Ditemukan 2545 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : qania qayum qandy qatrun qarin
Penelusuran terkait : Perkara jinayat Jarimah zina; zina; jarimahuqubat hudud; qanun aceh Pengrusakan Singkil Aceh Qanun aceh; hukum acara jinayat; putusan bebas; upaya hukum Pemalsuan Aceh. Penggelapan Asusila Pencurian Perkawinan Pt. bank aceh
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 22-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 22/JN/2015/MS.Ksg
Tanggal 1 Desember 2015 — SUPRIADI Alias ADI Alias KEMUT Bin WAGIMIN
85 — 9
  • Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, makasesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang HukumAcara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnyadari Uqubat yang dijatuhkan, kecuali Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23ayat (3) Qanun tersebut pengurangan Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tigapuluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa
Pengadilan MS TAPAK TUAN Pidana Umum
Register : 02-07-2024 — Putus : 02-10-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan MS TAPAK TUAN Nomor 8/JN/2024/MS.Ttn
Tanggal 2 Oktober 2024 — Penuntut Umum:
Hasrul, S.H
Terdakwa:
1.BALIA BALKAN Bin MUHAMMAD NUR
2.SITI SHARAH Binti SIWIRMAN
11 — 9
    1. Menyatakan Terdakwa I (Balia Balkan Bin Muhammad Nur), dan Terdakwa II (Siti Sharah Binti Suwirman) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Jarimah Ikhtilath sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 03-11-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan MS BIREUEN Nomor 441/Pdt.G/2017/MS.BIR
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat:
TI HALIMAH Binti ABDULLAH
Tergugat:
ILYAS Bin HUSEN
22 — 7
  • dua) orang anak, pada awalnya keadaan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai namun lebih kurangsejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena terjadiperselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah mendengar Penggugatdan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita perangkat desa,penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat adalah karena Penggugat ditangkap oleh Satpol PP dan WH KotaLhokseumawe karena melanggar Qanun
    Aceh dalam perkaraperselingkuhan, akibat peristiwa tersbeut antara Penggugat dan Tergugatdidamaikan di Desa, saksi bersama dengan Tergugat pergi ke Lhokseumaweuntuk menjamin Penggugat supaya tidak ditahan oleh Satpol PP dan WHKota Lhokseumawe, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tersebut adalah fakta yangdilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yangharus dibukti Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/Pdt/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH lawan HANAFI BEN TGK. YAHYA dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIa, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DK
25 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1969 K/Padt/2015 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Kepala BNPB 6 A 2011 tentang Pedoman Penggunaan DanaSiap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;Bahwa terhadap hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telahmengemukakan
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Pidana Umum
Register : 06-03-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 16/JN/2020/MS.Ksg
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
Roby Syahputra, SH. MH
Terdakwa:
1.Warsingun Als Wak Ngun bin Alm Kio.
2.Mat Saleh Als Saleh bin Alm Jamaluddin
3.Ridwan Als Iwan bin Alm Pairin
4.Indra Irawan Als Indra bin Alm Tusiran
5.David Rian Hidayatullah Als David bin Sumariadi
95 — 13
  • Menyatakan Terdakwa I WARSINGUN Als WAK NGUN Bin (Alm) KIO Terdakwa II MAT SALEH Als SALEH Bin (Alm) JAMALUDDIN Terdakwa III RIDWAN Als IWAN Bin (Alm) PAIRIN Terdakwa IV INDRA IRAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUSIRAN Terdakwa V DAVID RIAN HIDAYATULLAH Als DAVID Bin SUMARIADItelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja meminum khamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Qanun
    • Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;
  • Menghukum Terdakwa Terdakwa I WARSINGUN Als WAK NGUN Bin (Alm) KIO Terdakwa II MAT SALEH Als SALEH Bin (Alm) JAMALUDDIN Terdakwa III RIDWAN Als IWAN Bin (Alm) PAIRIN Terdakwa IV INDRA IRAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUSIRAN Terdakwa V DAVID RIAN HIDAYATULLAH Als DAVID Bin SUMARIADI dengan uqubat tazir berupa cambuk di hadapan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk;
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 11 September 2014 — DARWANSYAH, ST SELAKU DIREKTUR PT. ALDY JAYA UTAMA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
75 — 9
  • 2014 yangternyata hingga 4 (empat) bulan Tergugat I atau Tergugat II tidak mengeluarkankeputusan pembayaran sejumlah uang yang dimohonkan itu, maka keputusan FiktifIl.negatif tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),namun karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo melalui Pengadilan Negeriadalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaart) ; Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam SPMK aquo juga tidak mengikutiketentuan Qanun
    Aceh No. 5 tahun 2010 tentang SOTK Badan PenanggulanganBencana Aceh tanggal 31 Desember 2010, Jo Qanun Aceh No. 6 Tahun 2010 tentangBadan Penanggulangan Bencana Aceh, karenanya gugatan Penggugat adalah hanyaberdasar kepada adanya kelalaian pihak Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapatmenuntut pemenuhan prestasi (azas exeptio non adimpleti contractus) ;Bahwa berdasarkan halhal yang telah kami kemukakan diatas mohon Majelis Hakimmemutuskan perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Pidana Umum
Register : 10-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 4/JN/2021/MS.Ksg
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Mariono, S.H., M.H
Terdakwa:
1.Muis Syahputra bin Alm Rusli
2.Sumanti binti Suriadi
258 — 35
  • Pasal 38 ayat (3)Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan KetigaPenuntut Umum;

    Menjatuhkan Uqubat Tazir cambuk di depan umum terhadap TerdakwaI MUIS SYAHPUTRA BIN (Alm) RUSLI dan TerdakwaII SUMANTI BINTI SURIADI masing-masing sebanyak100 (Seratus) kali;

    Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Pengadilan MS BLANGKAJEREN Pidana Umum
Register : 06-09-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan MS BLANGKAJEREN Nomor 7/JN/2022/MS.Bkj
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.Hendra Salfina PA, S.H
2.Dimas Pratama Siddarta, S.H.
Terdakwa:
Sandra Kasihi Alias Aman Aera bin Saladin
157 — 31

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Sandra Kasihi Alias Aman Aera Bin Saladin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 9 Mei 2016 — AHMAD FANSURI, S.H. Bin Alm H. MARA SUTAN ZAINAL ABIDIN ALS H. MASZA.
59 — 17
  • 2) menyebutkan KPU Kab/Kota menyampaikan LaporanPertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kab/Kota;Pasal 28 Ayat (5) Penyampaian laporan Pertangungjawaban PengunaanBelanja Hibah Pemilu kepala Daerah dan Wakil kepala daerahSebagaimana dimaksu Pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4)Dilakukan Paling lambat 3 (Tiga Bulan Setelah Berakhirnya seluruhtahapan Penyelengaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepalaDaerah).Qanun
    Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh:Pasal 8 poin (4).e menyebutkan bahwa KIP Kabupaten/kota berkewajibanmempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai denganketentuan perUndangUndangan;Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Singkil(Pihak Pertama) dengan Komisi Independen Pemilihan kabupaten AcehSingkil (Pinak Kedua) dalam rangka penganggaran kegiatan PemilukadaBupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor :003tahun 2011:Pasal 6
    Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh:Pasal 8 poin (4).e menyebutkan bahwa KIP Kabupaten/kota berkewajibanmempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai denganketentuan perUndangUndangan;Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Singkil(Pihak Pertama) dengan Komisi Independen Pemilihan kabupaten AcehSingkil (Pihak Kedua) dalam rangka penganggaran kegiatan PemilukadaBupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor :003tahun 2011:Pasal 6
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/Pdt/2014
Tanggal 14 Juli 2014 — H. ISMAIL melawan Hj. NUR MAHMUDAH
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998;UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolahan Zakat.UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.UndangUndang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga SyariyahNasional;UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syar iyah;Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syar iyah;)Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syar iyah;)Yurisprudensi Mahkamah Agung;2)Qanun
    Aceh;3)Fatma Dewan Syariyah Nasional;4)Akadakad Ekonomi Syar iyah;)15)Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan TanahMilik; (linat Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-02-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 4/G/LH/2018/PTUN.BNA
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
YAYASAN HUTAN ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
Intervensi:
PT.TRIPA SEMEN ACEH diwakili oleh M. Fauzie Ibrahim
468 — 395
  • Tripa Semen Aceh, yangberada di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu adalah merupakankawasan yang ditetapkan oleh Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 20122032sebagai kawasan lindung, kawasan lindung geologi (kars) dan kawasanrawan bencana alam, berupa rawan banjir dan rawan gerakan tanahtinggi;Bahwa Kecamatan Tamiang Hulujuga tidak termasuk dalam rencanapembagunan sebagai Kawasan Budidaya Industri.
    Tripa Semen Aceh dan telah pula menerbitkan IzinLingkungannya incasu Obyek Gugatan maka Tergugat telah melanggarPasal 4 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Hidup.BahwaObyek Gugatanbertentangan dengan Qanun Aceh Tamiang Nomor14 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten AcehTamiang Tahun 20122032.Bahwa berkaitan dengan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun20122032
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-01-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 14 Juli 2014 — PT. KUALA RAJA melawan 1. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK DINAS PENGAIRAN ACEH 2. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 3. GUBERNUR ACEH
55 — 7
  • Tergugat IItidak mengetahuinya dan tindakan tersebut diluar ketentuan dan aturansebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan perundangundangan ;Bahwa tidak satupun unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh tergugat III, karena Tergugat III telah melakukan tindakanya sesuaidengan kewenangannya dan kewajibannya selaku Kepala Dearah danbertindak sesuai dengan ketentuan aturan perundangundangan yangberlaku yaitu sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentangPenanggulkangan Bencana dan Qanun
    Aceh No. 5 Tahun 2010 tentangPenanggulangan Bencana dan UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara ;Bahwa dalil posita Penggugat dan petitum sangatlah tidak berdasar danpatut dikesampingkan, seperti yang telah Tergugat III tegaskan padajawabanjawaban diatas, dan lebih tepatnya Tergugat I dan Tergugat II27yang menjawabnya karena menyangkut keijakan Teknis yang terkaitdengan tergugat I dan II, namun demikian sesuai dengan izin prinsipmaka tergugat III secara hukum harus berpedoman kepada UU No.24
    Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Qanun Aceh No. 5Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara ;Berdasarkan alasanalasan yang telah tergugat III uraikan diatas, baik dalameksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan ini Tergugat III mohon kepadaMajelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untukmemutuskan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI.e Menerima eksepsi dari tergugat III untuk seluruhnya ;e Menyatakan Pengadilan Negeri Banda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3487 K/Pdt/2015
Tanggal 29 September 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH DK VS BACKHTIAR SYARBINI DKK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal iniLegislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Eksekutifapabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturan yang ada,terutama penyimpangan terhadap ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008.
    Hal inisesuail dengan ketentuan Pasal 23 Undangundang Nomor 11 Tahun2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA);Ayat (1)DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untukmendapat persetujuan bersama;b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh danperaturan perundangundangan lain;c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Acehdalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaansumber daya alam dan sumber daya ekonomi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1968 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH lawan SYAH UMAR H. M. YUSUF dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, DK
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atasperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Kepala BNPB 6A 2011 tentang Pedoman Penggunaan DanaSiap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;Bahwa terhadap hal ini Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1967 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH VS TEUKU DARWIS, S.E.,
64 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Kepala BNPB 6A 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana SiapPakai pada Status Keadaan Darurat Bencana; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;Bahwa terhadap hal ini Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-04-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2780 K/Pdt/2012
Tanggal 26 April 2013 — PT. KERETA API (Persero) Pusat vs MUSLIM A.R, ST
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 20 UndangUndang No. 11 tahun 2006tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 1 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 5tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang berbunyi sebagaiberikut :"Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yangdipimpin oleh Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakanurusan rumah tangganya sendiri."
Pengadilan MS LHOK SEUMAWE Pidana Umum
Register : 14-03-2022 — Putus : 28-03-2022 — Upload : 07-04-2022
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 6/JN/2022/MS.Lsm
Tanggal 28 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.Reny Widayanti, S.H.
2.Muhamad Doni Sidik, SH.
Terdakwa:
1.Munawar bin Mustafa
2.Wilna Risky Fonna binti Willy Afri
68 — 4

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa I (MUNAWAR Bin MUSTAFA) dan Terdakwa II (WILNA RISKY FONNA Binti WILLY AFRI), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina sebagaimana diatur dan diancam uqubat Hudud dalam pasal 33 Ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana tersebut dalam
Pengadilan MS PROP NAD Pidana Umum
Register : 14-12-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan MS PROP NAD Nomor 52/JN/2023/MS.Aceh
Tanggal 21 Desember 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
111 — 0

  • MENGADILI SENDIRI

    1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diaturPasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
    2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan
Pengadilan MS Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 21-10-2022
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 12/JN/2021/MS.Str
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIZKI LIANDO, S.H
2.BADRUNSYAH, S.H
Terdakwa:
1.MURSID bin SUKARDI
2.ARIF bin ABU KADIR
3.HERMANSYAH bin MANSUR. S
4.HARDI NOVA alias ANDI NOVA bin M YUSUF
5.RIO ARADIFIRNANDO bin JUNAIDI
148 — 12
  • terdakwa II Mursid Bin Sukardi, terdakwa III Hermansyah Bin Mansyur S, terdakwa IV Arif Bin Abu Kadirdan terdakwa V Rio Aradifirnado Bin Junaiditerbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Jarimah maisirdengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dakwaan Pasal 19Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun
    Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
  • Menjatuhkan uqubat kepada terdakwa I Hardi Nova Bin M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1223 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH, dk VS NAZARUDDIN, dkk
76 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal iniLegislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkanEksekutif apabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturanyang ada, terutama penyimpangan terhadap ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencanadan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan BencanaNomor 6 Tahun 2008, dan menyimpang dari ketentuan peraturanperundangundangan tentang keuangan Negara;4.
    Dalam halini Legislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkanEksekutif apabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturanyang ada, terutama ketentuan mengenai keuangan daerah danketentuan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentangPenanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008;Halaman 22 dari 79 Hal. Put. Nomor 1223 K/Pdt/20164.