BKKTengaran dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Tengaran MoUtersebut ;Bahwa, mekanisme selanjutnya adalah sebagaimanayang berlaku dalam lapangan hukum perdata dimana antarakreditur dengan pihak debitur mengikatkan diri dalam suatuperjanjian bukan hanya untuk jaminan dan memudahkanpengembailian kredit oleh debitur ;Bahwa, MoU maupun perjanjian kredit merupakanperbuatan hukum dilapangan hukum perdata dan hanyamengikat pada diri para pihak yang menandatanganikesepakatan tersebut, pengingkaran terhadap

BKKTengaran dengan UPTD Pendidikan Kecamatan Tengaran MoUtersebut ;Bahwa, mekanisme selanjutnya adalah sebagaimana yangberlaku dalam lapangan hukum perdata dimana antara krediturdengan pihak debitur mengikatkan diri dalam suatu perjanjianbukan hanya untuk jaminan dan memudahkan pengembaliankredit oleh debitur ;Bahwa, MoU maupun perjanjian kredit merupakan perbuatanhukum dilapangan hukum perdata dan hanya mengikat pada diripara pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut,pengingkaran terhadap kesepakatan

melawan hukum yang tidak tundukpada ketentuanketentuan hukum pidana ;Bahwa, ternyata terbukti Terdakwa telah melampirkansurat keterangan gaji tidak benar / palsu dalam mengajukanpermohonan kreditnya hal ini berakibat hukum terhadapperjanjian yang telah dibuat menjadi batal demi hukum ataudapat di batalkan dan tidak serta merta dapat dituntutpidana, mengingat perjanjian kredit itu sendiri berakhir hinggatanggal 14 September 2012 ;Menurut Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Majelis Hakimyang menyatakan pengingkaran

Tengaran MoU tersebut dilak.Bahwa, mekanisme selanjutnya adalah sebagaimana yang berlaku dalamlapangan hukum perdata dimana antara kreditur dengan pihak debiturmengikatkan diri dalam suatu perjanjian bukan hanya untuk jaminan danmemudahkan pengembalian kredit oleh debitur.Bahwa, MoU maupun perjanjian kredit merupakan perbuatan hukum dilapangan hukum perdata dan hanya mengikat pada diri para pihak yangmenandatangani kesepakatan tersebut, pengingkaran terhadap kesepakatanyang telah dibuat merupakan

No. 885 K/Pid.Sus/2011> Bahwa, mekanisme selanjutnya adalah sebagaimana yang berlaku dalamlapangan hukum perdata dimana antara kreditur dengan pihak debiturmengikatkan diri dalam suatu perjanjian bukan hanya untuk jaminan danmemudahkan pengembalian kredit oleh debitur.> Bahwa, MoU maupun perjanjian kredit merupakan perbuatan hukum dilapangan Hukum Perdata dan hanya mengikat pada diri para pihak yangmenandatangani kesepakatan tersebut, pengingkaran terhadapkesepakatan yang telah dibuat merupakan perbuatan

melawan hukum" yang tidaktunduk pada ketentuanketentuan Hukum Pidana.> Bahwa, ternyata terobukti Terdakwa telah melampirkan surat keterangangaji tidak benar / palsu dalam mengajukan permohonan kreditnya, hal iniberakibat hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat menjadi bataldemi hukum atau dapat dibatalkan dan tidak serta merta dapat dituntutpidana, mengingat perjanjian kredit itu sendiri berakhir hingga tanggal 25Juli 2012.Menurut Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan "pengingkaran

dikuatkan denganmemperbaiki amar putusannya;Dalam Rekonpensi :Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya jugamenyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yangmenyatakan mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian;Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dianggap telah tidakmempertimbangkan dengan sungguhsungguh dan cermat tentang sebagiantuntutan Pembanding;Menimbang, bahwa apabila Terbanding keberatan dan tidak mengakuinasab anaknya, Terbanding dapat mengajukan perkara pengingkaran

pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa ikut melakukanpemukulan bersama dengan yang lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang jadi permasalahan bahwa Paraterdakwa dan/atau penasihat hukum para terdakwa dipersidangan bersikerasbahwa Para terdakwa tidak melakukan pemukulan dan tidak berada di tempatkejadian ;Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa berhak untukmembantah semua kejadian yang di sampaikan dipersidangan dengan disertaialasanalasan dan bukti yang cukup untuk menguatkan pengingkaran

