Ditemukan 536 data
42 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak kepemilikan atau pengalihan hak atas Bank Garansi No.04.HMN/GB/0038/5578/Selasa yang dikeluarkan oleh Bank BNICabang Harmoni tersebut tidak didasarkan atas masih berlanjutatau tidaknya hubungan hukum antara Termohon Kasasi denganPemohon Kasasi yang dalam hal ini adalah kontrak kerja dalamProyek Pembangunan Penyediaan Prasarana Air Bersih RiamMadi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat;5.2.2.
Bahwa UD.AKAS adalah usaha dagang bahanbahan kelontong milik Tergugat II : KASMANyang dikelola oleh Tergugat : ARIF RAHMANdan Tergugat III : ANITA KURNIAWATLI ;5.2.2. Bahwa UD.AKAS milik Tergugat II : KASMANyang dikelola oleh Tergugat : ARIF RAHMANHAKIM dan Tergugat II! : ANITA KURNIAWATItersebut sering melakukan pembelian barangbarang kelontong khususnya obat nyamuk TigaRoda pada PT. MITRA SEHATI SEKATA ;5.2.3.
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat bahwa keputusan MajelisHakim yang tidak mempertahankankoreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tidak sesuai denganfakta dan buktibukti hasil pemeriksaandalam persidangan;5.2.2. Bahwa terkait koreksi sebesarRp966.031.492,00;a.
65 — 33
Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amagq kandung laki bagian;5.2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung lakilaki 10/40bagian;5.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan 5/40bagian;5.2.4. Merike binti Amagq Sidin status anak kandung perempuan 5/40bagian;5.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 4/40bagian;5.2.6. Sriti binti Sidin status sebagai waris pengganti Sidin 2/40bagian;5.2.7.
370 — 105
Hal. 23hukum personal, sedangkan Tergugat 3 merupakan subyekhukum lembaga;5.2.2 Subyek hukum Turut Tergugat terdiri dari empat puluhlima (45) orang;5.3 Bahwa posita Surat Gugatan berjumlah tiga belas (13) posita,meskipun secara tertulis tidak disebutkan dengan penomoran angka, dimana:5.3.1 Posita pertama menjelaskan tentang keahliwarisanalmarhum H. Usman bin H.
135 — 98
Bahwa PIN adalah yang merupakan identificaton number yanghanya diketahui oleh nasabah; dan digunakan oleh nasabah untukmelakukan transaksi ; dan juga diketahui oleh otoritas bank ;5.2.2.
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding) adalah menghimpun dana darimasyarakat (nasabah), bank lain serta dana lainnya yangberasal dari surat berharga pasar uang dan Head Officeatau cabang lainnya di luar negeri, yang kemudiandisalurkan dalam bentuk kredit (general loan dan consumerfinance) pada berbagai jenis usaha;Bahwa selain penyaluran kredit tersebut, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) jugamelakukan kegiatan lainnya antara lain:5.2.1.Investasi (penempatan dana) pada call money,simpanan pada bank lain;5.2.2
105 — 46
Sapei sebagai saudara laki-laki seayah ;
5.2.2. Pepen Supendi bin H. Sapei sebagai saudara laki-laki seayah;
5.2.3. Alis binti H. Sapei sebagai saudara perempuan seayah ;
bersama-sama mendapatkan ashobah atau sisa atau bagian ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan pewaris adalah :
6.1. Hj.
Sapei sebagai saudara lakilaki seayah ;5.2.2. Pepen Supendi bin H. Sapei sebagai saudara lakilaki seayah;5.2.3. Alis binti H. Sapei sebagai saudara perempuan seayah ;bersamasama mendapatkan ashobah atau sisa atau % bagian ;Menetapkan bagian masingmasing ahli waris dari harta peninggalanpewaris adalah :6.1. Hj. Jubaedah mendapatkan (% x 5/20) x Rp. 2.800.000.000, = Rp.700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) ;6.2. Maman bin H.
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
AHLIZAN Bin Alm. M. SALEH.
71 — 23
001 / DPPDSKPK / M2 / 2018, Tanggal 10 Juli 2018Yaitu sebagai berikut :Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN.Bnae Untuk kegiatan rehabilitasi SD terletak pada ManajemenPelaksanaan Kegiatan DAK Fisik SD (Reguler), Pada kode rekening5.2.2, Pada uraian Belanja barang dan Jasa Sebesar Rp.57.642.000, (Lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua riburupiah);e Untuk kegiatan rehabilitasi) SMP terletak pada ManajemenPelaksanaan Kegiatan DAK Fisik SMP (DAK Reguler), Pada koderekening 5.2.2
, Pada uraian Belanja barang dan Jasa Sebesar Rp.38.500.000, (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);e Untuk kegiatan pengadaan gedung SKB terletak pada ManajemenPelaksanaan Kegiatan DAK Fisik SKB (DAK Reguler), Pada koderekening 5.2.2, Pada uraian Belanja barang dan Jasa Sebesar Rp.6.200.000, (enam juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa untuk biaya pemasangan Bowplank tidak ada dianggarkandidalam DPPA untuk biaya penunjang kegiatan DAK untuk pihak DinasPendidikan melainkan biaya tersebut dianggarkan
SKPD) Dinas Pendidikan Tahunanggaran 2018 Nomor : 910 / 001 / DPPDSKPK / M2 / 2018, Tanggal 10Juli 2018 Yaitu sebagai berikut :e Untuk kegiatan rehabilitasi SD terletak pada ManajemenPelaksanaan Kegiatan DAK Fisik SD (Reguler), Pada kode rekening5.2.2, Pada uraian Belanja barang dan Jasa Sebesar Rp.57.642.000, (Lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua riburupiah);e Untuk kegiatan pengadaan gedung SKB terletak pada ManajemenPelaksanaan Kegiatan DAK Fisik SKB (DAK Reguler), Pada koderekening 5.2.2
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Investasi (pbenempatan dana) pada call money, simpanan padabank lain;5.2.2. Investasi pada surat berharga pasar uang dan pasar modalseperti: SBI, Obligasi Pemerintah, Obligasi Perusahaan lain,saham serta wesel ekspor, termasuk reverse repo bond danrepo bond;5.2.3. Transaksi derivative yang meliputi: interest rate swap, crosscurrency swap, dan opsi;Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/20165.3.5.4.3,9.5.2.4.
281 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembayaran DP sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah),;5.2.2. Pembiayaan pengurusan lahan seluas 86 m?
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1313/B/PK/PJK/20165.3.5.4.5.5.prinsipnya atas transaksi yang bersangkutan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahdipungut dan telah dibayarkan PPN tersebut kepadapihak lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);5.2.2.
110 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang tidak similar (tidaksama) dengan jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding).5.2.2.
