Ditemukan 463 data
1.DESRIAL, B.A.E
2.NURSALIM
3.HANY PASHIHAH, SP
4.ERMI HUSMITA
5.DARNAWATI
6.ERMIZON
7.ELITA ENDANG
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Palembang
2.PT. Prabu Makmur
3.PD. Pasar Palembang Jaya
4.Kantor Pertanahan Kota Palembang
77 — 21
., Cetakan November 2015, Penerbit LaksBang Grafika2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P31;Asli dan fotokopi dari photo pertemuan penyampaian aspirasi parapedagang Pasar 16 llir Palembang mengenai permohonan perpanjanganHGB Pasar 16 llir di rumah dinas Walikota Palembang pada tanggal 5September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tandaP32A;Asli dan fotokopi dari photo pertemuan audensi para pedagang Pasar 16 llirmengenai permohonan perpanjangan
50 — 31
BuktiP14 : (a) Dokumentasi foto pada acara MUNASLUB 8 April14.0.b Foto sidang Munaslub IWAPI tanggal 8 April201014.0).c Foto Kunjungan / audensi pengurus baru DPPIWAPI hasil Munaslub ke Kementerian Koperasi danUKM, ke KOWANI, ke pimpinan MPR dan fotoaudiensi ke KADIN Indonesia.14.(.d d). Gambar Foto Penutupan Acara Munaslubdi Hotel Sahid Jaya tanggal 8 April 201015. BuktiP15 : Kwitansi pembayaran luran Anggota Luar Biasa Kadintahun 2009 & 2010 tertanggal 20 April 201016.
102 — 56
Jalur audensi Bupati dengan masyarakat dalam berbagai macam acara kedinasanBahwa yang mengusulkan bantuan dana bansos dan hibah di Kab. Cirebon adalahmasingmasing Anggota DPRD melalui usulan secara kolektif dalam bentuk daftarnama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) berikut nilainya yang ditandatanganioleh Pimpinan DPRD, sedangkan usulan dari masingmasing Calon Penerima berupaproposal menyusul kemudian.
109 — 72
: 25/SK/PAN/XI/2010 tertanggal 11 Nopember 2010 ;Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor :W14U19/41/AT.02.05/XI/2010/PN.JMB. tertanggal 09 NopemberTanda Terima Dokumen dari Direktorat Kelembagaan, perihal : JjinOperasional Yayasan Darul Ulum Jombang ; 8 BuktiT8 Fotokopi tanpa asli, Surat dari Direktur Perdata, DirjendAdminitrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.INomor : AHU.2AH.01.017174 tertanggal07 September 2007 .....07 September 2007, perihal : Permohonan Audensi
71 — 30
penggugat kerja di PT.lsopanel;Bahwa setahu saksi Para penggugat sudah berhenti kerja diPT.lsopanel ;Bahwa benar PT.Isopanel berbadan hukum ;Bahwa benar PT.Isopanel berproduksi untuk jaringan panel ;Bahwa bukti T4 rekomendasi hasil rapat telah dibenarkan olehsaksi ;Bahwa benar Hakhak para penggugat yang belum dibayarpesangon ,akan tetapi sekitar bulan November 2015 saksikedatangan Sdr.lyus Yandi sebagai Ketua paguyuban HKI ke rumahsaksi dimana sdr. lyus Yandi meminta bantuan kepada saksi untukmelakukan audensi
60 — 27
Buleleng tidak bisa diselesaikansesuai batas waktu karena Bulan Desember 2013 pekerjaan pengecoranbelum selesai, yang akhirnya saksi bersama bapak kepala Desa atasnama Ketut Budiarta dan lebih kurang 10 orang masyarakat Lemukihmelakukan audensi ke Kantor Dinas PU Kab Buleleng untuk meminta agarsupaya proyek jembatan tersebut segera diselesaikan dan dijawab olehsalah satu pejabat di lingkungan Dinas PU Kab.Buleleng bahwapembangunan itu akan segera dilanjutkan;bahwa pantauan saksi dilapangan terhadap
bulan Nopember 2013 baru mulai dikerjakan sebatas galiansaja, yang lainnya belum dikerjakan oleh Kontraktor, selanjutnya pada akhirbulan Januari 2014, bersama dengan kelian Banjar Buah Banjah KadekArdita, saksi datang ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng untukmelakukan audiensi mempertanyakan dan meminta penjelasanmangkraknya jembatan tersebut dan meminta Kepala Dinas PU saat itu Ketut Yasa, ST untuk segera menyelesaikan proyek tersebut agar dapatdigunakan oleh masyarakat Lemukih;bahwa dalam audensi
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
143 — 64
(fotokopi dari fotokopi);Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PemberhentianAparatur Sipil Negara yang terkait melakukan Tindak Pidana Korupsitanggal 18 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);Notulen Audensi dengan ASN yang Diberhentikan Dengan TidakHormat karena Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, hariSelasa, tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Ruang kerja WakilGubernur Kepulauan Bangka Belitung, beserta lampiran.
