ikut campur dalam usahaBahwa saksi mengetahui anak Penggugatdimasukan ke Penjara oleh Jeki dan Roysetelah dia dilaporkan ke Polisi karenamenjual aset PT.Bahwa setelah saksi mengetahui Jeki danRoy menjadi pengampu, kami sekeluargaberusaha menjemput Bapak Hardjono tetapitidak pernah bisa karena rumahnya dijagaoleh Polisi dan disana Bapak dinikahkandalam keadaanHal.53 dari 97 hal.Putusan No.403/Pdt.G/2013/54Bahwa benar tanah di Jalan Pemuda atasnama Ibu Engeline bukan asetbersama ;Bahwa perjanjian pisah

harta tidak ada yangtahu tetapi selalu dibicarakan dalam setiappertemuankeluarga ;Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah diJalan Pemuda tetapi disana ada plangbertuliskan milik Arion dan yang menjualadalah Pengampu ;Bahwa benar sebelum meninggal IbuEngeline pernah bilang tanah di JalanPemuda mau dibel oleh PT.

berapa jumlah yang diberikan oleh ParaTerbanding smeula Para Penggugat untuk cicilan objek perkara menurut MajelisPengadilan Tinggi itu adalah merupakan pemberian dari seorang suami untukister) dan anaknya untuk membantu cicilan objek perkara apalagi ParaPenggugat sudah mengetahui bahwa antara Pembanding II semula PenggugatIl terikat dengan perjanjian kawin dengan bukti T5 yang menernagkan bahwaantara Terbanding Il semula Pengugat II dengan Pembanding Ill semulaTergugat III telah membuat perjanjian pisah

harta, termasuk harta yang dibawasebelum perkawinan apalagi pembelian objek sengketa dilakukan sebelumperkawinan dan Pembanding III semula Tergugat III dengan Terbanding IIsemula Penggugat II;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas majelis PengadilanTinggi berpendapat bahwa sesuai dengan buktibukti sebagaimana diuraikan diatas yang mebayar Down Payment (DP) objek perkara adalah Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 2.496.668.000, (dua milyar empat sembilanpuluh enam juta enam ratus enam

Konsekuensihukum lebih lanjut dari adanya pisah harta tersebut adalah TERGUGATTIDAK DAPAT mempersoalkan/mempermasalahkan hakhak Alm.IEWAN HARTO dalam menentukan dan membagi harta pribadinyaHal 2 dari 65 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/201 7/PN.

menjadi tidak cakap bertindak, di dalam segala perbuatanhukum ia memerlukan bantuan suaminya, kecuali dalambeberapa hak antara lain : perbuatan hukum seharihari gunakeperluan rumah tangga, perjanjian kerja majikan dan pelayan,kegiatan bebas seperti ke dokter, pengacara, membuat wasiat,menggugat cerai suami;Suami berhak mengurus dan menguasai harta perkawinan jikasebelumnya tidak ada peijanjian harta perkawinan pisah;Istri mengurus harta kekayaan masingmasing, apabila telahada perjanjian perkawinan pisah

harta;Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam ketentuan pasal 31 ayat(1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinandisebutkan memiliki kKedudukan seimbang, tidak dapat serta mertamenggugurkan ketentuan suami sebagai kepala keluarga dalamperkawinan (Pasal 31 ayat (8) Undang undang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan, maka hal tersebut menegaskan bahwa seorangistri berkewajiban meminta izin dari suami atas segala tindakanhukum yang akan dilakukannya;Bahwa apabila terdapat kepemilikan saham

induk beserta seluruh P3Kturunannya)Bahwa atas Fasilitas Kredit tersebut wajib diserahkan jaminan kreditkepada TURUT TERGUGAT sebagaimana yang telah diatur didalam UndangUndang Perbankan dan Peraturan pelaksananyamengenai salah satu syarat pemberian kredit adalah berupa jaminan(collateral).Bahwa Jaminan yang diserahkan oleh Debitur dan Pemilik Jaminandalam perkara a quo salah satunya adalah SHM No. 132/Babakanmilik Penggugat dengan persetujuan Penggugat Il sebagai suamikarena tidak ada perjanjian pisah

harta yang mana objek tersebuttelah diikat Hak Tanggungan pada peringkat Pertama berdasarkanketentuan hukum yang berlaku.Bahwa pengikatan jaminan telah dilakukan secara sempurna dansesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku yang manaTurut Tergugat adalah pemegang Hak Tanggungan peringkatHalaman 40 dari 84 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT.BDG.3.5;3.6.3.7.3.8.3.9.pertama dan kedua atas salah satu jaminan berupa tanah danbangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 132 seluas900

