., tanggal 27Feb04 perihal permohonan penyelesaian biayakontrak rumah yang belum dibayarkan (yang terhenti) dan uang pesangonkepada 25 orang pegawai PT KA Divre I SU eks pembebasan kompleksperumahan kelurahan Gang Buntu Medan sejak tahun 1991 s.d 2004 belumpernah selesai dengan tuntas (14 tahun) :322 Foto copy surat Kasi Tanah dan bangunan kepada KD PT KA NomorUM.104/ O2/III/KASI TB2004., tanggal 03Mar04 perihal Pengosonganrumah dinas PT.

KA kepada Kadivre I SU Nomor 01/H/SU2004., tanggal 27Feb04 perihal permohonan penyelesaian biayakontrak rumah yang belum dibayarkan (yang terhenti) dan uang pesangonkepada 25 orang pegawai PT KA Divre I SU eks pembebasan kompleksperumahan kelurahan Gang Buntu Medan sejak tahun 1991 s.d 2004 belumpernah selesai dengan tuntas (14 tahun) ;322 Foto copy surat Kasi Tanah dan bangunan kepada KD PT KA NomorUM.104/ O2/III/KASI TB2004., tanggal 03Mar04 perihal Pengosonganrumah dinas PT.

CiptaWahana Konsultan.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomorKU.08.08/PPKPKP/323/VIV2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PTVikri Abadi Group.1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015.1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULPCK/11.03 tanggal 17November 2014.1 (satu) bundel Buku Direksi.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua(FHO) tanggal 13 Juni 2016 pekerjaan Pembangunan

Bgl.39.40.41.42.43.44.45.46.1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015.1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULPCK/11.03 tanggal 17November 2014.1 (satu) bundel Buku Direksi.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua(FHO) tanggal 13 Juni 2016 pekerjaan Pembangunan infrastrukturpemukiman kumuh kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi,Beringin Raya, Rawa Makmur, Bentiring

Tahun 2008 BPK RImelakukan audit terhadap PD Flobamora dan laporan hasil pemeriksaanBPK RI (LHP) disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan DaratDepartemen Perhubungan Rl dengan surat NomorUM.8/9/PKLLASDP/VIIV2008 tanggal 5 Agustus 2008 kepada PDFlobamoraperihal laporan audit tim BPK RI di PD Flobamora.

Berita Acara Serah TerimaJabatan Kepala Pekerjaan Umum Cabang 07. 1 Singkil NomorUM.02.04.02/236.a/1995 tanggal 8 Juni 1995, dalam Lampiran 2.5, adalahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap tanah milik Penggugat;Menyatakan seluruh buktibukti hak orang lain yang ada di atas tanahmilik Penggugat selama ini yang diterbitkan oleh Tergugat VII dan/ataupihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut segalaturunan dan perubahannya

Struktur Organisasi,Uraian Tugasdan Personil Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem PenyehatanLingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta KaryaKementerian PUPR TA 2017 tanggal 20 Januari 2017.9. 1 (Satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan PendahuluanPenyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu UtaraNomor :UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017.10. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara Penyusunan11.12.Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara NomorUM

KA NomorUM. 104/02/II/KASI TB2004., tanggal 03Mar04 perihalPengosongan rumah dinas PT. KA di Jalan Jawa Medan;Hal. 185 dari 203 hal. Put. Nomor 2707 K/Pid.Sus/2016321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.Fotokopi Surat BPN kepada Ka KP Kota Medan Nomor 530.3269.,tanggal 05Mar04 perihal Permohonan Doktorandus H. Abdillah, Ak.MBA.

Tim KSO Nomor UM.210/II/7/KA2011., tanggal 25Feb11 perihal Hasil rapat dengan Komisi A DPRDKota Medan;Pertinggal Asli Surat VP Divre SU kepada Walikota Medan cq.Assisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Medan NomorUM.206/III/02/Divre SU2011., tanggal 08Mar11 perihal tindak lanjutpertemuan di Kantor Walikota Medan antara Pemko Medan denganPT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 1 Maret 2011;Fotokopi Surat VP Divre SU kepada Direktur Utama PT.

22 Nopember 2019, Perihal: Pemberitahuandari Penggugat Intervensi kepada Tergugat;: Foto kopl sesual dengan aslinya Surat Nomor:UM.003/27/11/Ksop.Smd2019 tanggal 28 Nopember 2019, Perihal:Pemberitahuan;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 8.329/AFRA3K.OPS.2/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019, Perihal : Tanggapan,Keberatan & Permohonan Klarifikasi;Halaman 92 Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.SMD.P.Int 28P.Int 29P.Int 30P.Int 31P.Int 32P.Int 33P.Int 34: Foto kopi sesual dengan foto kopi Surat NomorUM

lahan untuk Pembangunan Dermagadan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon diNegeri Tawiri tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut: Tahapan Pengadaan Tanah : Tahapan Perencanaan Tahapan Persiapan (Gubernur Maluku) Tahapan Pelaksanaan (BPN) Tahapan Penyerahan Hasil (BPN) Tahapan PerencanaanPPK Dermaga Tawiri membuat dokumen perencanaan dan di serahkankepada Gubernur Maluku pada tanggal 08 Juli 2015 melalui surat KepalaBalai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara NomorUM

Tahapan PerencanaanPPK Dermaga Tawiri membuat dokumen perencanaan dan di serahkankepada Gubernur Maluku pada tanggal 08 Juli 2015 melalui surat KepalaBalai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara NomorUM.01.11/BL.IX/27 perihal : Penyampaian Dokumen PerencanaanPengadaan Tanah Dermaga Tawiri.2.

NamaJabatanDENNY SETIAWAN SAPUTRA, S.E.Staf Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang MilikNegara;Berdasarkan surat kuasa khusus NomorUm.008/1/1/UKPBJ.PHB2019., tanggal 10 September 2019,Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;2. PT. AKAM, Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dari MenteriKehakiman RI No.

MOHAMMAD KASIMDJOU selaku pengguna anggaran mengirimkan surat nomorUM.0101PDAM/ E/ 157/ 2004 tanggal 02 September 2004 perihalPermohonan Rekomendasi Penunjukkan Langsung, kepada BupatiEnde, selanjutnya pada tanggal 09 September 2004, Bupati Endemengirimkan surat nomor : Pemb. 694/ 09/ IX/ 2004 tanggal 09September 2004 perihal Ijin Prinsip Penunjukkan Langsung, yangmana menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya tetapmemperhatikan ketentuan Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan

Bahwa terdakwa menolak dengan tegas tuntutan Penuntut Umum yangmenuntut terdakwa agar membayar uang pengganti senilai Rp.651.936.545hasil temuan tanggal 23 Oktober 2013 karena tidak memberikan alasanmengapa tidak menggunakan hasil temuan tanggal 26 Pebruari 2014 dantanggal 5 Maret 2014, dan terdakwa dalam proyek ini juga tidak mendapatkeuntungan.e Bahwa, PT Debitindo jaya pernah mengajukan keberatan jangka waktupenyelesaian pekerjaan kepada PPK tertangal 12 Desember 2012 nomorUM.004DJBIM/XII/2012

Tahun 2008 BPK RImelakukan audit terhadap PD Flobamor dan laporan hasil pemeriksaanBPK RI (LHP) disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan DaratDepartemen Perhubungan Rl dengan surat NomorUM.8/9/PKLLASDP/VIIV2008 tanggal 5 Agustus 2008 kepada PDFlobamorperihal laporan audit tim BPK RI di PD Flobamor. Surat yangditandatangani Zulmardi, ATD, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaPengembangan Keperintisan LLASDP yang adalah saksi dalam perkara aHal. 96 dari 114 hal. Put.