145 — 115
Rudi Gunawan berkunjung ke PasarLimbangan pada tanggal 25 Pebruari 2014 dalam rangka menepati janjinya sewaktu audensi ; Bahwa, bukti P24 diakui Saksi ; Bahwa, bukti P28 dan P 31 diakui Saksi ; Bahwa, Saksi pernah hadir dalam sosialisasi sebanyak 3(tiga) kali, yaitu : tanggal 11 April 2013, dihadiri oleh hampir semua warga pasar,Muspika, Kadisperindag dan PT. Elva Primandiri; membahas tentang: Pengembang adalah PT.
ERNY V. M.
Terdakwa:
ABDU RASYID
215 — 107
Bahwa saksi mengaku mencantumkan nama Catur, Dina dan Thom dalamamplop berisi uang; Bahwa perusahaan saksi mengurus perjanjian kerja laut, buku sign off, signon, saksi terlibat dalam kepelautan dan audensi dengan pemerintah, dan saksitidak mengeluarkan biaya. Bahwa puluhan laut terlambat sehingga tidak berlayar karena seluruh bukupelaut ditahan; Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya penambahan biaya pengurusanbuku pelaut (Rp.100.000).
113 — 41
berhuubungan dengan Departemen Perhubungan kalauada masalah yang diminta user/pengguna diLuar Negeri;Bahwa saksi memberi tunjangan kepada tenaga honorer di perhubungan, uangdititipkan kepada Gunawan Parlindungan.Bahwa Pelaut mengurus sendiri buku pelaut dan saksi pernah mengurus bukupelaut secara on line.Bahwa saksi mengaku mencantumkan nama Catur, Dina dan Thom dalam amplopberisi uang;Bahwa perusahaan saksi mengurus perjanjian kerja laut, buku sign off, sign on,saksi terlibat dalam kepelautan dan audensi
Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEUANGANRepublik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
Terbanding/Tergugat I : KOMANDO RESOR MILITER SURYAKANCANA
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SRI SUHARTATI
Turut Terbanding/Penggugat VI : SEKAR DANIK SETIYAWATI
Turut Terbanding/Penggugat IV : SRI KUSMIATUN
Turut Terbanding/Penggugat II : IDA HARTINI
Turut Terbanding/Penggugat XI : NINA FARIDAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : SAWITRI
Turut Terbanding/Penggugat VII : ROBERT NAPITUPULU
Turut Terbanding/Penggugat V : DIAN MARDIANA
Turut Terbanding/Penggugat III : DRA. NURCAHYA
Turut Terbanding/Penggugat X : SANTY RATNA KOMALA
86 — 432
menempati rumah dinas Korem 061/SKdengan harga yang tidak memberatkan para prajurit.Halaman 22 dari 101 Halaman Putusan Nomor 360/PDT/2019/PT.BDG.Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Danrem 061/SKmengeluarkan surat peringatan ketiga untuk dilakukanpengosongan terhadap rumah dinas Asrama Sempur Kidul KotaBogor sebagaimana Surat Nomor B/460/VII/2018.m) Pada tanggal 16 Juli 2018, Danrem 061/SK mengundang parapenghuni rumah dinas Komplek Sempur Kidul Kota Bogorsebanyak 15 (lima belas) orang dalam rangka audensi
231 — 64
M.Suhariadi dan konfirmasi tekait keberadaanDanpussenarhanud karena Letkol Arh Sugirimerupakan staf Danpussenarhanud yang ikutmendampingi saat meninjau satuan baru di CamplongNTT.Bahwa hasil dari konfirmasi apabilaDanpussenarhanud masih berada di Denpasarsedang melaksanakan audensi dengan PangdamIX/Udayana, kemudian Saksi menyampaikan adaorang yang mengaku sebagai Kolonel Arh A.
81 — 17
Hanya keputusan rapat;Bahwa setahu saksi legalisasi untuk regular hanya Rp.2.000,00sedangkan Larasita Rp.25.000,00;Bahwa sebagai panitia saksi tidak menerima honor ;Bahwa saksi bersama dukuhdukuh lainnya belum pernah mengadakanrapat dengan Kejati ;Bahwa tidak ada audensi untuk program larasita dengan Kejari ;Bahwa saksi pernah menanyakan kepada warganya tentang tarikanlebih di Larasita, ternyata dibenarkan oleh warganya.
Yk.Bahwa saksi bersama dukuhdukuh lainnya belum pernah mengadakanrapat dengan Kejati;Bahwa tidak ada audensi untuk program larasita dengan Kejari;Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Sagiyo menarik lebih dari yangditetapkan ;Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diajukan dalam persidanganini.Setahu saksi terdakwa orang baik dan sering mengarahkankebaikan;Bahwa terhadap barang bukti berupa:1.21 (satu) buah buku Notulen rapat 2011 (barang bukti No.34)1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa
gecekdi lapangan;Bahwa ketika melakukan pengukuran tanah saksi sering dikasih uangseikhlasnya dari pemohon;Bahwa ketentuan pembagian uang Rp 40.000,00 untuk dukuh Rp.60.000,00 untuk ketua Panitia tidak ada dalam Perdes;Bahwa setahu saksi ada perbedaan untuk legalisasi regular denganLarasita untuk regular hanya Rp.2.000,00 sedangkan LarasitaRp.25.000,00;Bahwa sebagai panitia, saksi tidak menerima honor ;Bahwa saksi bersama dukuhdukuh lainnya belum pernah mengadakanrapat dengan Kejati ;Bahwa tidak ada audensi
IKHSAN, SH. Dkk
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN MEDITERANIA PALACE RESIDENCES KAMAYORAN
316 — 154
tanggal 13Februari 2019, perihal Undangan PembentukanPanitia Musyawarah RUALB (Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Nomor: 016/PPRS MPR/II/2019 tanggal 13Februari 2019, perihal Pemberitahuan dan UndanganPembentukan Panitia Musyawarah (Panmus)(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Nomor: 019/PPRSMPR/II/2019 tanggal 20Februari 2019, perihal tanggapan surat Nomor 872/1.796.71 tanggal 14 Februari 2019 (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Nomor: 018/PPRSMPR/II/2019 tanggal 20Februari 2019, hal Permohonan Audensi
84 — 16
Pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp.5.308.636, karena pada saat dilaksanakan kegiatangelar karya SP3 tidak ada sewa tarub, karena kegiatan dilaksanakan didalam gedung danLaporan pertangung jawaban hanya dibuat seolaholah ada penyewaan tenda, namundana tersebut dialihkan pengunaanya ke kunjungan dan penerimaan materi dipusatpemasaran bersama KUKM Koperindag; Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Bakti Pemudaantar Propinsi (BPAP), salah satu kegiatan yang dilakukan adalah audensi
Drs. MISBACHUL MUNIR
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
73 — 46
Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Jawa Timur telah melaporkan hasil audensi Tenaga Honorer K.IIyang telah lulus tes kepada Sekretaris Jenderal KementerianAgama dengan surat nomor : R6403/Kw.13.1/2/PS.00/11/2017,tanggal 17 November 2017 terkait kejelasan Tenaga Honorer K.IIyang belum terbit penetapan NIP nya.11.
72 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 28 September 2015 Pengurus Pusat FederasiSerikat Buruh Nusantara (PP FSBN) melalui Surat Nomor38/EKS/FSBNKASBI/IX/2015, mengirimkan surat kepada PresidenRepublik Indonesia bapak Joko Widodo, perihal: pengaduan masalahPHK sewenangwenang dan pemberangusan Serikat Buruh;Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Pengurus Pusat FederasiSerikat Buruh Nusantara(PP FSBNKASBI) mengirimkan surat No.43/EKS/FSBNKASBI/IX/2015 kepada Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah(DPRD) Kota Tangerang perihal: Permohonan audensi
62 — 19
Saksi AJAT SUDRAJAT Bin JUNAEDI,Bahwa benar Saksi mengetahui program KPR/KPRS PembiayaanPerumahan dan Permukiman dengan dukungan fasilitas SubsidiPerumahan dari Menteri Perumahan Rakyat RI Tahun 2008 padaakhir tahun 2007 dari sdrBahwa benar Saksi menawarkan program KPR/KPRSPembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan dukunganfasilitas Subsidi Perumahan dari Menteri Perumahan Rakyat RITahun 2008 pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugrahadengan melakukan audensi yang dihadiri oleh Terdakwa SaudGunawan
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi olehKoperasi yang tentunya harus dimusyawarahkan dan dipikirkandengan matang, dan Koperasi yang dapat menerima bantuantersebut harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaiberikut:a. legalitas koperasi.b. buku RAT 2 tahun terakhir.c. surat pengajuan sebagai lembaga penerima KPPRSd.company profilee. neraca yang harus diaudit oleh akuntan publik 2 tahun terakhirf.surat rekomendasi dari kepala daerahg.surat rekomendasi dari dinas Cipta KaryaBahwa benar setelah audensi
198 — 47
Surat ini menyampaikan bahwa DJSN telahmenerima audensi Serikat Pekerja Jaminan Sosial Indonesia (SPJSI) padatanggal 6 September 2014 bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan (dahulu,Halam 57 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgPT Jamsostek (Persero)), terkait PHK yang dilakukan oleh BPJSKetenagakerjaan (dahulu, PT Jamsostek (Persero)) terhadap karyawanoutsourcing beberapa waktu yang lalu.
238 — 137
MUHAMMADTAUFIK, MM sebagai Ketua Yayasan mengajukan usulan untukpendirian Universitas Karimun di Provinsi Kepulauan Riau denganmembawa semua berkas persyaratan termasuk surat pengangkatanrektor dan juga izin 14 (empat belas) program studi, pada saat ituterdakwa Drs MUHAMMAD TAUFIK, MM beserta dengan RAJABAKHTIAR sebagai Pengawas, Ketua Dewan, BUPATI saat itu sdr.NURDIN BASIRUN langsung menghadap DIRJEN DIKTI bapak FASLIJALAL ; Bahwa benar pada saat audensi untuk permohonan perizinan tersebut diDirjen