Ditemukan 3066 data
55 — 49
agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, akan dipertimbangkan terlebin dahulu tentang keadaan yang memberatkandan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009sebagai berikut:Keadaan Yang Memberatkan:e Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yaitu kejahatan luar biasayang sangat merusak sendisendi kehidupan berbangsa
76 — 34
agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkandan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang Nomor 48 tahun 2009sebagai berikut:Keadaan Yang Memberatkan: e Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yaitu kejahatan luar biasayang sangat merusak sendisendi kehidupan berbangsa
176 — 334 — Berkekuatan Hukum Tetap
senilaiRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1(satu) tahun anggaran; dan;c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilaiRp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaandan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;14.Bahwa adanya pemberian uang yang mencapai miliaran tersebutberkaitan peran dan fungsi strategis partai politik sebagai pilar demokrasiyang mempunyai political influence (pengaruh politik) yang sangat besarterhadap segala aspek kehidupan berbangsa
RIZKY RAHMATULLAH, SH
Terdakwa:
SYAHRONI HIDAYAT, SE
306 — 77
pidanadenda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamata hanyamenghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untukmenurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif,konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukanperbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa
Terbanding/Terdakwa : MARDIYANTA, SPd Bin SUPIYO
150 — 82
Yogyakarta tersebut, knususnya Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan alternatif kesatu subsidair telah terbukti, telah nyata putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Yogyakarta tersebut tanpa disertai dengan pertimbangan hukum(aspek yuridis) yang cukup dan layak (onvoldoende gemotiveerd) dan jauhdari semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah nyataHalaman 169 dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUSTPK/2016/PT.YYKnyata menggerogoti sendisendi kehidupan berbangsa
2546 — 2093
Apabila ada partai di republik inipada harihari ini yang menyelenggarakan kehidupan partainya tanpaaturan atau sebaliknya didasarkan oleh pengetahuan seseorang atassekelompok orang, saya paham betul bahwa ini adalah sekelompokgolongan, tetapi justru karena itulah maka aturan dibuat agar yangmayoritas tidak menjadi tiran bagi minoritas, dan yang minoritas jugatidak menjadi tiran kepada mayoritas. hanya dengan begitulah adabkita dalam berbangsa dan bernegara terjadi.
148 — 205
untuk membayar uang pengganti kerugian keuanganNegara/daerah ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah sematamata hanya menghukumorang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang,akan tetapi lebin bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidaklagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi danperlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;113Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa
91 — 55
Bank Sumatera Utara, agar jangan dikelola dengantidak teratur dan tidak tertib;Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera dan pelajaran bagiTerdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagiperbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untukmemperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara, maka pidana yang akan dijatunkan kepada Terdakwa haruslahsetimpal dengan tingkat kesalahannya, sehingga system keungan PT.
49 — 41
secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaansubsidair Jaksa Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasanpemaaf ataupun alasan yang dapat menghindarkan dari tanggung jawab pidanamaka kepada diri Terdakwa harus dijatuhnkan pidana yang mencerminkan rasakeadilan bagi Terdakwa maupun bagi Masyarakat pada umumnya,bahwa Pidanayang akan dijatunkan bukannya suatu pembalasan dendam ,namun sebagai upayaterwujudnya keseimbangan bagi kehidupan bermasayarakat,berbangsa
107 — 43
ringannya pidana yang akan dijatuhkandengan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan ;HALHAL YANG MEMBERATKAN :> Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perangmelawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luarbiasa;> PerbuatanTerdakwa tersebut kontra produktif dengan upayaPemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsikhususnya di Kabupaten Halmahera Barat;> Bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
99 — 70
halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan ;HALHAL YANG MEMBERATKAN :> Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perangHalaman 164 dari 168 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PN.Ttemelawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;> PerbuatanTerdakwa tersebut kontra produktif dengan upaya Pemerintahdalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya diKabupaten Halmahera Barat;> Bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
RUSTAM
173 — 111
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
1066 — 725 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, PT Jakarta hanya menghukum Terdakwa karena melakukan tindak ... [Selengkapnya]
keuangannegara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosialdan ekonomi masyarakat secara luas, telah menimbulkan kerusakandalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negarasehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luarbiasa, yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dantindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitasperekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapatmembahayakan sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE
167 — 127
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
ZAINUDDIN, S.E., Bin ABU LAHAJI
205 — 58
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa
112 — 68
Terdakwa adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang seharusnyamenjadi contoh dan dapat memberi contoh dalam perilaku dan perbuatanterhadap masyarakat, akan tetapi justru perbuatannya bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;> Perbuatan Terdakwa tersebut konitra produktif dengan upaya Pemerintahdalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di DinasPemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur;> Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendikehidupan berbangsa
1694 — 1529
di dunianyata seperti yang dipertimbangkan tersebut menurut majelis telah terjadikegaduhan. silang pendapat, pro kontra, saling hujat dan saling curiga dan salingmenyalahkan, menurut Majelis adalah benukbentuk kegaduhan dalammasyarakat saat ini;Menimbang, bahwa jika kondisi tersebut tetap dibiarkan dan tidak cepatdiatasi oleh pihak kepolisian maka kerusuhan, keributan dan keonaran dalamkontek dan bentuk kekuatan fisik pasti terjadi dan hal tersebut tentunya akansangat merugikan kita semua dalam berbangsa
772 — 905 — Berkekuatan Hukum Tetap
dirubah kembali dalam UU No. 23 Th 2014tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah denganPermendagri No. 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)DPRD sebagai lembaga yang merepresentasi keterwakilan rakyat di pemerintahan daerah memilikikewenangan legislasi yaitu membuat peraturan daerah (perda), budgeting (penganggaran) dancontrolling (pengawasan) dimana kesemua itu bertujuan agar pemerintahan daerah bisa berjalandengan baik dan benar sesuai dengan tujuan berbangsa
70 — 22
Bahwa oleh karenaTindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crime yang dapat merusaksendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, makaterhadap Terdakwa disamping dijatuhnkan pidana penjara juga dijatuhkanpidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jikaTerdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2)Halaman 187 dari 197 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGdan ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Pidana diganti dengan pidanakurungan yang
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA RAHIMU Bin LA UNA
161 — 109
yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkanmartabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agaryang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Sesuai dengan teoripemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindunganpada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabatdan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa