petitum tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa dengan dikabulkannya petitum KEDUA gugatan penggugat maka dapatdiketahui bahwa yang dinyatakan tidak memenuhi prestasi untuk membayarsejumlah Rp. 308.000.000, (tiga ratus delapan juta rupiah) adalah Tergugat danbukan Tergugat II, sehingga tidak perlu disertakan terhadap Tergugat II untuk ikutdibebani kewajiban membayar sejumlah Rp. 308.000.000, (tiga ratus delapan jutarupiah);Menimbang, bahwa pelunasan utang atau ganti rugi diambil secara paksadari barang

sitaan melalui penjualan lelang, akan tetapi penggugat tidak dapatdinyatakan berhak untuk serta merta membalik nama obyek sita jaminan aquomenjadi atas nama penggugat, karena perjanjian yang menyatakan barang/bendajaminan dapat beralih menjadi milik kreditur apabila ditemukan debitur cidera janji,adalah bertentangan dengan Undangundang dan batal demi hukum (1178KUHPerdata), sehingga terhadap petitum KELIMA penggugat haruslahdinyatakan untuk DITOLAK;Menimbang, akan tetapi demi memenuhi rasa keadilan

Surat Perintah Penyitaan Barang Jaminan Nomor : 166/SKP/PupN/SATGAS.08/V/1990 tanggal 25 Juni 1990.e Berita Acara Penyitaan Nomor : BA 185/SKP/PUPN/SATGAS.08/VIII.1990 tanggal 8 Agustus 1990 Laporan Pelaksanaan Penyitaan Nomor: Lap.122/Satgas.08/1990 tanggal 13 Agustus 1990e Surat Keputusan Penjualan Barang Sitaan Nomor : SKPBS192/PUPN/Satgas.0808/X/1990 tanggal 17 Oktober 19905.

Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata, Halaman339, menyatakan bahwa :Tujuan dari sita jaminanagar barangitu tidak digelapkanataudiasingkanTergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasanpembayaran utang yang dituntut Penggugat dapatterpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

I Made Rebek tanggal19 Oktober 1987 diberi tanda buktiSurat Permintaan Pengosongan barang Sitaan yang Telah Terjual Lelangan.

charge) maupun Alat bukti lainnya yang dapatmeringankannya;Menimbang, bahwa barang bukii tersebut telah disita secara sah menurut undangundang dan telah pula diperlihatkan oleh saksisaksi dipersidangan dan khusus terhadapbarang bukt berupa 1 (satu) buah pipet kecil atau pirek yang berisikan sisa shabushabudisisinkan untuk uji laboratorium ke Balai POM di Padang dan telah pula ditetapkanstatusnya untuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjungmelalui Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotka Nomor : TAP01/N.3.20/Epp.3/01/2016 tertanggal Januari 2016 sebagaimana yang disebutkan dalamketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggabarangbarang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, kelerangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya dapat diperoleh fakta hukumsebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 06.30 WIB

seberat 5,31 (lima koma tiga satu) gram ,Paket 4 seberat 6,28(enam koma dua delapan) gram ,Paket 5 seberat 6,13 (enam koma tiga belas) gram,Paket 6 seberat 5,95 (lima koma sembilan lima) gram ,Paket 7 seberat 6,04 (enamkoma nol empat) gram, paket 8 seberat 6,09 (enam koma enam sembilan) gram,Paket 9 seberat 6,65 (enam koma enam lima) gram telah pula ditetapkan statusnyauntuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Punjungselaku Penuntut Umum melalui Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan NarkotikaNomor : B51/N.3.24/Epp.3/01/2016 tertanggal 19 Januari 2016 sebagaimana yangdisebutkan dalam ketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, sehingga barangbarang bukit tersebut dapat digunakan untukpembuktian dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari keterangan saksisaksi, alat bukt surat, keteranganTerdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnyasaling bersesuaian, diperoleh faktafakta sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ditangkap

3) 6 (enam) lembar Surat ketetapan status barang sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor B-238/M.1.14.3/Enz.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.

4) 10 (sepuluh) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1412/Pen.Per.Sit.2022/PN.Jk-Sel tanggal 19 Agustus 2022.

Barat : Jalan;Menimbang, bahwa pengertian Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag,sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg / 227 HIR jo Pasal 720 Rvmengandung pengertian :e Menyita barang Debitur selama sebelum dijatunkan putusan dalam perkaratersebut;e Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan Tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapatterpenuhi, dengan jalan menjual barang

sitaan itu;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg,penerapan sita jaminan hanya terbatas pada perkara utang piutang yang ditimbulkanoleh wanprestasi, perkara tuntutan ganti rugi, sengketa milik dan lain sejenis(Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata 2004 hal : 339340, Penerbit SinarGrafika Jakarta);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan teori hukum di atas,Pengadilan Negeri Baturaja Cq.

untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini,maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) kantong plastik klip berisi 1 (Satu) gulungan kantong plastik klip berisiserbuk kristal warna bening setelah ditimbang memiliki berat 0,37 (nol koma tigapuluh tujuh) gram merupakan narkotika beserta pembungkusnya, adapun dalamSurat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor: B8/0.5.14/Euh.1/02/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan KepalaKejaksaan Negeri Kota Madiun ditetapkan: 1 (Satu) kantong plastik klip berisi 1(satu) gulungan kantong plastik klip berisi serouk kristal warna bening diduganarkotika jenis sabu setelah ditimbang memiliki berat 0,37 (nol koma tiga puluhtujuh) gram, bahwa Narkotika tersebut diatas digunakan untuk kepentinganpembuktian perkara di persidangan, sedangkan pembuktian atas perkara a quotelah selesai, maka dengan

Bussan Auto Finance yang ditujukan kepada Ibu Misrah AliBasa tanggal 12 juni 2020, diberi tanda P13;Fotokopi Tanda terima pengembalian surat dari KGP Express, diberi tanda (P14);Fotokopi Tanda terima surat tanggal 17 juni 2020, diberi tanda (P15);Fotokopi Surat Nomor: 17 / B / MSCLF / VI / 2020 perihal pendapat hukum,tertanggal 18 Juni 2020, diberi tanda (P16);Fotokopi Tanda terima Surat Pendapat Hukum oleh Polsek Mandonga, tanggal 22juni 2020, diberi tanda (P17);Fotokopi Surat tanda penerimaan barang

sitaan tanggal 26 juni 2020, diberi tanda(P18);Fotokopi Surat Panggilan sebagai Saksi Nomor : Sp.Gil / 44 / VII / 2020 / Reskrim,Tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda (P19);Fotokopi Surat Klarifikasi Pengaduan, Nomor : B/182/VII/2020/Sek.Mdg, tanggal 15Juli 2020, diberi tanda (P20);Fotokopi Surat Tembusan Pemberitahnuan Penetapan Tersangka, NomorB/771/XI/2020 Reskrim, tanggal 25 November 2020, diberi tanda (P21);Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/09/XI/2020 / Reskrim, tentang StatusTersangka tanggal

Sehinggafakta ini merupakan bukti nyata TERGUGAT telah mengambil notebooksebagai barang sitaan perkara lain tanpa melalui mekanisme PENYITAANsesuai KUHAP, tanpa BERITA ACARA PENYITAAN, padahal notebooktersebut merupakan barang bukti/Benda sitaan Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.

Menimbang, dari halhal yang telah dipertimbangkan di atas, maka HakimPraperadilan mengemukakan pendapatnya tentang perluasan objekPraperadilan khususnya dimasukkannya Penetapan Tersangka sebagai objekPraperadilan sebagai berikut : bahwa pertama tama yang harus diketahui katakata istilah PenetapanTersangka tidak dikenal di dalam KUHAP dan dalam praktek tidak adadokumen Penetapan Tersangka oleh Penyidik (bandingkan dokumenPenetapan dari Hakim atau Ketetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tentangstatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mempunyaidasar hukum di Pasal 91 ayat 1 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika), sehingga menjadi pertanyaan darimana istilah tersebutmuncul dan seolah olah ada diatur di dalam KUHAP; bahwa Praperadilan itu originail intentnya/maksud semula daripembentuk undangundang adalah untuk alat kontrol/insttumen pengawasansecara horizontal terhadap beberapa kewenangan Penyidik/Polri dankewenangan Penuntut Umum/Jaksa.

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelan menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatihan, dan/atau dimusnahkan:Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahananterhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket shabudengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram setelah dilakukanpemeriksaan laboratoris kriminalistik, dari fakta hukum yang terungkap diHal 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2014/PN Pbmpersidangan telah terbukti sebagai Narkotika Golongan I, berdasarkan SuratKetetapan Status Barang

Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkanstatusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan(obukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi sertapendidikan dan pelatinan), barang bukti tersebut setelah digunakan untukpemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisa berat netto 0,228 (nol komadua ratus dua puluh delapan) gram kristal metamfetamina, sesuai permintaanPenuntut Umum diperintahkan

menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaanalternative kedua kamiMenjatunkan pidana terhadap terdakwa Ragil Putra Wicaksono BinMarjulis Pgl Ragil, dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) Tahundikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu Milyarrupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti denganPidana Penjaraselama 4 (empat) bulan.Menetapkan Status barang

sitaan (Barang bukti) berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo seri A71 warna putih NomorIMEI1 : 868836030276198 dan IMEI2 : 868836030276180Y 1 (satu) unit handphone merk Samsung wama hitam nomor IMEI :357051/05/948745/6 1 (satu) bungkus besar narkotika Golongan bukan tanaman jenisshabushabu yang dibungkus dengan plastic wama bening dandibalut dengan kertas tisu dibungkus dengan kantong plastic wamahitam dan disimpan dalam kotak parfum warna putihY 1 (satu) buah tas merek Prolic///2.0 warna hitam

menangguhkan pelaksanaan putusan ini,maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam berisi plastik warna merahdan ada sobekan tisu wama putih berisi 1 (Satu) paket plastik klip isi serbuk kristalwarna putih jenis sabu seberat 0,343 (nol koma tiga empat tiga) gramsebagaimana tersebut dalam Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan NarkotikaNomor: 17/M.5.14/Enz.1/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 merupakan narkotika danpembuktian atas perkara a quo telah selesai, maka dengan berpedoman padaPenjelasan Pasal 101 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuanPasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, barang bukti tersebut harusdirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) unit handphone merek Nokia tipe 108 warna biru kombinasi hitamdidalamnya terdapat simcard 1 Simpati As nomor panggil 082334705276 dansimcard 2 Simpati As nomor panggil

hutanghutangnya (surseance van betaling) ;ili.meninggal dunia (bagi debitur perorangan) ; iv) tidak membayar bunga pada waktuyang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut PerjanjianMega UKM atau perjanjian lainnya dengan Bank ; v) dinyatakan lalai/wanprestasiatau tidak memenuhi kewajiban menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihakketiga lainnya ;iv.terlibat dalam suatu perkara pengadilan dan/atau lembaga peradilan lainnya ;9.Bahwa berdasarkan pasal 200 HIR (1) Penjualan barang

sitaan dilakukan denganperantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan Ketua atas keadaan, oleh jurusita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh Ketua dan tinggal ditempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu serta berdasarkan Pasal 224 HIRmenyebutkan Grosse dari akta hipotik dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris diIndonesia dan yang kepalanya berbunyi Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yangmaha Esa berkekuatan sama dengan keputusan Hakim ;10.Bahwa pelelangan

yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untukmenangguhkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahananterhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (lima) paket besarNarkotika jenis sabu, 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butirpil ekstasi warna abuabu, dari fakta hukum yang terungkap di persidangantelah terbukti sebagai Narkotika Golongan I, berdasarkan Surat KetetapanStatus Barang

Sitaan Narkotika Nomor : B.03/N.6.17/Euh.1/09/2014 tanggal 02Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum An.Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkanstatusnya adalah guna kepentingan pembuktian (bukan untuk pemanfaatankepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan),barang bukti tersebut setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoriskriminalistik masih tersisa berat netto 7,87 gram dan 0,050 gram kristalmetamfetamina,

tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotikadirampas untuk negara;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwaketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan PrekursorNarkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalamproses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah terlampir SuratKetetapan Sitaan Barang

Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri KotaMagelang Nomor TAP37/0.3.13/Euh.1.02/2018 tanggal 12 Februari 2019, yangmenetapkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi tembakau gorilla untuk kepentinganpembuktian perkara atas nama tersangka ADITYA NUGROHO ALS.

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan