Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 23 Juli 2013;69. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 18045/BMTR/LS/14.03/2013, tanggal 31 Desember 2013, Tahun Anggaran 2013 untuk Pembayaran Angsuran II (99,04%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai Kontrak tanggal 29 Juli 2013;70. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/493.SK-DPPKD

/X/201, tahun 2013, tanggal 01 Oktober 2013, sejumlah Rp. 401.661.188.180.- (empat ratus satu milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);71. 1(satu) lembar yang dilegalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : 924/ 600.SK-DPPKD/X/2013, tahun 2013, tanggal 28 Oktober 2013, sejumlah Rp. 141.393.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);72.

Saksi DIDIN LUKMANUL HAKIM Bin IBAH JARTA SUTISNA ,menerangkan :Bahwa saksi selaku Kabid Perbendaharaan DPPKD Prov.Banten TA.2013 ;Halaman 74 dari 177 Putusan Nomor : 26/Pid.SusTPK/2016/PN.

AHMAD YANI RUSDIANI,SE,M.Si., menerangkan :Bahwa saksi selaku Kepala Perbendaharaan DPPKD Provinsi BantenTA.2013 ditugaskan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;Bahwa saksi Ir.Sutadi,ST,MT adalah Kadis Bina Marga dan Tata RuangProv.Banten selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap TA.2013 ;Bahwa selaku Bendahara Umum Daerah saksi telah menerbitkan SP2Dpada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap 1 pada DinasBina Marga dan

AcehJaya.Bahwa barang bukti dokumen suratsurat yang diperlihatkan oleh MajelisHakim pada saksi adalah SP2D yang saksi terbitkan untuk pembayaranbiaya ganti rugi atas tanah tersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwamembenarkannya.461 Saksi SAFRUL MARYADI, SE, Ak, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan familimaupun keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi merupakan Kabit Anggaran pada DPPKD Kab.

ASSRI IFA NURAENI, SE Bintti MAPATANG, menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:e Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan olehPenyidik dalam memberikannya tidak dipaksa dan tetap dengan keterangan tersebut;e Bahwa saksi bekerja pada kantor DPPKD Kabupaten Mamuju Utara selaku KepalaBidang pengeluaran;e Bahwa saksi tahu permasalahan yaitu adanya kelebihan pembayaran uang lauk pauksebesar Rp.116.650.000

Menyelenggarakan penata usahaan keuangan.e Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor :188.45/0253/DPPKD tentang pengangkatan Kuasa Pengguna anggaranbendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.e Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah terdakwa ARFIAN UIRIANTOAlias APING selaku Direktur CV Bina Mitra dengan nilai kontrak sebesar Rp.691.361.000, (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh saturibu rupiah).e Bahwa pada tanggal 06 oktober 2011 dikeluarkan

Sumba barattahun 2012 ;e Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;Halaman 31 dari 221 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.KpgDalam proyek pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini, yangmenjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Viktor Kalli Batu,ST;Pengguna Anggarannya adalah Sekda Sumba barat ;Saksi sebagai KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba BaratNomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;Tugas dan tanggung jawab dari KPA adalah menyusun RKA (RencanaKerja Anggaran), menyusun

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolahaanserta penghapusan barang milik Negara;e Bahwa dalam jabatan saksi saat ini sebagai Kepala DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD),tugas dan tanggungjawabnya adalah Membantu Bupatisebagai Kepala Daerah dalam hal pendapatan daerah danmengelola keuangan daerah yang dikoordinatori olehSekda. Artinya menjalankan kebijakan daerah untuk=95=mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan seta dapatmenertibkan dan mengelola keuangan daerah.

AcehJaya.e Bahwa barang bukti dokumen suratsurat yang diperlihatkan oleh MajelisHakim pada saksi adalah SP2D yang saksi terbitkan untuk pembayaranbiaya ganti rugi atas tanah tersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwamembenarkannya.421 Saksi SAFRUL MARYADI, SE, Ak, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan familimaupun keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi merupakan Kabit Anggaran pada DPPKD Kab.

Setelah SPM ditanda tangani oleh Kadis selaku penggunaanggaran, berkas SPM diturunkan untuk diberi nomor dan tanggal,kemudian berkas tersebut dikirim ke Dinas pendapatan danpengelolaan keuangan Daerah ( DPPKD) untuk diterbitkan SP2D .4.

.;(**)Daftar harga pasaran tanah menurut klarifikasi jalan dan peruntukan perKelurahan seKota Depok yang dikeluarkan oleh DPPKD Kota Depokmelalui surat Nomor 590/519 tanggal 23 Mei 2011 (lihat tabel untukKecamatan Beji, Kelurahan Pondok Cina, Jalan Utama, Jalan MargondaRaya, harga pasaran ditahun 2011);(*) Sebagai informasi atas kewajaran harga tanah tersebut, harga tanah diJalan Margonda Raya ditahun 2015 sekitar Rp. 15.000.000. / M?

Bendahara membuat SPP berdasarkan SPM dan kelengkapandokumendokumen yang sudah ditanda tangani oleh PPK.e Mengajukan SPP dan kelengkapan Dokumen ke Dinas PendapatanPengelola Keuangan Daerah (DPPKD). DPPKD mengeluarkan SP2D melalui BUD Setelah SP2D maka keluar CEQ.

TrimaduMurni asri No. 169/TMA/BK/TX/2009, tanggal 17September 2009 Permohonan Izin Lokasi ;Foto copy sesuai dengan asli Surat Bupati PaserNo. 970/415/DPPKD/ 2009, tanggal 24 September2009 perihal Tagihan Tunggakan retribusi IzinUsaha Perkebunan (IUP) ;Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan No.018/A.TMK/1/2006, tanggal 9 Januari 2006 iFoto copy sesuai dengan asli Bukti SetoranUang melalui Bankkaltim PT.

Pada Oktober 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga dengan SP2DNomor 3183/SP2DLS/BL/2012 tanggal 23 Oktober 2012 atas namaCV Persada Raya/Alep Arslan Fitri.Bahwa mekanisme pencairan adalah Dinas Kebudayaan PariwisataPemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus mengajukan permohonanpencairan sistem LS dengan melampirkan berkasberkas prosespengadaan atas dasar tersebut DPPKD menerbitkan Surat PenyediaanDana (SPD) atas dasar Surat Penyediaan

Jumlah penyediaan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ditandatangani Kuasa BUD Septo Kalnadi ;156. 1 (satu) lembar Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, nomor : 924/1/1.07-1.03.01/18.01/DPPKD tanggal 4 Januari 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD Selaku BUD.

Jumlah penyediaan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditandatangani Kuasa BUD Septo Kalnadi ;157. 1 (satu) lembar Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, nomor : 924/II/1.07-1.03.01/18.01/DPPKD tanggal 1 April 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD Selaku BUD.

Jumlah penyediaan dana sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ditandatangani Kuasa BUD Septo Kalnadi ;158. 1 (satu) lembar Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, nomor : 924/III/1.07-1.03.01/18.01/DPPKD tanggal 1 Juli 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD Selaku BUD.

Jumlah penyediaan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditandatangani Kuasa BUD Septo Kalnadi ;159. 1 (satu) lembar Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, nomor : 924/III.P/1.07-1.03.01/18.01/DPPKD tanggal 18 Agustus 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD Selaku BUD.

Mesin 3UR3059011 yang ditanda tangani oleh RAHMAT di Jakarta tanggal 4 Juni 2012 ; 345. 1 (satu) bundel asli SPJ/daftar pembayaran Gaji dan sebagainya untuk para pegawai Walikota Cilegon (980049 0102 01) tahun 2009 yang dikeluarkan oleh DPPKD ;346. 1(satu) bundel asli SPJ/daftar pembayaran Gaji dan sebagainya untuk para pegawai Walikota Cilegon (980049 0102 01) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh DPPKD ;347. 1(satu) lembar asli Nota Dinas dari kabag Umum Setda Kota Cilegon Nomor : 900/367/Keu/

PIP adalah Murod Irawan.e Bahwa saksi pernah mengambil uang sebesar Rp. 600.000.000 ( enam ratus juta rupiah )di Bank BPD Jawa Tengah Cabang Magelang.e Bahwa sekitar bulan Maret 2004 saksi diperintah dan diberi kuasa untuk mengambiluang tersebut , selanjutnya saksi ke DPPKD ( bagian keuangan ) Kota Magelangmengambil cek dengan nilai Rp. 600.000.000.( enam ratus juta rupiah ) , setelah saksicairkan kemudian saksi melaporkan kepada Murod Irawan , Selanjutnya Murod Irawanmemerintahkan saksi untuk mentransfer

Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolahaanserta penghapusan barang milik Negara;e Bahwa dalam jabatan saksi saat ini sebagai Kepala DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD),tugas dan tanggungjawabnya adalah Membantu Bupatisebagai Kepala Daerah dalam hal pendapatan daerah danmengelola keuangan daerah yang dikoordinatori olehSekda. Artinya menjalankan kebijakan daerah untukmengoptimalkan pendapatan dan penerimaan seta dapatmenertibkan dan mengelola keuangan daerah.

tangan adalahPPTK yaitu Pak Suryadi (Terddakwa) dan bendahara dalam hal ini saksi.Bahwa tidak ada desakan dan ancaman dari PPTK kepada saksi dalam tandatangan SPP;Bahwa Jika saksi tidak tanda tangan maka tidak bisa cair.Bahwa bendahara tidak pernah terjun, karena disitu semua sudah tanda tangan.Bahwa yang menerima uang pencairan yaitu diterima oleh penyedia jasa.Bahwa SPP yang saksi dikeluarkan adalah sebanyak 26 SPP untuk 26 kelurahanatau 26 CV.Bahwa SPP yang sudah saksi keluarkan itu dikirimkan ke DPPKD

( DinasPengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah) kepada BUD (Bendahara UmumDaerah) dalam hai ini kepala DPPKD ( Dinas Pengelolaan Pajak dan KeuanganDaerah) yang disertai SPM (Surat Perintah Pembayaran) yang buat olehbendahara yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggara dalam hal ini BapakIrfan Susilo.Bahwa yang mengeluarkan SPM untuk pembayaran adalah saksi yangmengeluarkan.Bahwa secara praktek bareng, karena SPP saya dan PPKom yang tanda tangandi SPP dan SPM ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saja

Selanjutnya DPPKD meneliti apakah sesuai dengan pagu anggaranyang diajukan.c. Melakukan check list pengajuan pencairan dana meliputi : Surat Pengantar SPM yang ditandatangani oleh KPA : MuhChaeron , ST. MT SPM Surat Bukti Pembayaran (C5) dalam kegiatan ini telahditandatangani oleh KPA MOH CHAERON, ST. MT PPTK Sar.GENRO WIYONO Bendahara Pengeluaran Sdr. PIPIT JANULISTIYONO Bendahara Pengeluaran Pembantu) Sdr.SETYOASTUTI, Amd dan Penyedia CV Bangun Abadi Sky Sdr.

pencairan 70% pekerjaan pembangunan rumah guru SDNegeri Urat TA 2015 dengan cara menanda tangani Berita AcaraPembayaran 70% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA2015;Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Berita AcaraPembayaran 100% pekerjaan pembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA2015 pada dokumen:(a) Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor39/PPK/OTS/DISPORA/FF/2015, tangga 08 Desember 2015;(b) Kwitansi tanggal 08 Desember 2015;(c) Berita Acara Pemeriksaan lapangan nomor : 027/524/DPPKD

Bin SUWONDO menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, danketerangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, yang saksi bacadan tandatangani;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi saksi tidak punyahubungan keluarga;Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.Hal. 80 Bahwa saksi bekerja di bagian Dinas Pendapatan dan pengelolaankeuangan daerah (DPPKD) provinsi Banten tahun 2013 dan Jabatansaksi sebagi Kepala Bidang Anggaran sejak bulan Februari 2013 dengandasar

Lampiranlampiran (Foto copy Kartu Tanda Penduduk anggota kelompoky).Bahwa saksi baru tahu kalau para kelompok penerima bantuan adalah titipandari anggota dewan karena waktu saksi pemendapatkan daftar nama kelompokdari DPPKAD Blora, bidang anggaran DPPKD Blora mengatakan bahwakelompok penerima adalah titipan anggota dewan.Bahwa setahu saksi berdasarkan Juklak Pedoman Teknis pemberian hibah,bantuan hibah tersebut tidak ada unsur aspirator dari anggota dewan tapi saksitahu bantuan tersebut merupakan