim juga bersesuaiandengan pendapat ahli / doktrina B.M.

Bahwa terhadap perkara a quo sekalipun tempus delicti dan locusDelicti terjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokertoakan tetapi mengingat saksi saksi dalam perkara Aquo sebagianbesar adalah bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan NegeriPurwokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP , makaPengadilan Negeri dimana terdakwa bertempat tinggal , berdiamterakhir, ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan, berwenangmengadili terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksisaksi

dan diancampidana dalam Pasal 36 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999Tentang Jaminan Fidusia Atau> Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372 KUHP;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang KUHAPada beberapa bentuk eksepsi mengenai dakwaaan yaitu : Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan (Pasal 143 Ayat (2)KUHAP); Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa (Pasal143 Ayat (2) huruf a KUHAP); Dakwaan tidak menyebut locus delicti dan tempus

Bogor, karena sebagian besar para saksi berdomisilidekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan ketentuanPasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini.....Bahwa dimasukkannya Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh Penuntut Umumdalam surat dakwaan tentunya bukan tanpa dasar dan alasan karenasekalipun tempus delicti dan locus delicti tindak pidana yang didakwakanterjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto akan tetapilaporan terjadinya

Bahwa Terdakwa WARJO Bin YOSO DIHARJO didakwa dengan dakwaantunggal melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu tentang MempergunakanSurat Palsu atau yang dipalsukan, dan kami dalam menyusun suratdakwaan sudah memenuhi syarat Materiil dari pasal 143 ayat (3) KUHAPyaitu. telah menyebutkan wakiu kejadian atau Tempus Dilicti secaraalternative yaitu tanggal 08 Nopember 1984 sampai dengan hari Sabtu,tanggal 24 Februari 2010, sekitar jam 10.00 Wib, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Nopember

Tempus delicti perkara terdakwa adalah 08November 1984 berdasarkan Surat Palsu No.141/1446/71/1984, yang dibuattanggal 08 November 1984 yang digunakan Terdakwa sampai dengan tanggal11 Pebruari 2009, berarti sekitar 26 tahun sejak pertama kali digunakan;Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti salahmenerapkan hukum karena membuat surat palsu dan mempergunakan suratpalsu adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, surat tersebut Terdakwagunakan dalam perkara perdata dan perbuatan Terdakwa

;Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan dalam perkara Nomor182/Pid.Sus/2019/PN Gto atas nama terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN aliasDEKY dengan dakwaan dalam perkara Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto atasnama terdakwa SHADIQ UTIARAHMAN alias DEKI serta pula dari Berita AcaraPemeriksaan Penyidik pada kedua berkas tersebut, terlihat secara nyata bahwaperbuatan tindak pidana yang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebutadalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan tindak pidana narkotikayang dilakukan pada tempus

waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwadakwaan dalam perkara Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Gto dan dakwaan dalamperkara Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Gto atas nama terdakwa SHADIQUTIARAHMAN alias DEKI, terlinat secara nyata bahwa perbuatan tindak pidanayang didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut adalah merupakan satukesatuan rangkaian perbuatan tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidananarkotika yang dilakukan pada tempus

Dengan demikian terdakwa tidak dapat didakwamelanggar ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana,seharusnya yang didakwakan pada terdakwa Pasal 284 Ayat (1) ke 2 hurufa KUHPidana;Dakwaan tidak jelas/kabur terkait tempus delicti dan locus delicti. Disatu sisidinyatakan pada han dan tanggal yang tidak dapat diingat, disisi lainhubungan badan terdakwa dengan saksi Bun Fie Fie disebut secara jelastanggal, bulan dan tahunnya.

Demikian halnyamenurut Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor. 8 Tahun 1980 angka 3yang menyatakan: Maka Pasal 284 Ayat (1) 1a KUHP berlaku pulaterhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW, dan tidak adaizin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yangmelakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang Undang PokokPerkawinan,Tempus dan locus delicti telah diuraikan secara jelas, dan surat dakwaantelah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) dan (3) KUHAP;Menimbang, bahwa selanjutnya