mengasuh mata kuliah KapitaSelekta Hukum Pidana,dan kejaghatan Korporasi;Bahwa yang dimaksud sistem elektronik menurut pasal 1 angka 5 undangundang ITE jo pasal 1 angka 1 Permenkominfo Np.36 Tahun 2014 adalahserangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsimempersiapkan, mengumpulkan, mengolaah, menganalisis, menyimpan,menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkaninformasi elektronik, misalnya, komputer, facebook, instagram, twitter,aplikasi android, whatsapp, internet, SMS, telex

penjualansurat berharga (efek,reksadana, obligasi).Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 832/B/PK/PJK/201 75) obligasi;6) surat dagang berjangkawaktu. sampai dengan 1(satu) tahun;7) instrumen surat berhargalain yang berjangka waktusampai dengan 1 (satu)tahunmelakukan kegiatan lain yanglazim dilakukan oleh banksepanjang tidak bertentanganUU Perbankan danperundangundangandenganperaturanyang berlakuPenghasilan yang diterimasehubungan dengan transaksibank draft, traveler check,payment order.Pendapatan dari telex

berdasarkan data berupa tagihan & agreement dari vendortidak diketahui dengan pasti dasar pembebanan dari biaya basiccharge sebesar Rp146.488.378,00 yang ditagihkan kantor pusat,apakah merupakan biaya penggantian yang benarbenar dikeluarkanatau ditaginkan oleh vendor atau bukan;Bahwa berdasarkan Recapitulation of Tohnet invoice vs A YearCharge Tahun 2009 yang ditaginkan vendor kepada kantor pusat,debit note/invoice yang diterbitkan kantor pusat, list perhitunganjumlah tagihan jasa Tohnet, Swift dan Telex

elektronik oranglain yang tidak berhak;Menimbang pertamatama akan dipertimbangkan mengenai pengertianInformasi elektronik dan sistem elektronik sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka1dan 5 UU No.11 Tahun 2008;Menimbang yang dimaksudkan dengan Informasi Elektronik dalam pasal 1angka 1 UU No 11 Tahun 2008 adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapitidak terbatas pada tulisan,suara, gambar, peta rancangan foto, electronic datainterchance (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex

Direktur Jenderal Pertambangan UmumJalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49Telp. 5254508Fax. 52514945255863Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 2181/B/PK/PJK/2017JakartaIndonesiaKepada Perusahaan pada kantor pusatnya di Indonesia dengan satutembusan yang dikirim dengan pos udara, faksimile, telegram, telex,kawat atau radiogram, dengan perangko atau ongkos pengirimanyang telah dibayar lunas kepada:Aurora Gold Ltd.24 Outram Street, West PerthWestern Australia 6005Australiaatau alamat lain yang akan

Jenderal Gatot Subroto Kav. 49Telp. 5254508Fax. 5251494 5255863JAKARTAINDONESIAKepada Perusahaan pada kantor pusatnya di Indonesia dengan satutembusan yang dikirim dengan pos udara, faksimile, telegram, telex,kawat atau radiogram, dengan perangko atau ongkos pengirimanyang telah dibayar lunas kepada:Aurora Gold Ltd.24 Outram Street, West PerthWestern Australia 6005Australiaatau alamat lain yang akan diberitahukan sewaktuwaktu olehHalaman 13 dari 42 halaman.

Pasal 6 yang menyebutkan:Semua biaya dan bea yang harus dibayar sehubungan dengan pemberianpinjaman, jaminan termasuk pula biaya porti, meterai, telegram, telex,facsimile, telepon, biaya legalisasi, baliknama, saksi, notaris, PejabatPembuat Akta Tanah, menaksir harga, memeriksa dan memberi nasehat,selain dari yang harus dikerjakan oleh pegavai bank, memperbaharui ataumengubah bentuk pendaftaran bilaman pada suatu waktu harus dirubah roya,mematikan Hak Tanggungan, pajak dan tambahan pokok pajak atau

Tanggal 09 Juni 2009 sebagai berikut:Pasal 16:Komunikasi1 Segala komunikasi mengenai dan atau yang berhubungan dengan perjanjiankredit ini harus dilakukan secara tertulis dan harus dianggap telah diterima jikadisampaikan secara langsung atau dikirimkan dengan kurir dengan memperolehtanda terima atau dengan surat tercatat atau faksimili telex atau email, kepadaalamat sebagai berikut dst. .Setiap perubahan alamat, debitur hams memberitahukan kepada Banksedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, sesuai

Ramang tanggal 27 Mei 2019;Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlManggarai Nomor: 177/Up.032.4/1047/96;Telex dari Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Manggaraitanggal 22 April 1996;SuratPem.042.2/09/V/1990;Surat dari Jahra Binti Saleng Hayung;Salinan Putusan Nomor: 134/PDT/2016/PT.KPG;Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan Nomor:Print34/P.3.24/Ep.3/01/2019;SuratPem.014.4/352/1/2011;Surat Keterangan Warisan tanggal 01 April 2014;Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:Keterangan Kepemilikan

Permintaan Pengiriman Uang tertanggal 08 Januari 2001.Suratbukti mana sudah disesuaikan dengan Aslinya dan telah dibubuhi Materaisecukupnya dan diberi tanda buktiP32;Foto Copy Formulir Transfer tertanggal 02 032001.Surat bukti mana sudahdisesuaikan dengan Aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya dan diberitanda bukti P33Foto Copy Formulir Transfer tertanggal 06062001Surat bukti mana sudahdisesuaikan dengan Aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya dan diberitanda bukti P34Foto Copy Perintah Telex

tertanggal 11102001.Surat bukti mana sudahdisesuaikan dengan Aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya dan diberitanda bukti P 35Foto Copy Perintah Telex tertanggal 11102001Surat bukti mana sudahdisesuaikan dengan Aslinya akan tetapi kabur susah dibaca dan telah dibubuhiMaterai secukupnya dan diberi tanda buktiP.36Foto Copy Formulir Transfer tertanggal 06092001Surat bukti mana sudahdisesuaikan dengan Aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya dan diberitanda buktiP37Foto Copy Formulir Transfer

T.AZWAR, M.Sc. dan JUFRIZAL (Supir) tersebut adalah untuk mengikutikegiatan Partai Golkar dan surat undangan untuk mengikuti kegiatan PartaiGolkar tersebut yakni Telex DPD Partai Golkar Nanggroe Aceh DarussalamNo. PB.005/DPDI/GK/VII/2003 tanggal 2 Agustus 2003, tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Golkar KotaLhokseumawe, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Drs.MOEHAMMAD THAIB, Drs. SOFYAN ABDULLAH, H. SUKIRMAN. AR, danH. T.

SOFYAN ABDULLAHtersebut adalah untuk mengikuti kegiatan Partai Golkar dan surat undanganuntuk mengikuti kegiatan Partai Golkar tersebut yakni Telex DPD PartaiGolkar Nanggroe Aceh Darussalam No.T.31/DPDI/GK/X/2003 tanggal 9Oktober 2003, tidak ditujukan kepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkankepada Partai Golkar Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yangdilakukan oleh Drs. MOEHAMMAD TAHIB dan Drs.

melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya.33) Foto Copy surat PPK nomor: KU.600/satker-PRNTT.PPK-Belu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.34) Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor: 147/satker-PRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.35) Foto Copy telex

. ; 34)Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor: 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan. 35)Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu.: 36)Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor: UM.02.03/SatkerPRNTT/XII/319tanggal 5 Desember 2011 perihal Undangan rapat Evaluasi pelaksanaan PembangunanRumah Khusus Type 36 besertalampirannya. ; 37)Adendum Ke1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat peranjian KU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT

Anggaran, Pejabat yang melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaranBelanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBRDirektif Presiden TA. 2012 besertalampirannya.Foto Copy surat PPK NomorKU.600/satkerPRNTT.PPKBelu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan.Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor14//satkerPRNTT/XI/2011 tanggal 02Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan.Foto Copy telex

yang melakukan Tindakan yangmengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran SatuanKerja Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 besertalampirannya. 33)Foto Copy surat PPK nomor: KU.600/satkerPRNTT.PPKBelu/26/XII/2011 tanggal 29Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaan pekerjaan. 34)Foto Copy surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor: 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal02 Nopember 2011 perihal Penyampaian Usulan UPK/BKM serta Us ulan Lokasi kegiatan. 35)Foto Copy telex