DKI Jakarta (Selanjutnya disebut Akta Perkawinan No.06) ;4, Bahwa berdasarkan angka 3 tersebut diatas, dan menunjuk ketentuanPasal 2 Akta Perjanjian Kawin, maka antara TERGUGAT dengan Alm.IEWAN HARTO TIDAK TERDAPAT pencampuran harta danhutang.Konsekuensi hukum lebih lanjut dari adanya pisah harta tersebut adalahTERGUGAT TIDAK DAPAT mempersoalkan/mempermasalahkan hakhakHal 2 dari 69 Hal Putusan Perkara Perdata No 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.PstAlm.

Hingga akhirnya saksi mendengar kabar dari kawan untukmencoba dengan meminta permohonan penetapan pisah harta kePengadilan Negeri Bogor;Pada bulan Mei 2014, dengan bersemangat saksi mengajukan penetapanpisah harta melalui Pengadilan Negeri Bogor dengan maksud sebagaipengganti perjanjian perkawinan.

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116menetap di Indonesia dan membangun keluarga setelah saksi menikahnantinya;Pada bulan Maret 2015 bersama calon istri, saksi membuat perjanjianperkawinan tentang pisah harta di salah satu kantor notaris di Surabaya,dan perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Surabaya tertanggal 6 Maret 2015 dengan Nomor Register51/PK/2015;Semula, saksi berencana

tapi ada syaratnya yaitu harus membayaruang tebusan dan pengungkapan harta wajib pajak yang belum dilakukan diSPT tahun terakhir;Bahwa, yang di cover untuk tahun pajak, karena Tax Anesti ini UndangUndangnya Tahun 2016 disitu dikatakan SPT tahun terakhir tentunya tahun2015 ke belakang, yang artinya termasuk juga tahun 2009, 2010 dan 2011;Bahwa, dapat Ahli jelaskan lagi karena konsep prinsip perpajakan itumenganut satu kesatuan keluarga jadi jika si isteri tersebut tidakmenghendaki untuk perjanjian pisah

harta atau menjalani kewajibankewajiban sendiri tentunya perpajakannya ikut Suami, jika Suaminya itumengikuti program pengampunan pajak tentunya karena satu kesatuankeluarga isterinya juga menikmati program pengampunan pajak tersebut;Bahwa, si isteri ini juga terlindungi dan tidak bisa dituntut dalam bidangpidana perpajakan karena mendapat fasilitas pengampunan pajak;Bahwa, Pemeriksaan pajak dalam hal ini adalah karena system perpajakankita menganut azas azasmen tentunya pemeriksaan ini adalah untukmenguji

Dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut, tidak ada keterangan mengenai adanya perjanjianpranikah/ perjanjian pisah harta sehingga harta milikLina Chailani termasuk dalam harta bersama. Dalamhal 36 dari 111 hal put.

Muhammad Fail Jaya (Lahir di Jakarta, 09 September 2004).Bahwa Penggugat dengan Tergugat II hingga saat ini belum pernahmembuat perjanjian kawin/perjanjian pisah harta, sehingga harta/asetyang Penggugat dan Tergugat II peroleh semasa perkawinan adalahharta bersama milik Penggugat dan Tergugat II.Bahwa pada tanggal 08 Desember 2009, Tergugat II membeli tanah danbangunan (objek sengketa) seluas 445 M* (empat ratus empat puluhlima meter persegi) yang terletak di Jl.

