dangambar situasi, dan Tergugat Ill tidak ada hubungan hukum denganPenggugat; Eksepsi Turut Tergugat IV,tentang gugatan kabur (obscuurLibel) yaituantara posita dengan petitum tidak sinkrun;Hal 45 dari 65 halaman Putusan Perdata Nomor 354/Pdt/G/2015/PN DpsMenimbang, bahwa atas eksepsieksepsi Para Tergugat maupun ParaTergugat tersebut diatas Para Pengugat dalam repliknya membantahnya;Menimbang, bahwa atas eksepsieksepsi tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalalam

Secaragandeng renteng ,untuk ber tanggung jawab ,bersama.Untuk membayar, pada penggugat,No64/Pdtg2011/Pn/Kdr Halaman 8 poin21 Halaman 5 poinlO Total jumlah Pinjaman .modal para ter gugat Koperasi Sumber Insan Mandiri Kediri"dengan perjanjian Bunga2,5%setiap bulannya..jangka waktu Itahun jatuh tempo dikemalikan, dalalam princian bungasetiap bulanya: (Satu milyar, Empat puluh satu juta Tiga puluh ribu rupiah)Rp.1.041.030.000,X2.5%=Rp26025750(.Duapuluh Enam Juta duapuluh Lima ribu tujuh ratuslima puluh

., karenamemang hanya sebatas itu;Bahwa TERGUGAT II tidak pernah menggunakan Perusahaan tersebutuntuk melakukan transaksi apapun dalalam berbisnis;Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya tergugat II sebagai biro jasaATAU SEBAGAI PENERIMA ORDER PENDIRIAN Akte Perusahaan tidaksepantasnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo.

Pengelola Keuangan Daerah ( KPPKD ) /Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) terkait untuk melakukan evaluasi hibah,setelah dilakukan evaluasi selanjutnya KPPKD / SKPD menyampaikan hasilevaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah ( TAPD ) kemudian TAPD memberikan pertimbangan atasrekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangandaerah, lalu rekomendasi dari KPPKD / SKPT terkait dan pertimbangan TAPDmenjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalalam

SbySatuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) terkait untuk melakukan evaluasi hibah,setelah dilakukan evaluasi selanjutnya KPPKD / SKPD menyampaikan hasilevaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah ( TAPD ) kemudian TAPD memberikan pertimbangan atasrekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangandaerah, lalu rekomendasi dari KPPKD / SKPT terkait dan pertimbangan TAPDmenjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalalam rancanganKebijakan Umum

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (KPPKD)/Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi hibah, setelahdilakukan evaluasi selanjutnya KPPKD / SKPD menyampaikan hasil evaluasiberupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasitersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, lalurekomendasi dari KPPKD / SKPT terkait dan pertimbangan TAPD menjadidasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalalam

DALAM EKSEPSI :

Dalalam Eksepsi :

• Menolak eksepsi Terguga dan para Turut Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pkok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan Nurlis alias Mukhlis telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nurlis alias Mukhlis, sebagai berikut

Menghukum Penggugat untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.827.000,(terbilang empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan amarputusan dan segala pertimbanganpertimbangan hukumnya, selengkapnyasebagaimana tercantum dalalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor61 / Pdt.G / 2015 / PN.Kwg, tanggal 25 Januari 2017, oleh karena dalampertimbanganpertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuatdan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta

Bahwa Judex Facti tetah melakukan kesalahan dalalam pertimbanganhukumnya dengan bertindak tidak adil dan tidak jujur, dimana JudexFacti tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi IITergugat mengenai pembayaran pelunasan hutang sekaligus sebesarRp2.120.000.000,00 pada tanggal 12 September 2006 kepadaTermohon Kasasi/Penggugat atas hutang sesuai Akta PengakuanHutang Nomor 14 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp2.120.000.000,00(vide Bukti PR/T12) padahal pembayaran atas hutang tersebut tidakdibantah

Menimbang; Bahwa alasan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa yang menyatakantidak ada kerugian Negara dalalam perkara ini dan tidak ada pihak yangdiuntungkan kecuali para Petani, adalah alasan yang dapat diterima danbenar adanya; Bahwa keterlambatan pengadaan bibit yang dilakukan oleh Terdakwasematamata bukan karena perbuatan Terdakwa, melainkan faktor alamatau cuaca yang tidak mendukungnya; Bahwa para Petani tetap senang menerima Bibit Karet sebanyak 87.500batang meskipun ada keterlambatan lebih kurang

.Yang dimaksud dengan Menguasai adalah berkuasa atas (Sesuatu), memegang kekuasaan atas(sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini sesuatu senjata pemukul senjatapenikam atau senjata penusuk (slagsteekof stootwapen).Hal. 31 dari hal. 36 Putusan Nomor : :301K/PM IO8/AD/X1//2014Yang dimaksud dengan Membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalandari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu(dalalam

Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkarasebesar Nihil,DALAM KONPENSI Dan REKONPENSI : Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam konpensiuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.197.000, (Dua Juta SeratusSembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan amar putusan dan segalapertimbanganpertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagaimanatercantum dalalam Putusan Sela Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggalHalaman 71 dari 76 halaman, Pts.No.75/PDT/2019/PT.

DirekturRitel Bank BJB telah melanggar SK Direksi No. 1364/DIRKRK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang PEDOMANKEBNAKAN DAN PROSEDUR PERKREDITAN BUKU Ilpoin 2.2. jo Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNo.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentangKewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan PerkreditanBank (PPKB) Bagi Bank Umum jo Pasal 8 ayat (1) dan (2)jo Pasal 49 ayat 2 (b) UU No 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Bahwa perintah lisan dan izin tertulis oleh ManajerKomersil dalalam

Garut Bahwa saksi kenai kepala Desa Dangiang kec.Cilawu Kab.Garutyaitu sdri Esih Susilawati (Terdakwa dalalam berkas terpisah) Saksi Esih menghubungi saya melalui Handphone dengan katakata : "Pak Lurah saya pinjam uang sebesar Rp. 1.500.000, (satu jutalima ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan setoran Raskin"kemudian saya jawab : "iya, ada tapi bukan uang pribadi sayamelainkan uang Oesa" dan dijawab oleh terdakwa denganberkata : "/ya, nanti kalau udah datang Beras Raskin Oesa Oangiang,baru

Uni Aminah pada saat itu;Bahwa dengan adanya Akta Hibah No: 553/MHY/1998 Tgl 25171998 yangdibuat atau diterbitkan oleh Turut Tergugat merupakan rekayasa yangdilakukan oleh Tergugat, merupakan perjanjian sepihak dimana Akta Hibahtersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, hal ini sesuai denganyang tercantum dalalam Pasal 1688 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Apabila penerima hibah tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukandalam penghibahan.

HAIRUNAS BinHASAN AMIN dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalalam Surat DakwaanPenuntut Umum, sehingga persoon yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah samadengan yang diajukan di persidangan ;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Para Terdakwadalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaanyang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa ParaTerdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Buana CiptaPerkasa (Tergugat I) dan (Tergugat II) akan lalai atau tidak bersediamelaksanakan isi keputusan hukum dalalam perkara ini dan karenannyamohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis/ Majelis Hakim yangmenangani perkara ini untuk menghukum PT. Buana Cipta Perkasa(Tergugat I) dan (Tergugat II) untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepadaPenggugat apabila ternyata PT.

Selanjutanya pula dalam Undang Undang Perbankan pada Bab VIIRahasia Bank Pasal 40 disebutkan dengan tegas;hal55 Put Nomor 776/PDT/2018/PT.DKI1.a. (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai NasabahPenyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,dan Pasal 44A;Dan Ketentuan mengenai Rahasia Bank tersebut memiliki sanksi yangsangat tegas sebagaimana disebutkan dalalam Pasal 47 UndangUndang Perbankana.b.Pasal 47(1) Barang siapa

Unsur Barang Siapa: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukumbaik orang atau badan hukum = sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telahmelakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernamaHENGKI MULTIVANA Bin SUGIANTORO dengan identitas yang sama sebagaimana67termuat dalalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga persoon yang dimaksudkandalam Surat

. : 171/PdtSusPHI/2018/PN.MdnMenimbang, bahwa eksepsi kedua dari Tergugat adalah terkait dengangugatan Penggugat Kurang Pihak, dengan alasan :Bahwa para Penggugat dalalam gugatannya telah mengakui danmembenarkan kalau para tergugat dan II tidak pernah mengeluarkan Suratkeputusan (SK) pengangkatan para Penggugat menjadi Pegawai tetap danatau menjadi guru di SMP Bakti Mulia Onan Runggu, akan tetapi paraPenggugat hanya memiliki SK pengangkatan dari Yayasan Perguruan KatolikAbdi Rakyat Balige.Bahwa para

dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakanDalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Turut Tergugat, Dalam Pokok Perkara :Menolak gugatan para penggugat seluruhnya, Menghukum Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp.5.656.000,00 ( lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah ) denganamar putusan dan segala pertimbanganpertimbangan hukumnya, yangselengkapnya sebagaimana tercantum dalalam

Dalampembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elementersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur dalalam pasal 1angka 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negerimeliputi :a.