Ditemukan 2744 data
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1124 — 870
ini diartikan seperti protesprotesdan keberatan, sehingga tinggal bagaimana menterjemahkan keonarantersebut pada saat ini/konteks sekarang karena nyatanya pasal tersebutmasih ada; Bahwa dalam sosiologi apabila dalam berinteraksi tidak ada pihak yangdirugikan maka tidak ada masalah;Bahwa dari Ilmu Sosiologi Hukum, keonaran dipahami sebagaikeresahan masyarakat dan karena itu menyangkut suasanabatinmasyarakat maka buktinya adalah hanya dari asumsiasumsi yang ada,misalnya ada demo yang menolak, itu fenomena
TrubusRahardiansyah, S.H., M.H., M.Si, menurut Ilmu Sosiologi Hukum, keonarandipahami sebagai keresahan masyarakat dan karena itu menyangkut Suasanabatin masyarakat, maka buktinya adalah hanya dari asumsiasumsi yang ada,misalnya ada demo yang menolak, itu fenomena tapi terjadi dan kalau di ataskeresahan adalah kekacauan dan itu dapat dibuktikan dengan adanyakerusakan dan di atas kekacauan adalah anarkhi, yaitu situasi hukum sudahdisepelekan, dan di atas anarkhi adalah anomi, yaitu Suatu Keadaan yang
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
152 — 59
Bahwa Tergugat II berdasarkan FAKTA HUKUM (bukan fenomena hukumlagi)di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang seluruhnyaberada di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi untuk KEUNTUNGANPENJAHAT, berulang kaliMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMmelanggar Hak Asasi Manusia Penggugat untuk diperlakukan sama di depanhukum "EQUALITY BEFORE THE LAW yang sekaligus tanpa analisa lagiTergugat II telah melanggar PANCASILA, UNDANGUNDANG
90 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena itu fenomena penolakanlembur yang diikuti secara masif oleh pekerja pada Penggugat ini tidakpernah terjadi, kalau tidak ada intimidasi dari Tergugat dan adanyaSelebaran Untuk Memboikot Lembur tersebut;Hal. 14 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa tindakan Para Tergugat yang menggerakkan seluruh pekerjauntuk memboikot lembur tersebut dengan cara membuat danmenyebarkan Selebaran Untuk Memboikot Lembur telah melanggar PKB,sebagaimana termuat dalam Pasal 71 yang menyatakan :Perusahaan
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
123 — 52
Bahwa Tergugat II berdasarkan FAKTA HUKUM (bukan fenomena hukumlagi)di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang seluruhnyaberada di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi untuk KEUNTUNGANPENJAHAT, berulang kaliMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMmelanggar Hak Asasi Manusia Penggugat untuk diperlakukan sama di depanhukum "EQUALITY BEFORE THE LAW yang sekaligus tanpa analisa lagiTergugat II telah melanggar PANCASILA, UNDANGUNDANG
252 — 193
cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum danpenerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah faktadan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masingmasing kepada yang berhakDalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguhsungguhberupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hinggamenyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuasdiri terhadap fenomena
yag tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukumsecara silogisme formal dimana UndangUndang sebagai premis Mayor dan faktahukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapathukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yangtersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangkaHal. 130 dari 141 hal.