PajakPerseorangan usaha perdagangan eceran barangbarang elektronik,perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optic; yaitu barangbarangelektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifier danperlengkapan sound system, alatalat perlengkapan listrik seperti dinamo,transformer, macammacam kabel listrik, lampu pijar TL, sekring, alatalat rumahtangga seperti setrika listrik, alat pengaduk, kipas angin, alat komunikasi dan optikseperti fotografi, optik pesawat telepon, telegraf/telex

Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik kepada banyakOrang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.Bahwa didasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 bahwa Informasi yangdapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik adalah data atauinformasi yang disebarluaskan melalui media elektronik seperti siarantelevisi, Siaran radio, internet, telephone, SMS, Email dan informasi yangdisebarluaskan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti telex

Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, suratelektronik, secara tertulis ataupun rekaman suara;2. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasitransaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin danpemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dansecepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalamrekening Nasabah.

Kepastian Hukum ( Rechtszeker heidsbeginsel) :Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi AntaraKecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal27 Juni 2013 Camat Bentian Besar telah mengirim Surat Kepada Tergugat denganNomor : 456/032/KBBTrantibum/I/2012 tertanggal 31 Januaari 2012, bahwaselanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Sekretariat Daerah mengirimjawaban melalui telex

permohonan pencabutan/pembatalan SHM No. 362 Tahun 1992 tanggal 8 Maret 2019;Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN LbjT1/5 XT1/5 XIlT1/5 XIillT1/5 XIVT1/5 XVT1/5 XVIT1/5 XVIIT1/5 XVIIIT1/5 XIXT1/5 XXT1/5 XXIIT1/5 XXilT1/5 XXillT1/5 XXIVT1/5 XXVT1/5 XXVIT1/5 XXVII:T1/5 XXVIII :Surat permintaan ke 2 (dua) permohonan pencabutan/pembatalan SHM No. 362 Tahun 1992 tanggal 27 Mei 2019;Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlManggarai Nomor: 177/Up.032.4/1047/96;Telex

. : Rp1.135.000,00;Bs oes cans ce seins ones telex aes omins See meRedaksi Rp 10.000,00;Goce ccececeesceeeeeeeseeeeseeeeueeeeeeeaeeeesMaterai > Rp 10.000,00;Jumlah : Rp1.739.000,00;(satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pat.G/2020/PN Sbr

dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor136/2188/1/2009 tanggal 16 Juli 2009 untuk memutuskanpenyelesaian permasalahan tersebut;Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyelesaikanpenyelesaian permasalahan batas daerah tersebut kepadapemerintah pusat;Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tidak sepakat dengan usulanpenyelesaian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tidakmenandatangani berita acara ini dan meninggalkan ruangrapat;Halm 23 dari 153 halm No.39/PDT/2014/PT.PLG2431.9.31.10.Bahwa berdasarkan telex

Mendagri Nomor : 136/253/SJ tanggal 1Februari 2010 dan telex Gubernur Sumatera Selatan No. 005/016/Tel/2010 tanggal 3 Februari 2010, telah diadakanpeninjauanlapangan di lokasi perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin denganKabupaten Musi Rawas khususnya diantara Pilar P6 sd.

Bahwa sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BBT/0009/KMK/2013 tanggal 18 April 2013 Pasal 17 angka 1 tentang Komunikasidisebutkan bahwa:Segala komunikasi mengenai dan/ atau berhubungan denganPerjanjian Kredit ini harus dilakukan secara tertulis dan harus telahdianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung ataudikihmkan dengan kurir dengan memperoleh tanda terima ataudengan surat tercatat atau faksimili, telex atau email kepada alamat alamat sebagai berikut:Debitur: Toto Sarsito