paraTerdakwa tersebut ;Bahwa tugas hukum acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukankebenaran materiil, maka pengingkaran terdakwa dipersidangan tanpa dasarhukum dan buktibukti bukanlah menjadi masalah yang sangat menentukan;Menimbang, bahwa atas pengingkaran terserbut oleh para Terdakwa danpenasehat hukumnya telah menghadirkan saksisaksi yang meringkan baginya ;Bahwa dari keterangan saksi ad charge yaitu saksi Faris, saksi Nasrudin,saksi Wirda, saksi Asman, saksi Alwi dan saksi siti Rahmi kesemua

keterangan yang berdiri sendiri tanpadidukung keterangan bukti lain sehingga keterangan tersebut patut diragukankebenarannya dan haruslah ditolak ;Bahwa para saksi tersebut pun tidak ada yang melihat langsung kejadian, dantidak berada ditempat kejadian pemukulan sehingga keterangan para saksi adcharge tidak dapat membantah keterangaan saksi fakta Sutran Falugai dan saksifakta Arlen Kurung Alias Daeng Speed ;Menimbang, bahwa menurut Majelis keterangan para saksi tersebut belumlahdapat mendukung pengingkaran

.12, dalam hal ini Majelismemberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasrkan ketentuan pasal 102Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 641) Suami yang akan mengingkari seorang anak yanglahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepadaPengadilan Agama dalam jangka waktu 180 harisesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudahputusnya perkawinan atau setelah suami itumengetahui bahwa isterinya melahirkan anak danberada di tempat yang memungkinkan diamengajukan perkaranya kepada Pengadilan2) Pengingkaran

Tergugat Rekonpensi, bahkan sampaisekarang masih tinggal satu rumah, maka PenggugatRekonpensi terbukti tidak nuzus, sehingga berhakmendapatkan nafkah Iddah dan Mutah;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelismengenai pernyataan dari Tergugat Rekonpensi bahwa anakkedua dan ketiga dalam perkawinan Tergugat Rekonpensidan Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK II dan ANAKIII adalah bukan anak hasil perkawinan TergugatRekonpensi dan Penggugat Rekonpensi Majelis berpendapatkarena masalah ini menyangkut pengingkaran

anak makatidak dapat disatukan dengan perkara perceraian, olehkarena itu perkara pengingkaran anak ini harus diajukandalam perkara tersendiri, berdasarkan ketentuan dalampasal 66 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama, dengan demikian anakanak tersebutadalah tetap anak yang sah yang lahir dalam ikatanperkawinan Tergugat Rekonpensi dan PenggugatRekonpensSi; eee eee eeMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalampasal 102 Kompilasi hukum Islam dan fakta tersebut66diatas, maka pengingkaran

Bahwa pada prinsipnya saya Tergugat III menolak segala dalildalil gugatanPara Penggugat, terkecuali halhal yang diakui sendiri olen saya Tergugat IIIdalam jawaban ini, karena dalildalil gugatan Para Penggugat tersebutadalah dalildalil yang tidak benar, karena dalildalil Para Penggugat tersebutadalah dalildalil yang sifatnya pengingkaran akan sebuah fakta kebenarandari Keberadaan tanah sawah sengketa pada saya pihak Tergugat III;.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tanah sawah sengketatersebut dikuasai oleh saya Tergugat Ill tanpa setahu dan seijin ParaPenggugat dan dinilai oleh Para Penggugat penguasaan tanah sawahsengketa tersebut oleh saya Tergugat III adalan secara melawan hukum ituadalah pengingkaran sebuah fakta karena kakek saya Tergugat IllH.Abdurahman almarhum telah membeli tanah sawah sengketa diwatasanSo Ndora dan tanah sawah sengketa II di watasan So Labinga tersebut. DanHalaman 7 dari 14 hal.Put.

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati dirisebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demiketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupanorganisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sertaTerdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan padahakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasanmiliter, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastianhukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikianharus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan

Pengingkaran maupun penyelewengan ataskesepatakan perdamaian in casu akan sama halnya dengan melakukanperlawanan dan pengkhianatan terhadap Allah dan rasulNya.

Segalaperdamaian yang dibuat maka kekuatan hukumnya sama persis denganputusan hakim yang telah in craht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap.Singkatnya, jika terjadi pengingkaran dan atau penyelewengan terhadapkesepakatan perdamaian yang sudah dibuat baik oleh Pemohon maupunTermohon maka akan berhadaphadapan dengan kekuatan daya eksekutorialPengadilan Agama yang tidak akan bisa terbantahkan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pemohon dengan Termohondihukum untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagaiprajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diridengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yangdemikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baikmelakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnyadapat merusak citra satuan.De Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sertaTerdakwa tidak lagimempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidaklagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demiketertiban dan penegakkan serta kepastian

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati dirisebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demiketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupanorganisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sertaTerdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan padahakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasanmiliter, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yangdemikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agartidak mempengaruhi kehidupan

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati dirisebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demiketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupanorganisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Margaserta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI danpada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengankedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan sertakepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yangdemikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agartidak mempengaruhi kehidupan

Bahwa dengan adanya keputusan yang demikian ini pihak Tergugatberupaya melakukan tindakan pengingkaran janjinya sehingga berakibatsangat merugikan anak kandungnya sendiri dengan kata lain dengansengaja Tergugat7. melakukan perbuatan wanprestasi karenanya Tergugat wajib dihukumuntuk membayar segala akibat dari wanprestasi, yaitu :e Membayar uang biaya pemeliharaan anak sesuai keputusan Pengadilansejumlah Rp. 500.000, x 129 bulan. = Rp. 64.500.000, (enam puluhempat juta lima ratus ribu rupiah) ;e Uang

memohon kepada Majelis Hakim jika Pemohon/Terbanding tetapmenolak telah terjadi hubungan persetubuhan agar bersedia mengangkatsumpah;Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon/Terbanding telah membantahterjadi hubungan seks antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding baik sewaktu proses sidang di Pengadilan Tingkat Pertamamaupun setelah banding diajukan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama ataspermintaan Termohon/Pembanding memerintahkan kepada Pemohon/Terbanding untuk mengangkat sumpah tentang pengingkaran

seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak adabukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui siapa yangmenjadi wali nikah, saksi nikah antara Pemohon dengan Pemohon Il, akantetapi Pengadilan berpendapat, bahwa dengan tidak adanya pengingkaran darimasyarakat setempat, maka perkawinan harus dianggap telah dilaksanakansesuai Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka telah terdapat cukup alasan untuk

menegakkan kebenaran dan keadilan didalam kehidupan rumahtangganya.11.Bahwa Tergugat juga telah megabaikan amanahnya sebagai suami/imamdan ayah yang merupakan pembimbing bagi sang istri/Penggugat dan anakdengan meninggalkan dan menelantarkan Penggugat dan anak selama18(delapan belas) Bulan tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugatsehingga sangat beralasan jika Tergugat telah melakukan kedzalimanterhadap Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami;12.Bahwa tindakan Tergugat merupakan Pengingkaran

KompyangLengkong dan apabila hal tersebut terjadi, maka secara otomatis segala tuntutantersebut akan gugur dengan sendirinya dan atau menjadi batal demi hukumdan segala ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini akan berlaku mengikatterhadap seluruh keturunan Para Pihak tanpa terkecuali .PASAL 7 (TUJUH)Bahwa Pengingkaran ataupun Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pihakterhadap segala ketentuanketentuan yang sudah disepakati dalam PerjanjianPerdamaian ini, selain akan menimbulkan akibat sebagaimana

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakanperbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap SumpahPrajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati dirisebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi inginmengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demiketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupanorganisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambiltindakan hukum yang cepat dan tegas agar

Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sertaTerdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan padahakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasanmiliter, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastianhukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikianharus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan

kuranglebih 3 tahun 6 bulan ketika Penggugat mengandung, Tergugat tidak mengakui kalauanak yang dikandung Penggugat adalah hasil hubungan badan Penggugat danTergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut pengadilan berpendapatbahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah pecah dan sulitdisatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah tidak saling mengunjungi danputusnya hubungan antara keduanya, telah terjadi pisah 3,6 tahun sebab adanyapertengkaran yang dipicu adanya pengingkaran

Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengansumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkarantersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan katakata murkaAllah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebutbenar";c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan;d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, makadianggap tidak terjadi lian.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, makadisyaratkan

Pihak Kedua menyatakan dengan ini mencabut Gugatan Perdata ke PengadilanNegeri Purwakarta Perkara Nomor :33/Pdt.G/2020, demikian halnya PihakPertama menerima Pencabutan perkara Nomor :33/Pdt.G/2020 denganmenyatakan tunduk dan taat untuk melaksankan isi perjanjian perdamaian iniseluruhnya, dan terhadap pengingkaran isi perjanjian sebagian maupun selurunyaSiap untuk di proses secara pidana dan perdata;.