No. 1729 K/Pid.Sus/201224 Oktober 2008 berikut Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 26Nopember 2008 adalah merupakan quasi dari perjanjian dan bukan merupakanperjanjian sesungguhnya yang berangkat dari kesepakatan pihakpihak namundibuat untukmengalihkan unsurpidana yang terkandung didalam perbuatanTerdakwa dan pihak lain;Menimbang bahwa Terdakwa pada waktu mengikatkan diri ke dalamperjanjian tersebut adalah menggunakan uang yang merupakan dana bantuanyang diterima oleh 35 sekolah yang

berdasarkan penilaian alat buktidan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dantermuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi di atas.Perlu dipertegas kembali bahwa dalildalil Penggugat sebagaimana dalamgugatan a quo adalah dailildalil pengulangan yang tidak berdasar faktahukum.Bahwa dalil Penggugat pada angka 4, huruf a dan b, halaman 8, yangmempersoalkan proses beracara pada Pemeriksaan Majelis PemeriksaPusat Notaris tidak patut ditanggapi sebab Majelis Pemeriksa Notarisadalah quasi

(vide posita gugatan pada butir (16).Bahwa merupakan kekeliruan apabila pelaksanaan eksekusidikaitkan dengan undangundang perlindungan konsumen, (dalilgugatan pada butir 16) oleh karena norma hukumnya yang berbeda.Hubungan hukum konsumen adalah perikatan quasi kontraktual,yaitu. penundukan diri sesuai dengan keinginan konsumen.Sedangkan perjanjian kredit perbankan adalah hubungan"kontraktual, yaitu kKesepakatan terhadap syaratsyarat yang telahdiperjanjikan bersama (in casu perjanjian kredit);Bahwa

pemerintahan setelahmenempuh upaya administratif.Pengadilan memeriksa, memutuS dan menyelesaikan gugatansengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acarayang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Dari uraian nomor 1 sampai dengan nomor 6 di atas, menjadi jelas dan nyatabahwa yang paling berwenang menyelesaikan secara administratif adalah BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEk), yaitu melalui upaya banding administratif.Sebagai quasi

keputasan dan atas keputusan tersebut ParaPenggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapatmelakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa AparaturSipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan TataUsah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatuproses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atauseorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebutmerupakan peradilan semu (quasi

Dimana Pemohon Kasasi bukanmerupakan lembaga quasi yudisial atau lembaga yudisial yang memilikikewenangan untuk memberikan suatu putusan yang final dan mengikatataupun upaya paksa atas perselisihan yang terjadi antara ParaTermohon Kasasi (d/h Para Terbanding/Para Penggugat) khususnyadalam hal ini Para Termohon Kasasi (d/h. Para Terbanding /Penggugat !) dan Termohon Kasasi II (d/h. Terbanding II/Penggugat II)dengan PT. Maxgain International Futures (d/h Tergugat );.

Hubungan hukum konsumen adalahperikatan quasi kontraktual, yaitu penundukan diri Sesuai dengan keinginankonsumen.

PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL KARENA ALASANPEMOHON TIDAK JELASMenimbang, bahwa tentang Eksepsi Termohon yang menyatakanbahwa permohonan Pemohon Obscur Libel menurut Hakim oleh karena HukumAcara permohonan Pra Peradilan merupakan quasi antara acara perdata danacara pidana antara sengketa Voluntair dengan Contensius maka Penyusunansurat permohonan tidaklah terlalu formalistik mengingat juga bahwa subyek danobyek Pra Peradilan telah diatur secara jelas dalam pasal 77 sampai denganpasal 83 dan Pasal

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, edisi keduabelas, Juni 2012, diterbitkan oleh Sinar GrafikaJakarta, di halaman 44 menjelaskan:Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR...membenkan hak kepadaorang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk: Mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu atau quasi derden verzet, selama prosespemeriksaan permohonan berlangsung."

GMapaapa;Bahwa tanah hibah yang belum ada SHM maka dalam SHM pertama kali terbittidak ada kecuali setelah terbit SHM pertama;Bahwa Pemohon bisa memberikan akta salinan hibah apabila obyek tanah diperolehmelalui quasi hibah;Bahwa setahu saksi tidak bisa orang mengaku hibah tetapi tidak ada data hibahnya,pasti ada catatan pemberi dan penerima ataupun akta dari PPAT; Bahwa Jika syarat sah hibah sudah terpenuhi ketika terbit sertifikat semua pihakwajib hadir termasuk saksisaksitandatangan dihadapan PPAT

hukummengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek seluas 3.760M2 dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel warispeninggalan Abdul Rahman yang menjadi hak dan bagian para ahli warisnya; incassu para Penggugat dan para TergugatMenimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Sipakiyahtelah membuat Sertifikat Hak Milik No. 641 atas nama Sipakiyah yang menunjukpada obyek seluas 3.760 M2, dengan dasar penguasaan tanah berdasarkan konversiturun hibah/quasi

jangka waktu sekitar 12 tahun, padahal jikamemang pembuatan dokumen tersebut atas kesepakatan semua ahli waris tentunyajaraknya tidak begitu lama untuk memproses balik nama sertifikat;Menimbang, bahwa terbitnya Sertifikat hak MilikNo. 13 yang semula atasnama Hj Jawahir yang kemudian dilakukan balik nama atau dilakukan mutasikepemilikan/ perubahan dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik H.M.Mursyid berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 februari 2009(Konversi turun Waris/Quasi

Mursyid yang menunjuk pada obyek 5 a, dengandasar baliknama/mutasi kepemilikan berdasarkan konversi turun waris/quasi warishanya dengan membuat dokumen pernyataan ahli waris maka proses balik namaberdasarkan titel hukum yang tidak sah sehingga tidak memiliki daya kekuatan hukummengikat karena status kepemilikan obyek 5. a merupakan hak kepemilikan Hj.Jawahir bersama H.

permohonan praperadilan diatur dalam Bab X, BagianKesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang merupakanbagian dari Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, namun Bab dan Pasalyang mengatur mengenai praperadilan tersebut tidak mengatur lebih lanjut secaradetail bagaimana cara beracara dalam persidangan permohonan praperadilan,oleh karenanya meskipun diatur dalam KUHAP namun dalam praktek yangberkembang saat ini hukum acara yang digunakan dalam persidanganprarepadilan bisa dikatakan quasi

Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesiatelah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para HakimIndonesia bahwa tata cara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalahmengikuti hukum acara perdata (quasi perdata). Dan berdasarkan hukumacara perdata sebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatuGugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan kepadawilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugatberkedudukan;6.

terdapat padaPasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakanTiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Halaman 82 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN MgnMenimbang, bahwa beberapa definisi yang pernah diberikan terhadapperbuatan melawan hukum sebagai berikut:1.Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain darikewajiban kontraktual atau kewajiban quasi

Dengan sistem ini, jelas lah keteranganketerangan yangada pada sebuah surat dan ternyata tidak benar, maka dapat diubah dandibetulkan melalui sebuah proses hukum di pengadilan, karena Buktikepemilikan tanah tersebut bersifat kuat namun tetap tidak mutlak dandiberikan peluang hukum utk berproses dipersidangan hukum.Halamani6dari93 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PN.PbrSistem Pendaftaran Tanah di Indonesia juga dapat disebut Quasi Positif(Positif yang semu).

MahkamahKonstitusi pernah menyidangkan misalnya pasal 27 Itu jelasjelas delik materiltetapi pada Pasal 28 ayat 2 itu kemudian pernah digugat di Mahkamah Konstitusitapi Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kejelasan jenis delik apa, tapikemudian pada dasarnya bisa dikatakan delik quasi materil. Kenapa?

demikian sesuai dengan :Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2015 Tahun2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura :a) Pasal 1 Angka 1 Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaanmodal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalamrangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.b) Pasal 2 (1)PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:a. penyertaan saham (equity participation);b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi

.123124;Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 128 alinea terakhir, olehMajelis Hakim telah dipertimbangkan, bahwa Majelis Hakim mengakuibahwa antara Terdakwa dengan KPA, ada hubungan hukum perjanjian,namun perjanjian tersebut bukanlah perjanjian sebagaimana diaturKUHPerdata sepenuhnya, karena dalam pengadaan barang dan jasapemerintah terdapat peraturan khusus sebagaimana ditentukan dalamKepres maupun Perpres tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,jadi dalam hal ini perjanjiannya bersifat quasi

Ir.Edison Effendi dihubungkan dengan Kepmen LH 128/2003 melaluipendekatan yuridis formal akan tetapi mengabaikan prinsippembuktian yang memakai pendekatan Scientific proof (PembuktianIlmiah);Bahwa putusan Judex Facti tidak menerapkan satu peraturan hukumsebagaimana mestinya, karena Kepmen LH Nomor 128/ 2008, tidakdapat dinyatakan sebagai hukum dalam pengertian peraturanperundangundangan, tetapi hanya sebagai be/eidsregels, policy rulesatau quasi legislation (peraturan kebijaksanaan) dalam menilaikegiatan

Perlawanan Itu sangatbermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru.Dengan demikian, memberi hak kepada orang yang merasadirugikan untuk:* mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu atau quasi derden verzet, selama prosespemeriksaan permohonan berlangsung; pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: sebagai Pelawan, sedang Pemohon, ditarik sebagai Terlawan dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonangugatan voluntair tersebut;* perlawanan meminta