Ditemukan 2933 data
58 — 33
Pada garisbesarnya dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengankepatutan, jika:e Perbuatan tersebut dangat merugikan orang laine Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahayaterhadap orang lain, yang menurut menusia yang normal haltersebut harus diperhatikan.Menimbang, bahwa dari pengertian perobuatan melawan hukumsebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan dariTergugat sampai dengan Tergugat XVII adalah merupakan perbuatan melawanhukum,
99 — 35
Bahwa semua perbuatan melawan hukum yang dituduhkanPara Penggugat kepada Tergugat IIL adalah tidakterbukti dimana terdapat kriteria perbuatan melawanhukum antara laine Bertentangan dengan kewajiban sipelaku; e Melanggar hak subyektif orang lain; e Melanggar kaidah tata susila; ~~~e Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitianserta sikap kehatihatian yang seharusnya dimilikiseseorang dalam pergaulan dengan sesame wargamasyarakat atau terhadap harta orang lain; Pasal 1365 KUHPdt yang mengatur tiap
36 — 8
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pithak laine. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;f.
55 — 14
Oleh karena itu, sertifikattanah bukan bukti mutlak atas hak milik tanah:e Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikansebaliknya oleh pihak laine Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat sebagai akta, dapatdilumpuhkan oleh alat bukti, seperti keterangan saksi sesuai dengansifat deklaratif yang melekat padanya.Selanjutnya dinyatakannya, ketentuan diatas dijelaskan dalam Putusan MahkamahAgung No.548 K/Pdt/1983 tertanggal 5 januari 1985.
181 — 99
melanggar hukum sebagaimana Idalam PutusanMahkamah Agung RI No. 31931 K/Ptd/1984 tanggal 8 Februari 1986 ada 2 (dua) kriteriayaitu yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat alternatif.Unsur kumulatif dari perbuatan melanggar hukum :e Adanya perbuatan (baik aktif/pasif) yang melanggar hukume Adanya suatu kerugiane Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugianUnsur alternatif dari perbuatan melanggar hukum :e Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakue Melanggar hak subjektif orang laine
104 — 17
Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 44 dan pasal 45 UUNo. 32 Tahun 2004, mengatur Tentang Hak dan Kewajiban100100Kabupaten/Kota antara laine mendahulukan kepentinganNegara diatas kepentinganpribadi, kelompok dan golongan;e memberikan pertanggungjawabansecara moral dan politis kepadapemilih dan daerah pemilihannya;Dari uraian tersebut di atas, makaakibat perbuatan Terdakwa bersamasamadengan H. MARPOLI selaku KetuaDPRD, H. MULYADI HJR, SH. selakuWakil Ketua DPRD. Kabupaten IndragiriHulu, H.
70 — 24
Bahwa benar harta yang berkaitan dengan Harta bawaanPenggugat dan dimiliki sebelum menikah dengan Tergugat antara laine Penggugat memiliki 1 (Satu) unit kKendaraan roda 4 (Empat),merek Grand Livina, No. Pol. D 1450 UAK, atas namaXXXXXXXXXX, warna hitam, tahun 2017, No.RangkaMHBG3CG1CHJ051465, No.
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Khidmah Fajr Bandungtanggal 27 September 2004, dan semua pencairan danayang dikeluarkan untuk Fajr Aset ManagementIncorporated tersebut dilakukan oleh Terdakwa yangkemudian oleh Terdakwa dikirim/ditransfer ke FajrAset Management Incorporated.Bahwa pengeluaran dana tersebut di atas~ telahmenyimpang dari ketentuan perundang undangan yang berlakuantara laine Pasal 28 PP Nomor 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan(1) Pengguna anggaran daerah mengajukan SuratPermintaan
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.54 PK/Pid.Sus/2009Undang Undang itu sendiri selama tidak ada pembatalan,Perda tersebut sah demi hukum memiliki kekuatan yangmengikat, sehingga dengan demikian permohonan peninjauankembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/paraTerpidana harus dikabulkan, karena permohonan peninjauankembali tersebut juga didasari beberapa putusanPengadilan yang ada di Wilayah Negara Republik Indonesiayang menjadi Yuriprudensi yang antara laine Putusan kasasi No.1640 K/Pid/ 2007 Mahkamah Agung ;e Putusan kasasi
79 — 5
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;e Bahwa Sertifikat sebagaimana dimaksud diatas sangat jelas dirilis oleh Pejabat TataUsaha Negara yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan;e Bahwa kewenangan tentang pemeriksaan sertifikat berkekuatan hukum atau tidakjuga diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 321K/Sip/1978, tanggal 31 Januari1981;Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milikyang dikeluarkan oleh instansi laine
14 — 14
Sering menceritakan kejelekan suami kepada orang laine. Ada pihak ketiga/Pria idaman lain dan pemohon pernahmenyaksikan sendiri termohon bersama lakilaki lainf. Sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama tanpa jinsuamg. Sering menjelek jelek kan Pemohon kepada anak anak danberusaha supaya anak anak membenci Pemohonhalaman 2 dari 66 halamanPutusan nomor : 3803/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg6.
