Ditemukan 4020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekeasan kekrasan kekuatan kekerasan keluanan keluahan
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 26-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 28/Pid.B/2017/PN Kfm
Tanggal 13 Desember 2017 — - TERDAKWA : GREGONIA AKOIT Alias RENI - JPU : NGURAH BAGUS JATIKUSUMA, S.H.
111 — 60
  • tanggal 9 Januari 2017 jam 06.28.25 Wita terdakwamemindahkan penguasaan barang berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah), tanggal 9 Januari 2017 jam 06.29.04 Wita terdakwa memindahkanpenguasaan barang berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dantanggal 9 Januari 2017 jam 06.30.27 Wita terdakwa memindahkan penguasaanbarang berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam hal iniTerdakwa telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu melakukanpemindahan kekuasan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 41
  • hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Sarisah tidak ada pihak yangkeberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasaiAmagq Sarisah;Menimbang, bahwa bukti P.13 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Sarisahatas 1 percil bidangbidang tanah Sawah sebagaimana tercatat dalam buku Letter C padatanggal 5 Mei 1971 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan,keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadiperubahan/perpindahan hak milik kedalam kekuasan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 16-07-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 03-02-2013
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 520/PId.B/2012/PN.Bwi
Tanggal 28 Nopember 2012 — - MUHAMMAD ALI HINDUAN Als. HABIB Als. MUHDIURAIDI Bin ALI ;
167 — 59
  • demikian sebelum mempertimbangkan kesalahan Terdakwaatas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim perlu pula memperhatikan danmenanggapi beberapa hal dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun dupliknya antaralain mengenai pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pidana matibertentangan dengan HAM dan Konvensi PBB tentang HAM atas pandangan bahwa dalamkeadaan apapun negara wajib memberikan perlindungan HAM karena hak untuk mencabut nyawamanusia ada dalam wilayah kekuasan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 71/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 6 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
76 — 38
  • Bahwa apakah hasil dari penghitungan dengan surat tugas yang lewat waktudianggap sah secara hukum walaupun bertentangan dengan UU AdministrasiPemerintahan jo UU Kekuasan Kehakiman.55. Bahwa dalil Tergugat sampai dengan Tergugat VIII yang menyatakan bahwatindak pidana korupsi harus didahulukan dibanding perkara lain adalah tidakbenar sebab dalam perkara ini ditipikorkan dengan pasal 2 jo pasal 3 yangmewajibkan harus ada kerugian negara sesuai putusan MK No 25 Tahun 2016bukan OTT.56.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 29/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat:
RAJA INDRA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAMBI
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Intervensi:
1.Aang Purnama, S.E.
2.Azakil Azmi
333 — 132
  • Kontribusi lahir karena pembagian kekuasaan dalamUndang Undang Dasar, kemudian delegasi itu dijabarkan pada Undang Undang atau ada yang menyebut peraturan per Undang Undangan,perannya kekuasan pemerintah yang atasnya yang mempunyalkewenang kontribusi tadi diserahkan kepada lembaga lain, yangbertindak dan tanggung jawabnya beralih pada yang menerima delegasi,oleh karena itu, pemerintah pusat yang mempunyai kewenagan untukmengangkat dan memberhentikan anggota DPR RI menurut undang no 3tahun 2014 dan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
234 — 129
  • atas nama MAHMUD NIP berupa datayuridis di Kelurahan Labuan Bajo dan Kecamatan Komodo, ALFANDRI aliasAndi mendapat uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yangditerima oleh ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 280.000.000, (dua ratusdelapan puluh juta rupiah).Bahwa terhadap alas hak tanah DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebelumditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melaporkan keAGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Pemegang Kekuasan
    Atas laporandari Terdakwa tersebut, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA yang mempunyaikewenangan sebagai Pemegang Kekuasan Barang Milik Daerah menyetujulagar ditandatangani, padahal AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA mengetahuisecara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diKarangan/Torro Lemma Batu Kallo adalah luasnya kurang lebih 30 Hasebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan GASPAR PARANG EHOK, H.RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO.
    ADAM DJUDJE di bawahpengawasan Pengacara/Advocad GABRIEL MAHAL dan MUHAMMADACHYAR sedangkan MUHAMMAD ACHYAR mengetahui pasti tanah tersebutmilik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan turutserta melakukan yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan secaraberlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA sebagaiPemegang Kekuasan Barang Milik Daerah pada tahun 2013 sampai dengantahun 2015, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA menyetujui data
    puluh lima juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 ha,ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapuramenuju lokasi tanah tersebut.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan turutserta melakukan yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan secaraberlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA sebagaiPemegang Kekuasan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 201/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
229 — 79
  • Pelaksanaan hak untuk menjual atas kekuasan sendiri dilakukantanpa perantaraan hakim, tanpa melalui bantuan atau campur tangan, tanpafiat atau tanpa izin pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam 224 HIRdimana hal ini sering disebut dengan eksekusi yang disederhanakanvereenvoudgde executie;24.Bahwa senyatanya pula dalildalil selebinnya dari PENGGUGATsebagaimana gugatan a quo jelas dan tegas hanyalah merupakan dalildalilyang mengadaada yang sematamata ditujukan hanya untuk mengalihkandan atau menghindari
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penipuan
Putus : 25-08-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 404/Pid/B/2014/ PN. Sda
Tanggal 25 Agustus 2014 — RUDYANTO
154 — 60
  • ., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya,yang dimaksud dengan memakai keadaan (pribadi) palsu apabila sipetindak bersikapatapun bertindak seolaholah padanya ada kekuasan, kewenangan, martabat, statusatau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki.Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dariketerangan saksisaksi lrawati, Anwar Arifin, H. Nursalim, Umar, EndangMurtiningsih, HM. Toha, Nursalim, SAg dan saksi H.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 22-12-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 479/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 21 April 2016 — PT. ALBOK BOILER INDUSTRI VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),CS
158 — 56
  • Bahwa Pasal 16 (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasan Kehakiman punmenentukan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalammasyarakat ;3.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 27-07-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 785/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
138 — 104
  • GMsehingga dapat berbuat bebas dan leluasa untuk menguasai secara melawanhukum;Kelima Bahwa klusul jual beli yang telah berada dalam kekuasan hak milik AmaqSinari sehingga menjadi dasar dan legalitas untuk mengusai secara melawanhukum tanpa menghiraukan hakhak dari penerima hibah lainnya in cassuAmaq Rumejam, Inaq Rumenah dan Lok NaimMenimbang, bahwa oleh karena syarat pertama dan syarat keempat tidakterpenuhi dan bertentangan dengan hukum maka mengenai syarat kedua dan ketigayang berkaitan dengan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
88 — 50
  • Bahwa dalam asasilmu hukum, suatu putusan pengadilan tidak boleh merugikan suatu pihakdiluar perkara.Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelawan mengupayakan unit kendaraanobjek perkara kembali berada dalam kekuasan Pelawan sebagai pemeganghak milik secara fidusia, sebagaimana diatur dalam:Pasal 574 KUHPerdata yang menyatakan:Tiaptiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun jugayang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaanberadanyaBahwa dasar hukum tersebut telah
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
348 — 167
  • atas nama MAHMUD NIP berupa datayuridis di Kelurahan Labuan Bajo dan Kecamatan Komodo, ALFANDRI aliasAndi mendapat uang dari MATHIUS SANIANG NAGA SIAGIAN sebesar Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yangditerima oleh ALFANDRI alias ANDI sebesar Rp. 280.000.000, (dua ratusdelapan puluh juta rupiah).Bahwa terhadap alas hak tanah DAI KAYUS dan MAHMUD NIP sebelumditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melaporkan keAGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA selaku Pemegang Kekuasan
    Atas laporandari Terdakwa tersebut, AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA yang mempunyaikewenangan sebagai Pemegang Kekuasan Barang Milik Daerah menyetujulagar ditandatangani, padahal AGUSTINUS CHRITOFORUS DULA mengetahuisecara pasti bahwa tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diKarangan/Torro Lemma Batu Kallo adalah luasnya kurang lebih 30 Hasebagaimana hasil rapat FORKOMPINDA dan GASPAR PARANG EHOK, H.RAMANG ISHAKA dan MARTHEN NDEO.
    ADAM DJUDJE di bawahpengawasan Pengacara/Advocad GABRIEL MAHAL dan MUHAMMADACHYAR sedangkan MUHAMMAD ACHYAR mengetahui pasti tanah tersebutmilik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan turutserta melakukan yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan secaraberlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA sebagaiPemegang Kekuasan Barang Milik Daerah pada tahun 2013 sampai dengantahun 2015, AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA menyetujui data
    puluh lima juta rupiah), MARTHEN NDEO sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), MUHAMMAD ACHYAR sebesar Rp. 500.000.000, (limaratus juta rupiah), DAVID ANDRE PRATAMA menguasai tanah seluas 5 ha,ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapuramenuju lokasi tanah tersebut.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan dan turutserta melakukan yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan secaraberlanjut yang dilakukan oleh AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA sebagaiPemegang Kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel
Tanggal 8 Agustus 2017 — Arman Sidharta Tjitrosoebono, berkedudukan di jalan Pondok Labu Indah B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I; 2. Arno Gautama Harjono, S.H, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II; 3. Arya Paramita, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III; 4. Nurul Mayafaiza Permita Leila, berkedudukan di jalan Camar V Blok AF No.10 RT.004 RW.008 Bintaro, Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV; 5. Dewi Sariswati Permata Vitri, berkedudukan di jalan Mandar X DC 11/4. Sek 3 A RT/RW 003/010 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat V; 6. Mounti Rigveda Putra, berkedudukan di Pesona Khayangan Blok EL No. 1 RT.008, RW. 028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, sebagai Penggugat VI; 7. Dewi Saraswati Permata Suri, berkedudukan di Cluster Tiara Mimosa jalan Mimosa I Blok B, No.10 Komplek Buncit Indah, Warung Buncit, Jakarta Selatan , sebagai Penggugat VII; dalam hal ini Penggugat-Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.H, dkk advokad dan Penasihat Hukum pada kantor “ANITA KOLOPAKING & PARTNERS”, beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 JUli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai ……................Para Penggugat;
882 — 805
  • Pasal 1 ayat(3) Statuta BANI yang pada intinya menyatakan bahwa BANI adalah lembagapenyelesaian sengketa yang bertujuan memberikan penyelesaian dengan adil,dan dalam menjalankan tujuannya tersebut, BANI harus bebas dan tidak dapatdicampuri oleh sesuatu kekuasan apa pun.Halaman 54 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Padt.G/2016/PN Jkt.SelDewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa BANI telah membuktikan diri denganmenjadi suatu lembaga arbitrase nasional yang tidak hanya dapatmenyelesaikan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
234 — 487
  • artikatakatanya secara dramatika kalo arti katakatanya tidak tidak memberimakna yang cukup takdirkanlah menurut tujuan jadi ada penafsiransecara telelogis dan kalo ternyata penafsiran tujuan nya pun tidakmemberikan gambaran yang jelas bisa ditafsirkan secara historis ataumulanya kententuan ini seperti apa tetapi juga penafsiran yangdilakukan tadi bahwa ini boleh adalah penafsiran secara sistematis karnahukum melihat sebagai sebuah sistem kuhak tidak berdiri sendiri kuhakpada hukumnya dengan undangundang kekuasan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
308 — 218
  • Bahwa kewenangan mengadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negaratelah diatur dalam BAB III UU PTUN, Tentang Kekuasan Pengadilan, yaknidalam Pasal 47 UU PTUN jo. Pasal 50 UU PTUN.Ketentuan Pasal 47 PTUN menyatakan bahwa: Pengadilan bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara.Ketentuan Pasal 50 UU PTUN menyatakan bahwa: Pengadilan Tata UsahaNegara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.b.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 23-05-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 29-10-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 40/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 27 September 2012 — Andi Zaenab (A) Puang Se’ne’ , Alex Tangkelembang (Penggugat) VS SB Palisuan, Aryanti Palisuan (A) Mama Pale, Martha Ruruk, DKK (Tergugat)
136 — 84
  • oleh perempuan parengnge:Londongna Baine pada waktu meninggal diupacarakan seperti lakilaki,seperti parengnge Leatung;Pada waktu ditulak buntunna bone, Puang Ritangti meninggal duniakarena sakit dan untuk melanjutkan perjuangan, dia digantikan olehistrinya yaitu Puang Balu Ritangti;Puang keluarga bisa juga manglili pada daerah yang tidak ditilik orangatau tidak ada orang yang menggarap;Puang na tondok dan puang na keluarga manglili untuk dimiliki;Kekuasaan Puang Na Tondok jauh lebih luas daripada kekuasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA ( PERSERO ) CQ. ERDIJANTO WAHYJOEDI, SH.; WASIRUN, DKK.
52 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan sesuai dengan pasal 1 ayat (13) UndangundangNomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yangmenyatakan "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebutRUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasan tertinggidalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidakdiserahkan kepada Direksidan Komisaris"; Bahwa oleh karena itu penerapan pasal 72 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1)serta pasal 74 ayat (1) tidak dapat serta merta dilaksanakan karena adanyaketentuan pasal 80 ayat (2),
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : ENDANG RUKMINI Diwakili Oleh : IRPANDU, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
215 — 86
  • Nomor 138/PDT/2020/PT.BDG.mengadili sendiri perkara a quo dengan diktum putusan sebagaimanatersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbangantersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi telah menanggapi dan menjawabhalhal yang diajukan kedua pihak yang berperkara sebagaimana tersebutdalam memori banding dan kontra memori banding;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPeraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, UndangUndang Nomor48 tahun 2009 tentang Kekuasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 K/TUN/2013
Tanggal 13 Februari 2014 — I. ALPIUS G., DKK., II. RUBEN KAMANDA., DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR., II. PT. SINAR INDONESIA MERDEKA (PT. SINDOKA);
142 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman (UUKekuasaan KeHakiman) yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 23 UU Kekuasan Kehakiman;Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepadaMahkamah Agung oleh pihakpihak yang bersangkutan, kecuali undangundangmenentukan lain.3.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.ADI BAYU KUSUMA,SH
2.R.ANDRA KURNIAWAN,SH.MH
3.ABDULLAH TAUHID,SH
4.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
5.WENDHY ANGGRAINI,SH
Terdakwa:
BENNY SUDRAJAT,S.Sos.M.Si Bin HARDIO
107 — 46
  • tentuHalaman 95 dari 117 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Plgjawabannya adalah tidak akan menyerahkan, sehingga kekuasan yang adapada Terdakwa adalah dikarenankan kedudukan Terdakwa sebagai ASN padaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten OKI, bukankarena jabatan Terdakwa sebagai kepala seksi Pendistribusian Alat kontrasepsi,dan atas pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukumterdakwa sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya dinyatakan ditolakdalam