;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa akan menanggapi dalampembelaan ;Saksi DENI ARMAINI :Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa yang menikah tanggal 8 Maret2008 yang dari pernikahan saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua)Orang anak yang bernama ANNISA FARDA NINDRA yang lahir tanggal24 November 2009 dan AIDIL FAIRUS NINDRA yang lahir tanggal 29April 2012 berdasarkan bukti surat Nomor 2 berupa Kartu Keluarga danKTP;Bahwa saksi tidak mempunyai penghasilan sendiri dan tidak mempunyaiperjanjian pisah

harta dengan suami ;Bahwa usaha dari suami saksi adalah sebagai pedagang barang pecahbelah dan kebutuhan rumah tangga diantaranya piring, ember,elektronik rumah tangga seperti Magic com, Dispenser, kompor danlainlain ;Bahwa tempat usaha suami saksi bernama Toko Semangat Baru yangterletak di Pasar Aur Kuning Bukittinggi yang dibuka sejak tahun 2007dan Toko Swalayan SB Houseware yang terletak di Jalan By PassTarok Dipo Bukittinggi yang dibuka sejak tahun 2013 ;Bahwa usaha tersebut adalah usaha berdua

Danamon Bukittinggi 3535048221 Bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Terdakwa tidakmembuat perjanjian pisah harta dengan istri dan istri tidak mempunyaipenghasilan atau kegiatan usaha sendiri ;Bahwa kegunaan/peruntukan masingmasing rekening bank adalah sbb : No. Nama Bank Nomor Rekening Kegunaan1. BCA KCP Aur 8125007992 Untuk penerimaan hasilKuning penjualan dan transferpembayaran ke supplier2.

Apabila Penggugatmengetahui adanya Perjanjian Kawin tentang pisah harta makaPenggugat ataupun siapapun juga tentunya tidak pernah membiarkanTergugat sesuka hatinya mengurus suratsurat harta bersama atasnama Tergugat sendiri tanpa melibatkan nama Penggugat:16.

MINA / TERGUGATKONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI dan HUSIN TANARTAH /PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI / TERGUGATREKONPENSI;Bahwa Akta SYARATSYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH. tidakdicatatkan di kantor catatan sipil sebelum perkawinan yang dilangsungkanpada tanggal 20 April 1994 sesuai dengan ketentuan pasal 29 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga akta tersebuttidak berlaku sebagai perjanjian perkawinan / pisah

harta karena apabiladicatatkan di kantor catatan sipil, maka dalam Kutipan Akta Perkawinan No.318/1994 tanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten DT Il Bekasi akan dicantumkan perjanjian perkawinan tersebut,tetapi kenyataannya dalam Akta Perkawinan ini tidak dicantumkan adanyaperjanjian perkawinan Akta SYARATSYARAT PERKAWINAN Nomor 15tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO,SH;Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2016/PN BksBahwa

apa, tapi anakanaknya tidak tinggal di rumahsengketa karena sudah pada berumah tangga;e Bahwa anak Tergugat pernah dipanggil ke Polda Saksi mengetahuisaja, namun Saksi tidak tau masalahnya;e Bahwa Saksi tahu jika rumah sengketa telah dijual kepada Tergugat IItapi Saksi tidak pernah lihat suratnya;e Bahwa setahu Saksi rumah sengketa tersebut didapat dari hasilperkawinan antara Tergugat dengan Hj Noor Sehan;e Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam perkawinan Tergugat denganNOOR SEHAN ada perjanjian pisah

harta atau tidak;e Bahwa NOOR SEHAN adalah hanya lbu rumah tangga sajasedangkan Tergugat dahulunya sebagai Guru SMP;e Bahwa Saksi tidak tahu apakah harta Tergugat telah dibagi waris ataubelum;2.

PerluPenggugat fahami tidak semua harta yang diperoleh pada masaperkawinan merupakan harta bersama, bisa saja harta warisan danhadiah diperoleh pada masa perkawinan tetapi bukan merupakanharta bersama; 2.Bahwa asal usul harta bersama dimaksudkan disini adalah apakahdiperoleh atau dibeli dengan uang hasil pencarian bersama(Penggugat dan Tergugat) serta tidak ada perjanjian pisah harta,sehingga sempurna harta yang diperoleh pada masa perkawinanberstatus sebagai harta bersama; 3.Bahwa oleh karena hal