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
55 — 32
.> Bahwa menanggapi apa yang didalilkan oleh penggugat, maka tergugatberpendapat bahwa untuk mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum,paling tidak terdapat anasiranasir perbuatan tergugat yang mengarahkepada perbuatan atau keadaan sebagaimana yang diatur di dalam pasal1365 KUHPerdata, yaitu:e Perbuatan melanggar hukume Kerugian kepada orang laine Adanya kesalahane Hubungan kausalitas antara timbulnya kerugian dan kesalahan sertaPMH> Bahwa terkait unsur perbuatan melanggar hukum, maka tergugatberpedapat
44 — 9
Oleh karena itu, sertifikat tanah bukan bukti mutlakatas hak milik tanah:e Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidakdibuktikan sebaliknya oleh pihak laine Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikatsebagai akta, dapat dilumpuhkan oleh alat bukti,seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratifyang melekat padanyaSelanjutnya dinyatakannya, ketentuan diatas dijelaskan dalam PutusanMahkamah Agung No.548 K/Pdt/1983 tertanggal 5 januari 1985.
113 — 23
Adanya bukti otentik bukanlah satusatunyakeharusan untuk suatu fakta hukum. sehingga perjanjian yang dibuat antara TergugatRekonpensi dan Turut Tergugat I pada satu pihak dan Turut Tergugat I dan Ketua danSekretaris Kelompok Penyewa Tanah Milik Umat Hindu Kaharingan apakah atas nama pribadidan organisasi harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah antara laine Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SANDY DWI NUGRAHA, S.E Diwakili Oleh : H MUH FAISAL SILENANG SH MH
64 — 45
Dan PPK pun tidak pernah melakukan pemeriksaansecara langsung terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehinggatidak mengetahui pula mengenai adanya pengalihan seluruh pekerjaan(sub kontrak) kepada pihak laine Pelaksanaan Pekerjaan Proyek aquo, PT.
69 — 91
Jairus Hutahean ada memiliki tanah yang juga berasaldari kakeknya yakni Oppung Pubbiddu Hutahaean, yang terletak dibertempat tinggal di Dusun Lumban Hutahaean, Desa Simatibung,Kampung Hutahean, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir,seluas lebih kurang 1 hektar, dengan batasbatas antara laine Sebelah Timur berbatas dengan Ladang Huria Hutahaean;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ke KampungLumban Hutahean;e Sebelah Barat berbatas dengan Kampung LumbanHutahean;e Sebelah Utara berbatas dengan
58 — 10
secara terus menerus atau untuk sementarawaktu sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskanmenjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementarawaktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpankarena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambilatau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatantersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa AGUS SUGANDA bin YUSUFdengan caracara antara laine
78 — 32
BAOEN, yang dibawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikute Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikKejaksaan dan keterangan saksi adalah benar.e Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara TindakPidana Korupsi pekerjaan pembangunan jalan lingkungandan saluran lingkungan di Pasar Oeba Kecamatan KelapaLima Kota Kupang pada Dinas Kimpraswil Prop.NTT SubdinCipta Karya untuk Tahun anggaran 2007 .e Bahwa saksi baru kali ini mengerjakan proyek dansebelumnya saksi ikut kerja dengan orang laine
NASRUDDIN
Terdakwa:
SARTONO TADU, MBA
79 — 94
SHENDANGTADU BAKTI NUSANTARA yang ditandatangani oleh Terdakwa SARTONOselaku Presiden Direktur hanya untuk:e Mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu urusan ketiga sertifikatyang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan dan ataupihak laine Menyelesaikan urusan ahli waris ALI SAMI yang terkait dengan tanahtersebute Menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah tersebutdiatas kepada semua pihak.
1.NI LUH MADE ARIADININGSIH
2.NIMAS AYU D.A, S.H
3.TEGUH SUTADI, SH.MH.
Terdakwa:
1.MOCH. BENFANI NINDITA RAHMAN Bin TAUFIK RAHMAN
2.TERTO ENDRO UTOMO Bin SODIK Als. SULTON
3.Drs. TUGIYONO Bin SUTEDJO alm. Als. ACHMAD
112 — 67
dimintamenunjukan Buku rekening yayasan dengan saldo masingmasong Rp 150.000.000, ( serratus lima puluh juta rupiah )sebagai Bukti yayasan memiliki modal, namun Bukurekening dikembalikan lagi dan dibuatkan buku rekeningbersama pada bank BRI Kota Tegal atasHalaman 30 dari 61 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PNSlwnama KHAMIM dan BENFANI NINDITA RAHMAN denganjumlah saldo Rp 450.000.000, ( empat ratus lima puluh jutarupiah ).Bahwa yang dijelaskan oleh saudara BENFANI NINDITARAHMAN perihal Bantuan Dana Hibah antara laine