Ditemukan 3066 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009 Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2041 — 1664 — Berkekuatan Hukum Tetap
2041 — 1664 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akibat tindak pidanakorupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jugamenghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yangmenuntut efisiensi tinggi;Sedangkan dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak sendisendikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakaneksistensi negara;Dengan demikian, persoalan korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 61/pid.TPK/2013/PN.TK. Tanggal 5 Mei 2014 — M Indrajaya,SE,Msi bin Lambung Ratu.
94 — 10
94 — 10
dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenaryang dapat menghapuskan pidanannya, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakanbersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan dikurangimasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya, namun pidana apa yang akandijatuhnkan pada diri terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa tindak pidana korupsi diberbagai sektor kehidupan masyarakattelah merusak sendisendi kehidupan berbangsa
Register : 27-11-2014 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn Tanggal 7 April 2015 — - BERMAN SITORUS
46 — 12
46 — 12
Anwary, SH : Bunga Rampai Amanat Rakyat, Jilid Il, halaman 13 dan halaman37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime)dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Register : 16-07-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2020/PTUN.JPR Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
220 — 188
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
220 — 188
;Saya juga tidak rela jika Negara ini tetap memelihara orang orang seperti. ini,yang akhirnya merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Putus : 18-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 03/PID.SUS/2013/0N.KPG Tanggal 18 Juli 2013 — PIDANA
- Hendrikus Pati Als Hendrik
51 — 36
51 — 36
Bahwa oleh karena Tindak PidanaKorupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disampingdijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana dendamaka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;159Menimbang
Register : 14-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mdn Tanggal 19 Juli 2017 — PT MULTI RAYA ARTTECH, dkk
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
406 — 89
= LAWAN =
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, dkk
406 — 89
Negara hukum yang di maksud adalah negara yangmenegakkan supremasi hukum untuk menjalankan kebenaran dankeadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan (akuntable) dan ketentuan mengenaiIndonesia adalah negara hukum dimaksudkan untuk memperteguhpaham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalampenyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa danbernegara.Bahwa secara umum dalam setiap negara yang menganut pahamnegara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar yaitusupremasi
Register : 05-04-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn Tanggal 22 Agustus 2013 — - Drs. SAKHIRA ZANDI, M.Si
66 — 22
66 — 22
Anwary, SH : Bunga RampaiAmanat Rakyat, Jilid Il, halaman 13 dan halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan melihat makna kata korupsi tersebut, makarelevan lah jika pada saat ini tindak pidana korupsi tersebut tengah diupayakansecara terusmenerus pemberantasannya, mengingat tindak pidana korupsi inidianggap/digolongkan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) dan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa danbernegara, karena pelakunya semakin pintar dan dilakukan secara
Putus : 14-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS Tanggal 14 Desember 2015 — Dr. H. ZAINI ARONY;
290 — 214
290 — 214
baik dan benar pada PutusanPengadilan Negeri Denpasar maka Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar;monennnnan Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelisberpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana yang lebihberat dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana tindak pidanaKorupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luarbiasa exra ordinary crime yang sudah sangat menghkawatirkan bagikehidupan berbangsa
Register : 19-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG TRI RADITYO
Terbanding/Terdakwa : DJOKO HARIYANTO Bin Alm SUMIRAN
297 — 153
Terbanding/Terdakwa : DJOKO HARIYANTO Bin Alm SUMIRAN
297 — 153
terdakwa dari kegiatanperawatan di PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagungmulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sumber dananyaberasal dari pajakpajak yang dihimpun dari masyarakat, sehinggajelas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa tersebut jauh darirasa keadilan yang berkembang di masyarakat.Segi IdiologiBahwa idiologi kita adalah Pancasila, dimana pemerintah sedanggiatgiatnya memberantas korupsi, yang mana korupsi tersebutsekarang merupakan bentuk bahaya laten yang merongrongkehidupan berbangsa
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte Tanggal 4 Oktober 2016 — EMA SABAR, SP alias EMA
122 — 53
122 — 53
(extra Ordinary crime) ; Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa dan bernegara ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa tidak menikmati hasil perobuatannya ; Terdakwa menyesali perbuatannya ; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; Telah ada Pemulihan Kerugian Negara/Daerah oleh Hi.
Putus : 19-08-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 72 /PID.B/2010/PN.SGU Tanggal 19 Agustus 2010 —
36 — 73
36 — 73
e Terdakwa telah lama menjadi PNS dan telah menduduki berbagai Jabatanseharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut ;Hal hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa tidak menikmati sedikitpun dari hasil kejahatan ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa tujuan penindakan dalam perkara korupsi adalah agar perbuatankorupsi yang sangat mengganggu kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat yangberakibat mengganggu kelangsungan hidup berbangsa
Register : 30-08-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 8/PID.TPK/2017/PT.PLG Tanggal 16 Oktober 2017 — YUDAN WALI DAMAR, SE.M.M. bin NURDIN
89 — 26
89 — 26
No. 8/PID.SUSTPK/2017/PT.PLGPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luarbiasa (extra ordinary crime) suatu tindak pidana yang dampaknya tidakhanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merusak sendisendikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghambatpeningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara padaumumnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yudan
Register : 12-04-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Prg Tanggal 29 Oktober 2018 — - HABIL HARUM Bin HARU
- WAHNIATI Als ANTI Binti H. ABD. HAMID dkk
88 — 36
88 — 36
Ketentuan pasal tersebutmerupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negarayang berdasarkan hukum, hukum ditempatkan sebagai satusatunyaaturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara, oleh sebab itu apabila suatu dalil yang tidak berdasarkanundangundang, maka dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak dapatditerima karena tidak benar jika tergugat 1 ( WAHNIATI ) dianggapHal 62 dari 174 Put.
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.KPG Tanggal 18 Juli 2013 — Hendrikus Pati Als Hendrik
64 — 33
64 — 33
Bahwa oleh karena Tindak PidanaKorupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusak sendisendi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Terdakwa disampingdijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana dendamaka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010 Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
245 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.600 K/Pdt/2010dan tujuan adanya normanorma hukum adalah guna mencapaiketenteraman dan kenyamanan serta kesejahteraan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, maka Hakim yang akan memutus untukmenyelesaikan suatu perkara, wajib menggali hukum dengan tidakhanya terikat kaku atau terpaku kepada normanorma yang formailistisyang mengakibatkan perselisinan dan persengketaan berjalan terustanpa akhir, bahkan sampai saat ini sudah mencapai 45 (empat puluhlima) tahun;Menimbang, bahwa mengingat jumlah para
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATIâÃÂÃÂIF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
194 — 79
194 — 79
Borneo Indobara,padahal diketahui Masyarakat Adat telah lama menguasai danmemanfaatkan tanah sebagai sumber harapan hidup dan kehidupannya,artinya keputusan Tergugat berpijak pada kepentingan Kapitalis yangbersumber dari mazhab Individualis, yang sangat bertentangan dengan falsafah kehidupan berbangsa Pancasila ; Demikian pula terlihat bahwa Tergugat hanya memperhatikankepentingannya, menyatakan bahwa lahan yang tercantum dalam SuratKeputusannya adalah kawasan hutan, padahal tanah tersebut telah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016 Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
466 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
466 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1950 K/Pdt/2016bertentangan dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara saatini. Tidak wajib dan tidak selayaknya meneruskan suatu putusan darihakim dari masa silam dan harus disesuaikan dengan keadaan dankebutuhan masyarakat dan bangsa dan bernegara dalam arti luas;Bahwa dalam halaman 154, penafsiran perbuatan melawan hukumtelah secara keliru dipergunakan dalam merekonstruksi perbuatan yangdilakukan pemerintah sebagai perbuatan melawan hukum.
Register : 09-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH
Terdakwa:
Ni Wayan Murniati Als BEBEL
137 — 70
I MADE SANTIAWAN, SH
Terdakwa:
Ni Wayan Murniati Als BEBEL
137 — 70
Halaman Putusan No.19/Pid.SusTPK/2018/PN DpsMenimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, akan dipertimbangkan terlebin dahulu tentang keadaan yangmemberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimanadimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2)Undangundang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:Keadaan Yang Memberatkan:e Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yaitu kejahatan luarbiasa yang sangat merusak sendisendi kehidupan berbangsa
Register : 10-11-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD YUSUP,SP
83 — 31
83 — 31
secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaansubsidair Jaksa Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasanpemaaf ataupun alasan yang dapat menghindarkan dari tanggung jawab pidanamaka kepada diri Terdakwa harus dijatunkan pidana yang mencerminkan rasakeadilan bagi Terdakwa maupun bagi Masyarakat pada umumnya,bahwa Pidanayang akan dijatunkan bukannya suatu pembalasan dendam ,namun sebagai upayaterwujudnya keseimbangan bagi kehidupan bermasayarakat,berbangsa
Register : 16-09-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1040/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 2 Februari 2016 —
76 — 60
76 — 60
Dengan kata lain, hukum menjadi PanglimaUtama dalam setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.