Republik Indonesia No.2690 K/Pdt/1985, tanggal 2Nopember 1986, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No.263 K/Sip/1976, tanggal 13 Nopember 1978 yangmemuatpertimbangan hukum yang menegaskanpelarangan pemindahan harta bersama secara sepihak olehsuamiatauistri mencakup antaralainpenjualan,pengagunan, penghibahan ataupenukaran harta bersamatanpakesepakatan bersamasuamiistri adalahbertentangan dengan hukum.Bahwa fakta hukum tentang kewajiban perpajakan ada padadiri suami Karena tidak ada pisah

harta, bahwa itu merupakanketentuan perpajakan yang mengatur sebagaimana bukti Plw3dan Plw3A ; bahwa terkait SPT Tahunan, Hawani Bachtiarmengikuti Bachtiar menjadi satu kesatuan laporan hak danHalaman 85 dari 98 Putusan No. 147/PDT/2020/PT SMRkewajiban dari penghasilan dan harta karena NPWP menjadikesatuan artinya NPWP yang berdasarkan bukti pajak laporanitu. mengikuti Suami jadi menjadi kewajiban suami; bahwaperbedaan darimana kalau ini NPWP milik suami dan NPWPmilik istri bisa dilihat perbedaannya

Yang lazim, pisah harta, harta suami dan isteri, jadi tidak ada harta bersamaBahwa Akibat hukum yang terjadi, hal ini dilihat harus memenuhi sahnyaperjanjian (Pasal 1820 KUHP), bila sudah ada sepakat maka perjanjian itusah ;Bahwa Harta Perkawinan adalah segala kebendaan yang bisa di nilaidengan uang;Bahwa dalam perkawinan system yang digunakan KUHPerdata, HukumIslam, UU Perkawinan, bila tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah, makadipakai ke Hukum lama, sesuai SEMA 1975, ini pedoman untuk hakim,aturan

memiliki hartabawaan berupa mobil rocky tahun 1994, motor supra fit dan tanahkaplingan di desa rawa sari yang telah dijual pada saat menikah denganPenggugat oleh sebab itu maka jawaban Tergugat mengenai hartabawaan telah keliru dan tidak berdasar karena tertuang dalam pasal 37UU Perkawinan menyatakan : putusan perceraian tidak secara otomatismembagi harta bersama dalam hal ini perkawinan antara Penggugatdan Tergugat putus karena perceraian, Penggugat dan Tergugat tidakpernah membuat perjanjian pisah

harta, maka harus dibuatkan putusanterpisah mengenai pembagian harta gono gini yang mereka miliki, jikatidak ada putusan / penetapan mengenai pembagian harta gono ginitersebut, maka setiap perobuatan hukum terhadap asset yang terdaftaratas nama salah satu pihak baik itu atas nama suami/isteri, untuk ituharus mendapatkan persetujuan dari bekas suami/ isterinya, perbuatanhukum yang dimaksud tidak hanya perbuatan hukum menjual sajamelainkan termasuk menjaminkan dan bahkan menyewakan assettersebut kepada

Lebih lanjut dalam ayat(2) dikatakan Harta bawaan dari masingmasing Suami dan istri danharta benda yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atauwarisan, adalah dibawah penguasaan masingmasing sepanjangpara pihak tidak menentukan lain .Redaksi sepanjang para pihak tidak menentukan lain berupapembuatan Perjanjian Perkawinan pisah harta sebelum pernikahandilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUPerkawinan: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atasperjanjian

Muhammad No. 149 A Surabaya antara lain : a Nasabah datang mengambil permohonan. b Mengembalikan permohonan dengan melampirkan persyaratan foto copy:e Dokumen Kelengkapan Jaminan. e NPWP (bagi plafon kredit Rp. 50.000.000, keatas). e = Legalitas usaha. e Surat nikah (bagi yang sudah nikah dan tidak pisah harta ). e Melampirkan pengalaman pengerjaan proyek setahu sebelumnya danrencana proyek yang akan ditangani pada setahu mendatang.e =Legalitas proyek (untuk Kredit Kepres). c Dilakukan survey usaha

Surat nikah (bagi yang sudah nikah dan tidak pisah harta ). Melampirkan pengalaman pengerjaan proyek setahu sebelumnya dan rencana proyek yangakan ditangani pada setahu mendatang.