tentang Penetapan Struktur Organisasi,Uraian Tugasdan Personil Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem PenyehatanLingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta KaryaKementerian PUPR TA 2017 tanggal 20 Januari 20171 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan PendahuluanPenyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu UtaraNomor :UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017.1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara PenyusunanRanperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara NomorUM

cabang pelabuhanagar memprioritaskan menggunakan jasa Unit Galangan Kapal PT Pelindo I (Persero).Bahwa Surat perjanjian pemborongan no : UM.58/20/9/Dum2010 tanggal 8 Desember2010 antara Pelindo I Dumai dengan UGK dapat dilaksanakan secara efisien danmenyederhanakan/mempercepat proses pengambilan keputusan, efektif danmendukung penciptaan nilai tambah bagi Pelabuhan I dan mengutamakan senergi antarBUMN dan atau anak Perusahaan.Bahwa Nota Kesepahaman PT.Pelindo I dan surat Perjanjian Pemborongan nomorUM

lahan untuk Pembangunan Dermagadan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon diNegeri Tawiri tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut: Tahapan Pengadaan Tanah : Tahapan Perencanaan Tahapan Persiapan (Gubernur Maluku) Tahapan Pelaksanaan (BPN) Tahapan Penyerahan Hasil (BPN) Tahapan PerencanaanPPK Dermaga Tawiri membuat dokumen perencanaan dan di serahkankepada Gubernur Maluku pada tanggal 08 Juli 2015 melalui surat KepalaBalai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara NomorUM

Tahapan PerencanaanPPK Dermaga Tawiri membuat dokumen perencanaan dan di serahkankepada Gubernur Maluku pada tanggal 08 Juli 2015 melalui surat KepalaBalai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara NomorUM.01.11/BL.IX/27 perihal : Penyampaian Dokumen PerencanaanPengadaan Tanah Dermaga Tawiri.2.

KAI (Persero) yang terletak di JalanSuroyo Probolinggo, sesuai dengan Surat Nomor : UM.104/VIIV/5/D.92015 perihal Panggilan tertanggal 09 JUli 2015 dan NomorUM.209/VIIV9/D.92015 perihal Panggilan Il tertanggal 05 Agustus2015;Bahwa, terkait dalil angka 3 Tergugat Il Intervensi menanggapi sebagaiberikut :a) benar pada tanggal 11 Agustus 2015 Para Penggugat mendatangiKantor Tergugat Il Intervensi untuk membicarakan perihal nominalharga sewa.

Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluhlima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluhtujuh rupiah);Disita dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:1) 1 (satu) bundel fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasanupah TKBM di Terminal Petikemas Palaran;2) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubunganlaut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidangkelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NomorUM

Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012.40) Foto copy Nomor: 510/Satker-PRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012 perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.41) 1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor:24/SPBPBJ/PK-PRKB/PRNTT/PRK KB-4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4 dan lampiran- lampirannya.42) Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM

suratkasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha Percepatan Pelaksanaan KegiatanTahun 2012. 40)Foto copy Nomor: 510/SatkerPRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012 perihal Undanganrap at Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan. 41)1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor:24/SPBPBJ/PKPRKB/PRNTT/PRK KB4/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paketpekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4 dan lampiran lampirannya. 42)Surat kasatker MBR Direktif Presiden Propinsi NTT NomorUM

ROSHINI Indonesia NomorUM.03/20/VI/UPP.Mlw19 tanggal 18 Juni 2019 perihal Penertiban PerizinanTerminal Khusus (TERSUS) DAN Terminal Untuk Kepentingan Sendiri(TUKS);1 (Satu) lembar copy Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada MenteriPerhubungan RI Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : 552.3/IIItanggal 9 Januari 2018 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi TerminalKhusus PT.

Bahwa sebagai hasil klarifikasi dan negosiasi harga pengadaanyang dilakukan pada tanggal 7 April 2010, sebagaimana dituangkandalam The Minutes of Clarification and Negotiation NomorUM.339/10/25/PI.Il10 adalah sebagai berikut: No Cabang Owners Estimate Negosiasi (US$/Rp) (US$) Hal.12 dari 155 hal. Putusan Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016 1. Pelabuhan Panjang 6.106.035 6.025.360/88.000.0002. Pelabuhan 5.569.143 5.540.000Palembang /88.000.0003.