Ditemukan 2774 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebiasaan kegiatan kebijakan kebebasan kekuasan kediaman kebidanan kebiatan kebiasanã kebisaan kebasan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2021 — Penggugat:
1.SURADI
2.Suandi
3.Samiyo
4.Rudianto
Tergugat:
1.PIMPINAN PERKEBUNAN KARET GUNA JAYA
2.FAJAR TJIA
3.YAHYA TJIA
4.HERLINAWATY
5.VERAWATY dsebut juga VERWATY
6.DAHLIA TJIA
63 — 11
  • bagi Majelis Hakim yang muliatidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan GugatanPara Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaara);Menimbang, bahwa setelah mendalami dalil gugatan para Penggugat danmendengar keterangan para saksi dapat diketahui para Penggugat pernahmelakukan mogok kerja untuk memperjuangkan hakhak normatif sebagai pekerja,namun tidak mendapat tanggapan dari pemilik perkebunan oleh karena di daerahtempat para Penggugat bekerja, situasi, kondisi dan kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARSOYO Alias SOYO Anak Dari A. GANJUNG Alm
125 — 16
  • tujuanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untukmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan ataukedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - JAMALUDIN,S.pd.Mpd
88 — 47
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini diagunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukanHal 120 dari 144 hal, Put.No.13/Pid.Sus.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
343 — 190
  • 2019/PN.Jap20.21.22.Bahwa perbuatan Penggugat yang meniadakan hakhak dari pekerja yangterkena kebijakan Furlough atau berstatus dibebaskan dari kewajibankerjanya menunjukkan adanya keputusan yang bersifat diskriminatifsebagaimana dalam Pasal 2, Konvensi mengenai Diskriminasi Pekerjaandan Jabatan tahun 1958; setiap anggota yang melaksanakan Konvensi iniperlu berupaya untuk menetapkan dan mencari suatu kebijakan nasionalyang bertujuan untuk mempromosikan, melalui cara yang sesual dengankeadaan dan kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-08-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2017 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM
117 — 716
  • jugadapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyaifungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
EDI SUKARDI, ST.
77 — 108
  • diberlakukan secaraekstensif terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawainegeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 10 Juni 2015 — - SAMSUL BAHRI
80 — 54
  • dapat diterapkan/diberlakukanterhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 10 Juni 2015 — - Ir.H.ZAINUL WARDI, MM
89 — 43
  • menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi ;Unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau Sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :137 Dalamhal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
MUHSINIM M Alias MUH Bin HASAN BASRI Alm
137 — 22
  • penyalangunaan kewenangan, kesempatan atau sarana ituadalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatanatau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
154 — 46
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatanatau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataukorporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapatterjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
    Sintang sebesar Rp525.757.596,00 (lima ratus duapuluh lima juta tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah), dan uangsebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Saol Malakemudian Saksi Saol Mala menyerahkan kepada Saksi Sahuri tanpa hak adalahperbuatan penyalahgunaan kewenangan T erdakwa selaku Bendahara, yaituTerdakwa adalah orang yang berhak berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 02-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MARDIYONO, SH.
Terdakwa:
SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR
132 — 103
  • Selanjutnya RAB dimaksud disetujui Kepala DesaMotongbang dan menjadi bagian dari APBDes Desa MotongbangTahun Anggaran 2015 yang telah disahkan.Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk Survei lokasi pekerjaan yangakan dikerjakan, saksi selaku pekerja teknis sudah lakukan survel,tapi untuk survey harga bahan saksi tidak lakukan survei.Bahwa saksi menjelaskan penentuan harga satuan itu saksi lakukanhanya berdasarkan harga harga dari kebiasan saksi membelibararangbarang ditoko, selanjutnya masing masing harga
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 24-10-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 12/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 24 Oktober 2013 — - Prof. DR. H.LUKMAN Al HAKIM, MM
83 — 55
  • tujuanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalahuntuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karenajabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 284/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : NANA SURYANA
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
188 — 113
  • hukumPerbuatan Tergugat dan Tergugat II bukanlah Perbuatan MelawanHukum karena Penggugat telan memberikan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 382/Desa Margaluyu kepada Tergugat dan tergugat IIberdasarklan surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2020 yangditandatangani oleh Penggugat, dengan demikian tidak terdapatperbutan melawan hukum atau dengan kata lain tidak ada perbuatanTergugat dan Tergugat Il yang melanggar hak subjektif orang lain baikhukum tertulis (udangundang) maupun hukum tidak tertulis(kebiasan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-01-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN DARUSSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU, 5635.01.04 thaun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT. 02 RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, Berkedudukan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ TERGUGAT I ; 2. NOTARIS M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn., Beralamat di Jalan Jl. Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT IIl;
226 — 229
  • hukum Negara Indonesia adalahRegstad dan bukan magstad salah satu hukum Negara Indonesiaadalah hukum tertulis bukan kekuasaan, eleman penting adalah apayang ada dalam hukum tertulis, hukum tertulias adalah bisa kontrak,bisa peraturan dan bisa saja akta, persolannya ketika ada norma yangdiatur dalam akta menyebutkan Yayasan Darussalam lantas kebiasaanmenggunakan Yayasan Darussalam Maluku itu pasti menyalahi norma,akta itu dasar pijakan arganisatoris tidak bisa di langgar oleh kebiasaan,meskipun kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 25 Agustus 2015 — - LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP
87 — 40
  • tujuanpenyalahgunaankewenangan, Kkesempatan atau sarana itu adalah untukmenguntungkan diri sendiri, orang lain ataukorporasikarena jabatan ataukedudukan yang dimilikinya ;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
6092 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Pemberitahuan melalui dokumen kontrakMenurut kebiasan yang berlaku, syaratsyarat baku dicetak di atas dokumenkontrak yang tidak ditandatangani olehkonsumen, misalnya surat penerimaan,surat pesanan dan nota pembelian. Syaratsyarat baku tersebut ditetapkan olehpengadilan sebagai bagian dari isi kontrakyang diberitahukan melalui dokumenkontrak.
Pengadilan PN KUTACANE Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 04-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN KUTACANE Nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn
Tanggal 4 Juni 2018 — Haddin, S.Ag., Als Haddin Bin H. Wade
149 — 48
  • Bahwa Kebiasan orang di kutacane kalu ada barangbarang yanghilang biasa ditanyakan pada orang pintar untuk mengetahui dimanabarang tersebut. Bahwa Saksi pernah kepondok hanya melintas baik sebelum kejadianmaupun sesudah kejadian. Bahwa sebelumnya kebun Terdakwa kepunyaan Kakek Nasir, setelahdi beli oleh Terdakwa banyak pondoknya dan posisi situasi kebunsudah berubah tidak seperti sebelumnya.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - MURTALIB,Spd.M.pd
102 — 36
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan ;Hal 129 dari 158 hal, Put.No.12/Pid.Sus. TPK/2015b.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.
91 — 61
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini diagunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukandan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan ataukedudukannya yang dimilikinya;c.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Nopember 2021 —
351 — 249
  • Bahwa Direksi yakni Saksi Mohammad Irsyad, Saksi Sutikno dan SaksiPrastya M Brata (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalammengambil keputusan terkait alokasi dana apresiasi untuk Tim Switchinghanya berdasar pada kebiasan yang sebelumnya telah dilakukan padamasa sebelum para Direksi tersebut menjabat.