Ditemukan 1785110 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jiwa jaka jida jiko jima jeka jina
Penelusuran terkait : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Jika mengakibatkan mati Pidana minimum khusus; pengaturan pidana jika pelaku dewasa dan korban anak Dengan sengaja menimbulkan kebakaran Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang” Dengan sengaja memakai akta yang seolah-olah isinya sesuai kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dengan maksud untuk menggunakan akta itu jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian “ikut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang wenang” “ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang” “ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum Kecuali jika untuk mengadakan itu Ada izin dari penguasa yang wenang”
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: I. SAHITAR BERUTU, S.Ag.,MA. dkk ; Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi
1379 — 818 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan bahwa perbuatan para Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidanakurungan masingmasing selama 1 (Satu) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkan seluhrunya dari pidana yang telah dijatuhkan;Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Memerintahkan barang bukti berupa:Barang bukti nomor sampai dengan nomor VIII, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masingmasingsebesar
    Kebijakan KamarPidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwaperbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidanadan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, oranglain atau korporasi serta unsur besar kecilnya kerugian negara yangditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika
    kerugian negara itu relatifbesar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negarayang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masukkualifikasi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum persidangan bahwaPara Terdakwa: .
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-07-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 814/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 7 Juli 2015 — Tn Theo Yuwono Hartono atau The Bing Youw, atau alias Yuwono Hartono Cs melawan Mustofa Chamal Basya dan/atau Para Ahli Warisnya jika ada Dkk
60 — 10
  • Tn Theo Yuwono Hartono atau The Bing Youw, atau alias Yuwono Hartono Csmelawan Mustofa Chamal Basya dan/atau Para Ahli Warisnya jika ada Dkk
    Mustofa Chamal Basya dan/atau Para Ahli Warisnya jika ada, beralamatdi Jalan Ketintang Permai Blok BC 11 Kota Surabaya,Selanjutnya disebut ........00..00..0...... TERGUGATKONPENSII / PENGGUGAT REKONPENSI;. Mochammad Chotib , dan/atau Para Ahli Warisnya jika ada beralamat diJalan Ketintang Madya No.139 Kota Surabaya,Selanjutnya disebut ...........................
    TERGUGAT Il ;Hj,Aminah Ichsan , dan/atau Para Ahli Warisnya jika ada bertempattinggal di Jalan Puspita No.12 kota Surabaya ;Selanjutnya disebut ............................. TERGUGAT Il ;. Nur Chasanah atau Noer Chasanah , dan/atau Para Ahli Warisnya jikaada bertempat tinggal di Jalan Puspita No.12 kotaSurabaya ;Selanjutnya disebut............................
    Bahwa karenanya, sangat tidak berdasar, tidak beralasan dan tidak berhakdalam hukum jika Para Tergugat yang menuntut dan mempertahankan hakkepemilkan yang bukan menjadi haknya, apalagi jika Para Tergugat tidakmengembalikan sertifikatsertifikat dari obyek sengketa dan bahkanHal. 9 dari 89 Putusan No. 814/Pdt.G/2015/PN.Sby.10menguasaisertifikatsertifikat obyek sengketa yang bukan menjadimiliknya dan berada dalam penguasaanya adalah merupakan tindakanpelanggaran hukum (onrechtmatigedaad).Bahwa bukan
    serta merta (uitvoerbaar bij voorraad),meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.PEROLEHAN HAK KEPEMILIKAN BERDASAR HUKUM.Bahwa, akta Otentik adalah adalah Akta yang dibuat oleh/dihadapanpejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh Pemerintah, menurutketentuanketentuan yang telah ditetapkan baik dengan ataupun tanpabantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya dimanakedudukan surat autentik tersebut, sejak semula dengan sengaja secararesmi yang dibuat untuk pembuktian, jika
    ;Dari Penggugat kepada Penggugat Il dan telah dibayar lunas melaluibukti pembayaran tanggal 16 Oktober 2009 , maka secara legal standingdalam kedudukan hukum jika digunakan sebagai pembuktian awalterhadap suatu kepemilikan hak yang diperoleh Penggugat Il atas obyeksengketa, telah jelas dan berdasar memiliki kKekuatan hukum.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Waris Islam
Register : 12-11-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2553/Pdt.G/2013/PA.TA
Tanggal 7 April 2014 — Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Tergugat I, II, III, IV, V Turut Tergugat I, II, III
410 — 252
  • . , suadara perempuan .......... didalilkanmeninggal dunia tahun 2007 1982, adalah tidak jelas kapan meninggalnya apakahtahun 2007 atau tahun 1982, jika .......... meninggal tahun 1982 dan tidakdisebutkan bulannya sementara data .......... juga meninggal dunia pada tahun1982, oleh karena itu kKeduanya meninggal tahun 1982, dengan demikian tidakdiketahui siapa yang lebih dahulu meninggal apakah .......... atau ..........
    Jika tidak, maka gugatan tidak dapatditerima karena kabur;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakimmenilai gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklart);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima maka petitum dalam provisi tidak dipertimbangkan dan harusdikesampingkan.
Pengadilan PTA BANTEN Perdata Agama Waris Islam
Register : 16-04-2009 — Putus : 28-05-2009 — Upload : 20-02-2012
Putusan PTA BANTEN Nomor PERDATA : 18/Pdt.G/2009/PTA Btn
Tanggal 28 Mei 2009 — SUPENDI bin WAKIDI, cs X Hj. HADIJAH binti MISJA, cs
155 — 44
  • Halinit sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25Juni 1973 No.84 K/Sip/1973 bahwa catatan dari buku desa(buku C) tidak dapat dipakai sebagai bukti milik jika tidakdisertai dengan bukti bukti lain .
    Namun demikianpengadilan tingkat banding mempertimbangkan permohonanPelawan pada bagian subsidernya yakni jika majelis hakimberpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang bahwa dikarenakan hal ini masih ada kaitannyadengan eksekusi maka guna memenuhi' rasa keadilan dankepastian hukum meskipun Pelawan tidak dengan tegas memintaagar eksekusi dinyatakan tidak sah karena diajukan sebelumeksekusi dilakukan Dan oleh karenanya, pengadilan tingkatbanding akan mempertimbangkan tentang eksekusi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1318 K/Pdt/2017
Tanggal 26 September 2017 — Drs. ANAK AGUNG NGURAH JAYA VS ANAK AGUNG PUTRI DKK
2951 — 2260 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa begitu juga jika dicermati secara saksama pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo dalam halaman 35 alinea ke 2,Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1318 K/Pdt/2017dan Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan pertimbangan hukumtersebut; Dimana menurut majelis hakim terhadap SHM Nomor 19252/Kelurahan Jimbaran atas nama Drs Anak Agung Ngurah Jaya tersebut telahdibatalkan ( SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum).
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 02-07-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 11-08-2014
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Pkj
Tanggal 22 Oktober 2013 — Penggugat & Tergugat
22 — 14
  • No. 236/Pdt.G/2013/PA.Pkjterjadinya perselisinan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugatdengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentangpecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 danNomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah jika alasanperceraian telah terbukti, hal ini sematamata ditujukan kepada pecahnyaperkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 18 April 2018 — HIDAYAT als. DAYAT bin BASRANSYAH;
1638 — 1321 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ... [Selengkapnya]
  • Sus/2018(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlahRp270.524.600,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh empatribu enam ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uangpengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusanpengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanyadapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
    meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaanSubsidiair;Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan;Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlahRp270.524.600 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluhempat ribu enam ratus rupiah) dan jika
    pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnyakerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugiannegara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yangditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi
    Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uangpengganti sebesar Rp270.524.600,00 (dua ratus tujuh puluh juta limaratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), jika Terpidana tidakmembayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulansesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-09-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — Ir. H. WISHNU WARDHANA
1692 — 1431 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, namun ... [Selengkapnya]
  • WISHNU WARDHANA membayaruang pengganti sebesar Rp2.689.284.899,00 (dua miliar enam ratusdelapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribudelapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan jika tidak dibayarpaling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyaikekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa danapabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bendel fotokopi
    Panca Wira Usaha Jawa Timur sebesarRp1.566.150.733,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam jutaseratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), denganketentuan jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalamwaktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatanhukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
    Panca Wira Usaha Jawa Timursebanyak Rp628.650.733,00 (enam ratus dua puluh delapan jutaenam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti untuk palinglama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milikTerdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta bendaHal. 18 dari 32 hal.
    Panca Wira Usaha Jawa Timur sebanyak Rp628.650.733,00 (enamratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tigapuluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uangpengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelahputusan pengadilan memproleh kekuatan hukum tetap, maka hartabenda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut.
    Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uangpengganti sebesar Rp1.566.150.733,00 (satu miliar lima ratus enampuluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tigarupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lamadalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disitaoleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalamhal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 803 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 4 Juli 2018 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ; Eko Saputra, Amd bin Romzi
987 — 785 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Putusan ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie beralasan bahwa ... [Selengkapnya]
  • Membayar uang pengganti sebesar Rp146.611.382,00 (seratus empatpuluh enam juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh duarupiah) dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti palinglama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disitaoleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalamhal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti maka diganti dengan pidana
    Agung dan Kebijakan Kamar PidanaMahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidakterletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawanhukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain ataukorporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakpidana korupsi; Jika
    Putusan Nomor 803 kK/Pid.Sus/2018Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindakpidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum persidangan: Terdakwa selaku Direktur CV.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 03-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 23/Pdt.G/2020/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
73 — 29
  • No. 23/Pdt.G/2020/PTA.JKMenimbang, bahwa penilaian perundangundang terhadap kondisirumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimanatersebut di atas,senada dengan ketentuan syari dalam kitab Fighus Sunnah Juz Il, halaman248, dengan terjemahan bebas menyatakan sebagai berikut:Apabila gugatan isteri itu diterima oeh Hakim berdasarkan buktibuktiyang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami , dan isterimerasa menderita jika tetap hidup bersama suaminya, sedangkan Hakimtidak berhasil mendamaikan
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 17-01-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 12-01-2024
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 10 Januari 2024 — ASURANSI JIKA BERSAMA BUMl PUTRA 1912 Pusat di Jakarta Cq Kepala kantor Wilayah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Sumbar Cq Kepada Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912
Turut Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
82 — 106
  • ASURANSI JIKA BERSAMA BUMl PUTRA 1912 Pusat di Jakarta Cq Kepala kantor Wilayah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Sumbar Cq Kepada Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912
    Turut Tergugat:
    OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Perceraian
Register : 13-04-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 27 Mei 2015 — Pemohon Melawan Termohon
17 — 10
  • Termohon selalu cemburu jika Pemohon pergi berjualan.5. Bahwa pada kelahiran anak kami mulai terjadi pertengkaran danperselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohonpermisi pergi bekerja agak jauh di lapangan dan pulang agak malam danterkadang menginap di tempat kerja Pemohon tetapi Termohon tidakmenerima bahkan marahmarah kepada Pemohon, dan menyatakanpergilah mudahmudahan usaha yang kau jalankan tidak berhasil.6.
    keterangan keduasaksi Pemohon serta keterangan keluarga Termohon, , hal ini memberikanindikasi bahwa telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersamadalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah danrahmah sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat Ar rumayat 21, dan maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh alBagoroh ayat 227eal grow al ols Gdbll Igojs ulyArtinya: Jika
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Hibah
Register : 04-07-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 165/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
Tanggal 7 Agustus 2014 — 1. Pembanding I, lahir di Pati tanggal 24 September 2004 (umur 8 tahun), agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh walinya (ibu kandung), bertempat tinggal di Kabupaten Pati, semula Tergugat I sekarang Pembanding I;---------------------------------------------- 2. Pembanding II, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pati Kidul RT. 07 RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat I, sekarang Pembanding II; ------------- Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Nurcahyo Eko Pambudi, S.H. dan Azam Jauhari, S.H. keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Griya Kencana II, Jalan Meranti II Nomor 15 Pati;------ m e l a w a n : 1. Terbanding I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula Penggugat II kemudian Penggugat I dan sekarang Terbanding I;------------------------------------------------------------------------- 2. Terbanding II, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, semula Penggugat III, sekarang Terbanding II;------ Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya yang berkantor di Kabupaten Pati;-----------------------------------------------------------------------------------
194 — 50
Pengadilan PTA JAMBI Perdata Agama Perceraian
Register : 14-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTA JAMBI Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.Jb
Tanggal 20 Februari 2019 — Pembanding VS Terbanding
231 — 70
  • Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding jugasependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalamperceraian tidak perlu dilinat siapa yang salah atau siapa yang menjadipenyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga merekamasih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akanmembawa kemudharatan bagi keduanya;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 29-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 20 Desember 2017 — AHMAD SUJAI
84 — 39
  • -Menjatuhkan pidana kepada terdakwaAHMAD SUJAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;-Menghukum Terdakwa AHMAD SUJAI tersebut untuk membayar uang penggantisebesarRp.139.800.000,00(seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan
    hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Mei 2015 — DRS. H. SYAMSURI HADI
57 — 14
  • SYAMSURI HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;-Menghukum Terdakwa Drs. H.
    SYAMSURI HADI tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu ripiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan
    Syamsuri Hadi untuk membayar UangPengganti sebesar Rp. 368.200.000, (tiga ratus enam puluh delapan juta duaratus ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang penggantidalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukumtetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantimaka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;5.
    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 01Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri maupun orang lain atau suatu koorporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, jika
    Pasal 64 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, jika dakwaanPrimer terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, dandemikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primer tidak terbukti, maka dakwaaanSubsider harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggarPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi
    SYAMSURI HADI dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar digantidengan 2 (dua) bulan kurungan;. Menghukum Terdakwa Drs. H.
    SYAMSURI HADI tersebut untuk membayar uangpengganti sebesar Rp. 368.200.000, (tiga ratus enam puluh delapan juta duaratus ribu ripiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayardalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap makaharta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidanapenjara selama 2 (
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — AZIZ KUSWARA Bin ADAH.AZIZ KUSWARA Bin ADAH.
76 — 18
  • -Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIZ KUSWARA Bin ADAHdengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupuah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;-Menghukum Terdakwa AZIZ KUSWARA Bin ADAHuntuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta
    benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 25 Maret 2014 — KAMALUDIN, SE Bin ENJANG.
42 — 5
  • -Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMALUDIN, SE BIN ENJANG tersebut dengan pidana penjara selama 4 (.empat .) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.; -Menghukum Terdakwa KAMALUDIN, SE BIN ENJANG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 411.972.000,- (empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut
    tidak dibayar dalarn waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
    Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp. 411.972.000, (empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh duaribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lamb at 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti tersebut.4.
    Surat Keputusan tersebut ada di rumahresangka, adapun dasarnya karena menurut arahan dari Kemenpora prosespembangunan harus di lelang menurut LPSE jika di laksanakan pada tahun2012,dan jika lelang tersebut di selenggarakan pada tahun 2011 maka bisa dilaksanakan secara manual, dan dari situ saya bersama komite berinisiatifmelakukan lelang secara manual dengan membentuk panitia lelang.
    Pasall18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Subsidairmelanggar Pasal 3 Jo.pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, maka Majelisakan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primairterbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu
    dipertimbangkan lagi, dan demikianpula sebaliknya, jika dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaaan subsidair harusdipertimbangkan;Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam pasal2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdidakwakan dalam dakwaan primair rumusannya berbunyi sebagai berikut :" Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya dirt sendiri
    Menghukum Terdakwa KAMALUDIN, SE BIN ENJANG untuk membayaruang pengganti sebesar Rp. 411.972.000, (empat ratus sebelas juta sembilanratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebuttidak dibayar dalarn waktu (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukumtetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
88 — 36
  • ATIB SATIBI tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan; -Menghukum Terdakwa ALAMSYAH bin H.
    .- (satu milyar enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
    (satu milyar enampuluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah),dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu)bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanyadapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidanapenjara terdakwa selama 1 (satu) Tahun.4.
    Mandiri Jaya jika ada bahanmaterial yang kurang, dan seingat saksi, memang saksi pernah disuruhmembelanjakan bambu 500 batang oleh Sdr. Alamsyah senilai Rp. 10.000,/batang maka seluruh yang saksi bayarkan + Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah), Kemudian kuitansinya saksi berikan kepada Sdr.
    penerima bantuan mengembalikan sejumlah Rp.14.500.000,(empatbelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi selaku PK (pendampingKegiatan) maka jumlah yang diterima adalah Rp.500.000(lima ratus RibuRupiah) dan Jika penerima bantuan mengembalikan sejumlahRp.14.250.000,(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepadasaksi selaku PK (pendamping Kegiatan) maka jumlah yang diterima adalahRp.750.000(Tujuh ratus lima puluh Ribu Rupiah).
    ATIB SATIBItersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidakdibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;3. Menghukum Terdakwa ALAMSYAH bin H. ATIB SATIBI unntuk membayaruang pengganti sebesar Rp. 1.065.589.150.
    (satu milyar enam puluh limaHalaman 226 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgjuta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), denganketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu)bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendaTerdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidanapenjara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2017 — Putus : 11-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 11 Agustus 2017 — H. NANO HIDAYAT Bin AON IMAMMUDIN
67 — 24
  • NANO HIDAYAT Bin AON IMAMMUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupuah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan; -Menghukum Terdakwa H.
    NANO HIDAYAT Bin AON IMAMMUDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp, 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
    NANO HIDAYAT Bin AON IMAMMUDINmembayar uang pengganti sebesar RP. 95.000.000, (Sembilan puluhlima juta rupiah) kepada Negara, dan jika terdakwa tidak membayar uangpengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olehJaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam halterpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam)bulan
    RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana KorupSI. 272 no noo non nnn non nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jikadakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkanlagi, dan demikian pula sebaliknya, jika
    Berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti jika uang tersebutdipergunakan untuk kepentingan rehab kantor desa, melainkan telahdipergunakan untuk kepentingan lain dan kepentingan pribadi terdakwa.
    NANO HIDAYAT Bin AONIMAMMUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam)bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupuah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulankurungan;Halaman 68 dari 70Putusan No. 24/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.Bdg5. Menghukum Terdakwa H.
    NANO HIDAYAT Bin AON IMAMMUDIN untukmembayar uang pengganti sebesar Rp, 95.000.000, (sembilan puluh limajuta rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayardalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetapmaka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti makadipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan6.