No. 943 K/Pid/2019Indonesia Nomor 2040.K.PDT.G/2014 tanggal 26 November 2015,yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang KasasiPenggugat (Sulastri dkk) terhadap Tergugat (Nurhidayat dan H.Sanusi) atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor45.PDT.G/2012/PN BWI tanggal 13 Desember 2012 danPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 309.PDT.G/2013/PT Sbyatanggal 27 Agustus 2013 (berupa fotokopi yang dibubuhi materaistempel cap pos);e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Baroji bin Subono tanggal 19Juni 2012

No. 943 K/Pid/2019yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang KasasiPenggugat (Sulastri dkk) terhadap Tergugat (Nurhidayat dan H.Sanusi) atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor45.PDT.G/2012/PN BWI tanggal 13 Desember 2012 danPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 309.PDT.G/2013/PT Sbyatanggal 27 Agustus 2013 (berupa fotokopi yang dibubuhi materaistempel cap pos);e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Baroji bin Subono tanggal 19Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Made Suyanto, S.H.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 45/Pdt.G.S/2019/PNPwr tertanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksadan mengadili perkara tersebut;Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pwr tertanggal 15 April 2019tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor45/Pdt.G.S/2019/PN Pwr tertanggal 25 April 2019;Menimbang :1.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pihak Penggugat hadir kepersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya

Batu Laki Rt.03 Rw.02 Desa Batu LakiKecamatan Padang Batung KabupatenHulu Sungai Selatan.Agama : Islam.Pekerjaan : Petani/Pekebun.Dalam hal ini Seagal ..... 2.0.2.0... oo ceeeteeeeteeeeeteee cee cee cee eee taetteeteeseeeeeeee eee P@MONON.Pengadilan Negeri tersebut := senna mene nnnnseenenonnen=meneame Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:45/Pdt.P/2016/PN Kgn, tertanggal 8 Nopember 2016, Tentang Penunjukkan HakimTunggal dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara Nomor45

/PN Kgn, dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri KandanganNomor : 45/Pdt.P/2016/PN Kgn, tertanggal 9 Nopember 2016, tentang PenetapanHari Sidang. 22252 no nn nnn nn nnn ence ne nn ncn ce ee een neepara saksi di persidangan. 222 22 oo no nn ne nn nen nn nn oe ne nn ne eee nee eewon22= PERISTIWA HUKUMonnnn Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 7Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan padatanggal 8 Nopember 2016 yang sama, dibawah Register Perkara Nomor45

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Mei 1983, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanJenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor45/12/V/1983 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B651/Kua.13.17.15/Pw.01/12/2018 Tanggal 13 Desember 2018;Bahwa, ketika menikah, status Pemohon Jejaka, sedangkan PemohonIl janda cerai Antara keduanya tidak ada hubungan darah atausesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhisyarat, baik menurut

Menetapbkan Nama Pemohon ADFE Tempat Tanggal LahirBojonegoro, 03061963 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon IlTuban, 19 th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor45/12/V/1983 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B651/Kua.13.17.15/Pw.01/12/2018 Tanggal 13 Desember 2018, yang diHal 3 dari 11 Hal.

dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihakdalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil dan yang bersangkutan telah mendapatkan SuratIjin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya(bukti P.3), maka dengan demikian Penggugat telah memenuhiketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPengawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil dan telah mendapatkan surat keterangan dariatasannya, maka dengan demikian Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPengawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Jjawaban dan duplikTergugat, ternyata

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan TuntutanJaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Melonguanetelah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2021 Nomor45/Pid.B/2021/PN Mgn, yang amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILI:1.

selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, makakepada para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP dan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Kepulauan Talaud; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor45

puladicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengankutipan Akta perkawinan, tanggal 22 Pebruari 2010, Nomor: 477/WNI/2010 (foto copy terlampir), oleh karenanya perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum; Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo.Pasal 1 ayat 1 ke(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor45

Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo.Pasal 1 ayat 1 ke(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor45 tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil.

oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara denganalasan alamat Tergugat yang tidak jelas dan keberadaan Tergugat yang tidakdiketahui ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mengajukanpencabutan gugatan sebelum proses Jawabmenjawab, maka pencabutangugatan oleh Penggugat masih merupakan hak dari Penggugat dan tidak perlumendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor45

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah,menikah pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 M. bertepatan dengantanggal 27 Shafar 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor45/02/III/2008, tertanggal 06 Maret 2008, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Ugi Baru,Hal. 1 dari 12 Put.

tergugat tidak pernah datang di persidangan, makadalam perkara ini tidak diadakan mediasi.Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihatipenggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasildan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakansurat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugattanpa ada perubahan.Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, penggugatmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor45

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor45/PDT/2018/PT KPG tanggal 30 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 11 Januari2018 Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Olm yang dimohonkan banding tersebut;Mengadili Sendiri: Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya

Menerima dan mengabulkan memori kasasi dariPenggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;2: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor45/Pdt/2018/PT KPG tanggal tanggal 30 Mei 2018 dan mengadili sendiri;4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor13/Pdt.G/2017/ PN Olm tanggal 11 Januari 2018;5. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sekarang PemohonKasasi untuk seluruhnya;6.

., &PARTNERS beralamat di Jalan Raya LabuhaBabang Desa Marabose, Kecamatan Bacan,Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni2020, yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Labuha Kelas Il Nomor45/SK/2020/PN Lbh tanggal 16 Juni 2020, Selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat di Jakarta Cq.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KantorWilayah di Manado Cq.

., M.Sc, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanahdan Pembanngunan Light Rail Transit Jabodetabek Tahap yang beralamatdi Asrama Polri Cipinang RT .001/ 006 Cipinang , Kecamatan Pulo GadungJakarta Timur, sebagai Terlawan;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor45/Pdt.Bth/2020/PN Ckr tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara tersebut dan penetapan hari sidang ;Setelah membaca Surat No. 38/SP/FSP/IV/2020 yang diajukan oleh Pelawantertanggal

ternyatadalam Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Sgm yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 2September 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding padatanggal 20 September 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar;Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding bertanggal 16September 2021 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor45

Atas dasaritu, permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmembaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiridari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Sgm tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, Berita AcaraSidang, dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, dansetelah memperhatikan Memori Banding Pembanding dan PertimbanganHukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biayaperkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohonkonvensi/Tergugat rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan, dandalildalil syar yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor45

penetapan atas permohonan itsbat nikahyang diajukan olehSYAFARUDDIN bin BEDDU umur 32 tahun, Agama Islam,Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TentaraNasional Indonesia, bertempat tinggal di KodamLama, Kelurahan Numbay, Kecamatan JayapuraSelatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebutPemohon.Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :PEMOHONUmur 31. tahun, Agama Islam, Pendikan terakhir Sl,pekerjaan Tenaga Honerer Mis, bertempat tinggaldi Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat KuasaKhusus Insidentil Nomor45

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi sejumlah Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Pematangsiantar, Termohon/Penggugat Rekonvensi melaluiKuasa Hukumnya pada tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan permohonanbanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 Masehi

Pdt.G/2021/PTA.Mdntersebut sudah sepatutnya dapat diterima.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaiPengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang ulang danmengadili ulang atas materi perkara sebagai berikut;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quoyang terdiri dari surat Permohonan cerai talak, berita acara sidang, salinanresmi putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor45

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Pst. tanggal 5 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengantanggal 23 Ramadhan 1442 Hijrivah dengan perbaikan amar putusansebagai berikut :Dalam Konvensi.1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding ) untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;Dalam Rekonvensi.1.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) kenapasertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo sisa tersebut masih atas namaAbdullah Abri dimana menurut dalil Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa telah terjadi peralinan hak dari Abdullah Abri kepadaMohammad Faray Ubaidi Pada tanggal 30 Maret 1983:.

(empat ribu dua ratus tujuhmeter persegi) yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa, atau masih ada pihakpihak lain yang berhak mewarisitanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo sisa tersebut, sehinggafaktafakta mengenai peralihan tanah tersebut menjadi tidak terang,kabur atau isinya gelap;Halaman 10 dari 45 Hal. Put.

LeilaUbaidi, bukan dari Tergugat atau setidaktidaknya tidak melibatkanTergugat dalam transaksi jual beli tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa tersebut;4.

(empat ribu dua ratus tujun meter persegi) yang tercantum dalamsertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo sisa tersebut, Karena menjual tanah dengan tidak jujur dimanajelasjelas sebagian tanah yang dijadikan obyek perkara ini tersebutdikuasai oleh Tergugat secara sah;.

Bahwa surat perjanjian jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Said bin Abdullah bin On pemilik asal tanah EigendomPerceel Verponding Nomor 19537 (Nomor Salinan 501/1938) tersebuttelah terjadi terlebin dahulu sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor45/Petojo yang merupakan konversi dari Eigendom PerceelVerponding Nomor 19537 tersebut terbit;.

terdapat surat nikah / buku kutipanakta nikah, namun buku nikah yang Pemohon miliki telah hilang / tidak adalagi pada Pemohon ;Bahwa Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapat Duplikat KutipanAkta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi,Kabupaten Tegal, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawiregister akta nikah yang Pemohon cari tidak diketemukan / rusak, sehinggaoleh KUA Kecamatan Warureja, Pemohon dipersilahkan untuk mengajukanisbat nikah ke Pengadilan Agama Slawi dengan surat nomor45

Asli Surat Keterangan Sudah menikah, Nomor45/Kua.11.28.14/PW.01/04/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkanoleh Kepala KUA Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal alat bukti tersebutbermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;B. Saksisaksi:1. Saksi I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempattinggal di Jalan Xxxxx RT.17 RW. 06 Kelurahan Xxxxx Kecamatan SlawiKabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:hlm 5 dari 12 hlm.

Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena syaratkepentingan yang dirugikan tidak terpenuhi sesuai ketentuan pasalketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara;Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karenaalasanalasan penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak jelas(obscuur libel):Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor45/G/LH/2018/PTUNJKT, tanggal 4 September

JKT, tanggal 17 Desember 2018Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor45/G/LH/2018/PTUNJKT, tanggal 4 September 2018 ;Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon IlKasasi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:DALAM POKOK PERKARA:ieMengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Menteri Energi dan

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang inginmelakukan peceraian harus tunduk pada regulasi sebagaimana dimuat dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianPegawai Negeri Sipil knusus Pasal 3 (ayat 1 dan 2), jo Peraturan Pemerintah Nomor45

Peraturan Pemerintah Nomor45 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusahamendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agarbersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil.

bersabardan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukunkembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersamaTergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasilkarena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berceraidengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokokperkara telah menyampaikan kepada Penggugat , sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil yang berprofesi sebagai guru pada SMP Al HilalTual telah mendapatkan surat izin perceraian dari Pejabatyang berwenang sehingga hal ini telah memenuhi ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidakberhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan