Tetapi Penggugat tidak pernah merasakan pelanggaran apapun ;Bahwa sebelum lin Painem (Penggugat) mengajukan permohonancuti melahirkan tersebut, ada intimidasi dari atasannya maupun pimpinan(Tergugat) yaitu Penggugat diambil alin tugastugasnya dan tidak diberikantugastugas apapun, tetapi disuruh turun kerja, tidak pernah disapa olehatasannya maupun oleh pimpinan (Tergugat) ;Bahwa mengingat berdasarkan UndangUndang Tenaga Kerja Nomor13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 161 ayat (1)

, (2) apayang dilakukan PT Prastika Multi Karsa (Tergugat) kepada lin Painem(Penggugat) sudah jelas sangat bertentangan ;Bahwa mengingat pasal 153 ayat (1) huruf e UndangUndang TenagaKerja Nomor 13 Tahun 2003, Pengusaha dilarang memberhentikan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusuibayinya ;Bahwa berdasarkan pasal 170 UndangUndang Tenaga Kerja Nomor13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja yang tidak memenuhi ketentuanPasal 151 ayat (3), Pasal 168, Pasal 160 ayat (3

Nomor 630 K/Pdt/201810.Menyatakan Berita Acara Penyitaan Marital Beslag Nomor13/Pdt.G/2007/PA Tte. tertanggal 26 Mei 2007 adalah sah;Menyatakan perbuatan Tergugat yang membiarkan objek sengketadijual oleh Tergugat Il (Kuasa dari Tergugat Ill, IV dan Tergugat V)kepada Tergugat VI, serta perbuatan Tergugat Ill, IV dan Tergugat Vyang memberi kuasa kepada Tergugat II untuk menjual objek sitaankepada Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat VII yang menerbitkan Akta Jual

,tertanggal 26 Mei 2007 poin 6(1) adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 64/2013 tertanggal 23 Desember 2013adalah cacat hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang menerbitkan Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 01578/Kalumata atas nama hasna Abdul kadir atasobjek sitaan sesuai Berita Acara Penyitaan Marital Beslag Nomor13/Pdt.G/2007/PA Tte., tertanggal 26 Mei 2007 poin 6 (1) adalahperbuatan melawan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01578/Kalumata atasnama Hasna

dan menghukumTergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 15 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan serta hakhak lainnya;Bahwa faktanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat terbukti bukan atas dasar karena Tergugat telah melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Nomor 139 K/Padt.SusPHI/2019Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telan melakukanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melainkan karena Penggugatterbukti dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, maka gugatanPenggugat yang mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 169 ayatUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beralasanuntuk ditolak selurunnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh JudexFacti dalam

Bahwa pada tanggal 03 Februari 2000, pemohon dengantermohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah = Kantor Urusan Agamakabupaten Tulungagung sebagaimana ternyata dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 586/05/II/2000 tanggal 03Februari 2000 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor13/05/1I11/2009, tanggal 31 Maret 2009;2. bahwa setelahg nikah antara pemohon dan ternogonHalaman 1 dari 8 : Putusan nomor: 2456/Pdt.G/2009/PA.TAmnjalani rumah tangga sebagaimana layaknya dan tinggalbersama

permohonan pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut,termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknyamembenarkan semua dalil permohonan pemohonMenimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa foto copysurat surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, sebagai berikutFotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 03 Februari 2000Nomor: 586/05/I1I1/2000 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor13

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawanTERGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Kupang, Provinsi Nusa TenggaraTimur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memeriksa dan meneliti Suratsurat yang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Takengon pada tanggal 11 September 2020 dalam Register Nomor13

Takengon berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat hadir menghadap sendiri, sementara Tergugat setelah dilakukanpemanggilan melalui relaas panggilan yang sah dan patut tidak hadir menghadapke persidangan maupun memberikan kuasanya yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan permohonan mencabutgugatannya berdasarkan Akta Pencabutan Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2020/PNTKN tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pencabutan Gugatan Nomor13

Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugat sebesar2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, yaitu membayar:a. Penggugat!

Nomor 413 K/Pdt.SusPHI/2021Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugat sebesar1 kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, yaitu membayar:Penggugat dengan rincian sebagai berikut:Uang pesangon:1x 9x Rp2.941.270,00 = Rp26.471.430,00Uang penghargaan masa kerja:4 x Rp2.941.270,00 = Rp11.765.080,00 +Total = Rp38.236.510,00:Uang penggantian perumahan & pengobatan:15% x Rp38.236.510,00 = Rp5.735.476,00;Uang pengganti cuti:12/25 x Rp2.950.000,00 = Rp1.416.000,00

untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap barangbergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan olehPenggugat;Menyatakan bahwa status pekerjaan Penggugat adalah karyawan tetap;Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat karenaefisiensi:Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirsejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak normatif Penggugatsebagaimana diatur dalam Pasal (164) ayat (3) UndangUndang Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 34/PdtSusPHI/2019/PN Pal:Mengadili Sendiri: Menyatakan PHK terhadap Penggugat dengan kualifikasi mangkir (videPasal 168 ayat (1) dan (3) atau kualifikasi mengundurkan diri secarasukarela (vide Pasal 162 ayat (1) dan atau setidaktidaknya dengankualifikasi force majeur (vide Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Memerintahkan Tergugat membayar hakhak Penggugat sesuaiketentuan Pasal

., mengajukanhal hal sebagai berikutBahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 08 April1998 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor13/13/1V/1998 tanggal 08 April 1998 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan, .

SURAT :Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor13/13/1V/1998 Tanggal 08 April 1998 ( buktiP.I) :2.

Putusan Nomor 782 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terlawan (Penggugat Asal) di NEC tanggal30 November 2012 namun gugatan perselisihan PHK yang didaftarkanTermohon Kasasi/Terlawan (Penggugat asal) Kepada PengadilanHubungan Industrial diajukan tanggal Oktober 2014, maka waktu terjadinyaPHK dengan gugatan berselang 1 tahun 11 bulan.Bahwa atas uraian di atas gugatan tersebut telah memenuhi syaratkadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam perkara ini alasan pemutusan hubungan kerja tidakmengenai alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana ditentukan Pasal 82Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 171 Undang Undang Nomor13

ParaPenggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang akan diuraikan sebagai berikut:Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.689.362,00 = Rp48.408.516,00Uang Penghargaan masa kerja = 7 x Rp2.689.362,00= Rp18.825.534,00 += Rp67.234.050,00Uang Penggantian hak Perumahan & Pengobatan5% x Rp67.234.050, 00 = Rp10.085.107,00 +Jumlah = Rp77.319.157,00Memerintahkan agar Tergugat membayar upah selama belumdiputuskannya perkara ini, sebagaimana Pasal 155 UndangUndang Nomor13

SusPHI/2020Bahwa Tergugat telah memberikan surat keterangan kepada Penggugatyang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar bekerja di JorongCafe & Resto sejak tanggal 2 Agustus 2000 sampai tanggal 31 Maret2019 (vide bukti P2):Bahwa Tergugat sebagai pengusaha wajib memberikan pembinaanapabila pekerja melakukan kesalahan dan jika pekerja tidak masuk tanpaketerangan maka pengusaha wajib memanggil secara patut dan tertulispada alamat Penggugat (vide Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003);

Katalia Nomor 6, Kelurahan Ubung,Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai KUASAPARA PEMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli2021 telan mengajukan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem secara elektronik dengan Nomor13/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor13/Pdt.P/2021/PA.Kras. dari Para Pemohon;2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Karangasem untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Tanjungkarang Nomor8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (terkait wanprestasi Terlawan II kepada Terlawan1), dibenarkan secara hukum dikarenakan Pemohon juga telah mengajukanpermohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk joPutusan Nomor 31/Pdt/2017/PT Tjk jo Putusan Nomor 1675K/Pdt/2018 (terkaitharta bersama Pelawan dan Terlawan Il) yang mana telah terbit Penetapaneksekusinya yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13

Putusan Nomor 92/Pdt./2020/PTTJK.tetap tidak disangkal oleh Terlawan II sebagaimana dalam jawaban dan duplikTerlawan II dikarenakan memang ada peristiwa hukum tersebut;Menimbang, bahwa terhadap putusan harta bersama yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut dimohonkan eksekusi oleh Pelawansehingga terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk tanggal 22 April 2019 (vide bukti surat P3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Terlawan yaitu bukti suratTI.8

Menangguhkan pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020sampai pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN. Tjk tanggal 22 April 2019 selesai;4. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya5.

,Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Pms. tanggal 21 Januari 2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 484/Pid.Sus/2021/PTMDN tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara tersebut;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Plt Panitera Pengadilan TinggiMedan Nomor 484/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 7 April 2021 untukmembantu Majelis mengadili perkara tersebut;3.

Bahwa Pemohon Banding membeli sabu tersebut untukdipakai ,tetapi sebelum dipakai pemohon banding,pemohon bandingsudah ditangkap polisi Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas,maka Pemohon Banding :a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor13/Pid.Sus/2021/PN.Pms dan mengadili sendiri perkara tersebutdengan Putusan sebagai berikut : Menerima Permohonan Banding

MajelisHakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamadimana putusan tersebut telah tepat dijatunkan kepada Terdakwa berdasarkanfaktafakta yang ditemui dipersidangan berikut barang bukti dan setelahmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanatas diri Terdakwa ;Menimbang bahwa dengan mengambil alin pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara inidengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor13

Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 4 Maret 2021, yang dimintakanbanding;3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.

Insentif : Rpt.212.516,00;Total : Rp4.076.716,00;Komponen upah ini tidak benar dan melanggar peraturan perundanganyang berlaku, khususnya Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 ayat (1):Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yangseharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) Upah pokok;b) Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang

subsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/buruh;Penjelasan Tergugat adalah sebagai berikut:Bila) merujuk komponen yang disampaikan Penggugat justrusebaliknya, dari 4 poin komponen yang diajukannya Penggugat,hanya 1 komponen upah yang sesuai dengan ketentuan undangundang ini yaitu komponen upah pokok/gaji pokok sebesarRp2.150.200,00 komponen selebihnya tidak masuk dalam komponenupah sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut Dalam halpengusaha telah mengikutsertakan pekerja/ouruh dalam program pensiunyang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/ouruh, makaHalaman 11 dari 23 hal. Put.

dipercepat) yang diajukan oleh Tergugatterlebih dahulu ke dana pensiun astra namun denganperhitungan total hak pensiun Penggugat akan diperhitungkandengan total iuran pensiun yang berasal dari Tergugat;Dari uraian tersebut jelas bahwa hak atas iuran Dana PensiunAstra/DPA bukan merupakan hak Penggugat sepenuhnya, karenadisana ada hak dari Tergugat untuk memperhitungkan total darikewajibannya terhadap total iuran yang telah ditabungnya selama iniberdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Total iuran perusahaan/Penggugat Rekonvensi Rp 7.016.964,00;Total dana pensiun sebesar Rp10.525.446,00; Bila dilaksanakan pencairan pensiun dipercepat, akan dikenakan biayapinalti sebesar Rp263.137,00 dan biaya transfer sebesar Rp21.000,00;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 maka Penggugat Rekonvensi dapat memperhitungkan cadanganpesangon tersebut dengan kompensasi hak yang akan diterima olehkaryawan yaitu sebesar Rp7.016.964,00;Bahwa sehubungan alasan pemutusan

Sudibyo, sebagai Pemilik CV.Soponyono, sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) denganmembayar tunai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, UangPenggantian Hak kepada masing masing Penggugat secara tunai dansekaligus untuk :i. Ny. KHOMSIATUN sebesar Rp. 94.760.000,00 (sembilan puluh empatjuta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah), tunai dan sekaligus;li. Ny.

bersifat tetapdan bukan merupakan jenis pekerjaan yang pelaksanaannya dapat dilakukandengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sehingga hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidaktertentu (PKWTT);Bahwa oleh karena perusahaan berhenti beroperasi, maka sudahtepat dan benar putusan judex facti yang menyatakan hubungan kerja putusdan Tergugat harus membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja(PHK) sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi.SubsiderDan atau mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018, yang amarnyaHalaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt.SusPHI/2019 sebagai berikut:1.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard),2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, uangpenghargaan masa kerja sesuai katentuan Pasal 156 ayat (3), uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor13 Tahun 2003 ditambah dengan hak atas cuti yang belum diambil .Perincian sebagai berikut :Masa kerja 7(tujuh) tahun 4(empat) bulanDengan Perincian sebagai berikut :a. Pesangon:(8 bin gaji x Rp3.510.000,00) X 2 ketentuan =Rp 56.160.000,00;b.

Nomor 814 K/Padt.SusPHI/2019melanggar Pasal 32 ayat (3) point d dan point f Peraturan PerusahaanPeriode 20172019 (vide bukti T16);Bahwa terhadap perbuatan pekerja yang terbukti melanggar peraturanperusahaan maka pekerja dapat diputus hubungan kerjanya dengan tetapmendapatkan hakhaknya (vide pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003);Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi Tergugat tentangkedudukan kantor Regional telah tepat;Bahwa pertimbangan Judex Facti untuk tetap memberikan hakhakPenggugat

PENETAPANNomor 13/Pdt.P/2018/PN CrpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalampermohonan :ROHAYATI, Umur 34 Tahun, Lahir di Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 1983bertempat tinggal di Desa Taba Tinggi Il RT. 1 RW. 1,Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong,sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor13

/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 8 Maret 2018, tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor13/Pdt.P/2018/PN Crp, tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan harisidang;Telah membaca surat permohonan Pemohon dan suratsurat buktiyang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksisaksiyang diajukan kepersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal8 Maret 2018

dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 dan kontra memori kasasitanggal 18 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarutelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturutturut akan tetapi Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk bekerjaKembali sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor13

2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Penggugat tidakdikualifikasikan mengundurkan diri;Bahwa Penggugat yang melaksanakan cuti tanoa melalui prosedurdan tidak mendapat persetujuan atasan merupakan pelanggaran terhadapperaturan perusahaan serta Tergugat telah memberikan Surat Peringatankepada Penggugat;Bahwa karena Penggugat indisipliner dan sudah diberikan suratperingatan, maka Penggugat dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Bahwa, berkenaan dengan surat penyitaan tersebut, selanjutnya ParaPelawan menghubungi Terlawan Ill dan Terlawan V , yang kemudianmembenarkan jika terdapat Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Setelan Para Pelawan mempelajari Putusan Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN.Bil, tertanggal 06 November 2019, terdapat beberapa halyang akhirnya Para Pelawan ketahui, yakni sebagai berikut ;a) Objek Hak Milik Nomor 92 milik Pelawan pada posita ternyatamerupakan Objek Sita b) Objek Hak Milik Nomor 47 milik Pelawan

Mohon kepada PENGADILAN NEGERI BANGIL Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memerintahkan dan/ataumenangguhkan pelaksanaan sita persamaan Putusan Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil, tertanggal 06 November 2019 Jo Anmaning NomorHalaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 459/PDT/2021/PT SBY3/Pen.Amn/2020/PN Bil Sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukumtetap ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Bangil yang memeriksa dan memutusperkara

Menyatakan mengangkat Sita Persamaan atas Objek Sita I, Objek Sita IIdan Objek Sita Ill sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil Jo Anmaning Nomor 3/Pen.Amn/2020/PN.Bil ;Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 459/PDT/2021/PT SBY8. Menghukum Turut Terlawan dan Turut Terlawan II untuk tunduk patuhpada putusan ini;9.

Menyatakan mengangkat Sita Persamaan atas Objek Sita I, Objek Sita IIdan Objek Sita Ill sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil Jo Anmaning Nomor 3/Pen.Amn/2020/PN.Bil ;6. Menghukum Turut Terlawan dan Turut Terlawan II untuk mentaati danpatuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalamputusan perkara ini;7.