88 — 20
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan,Ayat (3), bahwa dalamhal sidang permusyaweratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakimyang berbeda wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undangundang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dapat dilinat bahwa bagiHakim dapat memungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbedasehingga pendapainya tersebut dimuat di dalam Putusan;Menimbang, bahwa dalam praktik proses peradilan maka bukanmerupakan fenomena
1034 — 1144 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuaidengan apa yang dialami pada waktu itu, seperti antara lain untukmenampung Pemungut PPN, Mengenakan PPN atas usahamembangun sendiri, pemberian fasilitas dipungut atau dibebaskan,dan penjualan aktiva yang semula dimaksudkan tidak untuk dijual;Kemudian dengan UndangUndang Nomor 42 tahun 2009 Pasal yangmemuat ketentuan khusus ini telah ditambah dengan huruf E untukmenampung ekspor yang dibawa penumpang (Turis) sendiri, danhuruf F masalah tanggung renteng sebagai akibat dihapusnya Pasal33 UU KUP;Fenomena
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
50 — 27
Bahwa Agus Riyanto merupakan oknum mantan pejabat dan Firman44.45.46.47.Simorangkir, Ida Bagus Putu' Widnyana, Salesius Gunturmerupakan oknum mantan penuntut umum di Kejari Manggarai danpada saat memasukkan gugatan perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpgdi PN Kupang keempat oknum tersebut sudah tidak bekerja diKejari Manggaral;Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukumsebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 telahdinyatakan tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawabpribadi
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
kepadaterdakwa menyebabkan menyulitkan terdakwa untuk menentukan akanmengajukan PK atau GRASSI, sehingga hal ini menjadi kerugiankonstitusional Pemohon karena tidak dapat mengajukan Grasi, dengandemikan maka Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 2 ayat (3) harus hapus dankembali sebagaimana dalam diatur dalam UU lama dalam Pasal 7 ayat (2)dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002.Bahwa alasan Konstitusional dan Kemanusiaan era Reformasi padahakikatnya adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menujusuatu fenomena
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana dengan benar karena memberikanpertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu mohonperhatian judex juris, bahwa bahwa telah menjadi fakta umum (notoirfeiten) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi perhentian sementaradari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yangtelah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum ataudikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsungmenyatakan kasasi ke Mahkamah Agung ;Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
145 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
2010manakala mereka menemukan novum, karena persoalan hukumnyasendiri sebenarnya telah selesai ;Bahwa kendati undangundang masin juga memberi peluangpemeriksaan peninjauan kembali atas kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata, adalah naif, apabila alasan tersebut terjadi di tigatingkat peradilan pertama, banding dan kasasi masingmasing oleh MijelisHakim yang terdiri dari 5 (lima) orang yang berbeda ;Bahwa dalam rangka memanfaatkan celahcelah hukum, khusus dalamperkara tindak pidana Korupsi, fenomena
Demi kepastian hukum dan dalam rangkamelaksanakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, maka hal ini perludicegah ;Bahwa fenomena ini terjadi karena menurut ketentuan Pasal 266 ayat (3)KUHAP, putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yangtelah dijatuhkan dalam putusan semula ;Bahwa beberapa putusan perkara korupsi pada Pengadilan TingkatPertama membuktikan betapa ringan putusan yang dijatuhkan, antara laindalam perkara a quo, di mana telah diberlakukan langsung pasalpasalSubsidair, padahal
832 — 3161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga fenomena demikiantelah melangkahi kewenangan' penyidikan sebagaimanaterumuskan dalam undangundang yang lebih tinggi yakni KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndangKepolisian, UndangUndang Kejaksaan dan UndangUndangTindak Pidana Korupsi;18. Bahwa dalam UndangUndang tersebut diatas tidak ada satukewenanganpun yang memberikan diskresi/otoritas yangabsolut berdasarkan pada penilai subyektif yang tidak dapatdipertanggungjawabkan secara hukum.
51 — 40
Hakim tingkat pertama dalamputusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding, namun sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perludiperbaiki karena dianggap terlalu ringan oleh Majelis Hakim tingkat banding denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri di dalam menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa, kurang mempertimbangkan fenomena
346 — 165
Dalam hal ini, kebenaran kalimatkalimat tersebutharus dipertanggungjawabkan pemilik akunn twitter @AbuUpik1.Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 12K/PMTII/AU/I/2019g.Kalimat ini berisi tuduhan (condemnation) yang terkesan menyalahkanPresiden terkait apa yang disebutkan sebagai fenomena politisasiAgama.2) Dalam postingan akun twitter Terdakwa menunjukkan sumbersikap (Scource of attitude) kebencian terhadap penguasa (Presiden)yang dipicu oleh situasi kehidupan beragama.
65 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana dengan benar karena memberikanpertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu mohonperhatian judex juris, bahwa bahwa telah menjadi fakta umum (notoirfeiten) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi perhentian sementaradari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yangtelah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum ataudikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsungmenyatakan kasasi ke Mahkamah Agung ;Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
154 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon selaku Regulatorterhadap kisikisi soal/materi uji Kompetensi tersebut, sehingga waktudemi waktu semakin merugikan Para Pemohon secara materil danimmateril, Karena tidak ada kepastian dan jaminan hukum terhadapstandar Uji kompetensi yang akan di uji, karena faktanya Para Pemohonketahui, ada justru mahasiswa yang sampai berkalikali gagal mengikutiUji Kompetensi, hal ini tercermin dari data tingkat kelulusan peserta UjiKompetensi Periode 20132018 yang Para Pemohon sampaikan (BuktiP10), dan fenomena
Terbanding/Terdakwa I : SULKHANI, S.Pd
Terbanding/Terdakwa II : RIKI FAJAR, S.IP., M.Si
104 — 67
sehingga mampu ditafsirkansecara ganda sesuai dengan kepentingan, dan banyak memiliki cela yangdapat dijadikan "way escape untuk menghindari pemidanaan, sehinggadiperlukan kecermatan hakim dalm menggali faktafakta lebih dalam lagidengan mempertimbangkan alasanalasan diluar Yuridis karena Negara Kitamenganut sistem pembuktian negatief wettelijk.Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengadiliperkara a quo juda mempertimbangkan kondisi atau keadaan yangmenyertai perkara ini yaitu fenomena
Guntoro
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia
3.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
121 — 70
Maka dari itu, masyarakat diharap jangan heranterhadap fenomena pemudik berkendara bergerombol menerobos paksapenyekatan mudik, sebab mungkin meniru gerombolan Termohon 3,Kapolda Metro Jaya yang secara brutal membangkangi putusan PTUNdan mengakangi sejumlah aturan seenaknya.PETITUMBahwa selain berdasarkan pada argumen dan faktafakta yuridis diatas,Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 71/Pid.Pra/2021/PN.
599 — 6230
Khusus Nomor : 2719 K/PID.SUS/2016, tertgl 20032017).Tanggapan ini, sekedar membawa perhatian kita semua kepada suatualam pemikiran (atau suatu situasi) bahwasanya membuka isolasi daerahkhususnya Jalan Nasional Trans Papua Barat untuk kepentinganpelayanan publik tidak semudah membalik telapak tangan sebab banyaktantangan baik secara internal maupun eksternal yang dihadapi olehmasyarakat adat itu sendiri tentang hakhak adat itu tetapi juga bagipelaksana pekerjaan di lapangan, namun itulan sebuah fenomena
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP Dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
PT. JATIMJAYA PERKASA
804 — 633
Hilir dan sekitarnya adalah udara kering atau udara dengankandungan uap air yang sangat minim, pada kondisi normal seharusnyapergerakan udara tersebut membawa cukup uap air yang dapatmenghasilkan hujan, hal ini disebabkan adanya siklon tropis di daerahpusat tekanan rendah yang terjadi di Samudera Hindia, hal inimengakibatkan udara yang banyak membawa uap air akanterkonsentrasi di pusat siklon tropis dan menghasilkan residu udarakering yang bergerak ke UtaraTimur melintasi pulau Sumatera danJawa, fenomena
Hilir dan sekitarnya adalah udara kering atau udara dengankandungan uap air yang sangat minim, pada kondisi normal seharusnyapergerakan udara tersebut membawa cukup uap air yang dapat menghasilkanhujan, hal ini disebabkan adanya siklon tropis di daerah pusat tekanan rendahyang terjadi di Samudera Hindia, hal ini mengakibatkan udara yang banyakmembawa uap air akan terkonsentrasi di pusat siklon tropis dan menghasilkanresidu udara kering yang bergerak ke UtaraTimur melintasi pulau Sumateradan Jawa, fenomena