22 — 11
Perjanjian Kredit Guna Bakti No: 7801/KGB/BJBN/2012pada Bank Jabar Banten (Bank BJB) senilaiRp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) DenganJangka Waktu 12 Tahun, dengan Angsuran Rp.2.541.673,perbulan dan dilakukan pembaharuan kredit pada Tanggal 03Januari 2014 menjadi Rp. 202.000.000, (Dua Ratus DuaJuta Rupiah) dengan Angsuran Rp. 3.129.947, (Tiga JutaPutusan Nomor 0698/Pdt.G/2016/PA.Bjr Halaman 21 dari 33Seratus Dua Puluh Sembilan Sembilan Ratus Empat PuluhTujuh Ribu Rupiah) (Bukti 21).5.2.2
108 — 33
Perobuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :> Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 0117 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014, terdapat belanja barang dan jasa dengan koderekening 5.2.2 yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkankepada masyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesar Rp.390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh juta
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan denganpihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.> Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual Nomor : 1.15 0117 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014, terdapat belanja barang dan jasa dengan koderekening 5.2.2 yang di dalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkankepada masyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesar
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1377 K/PID.SUS/2017Menengah Kota Tual Nomor 1.15 01 17 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014,terdapat belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2 yang didalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepadamasyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesarRp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yangdiperuntukan bagi 78 (tujuh puluh delapan) penerima UKM dengan nilai 1(satu) paket untuk 1 (satu) penerima bantuan UKM adalah sebesarRp5.000.000,00 (lima
;Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :> Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Koperasi dan Usaha KecilMenengah Kota Tual Nomor 1.15 01 17 14 5 2, tanggal 30 Januari 2014,terdapat belanja barang dan jasa dengan kode rekening 5.2.2 yang didalamnya terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepadamasyarakat/ pihak ketiga berupa belanja bantuan modal usaha sebesarRp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta
109 — 34
Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan :5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarapengangkut bersama petugas dari unit pengawasan;5.2.2 mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada permohonanpemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatanpersetujuan muat;5.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curahyang telah diberikan catatan persetujuan muat kepadaeksportir.6.
100 — 42
.Bahwa yang dipakai dasar atau acuan untuk penyaluran ataupendistribusian aspal dan semen tersebut kepada masyarakat pemohonadalah acc dari Gubernur Bali tanggal 18 September 2013 dan acc dariKepala Dinas PU Propinsi Bali tanggal 18 September 2013 serta daftarpermohonan bantuan aspal kepada masyarakat, rencana realisasi tahunanggaran 2013 dan usulan anggaran perubahan 2013, tertanggal 30Agustus 2013.35Bahwa bantuan aspal dari Dinas PU Propinsi Bali tahun anggaran 2013sesual dengan kode rekening 5.2.2
enam ribu sepuluhrupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : nilaijumlah uang diterima Rp. 72.211.450,00 Nilai pekerjaan terlaksana Rp 10.933.490,00 Nilai kerugian keuangan negara Rp. 61.277.960,00 PPN yang telah dipungut atas aspal Rp. 4.291.950,00 Nilai kerugian Keuangan Negara setelah PPN Rp. 56.986.010,00 Bahwa benar dalam pemberian batuan aspal 30 drum dari Dinas PUProvinsi Bali tersebut tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan danpetunjuk teknis dilapangan., karena merupakan mata anggaran 5.2.2
banjar Pande sebesarRp 90.000.000 dikurangi uang muka Rp 25.000.000 dan harga 30 drum aspal ( Rp45.000.000) adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lagi.Menimbang, bahwa menurut saksi dari Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBali menyatakan bahwa pemberian batuan aspal 30 drum dari Dinas PU ProvinsiBali tersebut berasal dari APBD Provinsi Bali tahun 2013 dimana penyaluranbantuan kepada masyarakat belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisdilapangan, karena merupakan mata anggaran 5.2.2
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melanggar prinsip hukum universal seperti tersirat dan tersuratdalam PRINCIPIUM (Prinsip, Azas) PACTA SUNT SERVANDA(JAN1/ PERJANJIAN HARUS DIJAGA/ DIPATUHI/ DITEPATI,KARENA JANJI SAMA DENGAN HUTANG, DAN HUTANG WAJIBDIBAYAR/ DILUNASI).5.2.2. Melanggar prinsip umum hukum acara perdata yang berlaku secaraumum (universal), yaitu: AUDI, ET ALTERAM PARTEM(PERHATIKAN/ DENGARKAN JUGA PIHAK YANG LAIN. JANGANDISKRIMINATIF, JANGAN HANYA DENGAR/ PERHATIKAN/PERTIMBANGKAN SATU PIHAK SAJA).
35 — 31
Jawar bin Jaka;
5.2.2. Jamsiah binti Jaka;
5.2.3. Jawi bin Jaka;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00(seratus tigapuluh lima ribu rupiah);